LORONG WAKTU

GERAKAN PROTES RAKYAT MISKIN KOTA SURABAYA PADA AWAL ABAD KE-20

January 31st, 2009

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

 

 

A. Pendahuluan

Tahun 1916 seorang Pengacara Pengadilan Tinggi di Surabaya, B.H. Drijber, yang mengaku sebagai perantara para pemilik dan administratur-administratur tanah partikelir di kota Surabaya mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg, agar seorang yang bernama Prawirodihardjo dan seorang yang bernama Pak Siti alias sadikin tempat tinggalnya dipindahkan dari kota Surabaya ke tempat lain berdasarkan pasal 47 R.R. Atau sebelum pemindahan itu dapat dilakukan mereka mohon, agar kedua orang itu untuk sementara ditahan. Prawirodihardjo adalah seorang pengawas pembangunan yang bertempat tinggal di kampung Ondomohen, tanah Ketabang, kota Surabaya. Pak Siti adalah seorang mandor kereta api yang tinggal di kampung Kedondong, tanah Keputran Lor, kota Surabaya. Permohonan itu diajukan karena kedua orang tersebut dianggap menjadi penghasut penduduk untuk tidak membayar sewa tanah, tidak menjalankan kerja wajib, melaklukana pendudukan tanah secara liar, dan tidak memberikan sebagian dari hasil panenannya kepada tuan-tuan tanah.[2]

Peristiwa tersebut menandai permulaan sejarah panjang dari gerakan protes di perkotaan khususnya di kota Surabaya pada abad ke-20. Sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan tentang gerakan protes di Jawa yang berhasil dikumpulkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, gerakan protes di berbagai tempat di Indonesia (Hindia Belanda) pada awal abad ke-20  berlangsung secara sporadis di berbagai tempat.[3] Secara spasial laporan-laporan tersebut telah menempatkan desa sebagai basis dari gerakan protes yang hampir keseluruhan berideologikan gerakan messianistik atau yang populer dengan istilah Gerakan Ratu Adil. Gerakan tersebut subur berkembang di pedesaan karena secara ideologis masyarakat desa yang masih berpikir tradisional relatif lebih mudah dimobilisasi untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan bingkai ideologi messianistik. Maka tidak mengherankan studi lebih lanjut mengenai gerakan perlawanan atau gerakan protes kepada pemereintah jajahan pada awal abad ke-20 lebih banyak difokuskan pada studi gerakan protes di pedesaan.

Studi Sartono Kartodirdjo menjadi awal dari hampir semua studi mengenai gerakan protes di pedesaan, khususnya Jawa, yang telah menjadi klasik. Bukunya yang berjudul Protest Movements in Rural Java telah menjadi rujukan untuk studi-studi lanjutan tentang gerakan protes di pedesaan Jawa pada awal abad ke-20.[4] Perhatian Sartono Kartodirdjo terhadap masyarakat pedesaan demikian besarnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan karya akademik tertingginya yaitu disertasi yang dipertahankan di Universitas Amsterdam yang berjudul The Peasants’ Revolt of Banten in 1888.[5] Karyanya tersebut tidak pernah bergeser dari fokus utamanya, yeitu tentang gerakan masyarakat pedesaan dalam menghadapi tekanan dari penjajah. Sejak Sartono Kartodirdjo melakukan gerakan pemeloporan untuk melakukan studi tentang gerakan masyarakat pedesaan, jagat studi kesejarahan di Indonesia, utamanya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kemudian mengalami euforia yang meluap-luap. Hampir semua sejarawan yang menjadi murid maupun rekan sejawat Sartono Kartodirdjo seolah-olah terhipnotis dan mengalami ekstase yang luar biasa untuk mengobok-obok masyarakat petani pedesaan dengan berbagai perspektif.

Hal ini wajar-wajar saja mengingat pedesaan lah kawasan yang paling menderita akibat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh penjajah dengan berbagai bentuk eksploitasi. Namun demikian bukan berarti daerah perkotaan steril dari gerakan protes. Laporan-laporan pejabat kolonial telah mengindikasikan bahwa gerakan protes juga terjadi di banyak kota di Jawa, walaupun dengan karakteristik yang amat berbeda, dengan motifasi yang juga agak berlainan dengan gerakan protes di pedesaan. Kutipan dari permohonan seorang advocaat en procoreur bij den Raad van Justitie te Soerabaja, Meester Beerend Hermannus Drijber di atas telah menjadi bukti bahwa gerakan protes pada awal abad ke-20 juga menjangkiti daerah perkotaan. Sayangnya sampai saat ini masih amat minim, atau mungkin malah belum ada, studi yang memfokuskan pada gerakan protes di perkotaan (urban protest movements).

Tulisan ini akan mencoba menelaah gerakan bermukim secara liar di kota Surabaya, yang merupakan gerakan baru di perkotaan yang fenomenanya baru muncul pada abad ke-20 sejalan dengan mulai diterapkannya hukum positif dalam bidang pertanahan. Gerakan pendudukan secara liar (dalam kacamata pemerintah baik pemerintah jajahan maupun pemerintah Indonesia, sesudah Indonesia merdeka) tanah-tanah di perkotaan untuk digunakan sebagai permukiman (permukiman liar) sebenarnya masih bisa diperdebatkan menurut subjektifitas dan pandangan yang berb beda-beda. Hal ini amat mirip dengan fenomena perbanditan yang diteliti oleh Suhartono. Dalam kacamata pemerintah dan perkebunan perbanditan merupakan tindakan kriminal karena berdampak negatif bagi pemerintah dan perkebunan. Oleh karena itu, perbanditan harus dihilangkan agar jalannya pemerintahan dan perkebunan lancar dan mendapatkan keuntungan besar. Sebaliknya dari pandangan subjektif informal bandit dipandang sebagai tindakan heroik dan terpuji karena membela kepentingan rakyat.[6]

Fenomena pendudukan secara liar tanah-tanah di perkotaan juga bisa diperdebatkan berkaitan dengan berbagai problem yang berkembang di perkotaan. Dari kacamata pemerintah dan para penyewa tanah partikelir, gerakan pendudukan tanah secara liar di perkotaan merupakan pelanggaran hukum, karena untuk menguasai sebidang tanah harus ada syarat-syarat legalitas. Namun dari kacamatan para penghuni liar di perkotaan, gerakan mereka merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang memiliki otoritas atas kota yang tidak adil, dimana para penghuni kota dari golongan ekonomi lemah terpaksa tidak bisa mengakses fasilitas kota secara adil dan berimbang. Tanah-tanah sebagian besar sudah jatuh ke tangan para penyewa dan pemilik swasta, atau tanah-tanah tersebut jatuh ke tangan otoritas kekuasaan untuk hal-hal yang mengatasnamakan kepentingan umum, walaupun realitasnya golongan miskin perkotaan amat sulit untuk ikut merngaksesnya.

Dari kacamata para pemukim liar, gerakan pendudukan tanah secara liar merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa memperoleh haknya secara adil sebagai warga kota. Kota adalah milik siapapun yang mau tinggal dan bertahan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini maka makalah ini akan melihat gerakan pendudukan tanah di kota Surabaya sebagai sebuah gerakan protes masyarakat miskin di perkotaan. Makalah ini akan menjawab beberapa permasalahan, pertama, apa penyebab terjadinya gerakan protes di kota Surabaya pada awal abad ke-20? Kedua, bagaimana gerakan protes terjadi? Ketiga, siapa pemimpin gerakan tersebut?

B. Tanah sebagai Sumber Keresahan Sosial

Sebagai bagian dari negara-negara yang dikategorikan sebagai negara ketiga, problem pertanahan dan permukiman mengemuka di kota-kota di Indonesia. Kota Surabaya menjadi kota yang menarik berkaitan dengan problem pertanahan dan permukiman ini. Surabaya merupakan salah satu kota tua di Indonesia dan kota terbesar pada abad ke-19. Tidak mengherankan apabila kota ini menjadi tujuan utama para pendatang Belanda sejak abad ke-19. Sejak abad itu pula pertumbuhan penduduk kota ini bergerak tajam. Pertumbuhan penduduk yang tinggi telah menjadikan masalah permukiman menjadi problem yang krusial dari waktu ke waktu, dan hal itu dimulai juga pada akhir abad ke-19 dimana gejala peng-kota-an mulai jelas di kota ini.

Persoalan penyadiaan tempat permukiman berkaitan erat dengan status tanah yang ada di kota Surabaya pada waktu itu. Hal ini terlihat jelas sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria (Agrarichewet) Tahun 1870 oleh pemerintah kolonial. Dalam undang-undang tersebut dikemukakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti sebagai hak dan milik seseorang dinyatakan sebagai milik negara (domein-verklaring). Dengan adanya aturan itu maka berarti bahwa semua tanah, juga tanah-tanah tandus dan tanah desa menjadi milik pemerintah.[7] Namun pemerintah Hindia Belanda tidak bisa menguasai tanah-tanah partikelir yang mulai ada jauh sebelum diterapkannya Undang-Undang Agraria. Pada masa Daendels dan Raffles berkuasa untuk membangun kota Surabaya terpaksa mereka menjual sebagian tanah di kota ini kepada orang-orang kaya dari Eropa dan kepada orang-orang Cina. Hasil penjualan tanah ini digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung aktifitas mereka di kota ini antara lain benteng Lodewijk, asrama tentara, rumah sakit tentara di Simpang, dan lain sebagainya.[8] Dengan diterapkannya Undang-Undang Agraria maka secara garis besar tanah di kota Surabaya telah terbagi ke dalam beberapa kepemilikan yaitu pihak swasta Eropa, pemerintah, dan kepemilikan perorangan secara adat.

Dalam banyak kasus kepemilikan oleh pihak swasta Eropa sangat kuat dan sangat luas, sehingga sering kali kekuatan pemerintah dalam hal regulasi pertanahan pada waktu itu diabaikan. Hal inilah yang pada akhirnya ketika pemerintah kota memerlukan tanah untuk berbagai keperluan mereka kesulitan, karena pihak swasta juga bertindak sebagai spekulan tanah. Sebagai contoh misalnya salah satu masalah penting yang dicantumkan dalam Undang-Undang Agraria adalah apa yang dinamakan vervreemdings-verbod, yaitu larangan untuk membeli hak milik pribumi oleh orang asing.  Aturan ini dimaksudkan agar masyarakat pribumi tidak terusir dari tanahnya akibat ulah pihak swasta yang mengincar tanahnya sekaligus untuk mencegah kenaikan harga tanah oleh para spekulan tanah golongan Eropa dan Cina. Dengan demikian juga mencegah pembentukan kota yang tidak diinginkan.[9] Namun pada kenyataannya larangan tersebut tidak bisa berjalan dengan efektif.

Pada awal abad ke-20 beberapa perusahaan perorangan yang menguasai tanah-tanah di kota Surabaya sudah mencapai puluhan. Beberapa perusahaan tersebut beserta lokasi tanah yang dikuasai antara lain:

1.      Perseroan Eksploitasi Tanah Ketabang menguasai Tanah Ketabang Kidul

2.      Perseroan Pembangunan Keputran pemilik Tanah Keputran Lor

3.      Kongsi  Tjhin Tjhik Kong Soe pemilik Tanah Keputran Kidul

4.      Han Tjiong King, pengusaha pabrik gula dan Mayor Cina Surabaya, pemilik Tanah Ketabang Lor

5.      Han Siauw Gwan menguasai Tanah Manukan

6.      Perseroan Eksploitasi Tanah Tundjungan pemilik Tanah Tanjung Anom

7.      Tjoa Tjwan Bo pemilik Tanah Simau

8.      Tjoa Tjwan Khing, pengusaha pabrik gula, pemilik Tanah Jagir atau Ngagel

9.      Sech Ibrahim bin Ali Baswedan pemilik Tanah Bagong

10.  Perseroan Pembangunan Tanah Sawaan pemilik Tanah Sawaan (Sawahan: Pen)

11.  H. Kessler menguasai Tanah Dinoyo

12.  The Tik Gwan letnan Cina penyewa Tanah Grude (Grudo: Pen)

13.  Tjoa Tjwan Gie menguasai Tanah Patemon dan Tanah Embong Malang

14.  Tan Tjwan Sioe  menguasai Tanah Kembang Kuning

15.  Tan Siong Gak menguasai Tanah Kedonganyar (Kedunganyar: Pen)

16.  Tan Sing Lok menguasai Tanah Dagong Manyar

17.  Tan Sien Tjhioe, menguasai Tanah Gambuan Lor[10]

Daftar di atas hanyalah sebagian kecil dari perusahaan dan perorangan yang menguasai tanah-tanah di kota Surabaya. Tanah-tanah tersebut mulai jatuh ke tangan swasta sebagian terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 yang melegalkan penyewaan tanah-tanah kepada pihak swasta, tetapi sebagian lagi sudah terjadi sejak jaman VOC yang kemudian melahirkan istilah Tanah Partikelir (Particuliere Landerijen). Tanah partikulir terjadi karena VOC melakukan penjualan daerah-daerah tertentu kepada orang asing, baik Eropa maupun Orang Asing Timur (Vreemde Oosterlingen), terutama orang-orang Cina, untuk menutup kebutuhan keuangannya yang mendesak. Para tuan tanah, yaitu pemilik tanah partikelir, memiliki kekuasaan untuk memungut penghasilan dan pelayanan jasa dari penduduk yang tinggal di wilayahnya. Tanah partikulir ini banyak terdapat di Batavia, dan beberapa tempat lainnya di darah pantai Utara Jawa bagian Timur, termasuk di Surabaya.[11]

Dilaporkan bahwa pada tahun 1796, di daerah pantai Utara Jawa bagian Timur terdapat 1.134 desa yang disewakan VOC kepada orang asing (Cina). Di daerah yang sama pada tahun 1803, disebutkan bahwa dari 16.083 desa terdapat 1.446 desa (9 %) yang disewakan kepada orang-orang partikulir, terutama kepada orang Cina. Pada periode ini, penduduk belum memiliki hak individual atas tanah karena privatisasi tanah baru terjadi pada periode Raffles. Tinggal di atas dengan status tanah partikulir pada hakekatnya semakin membelenggu kemerdekaan penduduk. Kaki mereka seakan-akan diikat di atas tanah tersebut dengan ikatan berupa berbagai kewajiban yang harus dipenuhi kepada para penyewa. Penduduk adalah bagian dari tanah yang disewakan, sehingga apa pun kemauan dari penyewa para penduduk harus menurutinya.

Desa persewaan banyak yang digunakan untuk kepentingan usaha penanaman dan penggilingan tebu. Pada desa-desa ini penduduk dikenakan kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan dari pemotongan tebu di ladang, pengangkutan tebu ke penggilingan, dan pekerjaan di penggilingan. Mereka mendapat bayaran menurut banyak-sedikitnya air tebu yang dihasilkan. Di kota Surabaya, sebagian tanah partikulir digunakan untuk perkebunan tebu juga, terutama yang berada di pinggiran kota, tetapi tanah-tanah yang ada di tengah-tengah kota pada umumnya akan digunakan untuk permukiman (pembangunan rumah) yang dijual kembali/disewakan kepada para pendatang oleh para penyewa tanah. Bagi penduduk pribumi yang tinggal di tanah-tanah partikulir mereka dikenakan sewa tinggal, dan mereka juga dikenakan kewajiban untuk menyetor sebagian hasil panenannya apabila tanah yang mereka tinggali juga ditanami tanaman ekonomis. Hal inilah yang oleh penduduk di kota Surabaya dirasakan aneh. Mereka merasa sudah tinggal di tanah tersebut selama ratusan tahun sejak jaman nenek moyang mereka tanpa mereka harus membayar sewa dan kewajiban lain. Mereka merasa bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah milik mereka yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Pola pikir penduduk kota sudah berbeda dengan penduduk desa. Di kota sebagian penduduk sudah berpikir rasional, bahwa tanah adalah bagian dari hak privat, bukan milik komunal. Kalaupun ada tanah milik negara (domein-verklaring) mestinya adalah tanah-tanah kosong yang tidak ditinggali.

Mengenai persewaan desa dan tanah partikelir, banyak laporan tentang tindakan buruk yang dilakukan oleh para tuan tanah terhadap para petani dan penghuni tanah-tanah tersebut. Persewaan desa merupakan sumber penyalahgunaan dan tempat pemerasan dan penghisapan terhadap penduduk setempat. W.H. van Ijseldijk dan N. Engelhard berpendapat bahwa desa-desa yang disewakan untuk jangka pendek biasanya dihisap habis-habisan, tidak peduli apakah penduduknya rusak.[12] Pada periode ini pun sebenarnya keresahan telah melanda penduduk di tanah-tanah partikelir.

Setelah empat puluh tahun sistem tanam paksa berjalan, tahun 1870 terbit Undang-Undang Agraria yang menjamin hak perseorangan atas tanah. Salah satu perlindungan atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan adalah yang disebut vervreemdingsverbond yaitu larangan memindahkan hak atas tanah. Aturan tersebut tertuang dalam Staatsblad No. 179 tahun 1875.  Aturan itu berbunyi bahwa pemindahan hak (vervreemding) atas tanah orang Indonesia asli (pribumi) kepada orang-orang bukan non pribumi dinyatakan tidak sah alias ilegal.  Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak orang pribumi atas tanah yang mereka miliki.[13]

Namu pada kenyataannya, di tanah-tanah perkotaan seperti di kota Surabaya, status tanah partikelir masih belum dihapus, sehingga sebagian besar penduduk kota ini tinggal di tanah-tanah partikelir tanpa hak memiliki atas tanah yang mereka tinggali tersebut. Mereka masih terikat dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi kepada tuan tanah. Namun demikian, Undang-Undang Agraria tahun 1870 menandai era baru, bahwa siapapun diberi hak untuk membeli tanah di mana pun sebatas yang bersangkutan mampu membeli tanah, tidak terkecuali penduduk pribumi. Celakanya, ketika kota-kota besar di Indonesia mulai beranjak naik menjadi kota yang ramai, seperti kota Surabaya, dan kota-kota menjadi tujuan dari kaum urban dari desa, pada saat itulah kemampuan penduduk pribumi untuk membeli lahan tempat tinggal di kota tidak ada. Dalam struktur masyarakat jajahan di mana masyarakat pribumi menjadi golongan miskin abadi, kemampuan mereka untuk membeli tanah di perkotaan hampir pasti sebuah kemustahilan. Tanah di kota sebagian besar sudah dimiliki oleh para tuan tanah. Tidak ada kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan tanah secara suma-cuma di perkotaan.

Bagi penduduk asli kota Surabaya mereka tinggal di tanah-tanah sempit yang hanya cukup untuk tempat tinggal saja. Menurut D.H. Burger, sistem dan budaya pewarisan yang berkembang di Indonesia telah menyebabkan kepemilikan tanah secara individual semakin hari semakin sempit, karena setiap keluarga di Jawa rata-rata memiliki anak lebih dari lima orang. Kesempatan untuk mendapatkan tanah bagi warga di kota Surabaya dan para pendatang di kota ini semakin kecil pada abad ke-20. Pada awal abad ini kota Surabaya berkembang menjadi kota industri terbesar di Indonesia yang setara dengan kota Bombay di India. Pabrik-pabrik besar berdiri di kota ini, salah satunya adalah industri mesin Braat (N.V. Machinefabriek Braat) yang berpusat di Kawasan Industri Ngagel, Surabaya.[14] Untuk mendukung proses industrialisasi di Indonesia, termasuk di koat Surabaya pada tahun 1918 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengizinkan pemilik tanah untuk menyewakan tanah minimal 21,5 tahun untuk tanah-tanah yang akan digunakan sebagai lokasi industri.[15]

C. Gerakan Pendudukan Tanah Secara Liar (Wild Occupation Movements)

Terbatasnya kesempatan untuk mengakses tanah bagi penduduk pribumi di kota Surabaya serta kemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk telah menempatkan mereka pada posisi tidak puas terhadap sistem yang telah mendorong mereka pada poisisi yang mereka alami. Perasaan-perasaan semacam ini dalam teori gerakan sosial bisa mendorong terjadinya gerakan protes. Dalam teori psikologi salah satunya menyebutkan bahwa ketidakpuasan (discontent) merupakan salah satu akar dari gerakan sosial. Terdapat banyak ragam ketidakpuasan, mulai dari luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan sampai dengan kadar kejengkelan terendah dari orang-orang yang tidak menyukai perubahan-perubahan sosial tertentu.

Mengutip pendapat Muller, Snyder dan Tilly, Horton dan Hunt mengemukakan bahwa sejauh ini memang belumada bukti yang meyakinkan menyangkut kadar kaitan antara kadar keluhan dan ketidakpuasan dengan tingkat keaktifan gerakan sosial. Orang bisa saja merasa sangat tidak puas tanpa ikut serta dalam suatu gerakan sosial. Banyak masyarakat mengalami kemiskinan, ketidakadilan, kekejaman, dan korupsi yang parah selama berabad-abad, tanpa melakukan protes sosial yang serius.[16]  Ketidakpuasan              hyggn merupakan kondisi yang diperlukan dalam proses suatu gerakan sosial, akan tetapi kondisi ketidakpuasan itu sendiri belum cukup untuk membangkitkan munculnya gerakan sosial.  Teori ini perlu disambung dengan teori lain yaitu teori ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi atau Personal Maladjustment Theory. Orang yang merasa kecewa dan gagal biasanya tertarik dengan gerakan sosial.

Selain teori psikologi tentang gerakan sosial, terdapat pula beberapa teori sosiologi uanutk melihat gerakan sosial atau gerakan protes. Salah satunya adalah Teori Deprivasi Relatif (Relative Deprivation Theory). Teori ini dikembangkan oleh Stouffer. Menurut konsep ini seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Orang yang menginginkan sedikit, lalu ternyata hanya mampu memperoleh lebih sedikit akan merasakan kadar kekecewaan yang lebih rendah daripada orang yang telah memperoleh banyak, tetapi masih mengehndaki lebih dari itu. Deprivasi relatif semakin mengalami peningkatan pada kebanyakan negara terbelakang.

Ketidakjelasan status hak-hak tanah yang mereka tempati, kesulitan untuk mengakses tanah secara legal, serta kemiskinan yang akut telah mendorong gerakan protes masyarakat kota Surabaya. Awal tahun 1910-an gerakan sporadis untuk menduduki tanah-tanah partikelir secara liar terjadi di kota ini.

Terdapat beberapa tokoh yang menurut pejabat pemerintah kolonial di kota Surabaya berperan mengobarkan penduduk untuk melakukan gerakan pendudukan tanah secara liar di kota ini. Tokoh pertama adalah warga kampung Ondomohen, tanah Ketabang. Ia bernama Prawirodihardjo yang bekerja sebagai pengawas pembangunan di kota Surabaya. Dari jabatannya tersebut nampaknya Prawirodirdjo bekerja pada pemerintah kolonial atau biro pembangunan milik orang Eropa yang membuka usaha di kota Surabaya. Awal abad ke-20 pembangunan kota Surabaya mengalami gairah yang luar biasa, apalagi sejak kota ini diberi status sebagai gemeente, yang artinya kota ini memiliki pemerintahan kota sendiri yang otonom.[17] Pada waktu itu kampung Ondomohen merupakan perkampungan yang sudah berada di tengah kota, karena batas kota paling Selatan ada di Kayoon dan mulai bergeser ke arah lebih Selatan yaitu Wonokromo.

Tokoh kedua adalah Pak Siti. Ia adalah seorang mandor kereta api yang bertempat tinggal di kampung Kedondong, tanah Keputran Lor, Surabaya. Prawirodirdjo dan Pak Siti merupakan pimpinan gerakan yang menganjurkan kepada penduduk yang tinggal di kampung-kampung yang berada di tanah pertikelir untuk tidak membayar sewa tanah yang mereka tempati, menganjurkan penduduk untuk tidak melaksanakan berbagai bentuk kerja wajib. Tidak memberikan sebagian dari hasil panennya kepada tuan-tuan tanah (pemilik tanah partikelir). Kedua pimpinan gerakan tersebut memberikan keyakinan kepada panduduk yang tinggal di tanah-tanah partikelir bahwa tanah yang mereka tempati saat ini adalah tanah milik nenek moyang yang diwariskan kepada mereka. Artinya bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah hak milik mereka.

Dalam pandangan para pengikuti Prawirodirdjo dan Pak Siti, para tuan tanah yang menyewa tanah kepada pemerintah atas tanah-tanah yang ditinggali penduduk tidak ubahnya sebagai penjahat yang merebut hak milik mereka. Sebagai tindak lanjut dari gerakan mereka, penduduk-penduduk kampung juga melakukan berbagai aksi pendudukan tanah milik tuan tanah. Tanah-tanah tersebut diduduki, pohon-pohon ditebangi, kemudian mereka mendirikan bangunan di atasnya tidak peduli bahwa tanah tersebut masih dalam status disewakan kepada tuan tanah (partikelir) oleh pemerintah. Mereka juga menghalang-halangi pembangunan rumah-rumah oleh para tuan tanah dengan cara mengancam tukang-tukangnya. Padi-padi yang sudah siap panen, mereka paneni tanpa disetorkan kepada para taun tanah. Kepala-kepala kampung yang diangkat oleh para tuan tanah diancam dan tidak mengakui keberadaannya. Gerakan tersebut dilanjutkan dengan mengangkat kepala kampung sendiri. Wakil-wakil pemilik tanah mereka ancam dan dianiaya kalau berani menampakkan diri di kampung.[18]

Gerakan yang dipimpin oleh Prawirodirdjo dan Pak Siti tidak hanya terjadi di kampung Ondomohen dan Kampung Keputran, tetapi meluas ke berbagai kampung di kota Surabaya, terutama di kampung-kampung yang berbatasan dengan dua kampung tersebut. Kampung-kampung yang penduduknya ikut bergerak dalam gerakan protes yang dipimpin oleh Prawirodirdjo dan Pak Siti antara lain kampung Manukan, Tanjung Anom, Simo, Jagir, Ngagel, Bagong, Sawahan, Dinoyo, Grudo,  Patemon, Embong Malang, Kembang Kuning, Kedunganyar, Manyar, serta Gambuan Lor. Gerakan tersebut mendapat respon yang luas karena Prawirodirdjo dan Pak Siti sangat giat dan aktif mengadakan pertemuan-pertemuan dari satu kampung ke kampung lainnya.  Awalnya gerakan protes tersebut hanya terjadi secara sporadis tetapi mendekati tahun 1916 gerakan tersebut sudah menjadi perlawanan umum kepada tuan tanah.

Selain kemiskinan, masalah tanah menjadi penyebab utama dari gerakan protes ini. Awal abad ke-20 kota Surabaya berkembang sedemikian rupa menjadi kota besar. Penduduk Eropa di kota ini naik sangat signifikan dibandingkan dengan jumlah penduduk Eropa pada abad ke-19.  Pertambahan penduduk Eropa tentu saja menuntut penambahan tempat hunian bagi mereka. Tuntutan akan penambahan hunian bagi bangsa Eropa direspon oleh para tuan tanah dan biro-biro pembangunan dengan membangun perumahan-perumahan elite yang nantinya akan disewakan atau dijual kepada para pendatang Eropa yang membutuhkan tempat tinggal. Para pemiliki tanah partikelir terutama biro-biro pembangunan berlomba-lomba membuka lahan dan membangun perumahan.

Kawasan pertama yang dikembangkan untuk permukiman bangsa Eropa adalah di daerah Keputran Lor. Tanah yang dialokasikan untuk daerah perumahan tersebut kurang lebih seluas satu juta meter persegi. Kawasan ini berada di sebelah Selatan kampung Ondomohen tempat Prawirodirdjo tinggal, dan di kampung itu pula tempat tinggal Pak Siti. Sejak tahun 1888 daerah Keputran Lor yang akan dibangun tersebut merupakan tanah partikelir yang dikuasai oleh Bouwmaatschapij Keputran (Perseroan Pembangunan Keputran).[19]  Pengembangan kawasan tersebut untuk permukiman Eropa tentu saja mengancam keberadaan orang-orang seperti Pak Siti dan Prawirodirdjo yang telah bertahun-tahun menetap di tempat tersebut. Apabila pembangunan kawasan permukiman Eropa tersebut terus dilakukan maka Pak Siti, Prawirodirdjo beserta tetangga-tetangga mereka berlahan-lahan pasti akan terusir dari tanah tetrsebut, padahal mereka sudah beranak-pinak di tempat itu tanpa tahu-menahu bahwa pemerintah ternyata telah menjual atau menyewakan tanah di mana mereka tinggal kepada perusahaan-perusahaan swasta. Kondisi semacam itulah yang telah membangkitkan perlawanan masyarakat perkampungan di kota Surabaya.

Gerakan pembangkangan dan pendudukan secara liar tanah-tanah partikelir telah memunculkan ketakutan yang luar biasa pada tuan tanah yang menguasai tanah-tanah di kota Surabaya. Gerakan tersebut ternyata tidak bisa dihentikan oleh kekuatan polisi maupun hanya berupa larangan oleh pemerintah setempat. Dari hari ke hari pendudukan tanah-tanah secara liar terus terjadi. Rumah-rumah dengan bahan seadanya didirikan di tanah-tanah yang telah mereka duduki. Karena tindakan oleh pemerintah kota tidak mempan akhirnya para pemilik tanah-tanah partikelir, melalui seorang pengacara bernama B.H. Drijber, mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg, agar Prawirodihardjo dan Pak Siti alias Sadikin dipindahkan dari kota Surabaya ke tempat lain berdasarkan pasal 47 R.R. Atau sebelum pemindahan itu dapat dilakukan mereka mohon, agar kedua orang itu untuk sementara ditahan.

Tidak jelas benar bagaimana nasib Prawirodirdjo dan Pak Siti setelah mereka diusulkan untuk dipindahkan dari kota Surabaya atau untuk sementara ditahan. Namun demikian gerakan pendudukan tanah-tanah partikelir di kota ini terus berjalan, bahkan kemudian merembet ke tanah-tanah kosong yang statusnya adalah tanah negara. Pada tahun 1930-an gerakan pendudukan tanah secara liar bukan lagi semata-mata untuk menentang para tuan tanah yang telah merampas tanah nenek moyang rakyat Surabaya secara semena-mena, tetapi sudah dilandasai oleh kebutuhan perumahan yang semakin mendesak.

Pada periode ini kota Surabaya telah berkembang menjadi kota industri yang besar. Kota Surabaya telah menjadi kota terpenting yang menjadi tujuan dari orang-orang yang berimigrasi dari desa-desa di Jawa Timur. Dalam jangka waktu 25 tahun, sejak tahun 1906 sampai tahun 1930 jumlah penduduk kota Surabaya telah melonjak dua kali lipat. Tahun 1906 penduduk kota ini hanya berjumlah 150.188 orang, tetapi pada tahun 1930 telah menjadi 331.509 orang.[20] Golongan penduduk yang mengalami jumlah kenaikan cukup signifikan adalah golongan Eropa. Tahun 1906 orang Eropa yang tinggal di Surabaya hanya 8.663 orang, dan pada tahun 1930 menjadi 26.376, melonjak tiga kali lipat. Lonjakan jumlah penduduk pribumi sebagian besar karena terjadinya gelombang arus urbanisasi yang besar ke kota Surabaya. Krisis ekonomi yanag melanda dunia pada tahun 1929-1930-an telah mendorong orang-orang desa untuk mencari penghidupan di kota-kota besar, misalnya kota Surabaya. Padahal pada periode ini kehidupan ekonomi di kota Surabaya juga amat lesu. Pabrik-pabrik beroperasi amat minim karena daya beli masyarakat amat rendah. Aktifitas bongkar muat di pelabuhan juga turun drastis karena barang yang keluar masuk melalui pelabuhan juga minim. Padahal sebagaimana digambarkan oleh Ingleson, pelabuhan Perak di kota Surabaya merupakan salah satu pusat ekonomi yang paling dinamis. Buruh yang beraktifitas di pelabuhan ini sebelum krisis mencapai lebih dari sepuluh ribu orang.[21]

Karena sempitnya lahan yang bisa diakses secara bebas serta minimnya daya beli kaum pendatang di kota Surabaya yang rendah terhadap tanah, maka salah satu jalan untuk mengatasi problem tempat tinggal  mereka adalah dengan mendirikan gubuk-gubuk apa adanya dari bahan-bahan seadanya di tanah-tanah kosong yang dekat dengan tempat pekerjaan mereka. Sebagian lagi gubuk-gubuk didirikan oleh para gelandangan yang tidak memiliki pekerjaan.

Pemeriksaan terhadap kondisi kehidupan para pekerja di pelabuhan Surabaya tahun 1927, mengungkapkan kondisi-kondisi yang mengenaskan di tempat di mana mereka hidup.[22] Salah satu pemukiman kumuh yang dimiliki seorang mandor pelabuhan ditempati oleh 23 pekerja, padahal hanya memiliki lebar 3 meter, panjang 8 meter dan tinggi 7 meter. Dibangun dari bambu dengan lantai yang kotor. Tempat tinggal itu dikelilingi oleh rumah-rumah yang sama. Di sebuah rumah yang lain di sekitar tempat itu, yang juga dimiliki oleh seorang mandor pelabuhan, para pekerja pelabuhan membayar 3 sen semalam untuk tidur berhimpitan dengan 120 orang yang berjejalan di rumah tersebut.[23]

Kedua, tidak jarang juga para buruh yang memenuhi kota Surabaya tidak memiliki tempat tinggal sama sekali dan harus rela hanya berteduh di emper-emper toko. Ketiga,  membuat gubuk-gubuk dari bahan-bahan seadanya seperti tikar robek atau karung goni di tanah-tanah kosong. Hanya seperti itulah fasilitas akomodasi yang berhasil ia buat sekedar untuk beristirahat setelah seharian bekerja mengangkut barang-barang digudang.[24]

Keadaan semacam ini muncul karena keterbatasan akomodasi dan kemampuan para buruh tersebut untuk menyewa rumah yang layak. Di samping itu sampai awal abad ke-20 sebagian besar permukiman penduduk pribumi di kota Surabaya dalam kondisi mengenaskan. Kampung-kampung di kota Surabaya lazimnya merupakan permukiman apa adanya tanpa fasilitas memadai sebagai hunian di perkotaan. Kampung-kampung selalu dipenuhi para pekerja yang tidak mampu menemukan tempat tidur. Pasar-pasar bahkan juga dipenuhi oleh mereka, dan dengan alas seadanya mereka tidur di lantai. Hidup di kampung yang dekat dengan tempat kerja memberikan keuntungan kepada para pekerja untuk dapat menyimpan biaya pengeluaran untuk ongkos trem, yang menyerap sebagian besar pendapatan para pekerja perkotaan yang sudah sedikit itu.

Karena sempitnya lahan yang bisa diakses secara bebas serta minimnya daya beli kaum pendatang di kota Surabaya yang rendah terhadap tanah, maka salah satu jalan untuk mengatasi problem tempoat tinggal  mereka adalah dengan mendirikan gubuk-gubuk apa adanya dari bahan-bahan seadanya di tanah-tanah kosong yang dekat dengan tempat pekerjaan mereka. Sebagian lagi gubuk-gubuk didirikan oleh para gelandangan yang tidak memiliki pekerjaan.

Kampung-kampung semacam itu juga merugikan bagi para penghuninya, karena sangat rawan terkena penyakit. Sebagian besar kampung-kampung di bagian Utara kota Surabaya yang dekat pelabuhan merupakan perkampungan di tepi rawa. Pada musim kemarau udara di kampung menjadi panas, berebu, dan terlampau sesak. Menyebabkan penyakit malaria dan penyakit lain yang disebabkan karena sanitasi yang jelek dan saluran air minum yang kotor. Penampungan air untuk masak yang terbuat dari tanah liat yang dibakar (jun) juga merupakan tempat hidup yang nyaman bagi nyamuk malaria. Sementara itu apabila musim hujan datang maka tempat-tempat yang rendah dan saluran-saluran air yang tidak memadai akan menyebabkan kampung tergenang air dalam waktu yang cukup lama. Kondisi kampung yang semacam itu menjadi sarang penyakit, yaitu kolera, tipus, influenza, serta TBC. Kondisi semacam ini terus-menerus menjadi ancaman para penghuni kampung tanpa para penghuni tersebut sadar. [25]

Bagi para buruh pendatang dari pedesaan, walaupun tinggal di perkampungan miskin yang kumuh, padat dan senantiasa mengancam jiwa mereka karena dikerubuti berbagai macam penyakit, namun mereka merasa nyaman terutama bila dibandingkan apabila hidup di desa dengan penghasilan yang tidak jelas.

Tidak jarang juga para pendatang dari pedesaan tidak bisa mendapatkan pekerjaan di kota Surabaya sehingga mereka harus rela tidur di kolong-kolong jembatan. Gambaran tentang orang-orang miskin, pengemis, dan gelandangan pada awal abad ke-20 di kota Surabaya direkam oleh orang yang mengaku bernama Si Tjerdik dalam bukunya Melantjong ka Soerabaia.

 

”Kemiskinan antara kaoem Indonesier sering menjolok mata. Doeloe kolong-kolong djembatan dipakai boeat tempat tidoernja kaoem pengemis, tapi gemeente telah adaken atoeran keras dengan kasi kawat berdoeri  di saben kolong djembatan, toch tida oeroeng masih ada jang tjari tempat penginepan di sitoe ….. Itoe orang-orang Madoera poenja ”roemah” ada di straat. Ampir segala emper toko-toko di Benedenstad djadi tempat pemondokannja itoe orang-orang jang bekerdja berat boeat tjari sesoeap nasi.[26]

Munculnya perkampungan kumuh di perkotaan juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan orang-orang Barat. Sebagaimana dikatakan oleh P.J.M. Nas misalnya, meningkatnya jumlah orang Barat yang membutuhkan ruang hidup di kota adalah satu alasan yang menimbulkan apa yang disebut sebagai masalah perkampungan. Para pendatang baru yang semakin banyak mengambil lahan di pinggir-pinggir kampung, secara signifikan mengurangi ruang yang tersedia bagi tempat permukiman pribumi.[27]  Hal ini dipadu dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan tingginya kepadatan penduduk di daerah ini, yang kemudian seringkali mengubah perkampungan pedesaan di tepi kota menjadi perkampungan kumuh yang berada di tengah kota. Masuknya penduduk yang banyak telah menggeser posisi perkampungan yang semula berada di tepi kota lama-kelamaan bergandeng dengan wilayah kota dan akhirnya banyak kampung kemudian berada di tengah-tengah kota, di belakang permukiman orang-orang Barat.

Kondisi tersebut merupakan sedikit dari gambaran permukiman miskin di Kota Surabaya. Secara umum sejak kota ini ditetapkan sebagai gemeente pada tahun 1906 dan tanggung jawab atas kota tersebut dibebankan kepada pemerintah kota secara otonom, Kota Surabaya memiliki problem permukiman yang luar biasanya utamanya permukiman untuk warga miskin kota. Problem tersebut tidak saja menyangkut legalitas tanah-tanah yang digunakan tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan warga miskin Kota Surabaya untuk ”menterjemahkan” makna permukiman yang baik sesuai standar elit kota pada waktu itu yaitu golongan Eropa. Karena ketidakmampuan tersebut maka penyelenggara kota harus melakukan kontrol yang kuat agar penyesuaian-penyesuaian bisa dilakukan dan stadardisasi permukiman bisa terlaksana sesuai dengan selera bangsa Eropa.

Gambaran paling ekspresif tentang kondisi perkampungan pribumi baik yang resmi maupun yang liar pada tahun 1930-an tertuang dalam hasil wawancara antara William H. Frederick dengan ratusan warga kota Surabaya yang dilakukan pada tahun 1970-an ketika yang bersangkutan akan menyusun disertasi.Rumah-rumah terkesan sangat seadanya, banyak yang menggunakan bahan-bahan bekas, tegak berimpitan di sepanjang gang. Dengan kekecualian kadang-kadang ada pohon buah-buahan, tidak ada lagi hal-hal yang menyejukkan pemandangan luar yang gersang. Sangat kontras dengan gambaran pemukiman warga Eropa. Susunan anyaman bambu dan tembok yang dilabur  sangat bertentangan dengan suasana kota yang beraspal, berbatu, dan berbeton di sekitarnya. Saluran air sangat buruk, apabila hujan tiba, pemukiman yang khas ini akan berubah menjadi kubangan lumpur yang lebar. Tidak jarang air memasuki rumah-rumah penduduk. Keluarga-keluarga penghuni kampung dengan penghasilan yang pas-pasan tidak punya pilihan lain selain melewati kesehariannya dengan lantai yang basah kuyup.[28]

Para penghuni kawasan liar di Surabaya sering kali merupakan penghuni permanen, tinggal sudah bertahun-tahun, tetapi banyak juga yang non-permanen. Penghuni permanen biasanya lama-kelamaan akan mengajukan ijin kepada pihak pemerintah untuk bisa menempati lahan yang telah mereka tinggali secara sah. Sedangkan penghuni yang tidak permanen biasanya akan pindah ke tempat lain apabila kepentingan mereka di tempat yang mereka tinggali sudah ada lagi. Sering para pendatang baru sampai ke Surabaya secara kebetulan dan berharap bisa mengadu nasib dengan memasuki jalur kerja yang baru. Kondisi demikian wajar terjadi, mengingat pada waktu itu Surabaya telah berkembang menjadi kota besar dan menjadi tujuan kaum urban untuk mengadu nasib. Sebagai pendatang baru mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyewa rumah atau membuat rumah sendiri secara sah. Satu-satunya jalan adalah mendirikan rumah darurat dengan bahan seadanya di lahan-lahan kosong milik pemerintah kota atau milik swasta (partikelir). Dengan kata lain mereka memasuki dunia kampung. Mereka semua memasuki dunia kampung, dengan pergeseran dan gerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain sesering dan selambat sesuai dengan berubahnya pertimbangan keuangan dan pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga tidak jarang ditemui gubuk-gubuk liar yang sudah kosong tidak berpenghuni, yang menandakan bahwa pemilik rumah liar tersebut telah pergi.[29]

D. Catatan Akhir

Pendudukan tanah secara liar di kota Surabaya pada awalnya merupakan gerakan protes atas tekanan penjajah yang tidak mengakomodir keberadaan penduduk atas hak-hak tanah yang seharusnya mereka terima. Gerakan ini dipicu karena terbatasnya akses penduduk terhadap tanah yang sebagian besar sudah diklaim oleh penjajah melalui para pengusaha swasta. Padahal di tanah-tanah tersebut hidup ribuan penduduk yang sudah tinggal selama bertahun-tahun. Tekanan yang bertubi-tubi oleh para tuan tanah, penyewa tanah tersebut menjadi pemicu meletusnya gerakan penduduykan tanah-tanah secara liar. Namun pada perkembangannya gerakan tersebut lebih bermotif kebutuhan akan tempat tinggal bagi warga kota Surabaya terutama bagi kaum pendatang. Sempitnya kesempatan untuk mengakses tanah terutama untuk kebutuhan yang mendesak, yaitu untuk tempat tinggal menyebabkan gerakan pendudukan tanah terus berlanjut, bahkan sampai saat ini.

Gerakan pendudukan tanah secara liar menjadi gerakan yang sistematis karena gerakan ini memiliki pimpinan yaitu orang-orang yang cukup berpengaruh di lingkungan setempat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Afschrift. Mailraport 1215/16

Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan-Laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX. Jakarta: ANRI, 1981

Bogaers,  Erica. ”Ir. Thomas Karsten en de Ontwikkeling van de Stedebouw in Nederlands-Indie, 1915-1940”, Skripsi Doktoral Planologi Universiteit van Amsterdam, 1982

Burger, D.H. Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Djakarta: Pradnjaparamita, 1962

Faber,  G.H. Von. Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van Indie’s Voornamste Koopstad in de Eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931. Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1933

Handinoto. Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940. Yogyakarta: Andi, 1996

Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. Sosiologi Jilid 2. Jakarta: Erlangga, 1990

Ikhsan Rosyid, “Industri Mesin Surabaya: Fungsi dan Peran dalam Industrialisasi dan Pembangunan Kota Abad XIX dan Awal Abad XX,” dalam Purnawan Basundoro dkk. Tempo Doeloe Selaloe Aktoeal. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007

Ingleson, John. Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial. Jakarta: Komunitas Bambu, 2004

Nieuw Soerabajaasche Courant, 22 November 1927

P.J.M. Nas.  Kota-Kota Indonesia: Bunga Rampai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007

Sartono Kartodirdjo. Protest Movements in Rural Java. Singapore: Oxford University Press, 1973

Sartono Kartodirdjo. Pemberontakan Petani banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media, 1994

Si Tjerdik. Melantjong ka Soerabaia. Semarang: Boekhandel “Kamadjoean”, 1930

Soetandyo Wignjosoebroto. Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940). Malang: Bayumedia, 2005

Wertheim, W.F.  The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology. The Hague: W. Van Hoeve, 1958

William H. Frederick, Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946). Jakarta: Gramedia, 1989

 


[1] Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini (2008) tercatat sebagai Mahasiswa S-3 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

[2] Afschrift. Mailraport 1215/16

[3] Arsip Nasional Republik Indonesia, Laporan-Laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX, (Jakarta: ANRI, 1981)

[4] Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java, (Singapore: Oxford University Press, 1973).

[5] Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pemberontakan Petani banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)

[6] Ibid., hlm. v

[7] Erica Bogaers,  ”Ir. Thomas Karsten en de Ontwikkeling van de Stedebouw in Nederlands-Indie, 1915-1940”, Skripsi Doktoral Planologi Universiteit van Amsterdam, 1982. hlm.  6

[8] Handinoto, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940, (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 4

[9] Bogaers, op. cit., hlm. 6-7

[10] Afschrift. Mailraport 1215/16

[11] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 38

[12] D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, (Djakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 103-104

[13] Ibid., hlm. 215

[14] Ikhsan Rosyid, “Industri Mesin Surabaya: Fungsi dan Peran dalam Industrialisasi dan Pembangunan Kota Abad XIX dan Awal Abad XX,” dalam Purnawan Basundoro dkk, Tempo Doeloe Selaloe Aktoeal, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007)

[15] Burger, op.cit., hlm. 235

[16] Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 195

[17] Masalah pemberian otoritas pemerintahan kepada daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi pada masa kolonial lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940), (Malang: Bayumedia, 2005)

[18] Afschrift. Mailraport 1215/16

[19] Handinoto, op. cit., hlm. 57

[20] G.H. Von Faber,  Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van Indie’s Voornamste Koopstad in de Eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931,  (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1933), hlm. 2

[21] John Ingleson, Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2004), hlm.  4

[22] Nieuw Soerabajaasche Courant, 22 November 1927

[23] John Ingleson, op. cit., hlm. 8-9

[24] Si Tjerdik, Melantjong ka Soerabaia, (Semarang: Boekhandel “Kamadjoean”, 1930), hlm. 29

[25] Keterangan lebih jauh tentang kondisi kehidupan di kota-kota pada akhir masa kolonial lihat Wertheim, The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology, (The Hague: W. Van Hoeve, 1958)

[26] Si Tjerdik, op.cit., hlm 29

[27] P.J.M. Nas, Kota-Kota Indonesia: Bunga Rampai, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 69.

[28] William H. Frederick, Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946), (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.21.

[29] Ibid. hlm. 22

RESENSI BUKU

January 31st, 2009

PILAR SIMBOLIK PENOPANG KEKUASAAN SUHARTO

 

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

 

Identitas Buku

Judul                : Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam

Menyusun Sejarah Indonesia

Penulis              : Katharine E. McGregor

Penerjemah      : Djohana Oka

Penerbit            : Syarikat, Yogyakarta, 2008

Tebal                : xxvii + 459 halaman

 

            Di negara-negara penganut demokrasi modern penopang utama kekuasaan adalah rakyat. Rakyat melegitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum. Indonesia kurang mengalami penglaman dalam hal ini. Hampir semua presiden di Indonesia memiliki legitimasi yang amat rendah dari rakyat, hanya presiden terakhir saja yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga cukup legitimat. Hal ini menandakan bahwa masa lalu Indonesia belum menjadi negara yang demokratis. Sukarno naik menjadi presiden karena posisinya yang amat menonjol selama periode pergerakan sampai pendudukan Jepang. Posisinya hampir tidak tergoyahkan, dan upaya untuk meruntuhkannya hanya bisa dilakukan dengan sebuah konspirasi yang cukup canggih antara elemen-lemen penentang di dalan negeri dengan elemen-elemen di luar negeri. Hasilnya adalah pertumpahan darah di hampir semua wilayah Indonesia yang mengantarkan Jenderal Suharto menjadi presiden. Apa elemen utama penopang kekuasaan Suharto selama 32 tahun berkuasa?

Secara ringkas pilar penopang kekuasaan Suharto selama berkuasa dapat dibagi menjadi dua, pertama pilar yang bersifat riil, ia berupa kekuatan nyata yang tidak sekedar melegitimasi kekuasaan tersebut tetapi membelanya jika ada ancaman. Kedua adalah pilar yang bersifat simbolik. Pilar ini tidak terlihat atau kasat mata tetapi memiliki efek yang luar biasa untuk mengendalikan rakyat dan menjadi semacam tangan gaib (invisible hand) penguasa untuk menggiring rakyat menuju pada satu kesetiaan tunggal. Pilar yang bersifat riil sebagai penopang kekuasaan Suharto yang paling utama adalah militer. Militer pendukung utama kekuasaan Suharto adalah Angkatan Darat, angkatan di mana Suharto pernah berkiprah sebelum ia menjadi presiden. Naiknya Suharto menjadi presiden juga didukung oleh angkatan ini yang memanfaatkan kekisruhan politik tahun 1965 dan tahun-tahun sebelumnya.

Pilar riil kedua penopang kekuasaan Suharto adalah Golongan Karya (Golkar) dan partai politik. Agar Indonesia dicitrakan sebagai negara yang demokratis maka perlu ada lembaga-lembaga yang berfungsi mirip partai politik. Namun keberadaan lembaga ini nyaris hanya sebagai simbol dan sebagai stempel demokrasi karena dalam kacamata Barat negara yang berdemokrasi adalah negara yang mengakomodir kekuatan partai politik. Bahkan keberadaan Golongan Karya pun sebenarnya tidak pernah berfungsi secara riil sebagai penopang kekuasaan Suharto. Tanpa Golongan Karya dan partai politik lainnya Suharto tetap bisa berkuasa sepanjang ia didukung oleh militer. Bahkan Golongan Karya dan partai-partai politik sangat tergantung pada Suharto, terutama dalam menentukan ketua-ketuanya.

Di samping berdiri di atas penopang riil, kekuasaan Suharto juga ditopang oleh pilar yang bersifat simbolik, yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan bahwa penopang tersebut berfungsi sangat efektif. Pertama, desas-desus, isyu, dan propaganda hitam, dan yang kedua adalah sejarah. Ketika Suharto berkuasa, intelijen berperan penting dalam menciptakan berbagai desas-desus, isyu, dan propaganda hitam yang bertujuan untuk meningkatkan daya tawar penguasa dan militer serta untuk menjatuhkan nyali rakyat. Reproduksi masa lalu juga menjadi elemen yang amat penting pada penegakan pemerintahan Suharto. Analisis kritis mengenai fungsi sejarah sebagai pilar yang menopang kekuasaan Suharto masih amat jarang dibahas melalui studi akademik yang komprehensif. Amat sering kita mendengar bahwa sejarah hanyalah cerita usang yang tidak memiliki nilai guna, tetapi bagi kekuasaan yang hegemonik dan totaliter sejarah amat berguna untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Khrouchtchev, seorang pemimpin dari negeri tirai besi Uni Soviet mengakui bahwa sejarawan adalah satu-satunya kelompok yang bisa mempertanyakan legitimasi penguasa. Melalui penelusuran atas sumber-sumber primer, sejarawan dapat mengungkap dan merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau tanpa bisa dibantah oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu di banyak negara -utamanya yang pemerintahannya berkuasa secara totaliter- pergulatan untuk mengendalikan sejarah amat intensif antara yang ingin mengendalikan sejarah untuk kepentingannya dengan sejarawan yang ingin mengungkapkan masa lalu dengan jujur apa adanya. Demikian pula yang terjadi di Indonesia.

Katharine E. McGregor seorang sejarawan dari Melbourne, Australia dengan amat jeli berusaha membongkar sejarah yang dilacurkan pada masa Suharto berkuasa. Penelitian secara umum tentang kiprah militer di kancah politik di Indonesia sebenarnya bukan hal baru, namun hasil penelitian  dari Katharine ini memberikan perspektif baru tentang tafsir terhadap upaya manipulasi militer terhadap sejarah untuk kepentingannya. Dan yang mungkin agak mengejutkan adalah uraian penulis tentang seorang tokoh di balik berbagai manipulasi sejarah tersebut yang ternyata adalah seorang sipil, yaitu Nugroho Notosusanto. Karena peran penting yang ia mainkan inilah maka Katharine menempatkan Nugroho Notosusanto pada posisi yang amat istimewa pada karyanya tersebut.

Keterlibatan Nugroho Notosusanto dalam proyek-proyek sejarah militer (ABRI) sebenarnya cukup mengherankan apabila kita lihat latar belakang dia yang sipil tulen. Memang dia pernah ikut bergabung dalam tentara pelajar tetapi ia tidak meneruskan untuk berkarir  di bidang kemiliteran. Menilik sikap-sikapnya yang lebih berjiwa militeristik daripada militer yang sesungguhnya sebenarnya patut dicurigai kondisi kejiwaan Nugroho Notosusanto. Nugroho digambarkan sebagai orang yang lebih disiplin daripada insan militer (hlm.272), ia juga sangat bangga mengendarai jip jika pergi ke kampus, dan dalam acara-acara resmi yang melibatkan dia sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI ia suka berseragam militer lengkap (hlm. 297). Sayangnya Katharine tidak menelisik sampai ke arah itu karena ia hanya berhenti pada penelusuran masa kecil, posisi sosial, sedikit mengenai keterlibatan dia dalam kancah pertempuran, sebagai mahasiswa, serta karir dia seperti menjadi dosen, Kepala Pusat Sejarah ABRI, rektor, dan menteri.

Pengabdian total Nugroho Notosusanto pada rezim Suharto dan militer memang cenderung membabi-buta, menghalalkan segala cara, serta dengan taktik yang cukup licik. Katharine mengungkapkan hal ini dalam kasus penulisan Sejarah Nasional Indonesia yang dilakukan pada pertengahan tahun 1970-an. Sebelum buku tersebut diedarkan ke masyarakat ternyata Nugroho membuat skandal dengan menyerahkan naskah seri sejarah tersebut terlalu dini. Pada waktu itu banyak penulis yang belum menyelesaikan bab-bab yang menjadi bagian mereka, nah untuk menepati tenggat waktu yang digariskan, Nugroho yang berkedudukan sebagai penyunting dengan cerdik memerintahkan asistennya untuk mendapatkan salinan naskah volume enam (yang paling banyak menimbulkan kontroversi) dari para penulis dengan alasan untuk suatu keperluan yang lain. Tetapi ternyata Nugroho menerbitkannya dalam bentuk yang belum sempurna. Perbuatannya tersebut tentu saja mengundang kemarahan anggota penulis yang lain karena menerbitkan karya yang belum sempurna dan tanpa ijin kepada pengarangnya. Oleh rekan-rekan sesama sejarawan yang terlibat dalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia tindakan Nugroho tersebut dianggap sebagai pengkhianatan profesi(hlm. 272-273).

Bagaimana Nugroho menjadikan sejarah (khususnya sejarah militer) sebagai elemen simbolik penopang kekuasaan Suharto? Militer Indonesia selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai militer yang unik karena lahir dari kancah perjuangan mengusir penjajah Belanda selama perang kemerdekaan. Militer Indonesia mengklaim dirinya lahir dari “gua garba” rakyat Indonesia jadi rakyatlah yang telah membentuk tentara, bukan pemerintah yang membentuk tentara. Selama perang kemerdekaan militer mengasumsikan diri sebagai lapisan kepemimpimpinan nasional setelah pemimpin sipil ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka pada tahun 1948 saat aksi militer kedua. Atas dasar klaim ini, militer Indonesia dalam waktu lama memperoleh justifikasi untuk memainkan peranan dwifungsi dalam pertahanan dan politik. Pendek kata, legitimasi sejarah telah digunakan oleh militer Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya dalam kekuasaan politik dan pengaruhnya. Selain klaim tersebut mereferensi pada peristiwa perang kemerdekaan, militer juga mengklaim dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang berhasil mengakhiri penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Sukarno serta berhasil menyetop kesewenang-wenangan politik komunis di Indonesia dengan digagalkannya upaya penggantian ideologi Pancasila pada peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. Selain dua peristiwa penting tersebut, terdapat peristiwa sejarah yang lain yang selalu dijadikan referensi militer untuk terus-menerus dijadikan pembenar agar bisa terus-menerus terlibat dalam sistem politik Indonesia. Peristiwa tersebut antara lain pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan PRRI/Permesta, pemberontakan DI/TII, dan lain-lain.

Klaim atas peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan militer tersebut tentu saja membutuhkan simbol yang berfungsi untuk terus-menerus mengingatkan memori kolektif rakyat Indonesia bahwa militerlah, yang pada saat-saat negara di ambang kehancuran, turun tangan mengatasi keadaan. Karena peristiwa-peristiwa tersebut sudah menjadi masa lampau, atau sudah menjadi sejarah maka simbol-simbol yang dibutuhkan adalah simbol yang berkategori dalam ranah sejarah (historical domain).

Studi yang dilakukan oleh Katharine menemukan tiga bentuk simbol yang diciptakan oleh Nugroho Notosusanto. Pertama adalah simbol dalam ujud fisik berupa museum-museum yang sebagian terdapat di Jakarta dan Yogyakarta, kedua simbol dalam ujud audiovisual yaitu film, dan ketiga dalah teks-teks buku sejarah yang disebarluaskan kepada masyarakat dan diajarkan di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Namun jangan membayangkan bahwa museum-museum yang didirikan oleh militer berisi barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa yang diacu, karena sebagian besar museum, terutama yang ada di Jakarta, hanya berisi visualisasi peristiwa sejarah dalam bentuk diorama versi tentara (dengan penyesuaian dan manipulasi). Pemilihan model sejarah visual ini sengaja dipilih oleh Nugroho Notosusanto karena sebagaimana dia ungkapkan bahwa di dalam sebuah masyarakat seperti Indonesia yang masih berkembang, di mana kebiasaan membaca masih rendah, maka visualisasi sejarah merupakan cara paling efektif untuk mengungkapkan identitas ABRI (hlm. 22).  Alasan tersebut sebenarnya kurang masuk akal mengingat semua museum yang digagas oleh militer berada di kota besar, sehingga pengunjung museum tersebut adalah orang-orang kota dan sekitarnya yang sudah melek huruf. Dibandingkan dengan teks-teks dalam bentuk huruf, visualisasi peristiwa masa lampau akan berfungsi lebih efektif untuk mempengaruhi alam bawah sadar orang-orang yang melihatnya karena fungsi-fungsi otak akan lebih cepat mengolah data visual dibandingkan dengan data tertulis.

Namun dibandingkan dengan diorama, tingkat efektifitas visualisasi peristiwa akan meningkat lebih tinggi jika visualisasi menggunakan teknik audiovisual berupa film. Dengan film kesadaran penonton akan dibawa kepada ”peristiwa yang sebenarnya” karena ia akan dihadapkan kepada peristiwa yang hidup, peristiwa yang bersuara, dan peristiwa yang bergerak maju. Efek-efek psikologis dari suara dan gerak akan terekam lebih mendalam dalam memori penonton bila dibandingkan dengan hanya melihat gambar dan patung yang diam. Teknik semacam ini juga dimanfaatkan oleh militer sehingga lahirlah film-film dengan tema sejarah yang menonjol-nonjolkan kepahlawanan tentara yang berlebihan terutama peran Suharto. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 misalnya diangkat ke tingkat pemitosan Suharto sebagai pahlawan nasional utama yang merebut kembali Yogyakarta dari Belanda dan menguasainya selama enam jam, yang cukup banyak dilebih-lebihkan. Peristiwa ini diaudiovisualkan paling tidak menjadi tiga film dengan judul berbeda-beda, yaitu Enam Jam di Yogya, Janur Kuning, dan Serangan Umum. Peristiwa kedua adalah pemberontakan G 30 S/PKI, yang merupakan legitimasi naiknya Suharto menjadi presiden. Peristiwa tersebut difelmkan menjadi dua film yaitu Jakarta 66: Sejarah Perintah 11 Maret dan Pengkhianatan Gerakan 30 September, yang kesemuanya disutradarai oleh Arifin C. Noor. Film  Pengkhianatan Gerakan 30 September  menjadi film terpanjang karena berdurasi sekitar empat jam. Sayang sekali Katharine hanya sambil lalu saja menganalisis film-film sejarah dalam bukunya tersebut.

Teks-teks buku sejarah menjadi amat penting sebagai media propaganda rezim Suharto terutama buku-buku sejarah yang diedarkan dan menjadi pegangan wajib siswa-siswa sekolah. Ketika Nugroho Notosusanto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ia menciptakan satu mata pelajaran wajib baru yang disebut Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang sebenarnya merupakan murni sejarah tentara Indonesia. Penciptaan mata pelajaran baru tersebut diikuti dengan proyek penulisan dan penerbitan buku teks untuk pelajaran itu. Materi yang terkandung di semua bukunya lebih banyak mengunggul-unggulkan peran tentara dan mereduksi banyak peristiwa penting lainnya. Dalam buku teks sejarah yang oleh Nugroho dijadikan buku babon, yaitu buku Sejarah Nasional Indonesia utamanya yang jilid enam, perjuangan diplomasi, yang merupakan inisiatif dan dilakukan oleh masyarakat sipil Indonesia pada masa perjuangan, direduksi begitu saja dengan menyebut upaya tersebut sebagai kegagalan.

Inti dari semua proyek sejarah yang digagas oleh Nugroho Notosusanto sebenarnya bermuara pada satu titik, yaitu penciptaan simbol-simbol yang melegitimasikan bahwa pemilik sah republik ini adalah tentara. Masyarakat sipil hanya menumpang apabila diberi tempat. Lebih jauh dengan mengutip Graeme Turner, penulis menegaskan bahwa representasi di sini adalah sebuah mediasi diskursif yang terjadi antara peristiwa dan kebudayaan yang memberikan sumbangan terhadap konstruksi ideologi nasional. kegunaannya bukan pada sebagai sebuah refleksi atau refraksi masa lalu, tetapi sebagai sebuah konstruksi masa kini. Jadi, penggambaran peristiwa telah dijadikan alat-alat simbolik untuk mengukuhkan legitimasi sebuah kekuasaan.
Militer sepintas telah berhasil menciptakan citra tentang dirinya sebagai tentara rakyat yang berani berkorban, sebagai penjaga semangat kemerdekaan dan pelindung Pancasila. Namun, tegas penulis, semua ini adalah sebuah representasi yang hipokrit, karena dalam kenyataannya militer mempraktikkan kekerasan selama berkuasa.

Buku ini, yang naskah aslinya adalah disertasi yang dipertahankan di University of Melbourne Australia pada thun 2002,  menjadi amat penting untuk melengkapi berbagai studi yang telah dilakukan mengenai satu periode sejarah Indonesia yang amat represif, yaitu periode Suharto. Salah satu pesan yang paling jelas dan diketahui umum adalah bahwa kajian terhadap historiografi Orde Baru yang diproduksi militer adalah bahwa ketika satu versi tunggal tentang masa lalu yang diperkenankan, sejarah bisa menjadi bagian dari sistem ideologi otoritarianisme. Studi Katharine ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa betapa bahayanya perselingkuhan yang dilakukan oleh sejarawan dengan penguasa yang otoriter dan lalim.


[1] Staf Pengajar Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.

AKAN SEGERA TERBIT “Dua Kota Tiga Zaman”

January 31st, 2009

Akan segera terbit buku karya Purnawan Basundoro, berjudul Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan. Buku ini merupakan hasil proses kreatif selama penulis mengampu mata kuliah Sejarah Kota di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Mengupas problem perkotaan pada dua kota, yaitu Surabaya dan Malang, buku ini dilengkapi dengan berbagai foto-foto yang menarik.  Pengantar buku ini ditulis oleh Abidin Kusno, Profesor dan peneliti dari Centre for Southeast Asian Studies Institute of Asian Research, University of British Columbia, Kanada.  Penerbit buku ini adalah Penerbit Ombak Yogyakarta, sebuah penerbit terkemuka yang khusus menerbitkan buku-buku sejarah. Diharapkan buku ini akan melengkapi literatur tentang Urban Studies yang sedang marak saat ini. Sangat penting dibaca oleh para ahli ilmu sosial, para sejarawan, dan peminat perkotaan.

SISI TERANG KOLONIALISME BELANDA DI BANYUMAS

January 31st, 2009

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

 

A. Pendahuluan

Hampir semua masyarakat Indonesia melihat periode kolonial Belanda hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi gelapnya. Periode kolonial hanya semata-mata dianggap sebagai periode ekploitasi yang menguras habis kekayaan dan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Pandangan semacam ini tidak salah karena pada kenyataannya sejak diberlakukannya sistem tanam paksa (cultuurstelsel) tahun 1830 eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi bangsa Indonesia terus dilakukan. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya ekonomi tersebut telah menciptakan trauma yang amat mendalam bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Para petani diperas habis-habisan baik tenaga kerja maupun tanah yang mereka miliki.

Secara konseptual sistem tersebut sebenarnya tidak ada yang salah karena dengan sistem ini petani dikenalkan pada ekonomi pasar yang bisa menghasilkan uang. Petani dikenalkan pada sistem yang mengharuskan mereka untuk bekerja keras agar hasil pertanian yang mereka tanam dapat menghasilkan surplus, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja (subsisten). Dengan adanya surplus maka mereka bisa merencanakan hidup yang lebih baik serta dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang lain. Namun implementasi di lapangan ternyata melenceng dari konsep awal. Secara sistemik petani dirugikan. Kerugian terbesar petani antara lain dari segi tenaga dan waktu karena mayoritas tenaga dan waktu mereka terserap pada sistem tersebut dengan imbalan finansial yang tidak sebanding.[2]

Trauma yang kedua berasal dari sistem sosial yang tercipta akibat keberadaan orang-orang Belanda di Indonesia. Selama periode penjajahan sistem sosial yang diciptakan oleh Belanda menempatkan bangsa Eropa pada lapisan yang paling atas, diikuti oleh orang-orang Tionghoa dan Timur Asing, dan bangsa pribumi ditempatkan pada lapisan yang terbawah. Sistem sosial semacam ini tentu saja sangat menyakitkan bagi bangsa kita yang merupakan pemilik yang sah dari tanah dan air yang mereka tempati.

Peperangan yang terjadi selama periode penjajahan Belanda sampai perang kemerdekaan juga menciptakan trauma yang mendalam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perang besar melawan Belanda yang sampai saat ini masih terus tersimpan dalam memori (dan terus dilestarikan melalui pelajaran sejarah di sekolah-sekolah) sebagian besar rakyat Jawa adalah Perang Diponegoro (Perang Jawa). Perang ini menjadi simbol perlawanan orang Jawa terhadap Belanda yang paling kuat dan paling lama. Perang kedua adalah perang kemerdekaan yang melibatkan sebagian besar rakyat Indonesia yang terorganisir dalam lasykar-lasykar rakyat (Hisbullah, Pesindo, Pasukan Imam) maupun dalam tentara resmi (BKR,TKR,TNI). Kisah perang kemerdekaan ini terus-menerus diekploitasi oleh sejarawan lokal untuk menunjukan heroisme peristiwa tersebut dan cenderung menjadi mitos. Pada tingkat lokal Banyumas buku jenis ini misalnya: Banjarnegara Berjuang, Cilacap Bergolak, Banyumas Bergejolak, dan lain-lain.

Eksploitasi yang berlebihan terhadap sisi gelap dari periode kolonial Belanda (dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang) telah menutupi sisi terang dari periode tersebut. Padahal sejarah bukanlah dua warna yang amat kontras semisal hitam dan putih saja. Sejarah adalah pagelaran kehidupan yang penuh warna, kadang hitam gelap pekat, kadang abu-abu, merah, hijau, bahkan putih.

Terlepas dari pandangan sebagian besar masyarakat yang hanya tertuju pada sisi gelapnya saja, periode kolonial Belanda di Indonesia juga memiliki sisi terangnya. Bisa jadi sisi terang ini hanya dinikmati atau diketahui oleh segelintir orang, namun bisa jadi sisi tersebut sebenarnya menjadi petunjuk jalan bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jalan-jalan menuju Indonesia yang terang secara keseluruhan. Makalah ini tidak bermaksud untuk menjadi pembenar bagi sistem kolonial yang oleh sebagian besar masyarakat sangat menekan dan melahirkan traumatik yang mendalam, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa apapun bentuknya sebuah sistem budaya yang baru pasti membawa bagian-bagian yang mencerahkan bagi peradaban manusia. Pesan yang terpenting adalah bahwa kita juga harus adil dalam memandang sejarah masa lalu bangsa kita. Banyumas akan menjadi contoh dari kasus ini.

B. Kekuasaan Belanda di Banyumas

Kekuasaan Belanda di Banyumas merupakan imbas dari Perang Diponegoro. Ketika Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, pihak Belanda ternyata minta kompensasi kepada dua kerajaan di Jawa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Perlawanan Pangeran Diponegoro dalam pandangan pemerintah kolonial bukan semata-mata sebuah perlawanan terhadap kekuasaan kolonial di Jawa, tetapi juga merupakan pemberontakan terhadap raja yang sedang berkuasa di dua kerajaan tersebut. Dengan demikian maka apabila merunut pendapat tersebut usaha pemerintah kolonial menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan mereka, tetapi juga sebuah usaha untuk membantu raja Yogyakarta dan Surakarta mempertahankan kekuasaannya dari rongrongan pemberontak yang digerakan oleh kerabat kerajaan.

Setelah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro bisa dipadamkan (dengan tipu muslihat Belanda), pihak Belanda ternyata menderita kerugian yang amat besar. Dari segi finansial mereka telah menanggung beban untuk biaya perang sebesar 30.000.000 Gulden, belum termasuk biaya khusus untuk keperluan militer mereka yang berjumlah tidak kurang dari 2.000.000 Gulden. Jumlah korban jiwa selama peperangan tersebut juga luar biasa banyak. Tidak kurang dari 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa serta tidak kurang dari 7.000 serdadu pribumi tewas. Kurang lebih 200.000 rakyat Jawa juga tewas, yang menyebabkan penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya seusai peperangan.

Bagi pemerintah kolonial, usaha menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro adalah dalam rangka melindungi kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Oleh karena itu segala biaya dan kerugian yang dikeluarkan oleh pihak Belanda juga menjadi tanggung jawab kedua kerajaan tersebut. Pihak Belanda tidak mau begitu saja melepaskan Surakarta dari persoalan ini, walaupun sebenarnya urusan pemberontakan Pangeran Diponegoro adalah persoalan antara pihak pihak Kerajaan Yogyakarta dengan pihak Belanda.

Kerugian yang sangat besar yang diderita oleh pihak Belanda hampir seluruhnya dibebankan kepada piha kerajaan. Pihak kerajan sendiri karena tidak memiliki uang yang cukup akhirnya juga tidak mau menebus kerugian yang diderita pemerintah kolonial Belanda dengan jumlah yang sangat besar itu. Akhirnya, sebagai gantinya pihak Belanda minta sebagian wilayah yang selama ini dikuasai oleh pihak kerajaan yaitu wilayah mancanegara barat, yang terdiri dari Banyumas dan Bagelen, dan wilayah mancanegara timur yang mencakup Kediri dan Madiun.

Sebagai langkah awal untuk pengambilalihan daerah mancanegara, pemerintah kolonial Belanda kemudian membentuk komisi urusan tanah-tanah kerajaan (Commisie ter Regeling der Zaken) di Surakarta.  Sebagian wilayah Kerajaan Surakarta akan ikut diambil alih oleh pihak Belanda, walaupun sebenarnya Pangeran Diponegoro berasal dari Kerajaan Yogyakarta. Alasan pihak Belanda adala bahwa selama berlangsungnya perang Diponegoro terpaksa mereka terus-menerus melindungi kerajaan Surakata.

Namun sebelum diadakan kesepakatan mengenai pengambilalihan tanah-tanah mancanegara tersebut ternyata salah seorang anggota komisi, J.J. Sevenhoven, pada tangal 24 Mei 1830 secara sepihak telah menunjuk Residen Pekalongan M.H. Hallewijn untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan sipil di Banyumas dan distrik-distrik di sekitarnya. Ketika Hallewijn tiba di Banyumas pada tanggal 13 Juni 1830, kepala perwakilan sementara pemerintahan Belanda di Banyumas, Borger, yang merupaka anak buah Residen Tegal van Poel, tidak mau mengadakan serah terima jabatan dengan alasan tidak mendapat perintah dari atasannya. Walaupun demikian ia tetap mau menjalankan setiap perintah dari penguasa yang baru.

Di Banyumas sendiri persiapan pengambilalihan pemerintahan berlangsung terus tanpa seijin Susuhunan di Surakarta. Pada tanggal 15 Juni 1830, Hallewijn minta kepada seluruh bupati di wilayah Banyumas untuk menyerahkan piagam pengangkatanya sebagai bupati dari Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Baru pada tanggal 22 Juni 1830, pemerintah kolonial Belanda mengadakan perjanjian dengan raja di Surakarta. Dengan perjanjian ini maka secara resmi wilayah mancanegara barat diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda nampaknya masih cukup baik hati kepada Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, karena mereka ternyata memberi kompensasi atas diambilnya daerah mancanegara. Pengambilalihan  wilayah Banyumas ditukar dengan kompensasi sebesar 90.000 Gulden. Uang tersebut diberikan kepada  pihak Kerajaan Surakarta sebesar 80.000 Gulden dan kepada pihak Kerajaan Yogyakarta sebesar 10.000 Gulden.[3] Gara-gara Pangeran Diponegoro kalah melawan Belanda maka wilayah Banyumas harus rela menjadi barang tebusan, atau istilahnya menjadi barang gadaian. Sejak saat ini maka wilayah Banyumas diperintah oleh kekuasaan kolonial Belanda.

C. Sistem Tanam Paksa: Perkenalan Petani dengan Tanaman-tanaman Baru

Perang Diponegoro yang berlarut-larut telah menyebabkan kas  negeri Belanda mengalami defisit. Perang tersebut telah menyebabkan tersedotnya anggaran dalam jumlah besar dan menyebabkan kondisi keuangan negeri Belanda morat-marit. Negeri Belanda pada waktu itu memiliki beban hutang yang besar yang tidak dapat ditanggulangi sendiri, karena itu mencari pemecahannya di daerah jajahannya yaitu Indonesia. Gagasan yang amat cemerlang datang dari Johannes van den Bosch yang pada tahun 1830 diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Gagasan yang dicetuskan adalah pengenalan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan nama cultuurstelsel. Sistem ini menghendaki petani wajib menanam tanaman-tanaman perdagangan (cash crops) yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah. Dengan model ini maka petani dikenalkan dengan berbagai tanaman baru yang harus ditanam dan dikembangkan oleh mereka. Tanaman-tanaman baru tersebut antara lain adalah tebu, kopi, indigo (tom, tarum), teh, tembakau, dan lain-lain. Apabila saat ini dijumpai beraneka ragam tanaman tersebut di Indonesia, khususnya di Jawa, itu adalah sisa-sisa dari sistem tanam paksa yang pembudidayaannya diteruskan oleh para pengusaha dan petani Indonesia.

Tanaman baru yang dikenal pertama kali oleh masyarakat Banyumas pada masa sistem tanam paksa adalah kopi. Pada awalnya petani di Banyumas dikenalkan dengan kopi arabica yang berasal dari Arab kemudian dikenalkan dengan kopi liberia dan terakhir kopi robusta.[4] Pada tahun 1838, pohon kopi yang ditanam di seluruh wilayah banyumas berjumlah 21.140.722 pohon dengan klasifikasi kopi hutan (bosch-koffij), kopi kebun (tuin-koffij), dan kopi pagar (pagger-koffij).[5] Sampai tahun 1838 jumlah keluarga petani yang terlibat dalam perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas adalah, untuk Kabupaten Banyumas berjumlah 15.229 keluarga, Purbalingga 4.051 keluarga, Purwokerto 3.886 keluarga, Dayaluhur 3.657 keluarga, dan Banjarnegara 5.238 keluarga. Total keluarga yang terlibat dalam penggarapan perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas pada tahun 1838 adalah 32.061 keluarga. Seluruh keluarga ini tersebar di 2.616 desa dan kampung.[6] Penyetoran wajib untuk komoditi kopi berlahan-lahan mulai dikurangi dan terhapus setelah tahun 1920.[7]

Tanaman kedua yang dikenalkan kepada petani di Banyumas adalah indigo (tom, tarum). Karesidenan Banyumas dan Bagelen merupakan penghasil indigo tertinggi untuk seluruh pulau Jawa, yang mencapai 51 persen dari seluruh produksi.[8] Jumlah keluarga yang terlibat dalam penanaman dan pengolahan indigo di Karesidenan Banyumas pada tahun 1836 adalah 18.120 keluarga dengan perincian : di Kabupaten Banyumas 6.465 keluarga. Kabupaten Purwokerto 3.581 keluarga dan Kabupaten Banjarnegara 1.389 keluarga.[9] Sementara di Dayaluhur tidak dikembangkan perkebunan ini. Pada tahun 1836, dari seluruh kebun yang ada di Karesidenan Banyumas, menghasilkan indigo yang telah diolah sebanyak 128.494 pon atau 64.247 kg, dengan perincian Kabupaten Banyumas menghasilkan 41.028 pon, Kabupaten Purbalingga 61.313 pon. Kabupaten Purwokerto 17.652 pon dan Kabupaten Banjarnegara 8.501 pon.[10]

Di Karesidenan Banyumas juga dikembangkan perkebunan teh, kayu manis dan lada. Perkebunan teh hanya terdapat di Distrik Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanah yang digunakan hanya 15 bau dan ditanami 73.547 batang pohon teh serta digarap oleh 138 keluarga.

Sementara kayu manis hanya ditanam di Sokaraja 4 bau, Adireja 26,5 bau, keduanya di Kabupaten Banyumas. Jambu 1 bau serta di Jeruk Legi 5,5 bau. Jumlah  keluarga yang menggarap 929 keluarga dengan jumlah pohon yang ditanam 110.053 batang. Sedangkan lada hanya ditanam di Dayaluhur yaitu di distrik Majenang, Dayaluhur, Pegadingan dan Jeruk Legi. Seluruh tanaman yang terdapat di empat distrik di atas berjumlah 69.600 pohon. Keluarga yang terlibat dalam penanaman lada berjumlah 3.657 keluarga. Tetapi sampai tahun 1838 ternyata tanaman kayu manis dan lada belum menghasilkan apa-apa.

Tanaman tembakau ditanam di Banjarnegara, Purwokerto dan Dayaluhur yang masing-masing luas perkebunannya hanya 200 bau, 190 bau dan 11 bau. Perkebunan tembakau di Banjarnegara dikelola oleh pihak swasta, yaitu oleh C.P. Dufloiny dengan masa kontrak selama 25 tahun sebesar F 90 per bau per tahun. Sedangkan kebun tembakau di Purwokerto dan Dayaluhur dimiliki penduduk.

Perkebunan yang cukup penting dikembangkan di Banyumas adalah perkebunan kapas. Perkebunan ini hanya terdapat di Kabupaten Purwokerto, tepatnya di distrik purwokerto, Ajibarang dan Jambu serta di Kepatihan Dayaluhur yang meliputi Distrik Dayaluhur, Majenang, Pegadingan, dan Jeruk Legi. Tanah yang digunakan untuk perkebunan ini luas seluruhnya 3.039 bau. Namun demikian dari perkebunan yang cukup luas ini, hanya menghasilkan kapas yang sangat sedikit. Sebagai contoh, pada panenan tahun 1836dari seluruh perkebunan kapas yang ada ternyata hanya menghasilkan kapas 483 pikul. Apabila dibuat rata-rata, maka satu bau hanya menghasilkan kapas 0,16 pikul.

Tanaman penting lain yang mulai dikenal oleh para petani di banyumas pada masa sistem tanam paksa adalah tebu. Namun tebu tidak ditanam secara perorangan melainkan melalui sistem perkebunan yang awalnya dikelola oleh pemerintah. Penanaman tebu di wilayah Banyumas pertama kali dilakukan pada tahun 1838 pada areal sawah seluas 56 bau. Wilayah pertama yang ditanamai tebu adalah di sebelah selatan Sokaraja, tepatnya di Desa Kalibagor. Desa Kalibagor pada waktu itu masih terdapat sawah yang luas yang bisa ditanami tebu secara bergilir dengan tanaman padi. Pada awalnya perkembangan penanaman tebu amat lambat. Selama dua tahun sejak tahun 1838 sampai tahun 1840 areal persawahan yang ditanamai tebu hanya seluas 400 bau. Kendala utamanya adalah masalah transportasi. Jangan bayangkan bahwa wilayah Banyumas pada waktu itu sudah seperti sekarang, dimana jalan-jalan sudah diaspal halus sampai ke pelosok-pelosok desa. Banyumas pada waktu itu masih merupakan wilayah yang terisolir yang sebelumnya kurang diperhatikan oleh pemerintahan di atasnya, yaitu kerajaan di Surakarta dan Yogyakarta. Akibatnya jalan-jalan yang ada di daerah ini juga masih sempit-sempit, bahkan jalan-jalan ke areal persawahan masih merupakan jalan setapak. Padahal kita tahu tebu-tebu yang sudah dipanen harus diangkut ke pabrik gula dan memerlukan jalan yang cukup lebar agar alat angkut yang pada waktu itu berupa grobak bisa jalan.  Karena jalan-jalan yang ada masih sulit maka akibatnya perkembangan perkebunan tebu juga amat lambat.

Tanah yang digunakan untuk perkebunan tebu adalah tanah milik desa dan tanah milik masyarakat. Perjanjian tentang penggunaan tanah yang akan ditanami tebu biasanya dilakukan oleh Kepala Desa setempat dengan pejabat penjajah Belanda yang mengurusi perkebunan. Masyarakat penggarap tanah biasanya tidak diikutkan dan tidak boleh tahu seperti apa perjanjian yang dibuat oleh mereka. Perjanjian itu biasanya dilakukan secara tertutup agar masyarakat tidak tahu. Pada masa-masa awal pembukaan perkebunan tebu di Banyumas, pejabat Belanda yang banyak melakukan perjanjian dengan para kepala desa di Banyumas adalah G.E. Dorrepaal dan J.W.van Barneveld.

Seiring dengan dimulainya pembukaan perkebunan tebu di Banyumas maka pada tahun 1838 juga dibangun pabrik gula di Kalibagor, sekitar tiga kilometer arah selatan Sokaraja. Sayang sekali pabrik gula ini pada tahun 1990-an telah ditutup oleh pemerintah karena selalu merugi, serta tebu yang harus digiling sudah tidak ada. Soalnya masyarakat Banyumas sudah tidak mau lagi menanam tebu. Pada perkembangan selanjutnya areal untuk penanaman tebu diperluas sampai ke Purbalingga. Pada tanggal 29 Nopember 1855 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 11 yang dijadikan dasar penyewaan tanah kepada penduduk untuk areal penanaman tebu.  Dalam surat keputusan itu ditetapkan bahwa kontrak tanah persawahan di seluruh Karesidenan Banyumas untuk ditanami tebu dilakukan untuk jangka waktu tiga tahun.  Tetapi pada tanggal 11 April 1857 pemerintah kolonial mengeluarkan lagi surat keputusan baru yang isinya memperpanjang masa kontrak tanah sawah yang akan ditanami tebu menjadi duapuluh tahun.

Selama periode 1840 sampai periode  akhir 1850-an luas areal tebu di Banyumas masih relatif tetap yaitu sekitar 400 bau. Peningkatan baru mulai terjadi pada tahun 1860, yaitu bertambah menjadi 500 bau. Namun setelah tahun 1860 tanah-tanah yang semula produktif mengalami penurunan. Hal itu terjadi sampai sekitar tahun 1862. Hal itu disebabkan karena curah hujan begitu tinggi sehingga menyulitkan penggarapan lahan dan membuat tanaman tebu menjadi jelek. Pada periode awal ketika Sistem Tanam Paksa dilaksanakan di Karesidenan Banyumas hampir semua penduduk dikerahkan untuk melaksanakan program pemerintah penjajah tersebut. Pada tahun 1837 prosentase penduduk yang terlibat dalam penanaman tanaman yang diwajibkan oleh penjajah mencapai 77 persen. Pada tahun 1840 turun menjadi 68 persen, tetapi pada tahun 1845 naik lagi menjadi 74 persen.[11]

Sistem tanam paksa telah memperkenalkan tanaman-tanaman baru kepada para petani di Banyumas. Tanaman tersebut ada yang masih dibudidayakan sampai saat ini seperti kopi, teh, kayu manis, lada, dan tembakau, namun ada juga tanaman yang sudah tidak dikenal lagi di Banyumas seperti indigo. Tanaman bahan pewarna pakaian ini sudah tidak tersisa lagi karena sudah sangat lama tidak dibudidayakan. Penemuan pewarna kain sintetis turut mempercepat kepunahan tanaman indigo. Tanaman tebu masih dikenal di Banyumas namun sudah tidak dibudidayakan lagi secara masal. Kematian pabrik gula Kalibagor, yang merupakan pabrik gula peninggalan Belanda terakhir di Banyumas, pada tahun 1990-an menjadi penyebab surutnya budidaya tebu di wilayah Banyumas.

D. Pengembangan  Infrastruktur Transportasi

 

1.Perbaikan Jalan Darat

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Banyumas merupakan daerah yang sangat terisolir. Daerah ini seperti terkurung dalam batas-batas geografis yang sulit ditembus. Di utara dan selatan terdapat pegunungan Serayu yang cukup sulit untuk dilalui. Di sebalah barat terdapat sungai besar yaitu sungai Citandui. Jalan-jalan darat masih amat sempit, sebagian besar malah berujud jalan setapak. Sarana transportasi masih amat minim, kalaupun ada adalah berupa binatang yaitu kuda. Sebagian lagi berupa transportasi sungai dengan memanfaatkan sungai Serayu. Pada awal pelaksanaan sistem tanam paksa komoditi pertanian setoran dari petani masih diangkut dengan berbagai alat angkut tradisional, seperti dipikul, dinaikan ke punggung kuda dan binatang lain, serta dengan perahu-perahu kecil untuk pengangkutan ke pelabuhan Cilacap.

Berbagai  peningkatan dan perbaikan infrastruktur transportasi di Banyumas baru dilakukan pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1843 sampai tahun 1845 dibangun jalan pos (pos weg) dari Banyumas menuju ke Buntu. Jalan tersebut kemudian diteruskan ke arah timur (Gombong) dan ke arah barat (Rawalo).[12] pembangunan jalan ini merupakan proyek besar pertama di Banyumas sejak berkuasanya Belanda di daerah ini.

Ketika pihak swasta mulai terlibat secara aktif dalam pengangkutan produk-produk milik pemerintah di Banyumas terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 yang menandai liberalisasi ekonomi di Jawa, maka perbaikan serta pengembangan infrastruktur transportasi mulai ditingkatkan. Hal ini tidak saja karena intensitas pengangkutan menjadi semakin tinggi, tetapi seringkali para pengusaha yang mendapatkan konsesi pengangkutan mengeluhkan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Keluhan itu pernah diajukan oleh pengusaha Luitenhage dan kawan-kawan melalui surat yang diajukan kepada Gubernur Jenderal yang ditandatangani di Cilacap tanggal 27 Oktober 1883. Ia mengajukan permohonan supaya sarana transportasi ke pelabuhan Cilacap melalui terusan Kali Yasa agar secepatnya diperbaiki. Kesiapan perahu-perahu penolong sangat diperlukan pada saat aliran kanal menjadi dangkal. Sedangkan fasilitas lainnya yang harus dipersiapkan adalah jalan-jalan darat serta jembatan-jembatan yang melintasi sungai.[13] Hal ini terkait erat dengan intensifikasi perkebunan tebu di Banyumas. Perluasan perkebunan tebu di daerah ini memerlukan dukungan infrstruktur yang memadai untuk mengangkut tebu dari perkebunan ke pabrik.

Sejak tahun 1874, jalan dari Banyumas ke Adireja pun dikembangkan lagi dengan memperlebar jalur tersebut. Juga jalan dari Buntu ke Bagelen yang mulai dibangun tahun 1843 juga diperlebar. Jalan lain yang diperlebar adalah dari Cilacap ke kota Banjar di Karesidenan Priangan. Jalan ini tidak saja penting untuk memperlancar arus komoditi perkebunan pemerintah atau swasta, tetapi juga sangat penting untuk kepentingan militer. Dari seluruh jalur jalan raya yang diperbaiki sampai tahun 1875 yang terpenting adalah jalur dari Banyumas ke arah Banjarnegara sampai Wonosobo, serta jalur dari Purwokerto ke arah Tegal, Cirebon dan Priangan. Jalur-jalur ini mulai dikeraskan dengan batu. Sementara itu jalan-jalan di kota Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga serta Cilacap perlahan-lahan juga dikeraskan. Jalur-jalur diatas mengalami kenaikan pemakaian yang sangat tinggi bagi alat-alat transportasi seperti gerobak, cikar serta dokar.

Ketika infrastruktur transportasi sedikit demi sedikit dibenahi, keterlibatan pihak swasta dalam perekonomian pun semakin meningkat. Tahun 1889 berdiri pabrik gula di Klampok yang dipimpin oleh Administratur J.T. de Ruijter. Tahun 1891 berdiri dua pabrik gula swasta masing-masing di Bojong yang dipimpin oleh administratur H.C.C Fraissinet, dan di Kalimanah yang dipimpin oleh administratur Ch.Conradi. Dua tahun kemudian tepatnya tahun 1893 berdiri pula pabrik gula di Purwokerto yang dipimpin oleh administratur M.C. Brandes. Disusul kemudian berdiri pabrik gula di Majenang.

Berdirinya pabrik gula-pabrik gula tersebut serta semakin meluasnya perkebunan tebu, juga memberikan timbal balik terhadap perkembangan infrastruktur transportasi, baik bagi peningkatan jalan-jalan yang ada serta jenis angkutan yang ada. Berdirinya pabrik-pabrik gula tersebut telah mendorong semakin baiknya jaringan-jaringan jalan yang telah ada sebelumnya. Tahun 1891 untuk memperlancar pengangkutan tebu dari kebun-kebun tebu di Kabupaten Banyumas ke pabrik gula Kalibagor, di atas Sungai Serayu, dibangun jembatan permanen yang panjangnya kurang lebih 115 m.[14] Dengan selesainya pembangunan jembatan ini maka rakit yang sebelumnya berperan untuk menyeberangkan orang dan barang di Sungai Serayu menghilang.

Dalam periode selanjutnya pengembangan jaringan transportasi membawa dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini bisa dilihat dari laporan penguasa kolonial setempat yang mengaitkan proyek-proyek peningkatan jalan dengan keberadaan pasar yang ada di sepanjang lintasan jalan.[15]

Jalan-jalan yang dikembangkan antara lain jalan dari Purbalingga ke utara sampai ke ibu kota distrik Bobotsari dan selanjutnya melalui ibu kota onderdistrik Jatigong sampai ke perbatasan Kabupaten Pemalang. Sepanjang jalur ini sebelumnya yang dapat dilewati gerobak dan dokar hanya sampai sekitar dua pal sebelum Bobotsari. Selebihnya harus ditempuh dengan kuda atau jalan kaki. Antara Purbalingga dan Bobotsari terdapat banyak lereng yang curam dan menimbulkan kesulitan transportasi.[16]

Dari Bobotsari ke arah timur melalui ibu kota onderdistrik Karanganyar sampai ibu kota onderdistrik Merbung dengan jalan cabang menuju Karangmoncol, kemudian juga dikeraskan dan dilebarkan. Jalur ini cukup penting karena terdapat pasar desa yang cukup besar dan kecil.[17] Ruas jalan ini dipotong oleh beberapa sungai yang cukup besar yaitu Sungai Klawing, Sungai Labang Wetan dan Sungai Tambra. Sebelumnya hanya Sungai Klawinglah yang memiliki jembatan yang dibuat dari kayu, sedang untuk kedua sungai lainnya baru diberi jembatan setelah tahun 1900. Tahun 1906 dibangun jembatan yang melintasi Sungai Klawing di Desa Pasren. Jembatan ini menghubungkan Kota Purbalingga dan Distrik Cahyana yang sebelumnya hanya bisa dilewati dengan rakit atau perahu. Biaya yang disediakan oleh pemerintah adalah F 10.000. Selanjutnya dengan biaya F 17.000 dibangun jembatan diatas Sungai Serayu yang menghubungkan ibu kota distrik  Cahyana ( Bukateja ) dengan Klampok. Dengan dibangunnya kedua jembatan ini maka daerah Bukateja dan sekitarnya sangat diuntungkan, apalagi dengan dibangunnya jembatan yang melintasi Sungai Serayu. Hal ini disebabkan karena di Klampok telah ada jalur kereta api S.D.S. Dengan demikian penjualan kopra dari Bukateja semakin mudah. Di Bukateja selain terdapat pasar yang ramai juga terdapat pasar hewan yang merupakan satu-satunya pasar hewan di Kabupaten Purbalingga.[18]

Perbaikan-perbaikan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota distrik maupun ibukota onderdistrik  juga dilakukan di Banjarnegara – Blimbing – Sirongge yang tadinya harus melewati lereng-lereng tebing yang terlalu terjal akhirnya dibuat agak mendatar dengan cara membuatnya berkelok-kelok. Jalan yang menghubungkan Wanadadi – Banjarmangu kemudian ke Rejasa dan Madukara, dengan keputusan Direktur Pekerjaan Umum tanggal 15 Agustus 1905 juga diperlebar. Biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini adalah F 300.[19] Demikian juga jalan dari Banjarnegara ke Karangkobar dan Kalibening, disamping dikeraskan di beberapa ruas jalan juga diperlebar.

Memasuki abad ke-20, hampir seluruh ruas jalan yang ada di Banyumas terutama yang menghubungkan kota-kota kabupaten dengan ibu kota distrik dan onderdistrik sudah dalam keadaan baik. Jalan-jalan lain yang cukup penting dan kemudian ditingkatkan adalah jalan yang menuju sumber aktifitas perekonomian, baik yang menghubungkan pasar-pasar desa maupun ke wilayah-wilayah produksi komoditi perdagangan.

Di Banyumas sebelah selatan dan barat perbaikan jalan juga terus dilakukan. Sebagian jalan dari Wanareja melalui Desa Madura menuju perbatasan Cirebon, yaitu sejak Ciawitali sampai Sungai Cijolang, juga dikeraskan. Ruas jalan ini apabila musim hujan datang selalu kebanjiran dari Sungai Citandui  dan Sungai Cijolang. Sehingga disamping diperkeras dengan batu kerikil juga ditinggikan dengan cara diuruk. Biaya yang dikeluarkan adalah F 6000. Ruas jalan ini akhirnya menyambung ke Karesidenan Cirebon.[20]

Perbaikan serta pengembangan jalur-jalur jalan disamping memperlancar mobilitas penduduk juga memperlancar arus barang. Perluasan perkebunan tebu pun menjadi lebih mudah. Dalam sebuah nota khusus kontrolir Majenang, D.Rodersma pada tanggal 25 Agustus 1904 menyampaikan pendapatnya bahwa dengan perbaikan jalan di wilayahnya  perdagangan akan meningkat. Penduduk pun menjadi tertarik untuk menggarap tanah-tanah kosong yang sebelumya belum digarap.[21] Dampak lain dari perbaikan jalan menurutnya adalah arus imigrasi jauh lebih besar. Industri dan perkebunan swasta menjadi berkembang, pajak tanah dan pajak usaha meningkat. Arus perdagangan yang dilakukan oleh penduduk setempat pun menjadi lebih lancar.

2. Era Transportasi Modern: Trem Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS)

Lompatan yang amat jauh sektor transportasi di Banyumas terjadi ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun sarana transportasi modern yaitu trem/kereta api untuk jarak dekat. Bulan Mei 1895 dengan modal sebesar F 1.500.000 jalan kereta api lembah Serayu (Serajoedal Stoomtram Maatschappij/SDS) mulai dikerjakan dibawa pimpinan Ir.C.Groll.[22] Secara berturut-turut jalur yang dibangun pada tahap pertama meliputi Maos-Purwokerto-Sokaraja-Banjarsari-Purwareja-Banjarnegara. Jalur tersebut hampir persis menyusuri Sungai Serayu sejak dari Maos sampai Purwokerto. Yang pasti jalur trem ini tidak meninggalkan atau tidak jauh dari pabrik-pabrik gula yang ada di Banyumas karena dari pabrik-pabrik gula inilah nantinya pengangkutan rutin akan dilakukan. Disamping itu juga karena sebelumnya pihak pabrik gulalah yang sering menyampaikan usulan tentang perlunya dibuat sebuah sistem pengangkutan yang modern dan cepat.

Satu tahun setelah proyek ini dikerjakan, trem siap untuk dioperasikan. Berturut-turut jalan cabang Maos-Purwokerto dibuka untuk umum tanggal 16 Juli 1896. Purwokerto-Sukorejo pada tanggal 5 Desember 1896, Sokaraja-Purwareja pada tanggal 5 Juni 1897 dan Purwareja-Banjarnegara pada tanggal 18 Mei 1898, setelah sebelumnya diuji cobakan terlebih dahulu untuk pengangkutan barang milik pemerintah.[23] Untuk selanjutnya disamping mengoperasikan gerbong barang, perusahaan ini juga mengoperasikan gerbong penumpang untuk masyarakat umum, yang terdiri dari gerbong kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.

Dalam pengembangan selanjutnya perusahaan ini berpikir untuk memperluas aktifitasnya. Perwakilan utama di Hindia Belanda pada tanggal 12 Mei 1898 meminta konsesi tambahan bagi S.D.S untuk membuka dan mengeksploitasi cabang dari Banjarsari menuju arah timur laut ke Kota Purbalingga.  Alasan yang dipakai adalah bahwa sepanjang lintasan ini terdapat dua pabrik gula yaitu pabrik gula Kalimana dan pabrik gula Bojong yang membutuhkan keberadaan kereta api. Permintaan ini dikabulkan lewat Surat Keputusan Pemerintah tanggal 22 September 1898 No.19.[24] Namun demikian pemerintah meminta syarat kepada pihak S.D.S. untuk membuka kota Banyumas bagi jalur trem ini karena Kota Banyumas mempunyai peranan penting bagi pemerintah. Disana terdapat kantor Residen dan memerintah seorang bupati. Diharapkan dengan dibukanya kota ini bagi jalur trem, maka urusan pemerintahan menjadi lebih lancar. Tetapi syarat dari pemerintah ini tidak dituruti oleh SDS. Lewat suratnya tanggal 31 Mei 1899 No.7 mereka minta kepada pihak pemerintah untuk mencabut syarat tersebut, karena untuk membuka kota Banyumas dari jalur trem akan memakan biaya yang sangat besar, sementara keuntungan yang akan didapatkan dari jalur itu hampir pasti tidak ada. Permintaan itu hanya dikabulkan oleh pemerintah lewat sebuah jawaban yang diberikan tanggal 26 Juni 1899. Segera setelah itu jalur dari Banjarsari ke Purbalingga dibuat. Ada tanggal 1 Juli 1900 jalur inbi mulai diopoerasikan dan dibuka untuk umum. Penolakan untuk membuka jalur kota Banyumas menandakan bahwa perusahaan transportasi tersebut semata-mata mementingkan kepentingan ekonomi perusahaannya tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah.[25]

Selain untuk kepentingan pengangkutan barang-barang komoditi ekspor dari Banyumas alat transportasi ini juga diperuntukan untuk mengangkut penduduk yang akan bepergian. Trem SDS ini ternyata sangat diminati oleh masyarakat Banyumas sebagai sarana transportasi yang efektif dan murah. Ketika tim yang bergabung dalam Komisi Kesejahteraan mencoba melakukan pengukuran selama sepuluh hari pada tahun 1904 di beberapa halte SDS, didapat keterangan tentang jumlah penduduk yang memanfaatkan jasa trem sebagai berikut.

 

Jumlah Penumpang Trem SDS di Beberapa Halte

Selama 10 hari Pada Tahun 1904

 

Halte

Jumlah Penumpang

Gambarsari

Mandirancang

Sokaraja

Banjarsari

Klampok

Mandiraja

Purwanegara

447 orang

176 orang

1.296 orang

586 orang

753 orang

564 orang

302 orang

Sumber : Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Residentie Banjoemas,  ( Batavia : G.Kolff & Co., 1906 ), hlm.10.

Pengukuran yang dilakukan selama sepuluh hari berturut-turut pada beberapa halte dan stasiun di wilayah Purwokerto memberikan bukti bahwa sarana trem setiap hari rata-rata dimanfaatkan oleh sekitar 1610 orang untuk kunjungan keluarga, 340 orang untuk pergi kepasar, 420 orang untuk berdagang di daerah lain, dan 850 orang untuk tujuan lain. Pengukuran di stasiun Purbalingga menunjukkan bahwa per hari rata-rata 120 orang naik trem, 26 orang diantaranya adalah pedagang. Penumpang yang turun di stasiun ini ada 145 orang, 37 orang diantaranya adalah pedagang. Sedangkan di Banjarnegara dari tanggal 19-31 Juli 1904 jumlah orang yang naik trem antara halte Pasar Binorong dan stasiun Banjarnegara sebanyak 3.251, termasuk 1.508 orang untuk melakukan kunjungan keluarga, dan 81 orang melakukan kunjungan dan kegiatan kerja. Selama tahun 1903, jumlah masyarakat pribumi yang berangkat dan tiba di Banjarnegara berjumlah 87.413, serta Pucang 22.601, Mantrianom 33.958, di pasar Binorong 14.604 orang. Penduduk memang banyak memanfaatkan jasa trem untuk bepergian, disamping taripnya murah, juga cepat. Tarip untuk tiap kilometer adalah satu sen dengan tarip gratis bagi barang pasar yang dipikul.[26]

Perusahaan-perusahaan swasta besar yang paling berkepentingan dan paling banyak menggunakan jasa trem adalah perusahaan gula. Sejak trem S.D.S beroperasi maka seluruh muatan milik pabrik gula – kecuali tebu dari perkebunan - baik yang dari pabrik maupun yang ke pabrik diangkut dengan trem. Barang-barang milik pabrik gula yang diangkut dengan trem antara lain perlengkapan pabrik seperti batu gamping, mesin, dan barang logam, bahan bakar, dan pembungkus gula. Selain itu dimuat juga perlengkapang perkebunan tebu seperti bibit dan pupuk. Barang-barang tersebut semuanya didatangkan dari luar Banyumas, bahkan dari luar negeri. Sedangkan yang dibawa keluar dari Banyumas misalnya gula dan sirup tebu. Barang-barang ini dibawa ke pelabuhan Cilacap untuk selanjutnya dikapalkan ke luar negeri atau barang-barang tersebut dibawa ke stasiun Maos untuk selanjutnya oleh kereta api negara ( S.S ) dibawa ke Batavia.[27] Untuk tahun 1896 misalnya, dari seluruh barang yang diangkut ke Banyumas, barang untuk pabrik gula dan perkebunan tebu prosentasenya sekitar 90,38 % atau berjumlah 1.579 ton.

Memasuki dekade kedua abad ke-20, daerah pedalaman yang kaya dengan hasil perkebunan dan pertanian yaitu Wonosobo masuk pula ke dalam jaringan transportasi trem milik S.D.S Jaringan trem Maos-Banjarnegara pada akhirnya diperpanjang sampai ke Wonosobo. Pada tahun 1917 jaringan Banjarnegara-Wonosobo dibuka untuk umum. Jaringan tambahan ini sangat penting mengingat daerah Wonosobo sebelah utara (Dieng) merupakan penghasil tembakau yang sangat potensial. Sebelumnya pengiriman tembakau ke Batavia dilakukan melalui jalan darat lewat Pekalongan. Padahal jalan darat lewat jalur ini sangat sulit, karen harus melewati daerah pegunungan Kali Bening. Diantara jalur Banjarnegara-Wonosobo terdapat beberapa halte dan stasiun yang masing-masing terdapat di Banjarnegara, Sokanandi, Singomerto, Sigaluh, Prigi, Bandingan, Bojonegoro, Tunggoro, Selokromo, Krasak, Selomerto, Penawangan, Wonosobo.[28]

3. Kendaraan Darat Lainnya

Sekitar tahun 1890-an sepeda ( fiets ) mulai masuk ke wilayah Banyumas. Orang pertama yang memiliki jenis kendaraan ini adalah insinyur pengairan di Banjarnegara. Kemudian para pembesar pribumi  di wilayah ini pun tertarik untuk memiliki.[29] Demikian juga dengan kendaraan bermotor. Tahun 1897 kendaraan bermotor jenis mobil mulai memijakkan rodanya di Banyumas. Pemilik pertama adalah administratur pabrik gula Bojong (Purbalingga), Freysenet. Pemilik lainnya adalah anemer pos Loze. Seteleh itu hampir semua pegawai pemerintah dan bos-bos pabrik gula bangsa Belanda di Banyumas memilikinya.[30]

Dalam perkembangan selanjutnya kendaraan-kendaraan bermotor ini juga dijadikan kendaraan sewa untuk umum. Kendaraan ini rata-rata dari jenis outobis. Munculnya kendaraan bermotor menjadi kendaraan umum dilatar-belakangi oleh beberapa keadaan. Pertama, pada pertengahan tahun 1920-an beberapa jalan utama di Karesidenan Banyumas sudah menjadi jalan beraspal walaupun masih sederhana. Kedua, walaupun jalur kereta api sudah menghubungkan kota-kota di Karesidenan Banyumas tetapi lintasan jalan tersebut tidak seluruhnya tepat melewati pemukiman penduduk sehingga penduduk seringkali kesulitan untuk bepergian dengan kereta api. Ketiga, teknologi otomotof yang semakin maju menjadikan kendaraan bermotor jenis ini sebagai kendaraan yang praktis serta bisa melewati medan yang sulit yang tidak bisa dijangkau oleh kereta api, trem, atau dokar.

Pada tahun 1922 outobis mulai beroperasi untuk umum di Karesidenan Banyumas. Pada awalnya memang tidak begitu diminati, sehingga untuk beberapa bulan dihentikan operasinya. Tetapi ketika ruas-ruas jalan mulai diperbaiki jenis angkutan ini justru menjadi pilihan penduduk.[31] Perusahaan angkutan yang pertama kali berdiri di Banyumas adalah milik seorang Cina bernama H.B.Njoo yang berkedudukan di Purwokerto. Pada tahun 1920-an kota Purwokerto sudah menjadi kota yang ramai, jauh lebih ramai dari kota Banyumas. Ketika awal beroperasi H.B.Njoo hanya memiliki lima buah bis yang melayani trayek Purwokerto – Patikraja – Cilacap, Purwokerto – Ajibarang – Wangon, serta Purwokerto – Purbalingga – Klampok.[32]

Ketika peminat jenis kendaraan bermotor ini semakin banyak, Njoo menambah armadanya, sehingga pada tahun 1927 ia mempunyai 12 bis. Namun demikian apabila dibandingkan dengan karesidenan lain, pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Karesidenan Banyumas tergolong sangat lambat. Pada tahun 1927 jumlah kendaraan bermotor di Karesidenan Banyumas adalah yang terkecil untuk pulau Jawa. Dengan semakin bertambahnya angkutan umum, trayek yang dilayani pun diperluas sampai ke Banjarnegara. Dari hari ke hari minat penduduk yang ingin menggunakan bis memang semakin tinggi. Demikianlah perkembangan dan pertumbuhan infrastruktur transportasi yang berdampak luas bagi masyarakat Banyumas sampai sekarang. Sayang sekali pada tahun 1970-an sistem pengangkutan trem lokal peninggalan SDS harus menghadapi kekalahan bersaing dengan transportasi darat yang lain (bis), dan akhirnya harus dihentikan operasinya oleh pihak PJKA yang merupakan pengelola perkeretaapian setelah Indonesia merdeka.

E. Pendirian Fasilitas Kesehatan Modern

            Sebelum orang-orang Belanda datang di Banyumas masyarakat daerah ini belum mengenal  sistem pengobatan modern. Fasilitas kesehatan modern berupa rumah sakit juga belum ada. Jika ada orang sakit maka pengobatannya dengan cara tradisional dengan memanfaatkan tabib atau dukun. Mungkin untuk penyakit-penyakit ringan hanya menanfaatkan obat-obatan tradisional berupa ramuan jamu-jamuan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Dalam alam pikiran tradisional penyakit yang tidak kelihatan semisal sakit panas yang berkepanjangan biasanya selalu dikaitkan dengan roh-roh halus, seperti kesambet, kena sawan, kesurupan, ketempelan jin dan lain-lain. Cara pengobatannya bermacam-macam, untuk yang kesambet, kesurupan, dan ketempelan jin biasanya disuwuk, untuk yang kena sawan maling biasanya dibrobos-kan ke dalam pagar rumah yang dilubangi (dibedah). Anak-anak yang sumeng biasanya cukup diobati dengan diloloh tibar (campuran jeruk nipis dan kencur) sambil dimantra-mantrai, dan pengobatan-pengobatan lain yang amat banyak ragamnya.

Sistem pengobatan modern baru dikenalkan kepada masyarakat Banyumas sekitar akhir abad ke-19. Semula pengobatan modern hanya ditujukan untuk orang-orang Belanda yang ada di daerah ini, namun seiring dengan perjalanan waktu pengobatan modern juga dikenalkan kepada masyarakat umum di Banyumas. Pada waktu itu yang pertama kali memperkenalkan pengobatan modern kepada masyarakat luas bukan pemerintah tetapi misi Zending Gereja-gereja Reformasi Rotterdam (penyebar agama Kristen). Rumah sakit pertama yang dibangun oleh misi Zending terdapat di Purbalingga yaitu di desa Trenggiling sekitar awal abad ke-20. Rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit Zending (Zendingsziekenhuis te Purbalingga).Masyarakat setempat menyebutnya  “Sendeng” atau Rumah Sakit Trenggiling. Ketika rumah sakit tersebut dibangun, bupati yang memerintah Purbalingga adalah Raden Adipati Ario Dipakoesoema VI.[33] Pada awalnya gedung yang digunakan untuk rumah sakit adalah bekas pabrik indigo (pewarna kain dari tumbuhan indigo) dan pengepakan gula. Sampai tahun 1980-an masyarakat sekitar yang mau berobat ke rumah sakit tersebut biasanya mengatakan mau ke Sendeng.

Pada tahun 1885 para pengusaha pabrik gula di Banyumas sebenarnya telah mendirikan balai pengobatan modern, tetapi masih berujud klinik yang ditujukan untuk para pembesar pabrik gula. Dan tidak untuk kepentingan masyarakat umum. Klinik tersebut diberi nama Vereeniging Kliniek Poerwoekerto (Perkumpulan Klinik Purwokerto). Setelah perusahaan kereta api SDS beroperasi di Banyumas, klinik tersebut juga mendapat sumbangan dana dari SDS. Pada tahun 1914 Vereeniging Kliniek Poerwoekerto membangun rumah sakit umum di kota Purwokerto. Rumah sakit ini melayani masyarakat luas dengan kapasitas 90 tempat tidur.  Pembangunan rumah sakit ini selesai tanggal 15 Agustus 1914. Direktur rumah sakit ini adalah Dr. P.R. D’Arnaud Gerkens. Ia dibantu oleh Dokter Jawa lulusan STOVIA bernama Dr. M. Samingoen.[34] Rumah sakit ini merupakan cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo. Pasien di rumah sakit ini datang dari berbagai tempat seperti dari Cilacap, Kedu-Barat, dan dari karesidenan Pekalongan.

Tahun 1929 sampai tahun 1933 terjadi resesi ekonomi global atau yang dikenal dengan istilah malaisse. Ekspor-impor macet di sana-sini, perekonomian dunia macet total. Berbagai komoditi ekspor dari Jawa tidak laku, dan banyak menumpuk di gudang-gudang di pelabuhan. Kondisi ini berdampak pada rumah sakit di Purwokerto yang selam ini mendapat suntikan dana dari pabrik gula dan dari perusahaan kereta api SDS. Pabrik-pabrik gula di seluruh Banyumas ditutup akibat macetnya kran ekspor. Penutupan pabrik gula tersebut tentu saja berdampak pada pendapatan perusahaan kereta api SDS yang selama ini banyak mengangkut gula dan segala peralatan pabriuk gula. Akibatnya dana untuk rumah sakit juga terhenti. Akibat kesulitan pendanaan, akhirnya rumah sakit mereka diserahkan kepada misi Zending di Purbalingga. Akibat pemindahtanganan pengelolaan akhirnya nama rumah sakit diganti menjadi              Zendingsziekenhuis te Poerwokerto (Rumah Sakit Zending Purwokerto). Ketika rumah sakit tersebut dikelola oleh Zending malah berkembang  pesat. Kapasitas tempat tidur bertambah pesat menjadi 200 tempat tidur pada tahun 1937 dan menjadi 375 pada tahun 1941.

Tahun 1925 di kota Banyumas juga didirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Juliana. Rumah sakit tersebut diresmikan tepat bersamaan dengan ulang tahun Putri Mahkota Belanda Sri Ratu Juliana pada tanggal 30 April 1925. Rumah sakit ini dibuat dan dibiayai oleh pemerintah daerah (gewest).[35] Tahun 1935 Zendingsziekenhuis te Poerwokerto (Rumah Sakit Zending Purwokerto) membuka cabangnya di Sidareja, Cilacap dalam bentuk klinik. Klinik ini banyak dikunjungi pasien kurang gizi karena daerah Sidareja dan sekitarnya sering dilanda kelaparan. Pasien lainnya adalah penderita malaria dan frambusia. Dokter dari Purwokerto berkunjung sekali dalam seminggu ke klinik tersebut. [36] Tahun 1942 di Banjarnegara juga didirikan rumah sakit, yang merupakan embrio rumah sakit daerah saat ini.

Pembangunan fasilitas kesehatan modern berupa rumah sakit di beberapa tempat di Banyumas sangat membantu masyarakat setempat memperkenalkan berbagai perawatan medis modern juga membantu dalam mengatasi berbagai macam penyakit tropis yang sering diderita masyarakat setempat. Kondisi kurang makan yang banyak dialami oleh masyarakat Banyumas di pedesaan, terutama pada masa malaisse, menyebabkan tubuh mereka amat lemah dan menjadi sarang penyakit seperti penyakit gudig, koreng, kaki bengkak, patek, dan borok. Penyakit influenza dan malaria juga banyak menelan korban. Salah satu misteri kematian yang sering melanda masyarakat Banyumas juga berhasil dikuak, yaitu kematian akibat keracunan tempe bongkrek (wuru/mendem bongkrek). Tempe bongkrek adalah makanan khas Banyumas yang amat populer pada jaman dulu. Makanan ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah sebagai lauk nasi. Terbuat dari ampas kelapa, bungkil, nangka muda, dan campuran-campuran lain. Rakyat yang tidak mampu membeli makanan yang sehat sering kali terpaksa mengisi perutnya dengan tempe bongkrek. Namun sering kali tempe bongkrek menimbulkan kematian, orang Banyumas menyebut tempe bongkrek yang menyebabkan kematian tersebut dengan istilah tempe gemblung (tempe gila). Jaman dulu orang lebih percaya bahwa tempe gemblung disebabkan oleh hal-hal yang berbau magis, atau dalam proses pembuatannya tidak sempurna. Ada yang percaya tempe gemblung disebabkan karena tempat yang digunakan untuk mengolah terbuat dari tembaga. Karat tembaga yang berwarna hijau dianggap sebagai penyebab keracunan yang berujung kematian. Tetapi berbagai dugaan itu ternyata tidak benar.

Dr. R.M. Wirasmo Partaningrat merupakan salah seorang dokter di Banyumas yang telah berjasa mengungkap kematian akibat wuru bongkrek. Ia mencurahkan tenaganya untuk meneliti penyebab kematian akibat tempe bongkrek selama dua tahun, yaitu pada tahun 1933 sampai tahun 1934. Ia mengumpulkan berbagai bahan yang diduga menjadi penyebab wuru bongkrek dan mengirimnya ke Geneeskundig Laboratorium di Jakarta.[37] Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ternyata berbagai ramuan bahan baku  tempe bongkrek, terutama bungkilnya, sering kali menjadi media yang amat efektif untuk berkembang biak bakteri pseudomonas coccovenenans ketika dalam proses peragian. Bakteri itu menghasilkan racun kuat yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia.[38]

Pendirian berbagai fasilitas kesehatan modern di karesidenan Banyumas oleh pemerintah kolonial Belanda telah banyak menolong masyarakat daerah ini ketika mereka sakit. Berbagai budaya hidup sehat juga ditularkan oleh para dokter dan juru rawat kepada penduduk setempat. Fasilitas kesehatan modern ini kemudian diwariskan kepada masyarakat Banyumas ketika kekuasaan kolonial harus hengkang dari daerah ini. Rumah Sakit Juliana di kota Banyumas berubah menjadi RSUD Banyumas ketika Indonesia merdeka. Zendingsziekenhuis te Poerbalingga atau Rumah Sakit Trenggiling menjadi RSUD Purbalingga dan pada tahun 1990-an dipindah ke Wirasana karena sudah tidaka memenuhi syarat. Vereeniging Kliniek Poerwoekerto merupakan cikal bakal Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto.

F. Pendidikan Barat dan Lahirnya Elit Modern Banyumas

            Tidak banyak yang bisa diceritakan dari sejarah pendidikan di Banyumas karena sumber-sumber sejarah mengenai hal tersebut cukup langka. Sektor pendidikan memiliki peran yang amat penting bagi perkembangan sejarah wilayah Banyumas. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari peranan sektor pendidikan. Sebelum pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah-sekolah di wilayah Banyumas, mayoritas penduduk Banyumas belum mengenyam pendidikan modern. Sebagian kecil mungkin hanya belajar di pesantren-pesantren atau langgar-langgar yang ada di sekitar mereka. Sistem pendidikan modern baru dikembangkan di wilayah Banyumas pada awal abad ke-20 ketika ada gerakan politik etis, yang meliputi edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (pemindahan penduduk ke luar pulau).

Pendirian sekolah-sekolah di Banyumas pada awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di daerah ini, baik yang bekerja di pabrik gula, di pemerintahan, atau di lembaga-lembaga lain. Selain itu yang berhak bersekolah di lembaga pendidikan modern tersebut adalah anak-anak para pembesar di daerah ini seperti anak bupati atau anak wedana. Sekolah pertama yang didirikan pada awal abad ke-20 adalah Europeesche Lagere School (ELS/Sekolah Rendah Eropa) yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Di pabrik gula Klampok juga didirikan ELS untuk anak-anak para pegawai pabrik gula tersebut yang berkebangsaan Eropa. Anak-anak pribumi bisa sekolah di tempat tersebut asalkan orang tuanya memiliki jabatan bupati. Bupati Banyumas tahun 1933-1950, S.M. Gandasubrata, adalah lulusan ELS, kemudian melanjutkan ke HBS di Semarang dan Jakarta.[39]

Anak-anak pribumi bisa sekolah di Sekolah Bumiputera (Inlandsche School) kelas dua (Tweede Klasse) atau yang dikenal dengan sekolah angka loro, atau di Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (Volksschool). Sekolah Desa pertama kali didirikan di Indonesia tahun 1907. Sekolah-sekolah semacam ini pada awal abad ke-20 jumlahnya sudah cukup banyak di karesidenan Banyumas. Hal itu bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Murid dan Sekolah Bumiputera

Di Seluruh Karesidenan Banyumas Tahun 1916

 

Inlandsche School

 

Jenis Sekolah

1915

1916

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

- Gupernemen (Negeri)

- Swasta Bersubsidi

- Swasta Tidak Bersubsidi

51

5

2

11.063

496

442

58

3

-

11.991

271

-

Jumlah

58

12.001

61

12.262

 

Volksschool (Tahun 1916)

 

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid Berdasarkan Kelas

 

Total

Kelas I

Kelas II

Kelas III

 

291

 

 

11.969

 

5.565

 

2.954

 

20.488

Sumber: Koloniaal Verslag van 1917, Bijlage P

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa antusias masyarakat pribumi untuk masuk ke sekolah-sekolah modern ternyata amat tinggi. Apabila dirata-rata, jumlah murid di tiap sekolah angka loro pada tahun 1916 berjumlah 201 murid, sedangkan rata-rata di Sekolah Rakyat berjumlah 75 murid untuk tiap-tiap sekolah. Walaupun jumlah sekolah belum merata untuk masing-masing daerah/desa namun jumlah tersebut cukup signifikan untuk melakukan perubahan sosial di Banyumas. Ketika kota Purwokerto berkembang menjadi kota yang ramai setelah dibukanya jalur kereta api SDS, berturut-turut di kota ini didirikan Normaal School (Sekolah Norma), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, setingkat SMP), Kweekschool (Sekolah Guru), Ambachtssschool (Sekolah Teknik/Pertukangan), dan Sekolah Mantri Kesehatan.[40]

Pendirian sekolah-sekolah Barat di karesidenan Banyumas memiliki peranan yang sangat penting dalam melahirkan elit modern di wilayah ini. Mereka adalah kelompok terpelajar yang ikut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjalankan fungsi-fungsi lainnya ketika sebagian besar masyarakat pribumi di wilayah ini belum dapat mengenyam pendidikan modern. Fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh elit modern di Banyumas antara lain sebagai dokter, guru, juru rawat, dan lain-lain. Bupati-bupati di karesidenan Banyumas pada abad ke-20 adalah elit terpelajar didikan sekolah-sekolah Barat. Bupati Banyumas tahun 1933-1950, S.M. Gandasubrata, adalah lulusan ELS, kemudian melanjutkan ke HBS di Semarang dan Jakarta. Bupati lain pada periode sejaman, antara lain Bupati banjarnegara Sumitro Kolopaking Purbonegoro adalah lulusan HIS Banjarnegara. Setelah itu melanjutkan ke HBS di Jakarta, dan akhirnya meneruskan sekolahnya di negeri Belanda. Ia adalah salah seorang putra Banyumas yang ikut aktif dalam pergerakan nasional di negeri Belanda.[41] Bupati Purbalingga Sugondho adalah lulusan HBS Semarang. Setelah bekerja beberapa saat di lingkungan Pangreh Pradja kemudian melanjutkan ke  Bestuurschool di Jakarta. Bupati Cilacap Tjokrosiswojo adalah alumni Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA, Sekolah untuk Pendidikan Pegawai Bumiputera) Magelang. Setelah bekerja beberapa saat ia juga melanjutkan ke Bestuurschool di Jakarta.

Bupati-bupati di atas adalah bupati terakhir yang diangkat berdasarkan keturunan (monarchi). Setelah periode bupati di atas (jaman kemerdekaan) bupati dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD). Pendidikan modern di Banyumas telah turut mempersiapkan generasi terpelajar yang nantinya akan mengisi berbagai jabatan berdasarkan kecakapan, bukan berdasarkan keturunan. Selain bupati-bupati di atas banyak anak-anak dari masyarakat kebanyakan yang akhirnya bisa mengalami mobilitas vertikal karena mereka sekolah di sekolah-sekolah Barat di wilayah Banyumas.

Selain mereka yang kemudian aktif di Pamong Praja, putra Banyumas juga banyak yang melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi kedokteran, baik di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) Jakarta maupun di Nederlandsche-Indische Artsen School (NIAS) Surabaya. Beberapa putra Banyumas lulusan dari sekolah kedokteran antara lain Dr. Bunyamin, Dr. Angka, Dr. Gumbreg.[42] Perintis ilmu bedah di Indonesia, Prof. Dr. Margono Soekarjo juga putra Banyumas. Namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Daerah di kota Purwokerto. Dokter lain putra Banyumas adalah Dr. R. Djojosoemitro, putra Mantri Polisi Sokaraja kelahiran tahun 1831, Dr. M. Wongsoredjo, dan Dr. R. Ranoeatmodjo. Ketiga nama terakir adalah lulusan Sekolah Dokter Jawa, yang mendidik bumiputera menjadi ahli vaksin (vaksinatur).

G. Beberapa Proyek Lain

            Selain hal-hal di atas sebenarnya cukup banyak peninggalan dari jaman kolonial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat Banyumas saat ini. Contohnya adalah sistem irigasi modern.  Sebagian besar sistem irigasi modern di Banyumas yang masih ada saat ini merupakan rintisan jaman pemerintah kolonial Belanda. Sistem irigasi tersebut telah membuat ribuan hektar tanah-tanah kering berubah menjadi persawahan yang sangat produktif. Tahun 1884 sistem irigasi modern pertama di bangun dan diberi nama irigasi Singamerta. Irigasi ini berasal dari sungai Serayu yang dibendung di desa Singamerta kurang lebih empat kilometer sebelah timur kota Banjarnegara. Aliran irigasi tersebut ke arah barat dan mengairi ratusan hektar sawah yang semula merupakan sawah tadah hujan. Di distrik Klampok, irigasi tersebut membelah menjadi dua dengan nama saluruan irigasi Blimbing dan saluran irigasi Siwuluh. Tahun 1890 pemerintah kolonial Belanda di Banyumas membentuk dinas khusus yang menangani masalah irigasi yang dikepalai oleh seorang insinyur Belanda.[43]

Tahun 1912 dbangun kembali sistem irigasi yang lebih besar dengan membendung sungai Serayu persisi di sebelah utara kota Banjarnegara. Irigasi ini diberi nama Bandjar-Tjahjana, karena mengalir dari kota Banjarnegara sampai ke distrik Cahyana (Bukateja) di Purbalingga. Saluran airnya menembus beberapa perbukitan dan menembus di bawah sungai lain yaitu sungai Merawu di desa Jenggawur. Di sini saluran air harus dibuatkan syphon (gorong-gorong dari pipa). Aliran irigasi tersebut tidak boleh bercampur dengan air dari sungai Merawu karena air sungai Merawu menurut penelitian ahli pengairan Belanda tidak baik untuk mengairi sawah. Pembanguna  saluran irigasi Bandjar-Tjahjana tergolong sangat lama yaitu sampai lima tahun karena pengerjaannya sangat sulit dan harus membuat beberapa terowongan yang panjang menembus bukit dan bawah sungai. Dari irigasi ini ribuan tanah kering bisa disulap menjadi persawahan yang subur.[44]

Pembangunan irigasi juga dilakukan di Purwokerto. Tahun 1906 dibuat saluran irigasi Karanganjing yang mengambil air dari sungai Banjaran. Aliran air irigasi ini sampai ke onderdistrik Patikraja mengairi ratusan hektar tanah-tanah kering yang akhirnya menjadi persawahan subur. Tahun 1938 beberapa proyek besar di Banyumas juga selesai dikerjakan proyek-proyek tersebut antara lain pembangkit listrik tenaga air di Desa Ketengar Baturaden dan bendung Gambarsari di Rawalo. Dengan adanya pembangkit listrik di Ketengar maka sebagian wilayah Banyumas sudah bisa menikmati listrik. Sementara itu air dari bendungan Gambarsari dapat mengairi sawah-sawah di Kebasen, Kroya, dan Sumpiuh. Peresmian kedua proyek tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir yaitu Tjarda van Starkenborg Stachouwer di Kebasen.[45]

H. Penutup

            Sejarah bukanlah pengadilan untuk mengadili masa lalu. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari masa lalu bila kita melihatnya dengan hati terang tanpa prasangka. Makalah ini, sekali lagi saya tegaskan, bukanlah pembelaan atas penjajahan di Indonesia khususnya di Banyumas. Dengan melihat berbagai sumber sejarah serta dengan melihat realitas masa kini, maka kita bisa mengambil manfaat dari kepahitan di masa lalu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kolonialisme Belanda di Banyumas ternyata juga banyak meninggalkan hal-hal yang positif selain hal-hal yang bersifat negatif berupa kesengsaraan. Kita harus melihat masa lalu dengan adil, bahwa tidak ada satupun jaman yang hanya menghasilkan kesengsaraan. Ibarat obat, rasanya pahit tapi di balik rasa pahit itu ada obat.

Daftar Pustaka

 

 

Basundoro, Purnawan “Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1999

Commisie voor Motorverkeer. Rapport en Voorstellen van de Commisie Verkeersvraagstuk, Deel II. Weltevreden : Landsdrukkerij, 1928

Gandasubrata, S.M. Kenang-kenangan 1933-1950. Purwokerto: Pertjetakan Seraju, 1952

Houben,Vincent J.H. Kraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media,  1991

Koloniaal Verslag van 1917

Malley,William J.O. “ Perkebunan 1830-1940 : Ikhtisar, “ dalam Anne Booth, et al. Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta : L P3S, 1988

Mailreport 1885 No. 758, ANRI Jakarta

Martens, C.L.J. Serajoedal Stoomtram Maatschappi. Batavia : ‘s-Gravenhage, 1897

Niel, Robert van. Sistem Tanam Paksa di Jawa. Jakarta: LP3ES,  2003

Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, In de Residentie Banjoemas. Batavia : G. Kolff & Co, 1906

Poeze,Har  A. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: KPG dan KITLV, 2008

Reitsma, S.A. Eenige Bladzijden Indische: Spoorwegpolitiek. De Lijn in het Serajoedal. Tegal: J.D. Boer, 1915

R. Wirjaatmadja. Babad Banjoemas. Purwokerto : TP., 1932

Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar Het Vervoerwezen in de Residentie Banjoemas. Batavia : G. Kolff & Co, 1906

Serajoedal Stoomtram-Maatschappij Verslag Over het Jaar 1900. Amsterdam : J.H. De Bussy, 1901

Soedarmadji, “Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto: Dari Perkumpulan Klinik sampai Dengan RSUD,” Draft tidak diterbitkan, Purwokerto, 1998.

Statiestiek der Residentie Banjoemas 1838, Litt, No 9.  Arsip Banyumas 20.16, Koleksi ANRI

Sukardi, Tanto. “Perkebunan Tebu di Karesidenan Banyumas 1838-1900,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1996.

Tohari, Ahmad. Ronggeng Dukuh Paruk. Jakarta: Gramedia, 2003


[1] Warga Banyumas. Pekerjaan sehari-hari sebagai Staf Pengajar dan Peneliti pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini tercatat sebagai Mahasiswa S-3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

[2] Mengenai seluk-beluk dan menyangkut berbagai kerugian petani lihat Robert van Niel, Sistem Tanam Paksa di Jawa,  (Jakarta: LP3ES,  2003),  Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media,  1991)

[3] Uraian terperinci mengenai proses pengambilalihan mancanegara dapat dilihat pada Vincent J.H. Houben, Kraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), bab 1.

[4] R. Poerwasoepradja, Babad Banjoemas, (Purwokerto: TP, 1932), hlm. 54

[5] Statiestiek der Residentie Banjoemas 1838, Litt, No 9, Arsip Banyumas 20.16

[6] Ibid.

[7] William J, O Malley, “ Perkebunan 1830-1940 : Ikhtisar, “ dalam Anne Booth, et al., Sejarah Ekonomi Indonesia, ( Jakarta : LP3S, 1988 ), hlm.217

[8] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, op. cit., hlm. 61

[9] Statistiek der residentie Banjoemas, Litt, No.12.Arsip Banyumas 20.16.

[10] Ibid.

[11] Uraian lengkap mengenai penanaman tebu di karesidenan Banyumas pada masa kolonial lihat Tanto Sukardi, “Perkebunan Tebu di Karesidenan Banyumas 1838-1900,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1996.

[12] R. Wirjaatmadja, Babad Banjoemas,  ( Purwokerto : TP., 1932 ), hlm. 39

[13]Mailreport 1885 No. 758, ANRI Jakarta.

[14] R. Wirjaatmadja, Babad Banjoemas,  ( Purwokerto : TP., 1932 ), hlm.54.

[15]Lihat laporan dari komisi kesejahteraan dalam Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, In de Residentie Banjoemas, ( Batavia : G. Kolff & Co, 1906 ), hlm.5-6.

[16] Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar Het Vervoerwezen in de Residentie Banjoemas,  ( Batavia : G. Kolff & Co, 1906 ), hlm..5.

[17] Ibid.

[18] Ibid., hlm. 6

[19] Ibid.

[20] Ibid., hlm. 7

[21] Nota Houdende Beantwording van Vraag 476 Van den Leidraad, Bijlage 1 dalam Ibid

[22] S.A. Reitsma, Eenige Bladzijden Indische: Spoorwegpolitiek. De Lijn in het Serajoedal, (tegal: J.D. Boer, 1915), hlm. 40

[23]Serajoedal Stoomtram-Maatschappij Verslag Over het Jaar 1900,  (Amsterdam : J.H. De Bussy, 1901), bijlage 4.

[24] Reitsma, 1915, op cit., hlm.40.

[25] Ibid., hlm. 40-41

[26] Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Residentie Banjoemas,  ( Batavia : G.Kolff & Co., 1906 ), hlm.11

[27] C.L.J. Martens, Serajoedal Stoomtram Maatschappij,  ( Batavia : ‘s-Gravenhage, 1897 ), hlm.9

[28] Purnawan Basundoro, “Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1999, hlm. 201

[29] R. Wirjaatmadja, op. cit., hlm.  59

[30] Ibid., hlm. 58

[31] Ibid., hlm. 59

[32] Commisie voor Motorverkeer, Rapport en Voorstellen van de Commisie Verkeersvraagstuk, Deel II, (Weltevreden : Landsdrukkerij, 1928), hlm.19-23.

[33] R. Wirjaatmadja, op. cit., hlm.  64

[34] Soedarmadji, “Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto: Dari Perkumpulan Klinik sampai Dengan RSUD,” Draft tidak diterbitkan, Purwokerto, 1998.

[35] R. Wirjaatmadja, op. cit., hlm.  65

[36] Soedarmadji, op. cit.

[37] S.M. Gandasubrata, Kenang-kenangan 1933-1950, (Purwokerto: Pertjetakan Seraju, 1952),  hlm. 8

[38] Istilah ilmiah untuk bakteri tersebut saya dapatkan dari buku karangan novelis Banyumas (yang amat saya kagumi) Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 33.  Dalam bab 1 novel tersebut Ahmad Tohari bercerita dengan amat mencekam ketika puluhan orang di Dukuh Paruk harus tumbang satu persatu, yang berujung pada kematian massal, akibat keracunan tempe bongkrek. Kejadian seperti itu terjadi secara nyata ketika Orde Baru masih berjaya tahun 1980-an di Kecamatan Lumbir, Banyumas.

[39] Gandasubrata, op. cit., hlm. 6

[40] Ibid., hlm. 21

[41] Harry A. Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, (Jakarta: KPG dan KITLV, 2008)

[42] Nama-nama tersebut saat ini dijadikan nama jalan di kota Purwokerto.

[43] R. Wirjaatmadja,  op. cit., hlm. 63-64

[44] Ibid.

[45] Gandasubrata, op. cit., hlm. 33

DARI LISTRIK KOLONIAL KE LISTRIK NASIONAL: STUDI AWAL TENTANG NV. ANIEM SURABAYA

January 31st, 2009

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

(purnawan@unair.ac.id)

 

Pendahuluan

Hari-hari terakhir ini (2007) masyarakat Indonesia sedang menghadapi satu problem besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, listrik. Wilayah per wilayah setiap hari digilir untuk tidak mendapatkan pasokan tenaga listrik dengan tujuan agar diperoleh keseimbangan pada pasokan listrik. Apabila hari ini kita melakukan perjalanan darat dengan kaki mulai dari kota Banda Aceh di Sumatera sana dan berangkat pas ketika listrik di kota itu sedang mendapat giliran pemadaman, niscaya perjalanan kita akan terus berada dalam kegelapan sampai ke kota Merauke sejalan dengan pemadaman bergilir di tiap-tiap daerah yang kita lalui. Itulah kondisi bangsa kita saat ini. Ketika bangsa-bangsa lain sudah berada pada tingkat yang amat canggih dalam pemanfaatan tenaga listrik, sejarah kelistrikan di Indonesia justru sedang mengalami proses perjalanan ke belakang alias mengalami kemunduran yang luar biasa. Ketika sejarah bangsa-bangsa lain sedang menuju ke arah negara pasca-industri, justru industri kita dibelenggu dengan SKB 5 menteri yang mengalihkan jam dan hari kerja yang sangat tidak logis dengan alasan agar mereka bisa mendapatkan pasokan listrik dengan wajar. SKB yang tidak wajar yang lahir karena kondisi listrik yang tidak wajar pula.

Tidak bisa dipungkiri, ketika listrik mulai dimanfaatkan oleh manusia benda ini memiliki nilai guna yang amat tinggi. Perlahan-lahan manusia menjadi amat tergantung pada listrik dan tiada hari tanpa listrik. Ketika listrik mengalami gangguan dan menjadi padam maka manusia seperti kehilangan tenaganya. Listrik telah menjadi bagian dari tenaga manusia. Sejarah panjang manusia adalah sejarah ketika sistem yang manual yang memerlukan tenaga yang amat besar dari tubuh manusia berubah ke sistem otomatis yang bisa mengurangi tenaga manusia sampai beribu-ribu kalori. Sistem otomatis ini digerakan oleh mesin-mesin yang sebagian besar dipasok oleh tenaga listrik. Oleh karena itu ketika sistem otomatis terhambat, manusia sudah amat enggan untuk kembali ke sistem manual yang menguras tenaga besar. Kondisi ini telah menghinggapi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama masyarakat dengan budaya perkotaan yang sudah tidak mau lagi bersusah payah mempertaruhkan tenaga tubuhnya. Ketika hari-hari ini kita banyak menggerutu karena berbagai peralatan elektronik kita tidak bisa bergerak, pada hakekatnya kita sedang menyumpahi sejarah bangsa ini yang tidak becus mengurus salah satu warisan kolonial yang amat berharga, yaitu listrik.

Listrik di Indonesia yang saat ini dikelola oleh sebuah perusahaan monopolistik yang bernama Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah warisan pemerintah kolonial Belanda. Warisan ini memiliki sejarah yang sama dengan perusahaan minyak (Pertamina), perusahaan kereta api (PT KAI), bank sentral (Bank Indonesia), perusahaan perkebunan (PTPN), perusahaan pelayaran (Pelni), dan ratusan perusahaan lain yang embrionya berasal dari masa penjajahan Belanda. Proses pengambilalihan (take-over) perusahaan-perusahaan tersebut oleh bangsa Indonesia masing-masing memiliki kisah yang berbeda namun bermuara pada satu titik yaitu keinginan bangsa Indonesia untuk mengelola sendiri perusahaan yang semula berada di tangan para pengusaha Eropa utamanya Belanda pasa kemerdekaan Indonesia.[2] Keinginan tersebut dilandasi oleh rasa nasionalisme yang amat tinggi serta kondisi psikologis yang sedang melanda rakyat Indonesia secara menyeluruh. Salah satu perusahaan yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia adalah perusahaan listrik. Pasca proklamasi kemerdekaan, perusahaan listrik adalah salah satu yang diambil alih oleh ”masyarakat Indonesia” dan kemudian dikelola oleh pemerintah.[3] Makalah ini mencoba mendeskripsikan pengambilalihan salah satu perusahaan listrik kolonial yang berkedudukan di kota Surabaya dengan terlebih dahulu melihat kondisi kelistrikan di kota Surabaya pada masa kolonial.

Listrik Kolonial

Secara umum sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai pada tahun 1897 ketika berdiri perusahaan listrik yang pertama yang bernama Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM) di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir.[4] Sedangkan sejarah kelistrikan di kota Surabaya bermula ketika perusahaan gas NIGM pada tanggal 26 April 1909 mendirikan perusahaan listrik yang bernama Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). ANIEM adalah satu dari perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu. Beberapa perusahaan sejenis misalnya Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM) yang mengelola tenaga listrik di kota Bandung dan memiliki pusat listrik tenaga air di Sungai Cikapundung dan diberi nama Waterkrachtwerk Pakar aan de Tjikapoendoengnabij Dago. BEM berdiri tahun 1913 tetapi pada tahun 1922 pengelolaan listrik di kota Bandung dan sekitarnya diambilalih oleh Gemeenschappelijk Electrisch Bedrif  Bandoeng en Omstreken (GEBEO). [5] Sebelum berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diberi hak monopoli kelistrikan di Indonesia, pengelolaan listrik masih dilakukan sendiri-sendiri oleh perusahaan- perusahaan swasta.

ANIEM merupakan perusahaan yang berada di bawah NV. Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co.  Perusahaan ini berkedudukan di Amsterdam dan masuk pertama kali ke kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dengan mendirikan perusahaan gas yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij (NIGM). Ketika ANIEM berdiri pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya  di kota-kota besar di Jawa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ANIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai distribusi sekitar 40 persen dari kebutuhan listrik di negeri ini. Seiring dengan permintaan tenaga listrik yang tinggi, ANIEM juga melakukan percepatan ekspansi. Tanggal 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapatkan konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku sampai tanggal 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 pengelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan diserahkan kepada ANIEM.[6]

Keberadaan perusahaan-perusahaan listrik di Indonesia pada periode ini tidak bisa dipisahkan dengan gairah liberalisasi ekonomi yang mulai melangkah sejak diundangkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang ini memang menjadi salah satu pembuka dibebaskannya modal swasta asing untuk diinvestasikan di Indonesia. Sebagian besar modal tersebut diinvestasikan pada sektor perkebunan, perdagangan, dan industri. Sejak tahun 1900 jumlah investasi asing di Indonesia cenderung terus mengalami kenaikan. Pada tahun itu misalnya jumlah investasi asing mencapai US $ 318 juta, dan pada tahun 1937 sudah meningkat menjadi US $ 2.264 juta.[7] Dari jumlah tersebut yang ditanam di sektor manufaktur hanya sekitar 2 persen, sisanya tersebar di sektor industri gula, perkebunan karet, pertanian lain, pertambangan, serta pengangkutan dan sarana umum. Kecilnya investasi di sektor manufaktur terutama disebabkan karena pada awalnya sektor ini hanya pelengkap dari sektor perkebunan terutama pelengkap untuk industri gula yang merupakan bagian dari industri perkebunan.

Negeri Belanda merupakan sumber utama investasi asing di Indonesia. Callis memperkirakan bahwa pada awal pecahnya Perang Dunia Kedua, negeri Belanda memiliki pangsa investasi langsung sekitar 63 persen, diikuti oleh Inggris 14 persen, Cina 11 persen, dan Amerika Serikat sebesar 7 persen.[8] Data-data tentang keseluruhan investasi di Indonesia pada periode kolonial sebenarnya kurang memadai. Sebagai contoh misalnya, komposisi investasi asing di bidang industri di Indonesia hanya tersedia untuk modal yang berasal dari Belanda.

Dari keseluruhan investasi asing di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan jumlah yang ditanam di sektor listrik dan gas tidak diketahui dengan jelas. Namun apabila kita melihat data untuk periode setelah kemerdekaan terutama pada tahun 1950-an, investasi pada sektor tersebut hanya berkisar 0,2 persen.[9] Bisa jadi pada periode kolonial angkanya sama mengingat pada periode setelah kemerdekaan hampir tidak ada pembangunan pembangkit baru dan pemasangan instalasi baru, atau mungkin malah lebih besar mengingat pada periode kemerdekaan banyak pembangkit dan instalasi listrik dan gas dalam kondisi rusak berat akibat peperangan. Namun apapun kondisinya, angka tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang kelistrikan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan investasi di sektor perkebunan dan pertambangan.

Sebagai perusahaan yang menguasai hampir 40 persen kelistrikan di Indonesia, ANIEM memiliki kinerja yang cukup baik dalam melayani kebutuhan listrik. Sebagaimana telah disebutkan di atas ANIEM memiliki wilayah pemasaran di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Untuk melayani wilayah pemasaran yang cukup luas ini ANIEM menerapkan kebijakan desentralisasi produksi dan pemasaran dengan cara membentuk anak perusahaan. Dengan demikian maka listrik diproduksi secara sendiri-sendiri di berbagai wilayah oleh perusahaan yang secara langsung menangani proses produksi tersebut. Dengan demikian kinerja perusahaan menjadi amat efektif, terutama dari segi produksi dan pemasaran. Beberapa perusahaan yang merupakan bagian dari ANIEM (NV. Maintz & Co.) antara lain sebagai berikut:

  1. NV. ANIEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan di  Banjarmasin, Pontianak, Singkawang, Banyumas.
  2. NV. Oost Java Electriciteits Maatschappij (OJEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Lumajang, Tuban, dan Situbondo.
  3. NV. Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Solo, Klaten, Sragen, Yogyakarta, Magelang, Kudus, Semarang.
  4. NV. Electriciteits Maatschappij Banyumas (EMB) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Sokaraja, Cilacap, Gombong, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Maos, Kroya, Sumpyuh, dan Banjarnegara.
  5. NV. Electriciteits Maatschappij Rembang (EMR) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Blora, Cepu, Rembang, Lasem, Bojonegoro.
  6. NV. Electriciteits Maatschappij Sumatera (EMS) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Sibolga.
  7. NV. Electriciteits Maatschappij Bali dan Lombok (EBALOM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Singaraja, Denpasar, Ampenan, Gorontalo, Ternate, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung.[10]

Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sifat setengah otonom. Mereka diberi hak untuk memproduksi tenaga listrik, mengalirkannya ke pelanggan, dan melakukan pemeliharaan jaringan. Bahkan kewajiban-kewajiban kepada pemegang saham juga dilakukan secara otonom terutama dalam hal pembagian deviden. Dalam hal memproduksi tenaga listrik masing-masing perusahaan memiliki pembangkit tersendiri di wilayah mereka. Sebagai contoh NV. Electriciteits Maatschappij Banyumas (EMB) memiliki pembangkit sendiri di Ketenger, yang digerakkan dengan air Sungai Banjaran,Baturaden, sekitar duapuluh kilometer utara kota Purwokerto yang menghasilkan tenaga (tegangan) sebesar 30 Kv (kilo Volt), NV. Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) memiliki pembangkit di Jelok, yang digerakan dengan air Sungai Tuntang, Salatiga yang menghasilkan tenaga (tegangan) yang sama yaitu 30 Kv. Sedangkan kantor pusatnya sendiri di Surabaya memiliki tiga pembangkit masing-masing di Ngagel, Semampir, dan Tanjung Perak.[11] Pembangkit di Tanjung Perak merupakan pembangkit bertenaga uap yang pengelolaannya ditangani oleh NV. Nederlandsche Indische Waterkracht Exploitatie Maatschappij (NIWEM) yang merupakan anak perusahaan dari ANIEM. Pada prakteknya listrik yang dihasilkan oleh NIWEM dijual kepada ANIEM yang selanjutnya didistribusikan kepada para pelanggan.

Dari sisi penjualan, kinerja ANIEM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang luar biasa, yang dimulai setelah krisis ekonomi berlalu. Penjualan pada periode sebelum krisis bisa dikatakan stagnan. Kondisi ekonomi yang berangsur-angsur membaik telah menyebabkan daya beli masyarakat dan industri terhadap tenaga listrik meningkat secara drastis. Hal ini bisa dilihat pada data-data penjualan/pendistribusian tenaga  listrik sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1:

Jumlah daya Listrik yang Terjual

Selama Tahun 1935-1941 (kWh)

 

Tahun

Rumah tangga

Industri

Total

1935

na

na

93.178.506

1936

na

na

99.423.812

1937

na

na

109.731.540

1938

74.300.000

35.400.000

109.700.000

1939

77.200.000

39.300.000

116.500.000

1940

81.420.000

45.810.000

127.230.000

1941

85.990.000

55.976.000

141.966.000

Sumber: Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1936-1941

Tabel di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, pemakaian listrik di Indonesia pada masa kolonial sebagian besar dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, sementara untuk keperluan industri hanya sekitar 50 persen dari seluruh daya listrik yang didistribusikan oleh ANIEM.  Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut sebagian besar industri yang memerlukan tenaga listrik membangun pembangkit secara mandiri. Kedua, dari tahun ke tahun terdapat kecenderungan kenaikan pemakaian tenaga listrik, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan industri. ANIEM dalam laporannya yang terakhir sebelum perusahaan diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang memuat beberapa alasan mengenai kecenderungan kenaikan pemakaian tenaga listrik tersebut. Menurutnya kenaikan pemakaian tenaga listrik terjadi pada pembangkit yang dikelola oleh anak perusahaan dari ANIEM yang telah berdiri cukup lama dengan produksi yang sudah stabil. Sementara untuk pembangkit yang dikelola oleh perusahaan yang baru berdiri nyaris tidak mempengaruhi kenaikan penjualan.[12]

Faktor lain adalah  menyangkut strategi penjualan.  Pada tahun 1930-an ANIEM sangat gencar melakukan propaganda pemakaian listrik untuk rumah tangga, dengan tema bahwa listrik menyediakan penerangan yang lebih baik bila dibandingkan dengan memakai lampu minyak atau gas. Perusahaan listrik seringkali mendapatkan ”propaganda gratis” dari barang-barang elektronik yang diiklankan di surat kabar, baik iklan lampu-lampu elektrik produksi General Electric maupun produksi Best & Light yang keduanya diproduksi di Amerika Serikat.[13] Citra modern yang ditampilkan dalam iklan-iklan barang-barang elektrik menjadi propaganda yang manjur untuk pemakaian tenaga listrik. Sejak tahun 1938 ANIEM juga membentuk Biro Penasehat Penerangan yang bertugas memberi berbagai informasi mengenai pemakaian tenaga listrik kepada masyarakat. Tugas biro tersebut yang sebelumnya hanya mencakup kota Surabaya pada tahun 1939 diperluas ke berbagai daerah. Tujuannya untuk menarik minat masyarakat yang lebih luas agar berlangganan listrik. ANIEM juga aktif menawarkan listrik untuk pemakaian di kantor-kantor, lapangan tenis, dan obyek-obyek lain yang memerlukan tenaga listrik. Jalan-jalan di kota-kota yang berada dalam wilayah penjualan ANIEM juga diberi fasilitas lampu penerangan yang membuat kota-kota menjadi lebih ”hidup” di malam hari.[14] Mulai tahun 1938 mulai beredar lampu mercury yang memiliki efek cahaya lebih jernih dan putih yang membuat citra malam menjadi lebih terang sehingga rumah-rumah dan jalan-jalan di perkotaan terlihat lebih terang benderang.

Sistem pelayanan yang desentralisasi dan model pembayaran rekening secara mingguan membuat para pelanggan semakin dipermudah. Pembayaran rekening bisa dilakukan di kampung-kampung dengan cara petugas dari ANIEM membuka loket pembayaran di perkampungan (bandingkan dengan model pembayaran listrik sekarang dimana si pelanggan harus datang ke loket yang hanya berjumlah satu buah di tiap-tipa kecamatan. Model pelayanan yang mempermudah pelanggan telah menyebabkan jumlah pelanggan listrik ANIEM meningkat tajam. Pada tahun 1940 jumlah pelanggan ANIEM di kota Surabaya telah melonjak dari 37.034 menjadi 41.532 pelanggan. Peningkatan itu terutama dari para pelanggan dengan pemakaian tenaga listrik kecil (rumah tangga menengah ke bawah).  Rumah tangga pribumi juga menjadi perhatian terus-menerus dari perusahaan ini.[15]

Fakta lain, -yang tidak akan pernah dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sampai kiamat-, ANIEM pernah melakukan penurunan tarif  sebesar 5 persen dari tarif dasar pada tanggal 1 Februari 1939. Alasannya pada tahun ini pecah Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan kesulitan-kesulitan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan beban pelanggan sedikit terkurangi.

Kinerja keuangan ANIEM juga cukup baik. Hal ini ditandai dengan tingginya perolehan laba yang berlangsung secara simultan sejak tahun-tahun awal sampai perusahaan ini berpindah tangan ke pemerintah penjajahan Jepang tahun 1942.  Secara umum kinerja keuangan ANIEM sebelum pendudukan Jepang bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2:

Pendapatan NV. ANIEM untuk Beberapa Tahun

 

 

Tahun

Pendapatan

Kotor

Laba

1916

f 578.864,93

f 269.172,50

1936

f 4.564.660,18

f 1.660.830

1937

f 4.668.821,34

f 2.021.850

1938

f 5.012.100,70

f 2.321.383,33

1939

f 5.540.226,88

f 2.639.175

1940

 f 5.447.883,53

f 1.244.182,50

Sumber: Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1917, 1937 - 1941

Berdasarkan data-data keuangan pada tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pendapatan yang amat signifikan dari tahun ke tahun. Sayang sekali karena keterbatasan data yang penulis miliki maka tidak bisa ditampilkan kinerja keuangan yang utuh dari tahun ke tahun.  Lonjakan pendapatan yang cukup besar terjadi pada tahun 1937. Pada tahun itu laba yang diperoleh oleh ANIEM berjumlah f 2.021.850, terjadi lonjakan pendapatan sebesar f 361.020 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya f 1.660.830.  Hal ini disebabkan karena pada tahun 1937 terjadi penurunan anggaran untuk pembelian mesin baru dan pengurangan pekerjaan pembangunan pembangkit baru. Di sisi lain pada tahun itu terjadi peningkatan jumlah pelanggan listrik di beberapa daerah terutama untuk rumah tangga dan industri.[16] Pada tahun 1940 terjadi penurunan laba yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan pada tahun itu ANIEM harus membayar pajak yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1940 pajak yang harus dibayar ANIEM kepada pemerintah mencapai f 1.429.236,10, padahal untuk tahun-tahun sebelumnya pajak yang harus di bayar berkisar f 500.000. Tidak ada alasan yang pasti mengapa hal tersebut terjadi. Kemungkinan besar karena pada tahun itu berdiri beberapa anak perusahaan baru yang mendatangkan mesin-mesin pembangkit baru yang tentu saja terdapat unsur pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Seandainya sejarah bisa berandai-andai, tentu bangsa Indonesia akan dilayani oleh sebuah sistem kelistrikan yang amat efektif dari sebuah sistem usaha peninggalan kolonial Belanda. Sayang, kinerja yang amat baik dari ANIEM harus terputus karena pendudukan tentara Jepang di Indonesia tahun 1942.  Sejak pendudukan tentara Jepang, perusahaan listrik diambil alih oleh pemerintah Jepang. Urusan kelistrikan di seluruh Jawa kemudian ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Djawa Denki Djigjo Kosja. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo. Djawa Denki Djigjo Sja dibagi menjadi tiga wilayah pengelolaan yaitu: Jawa Barat diberi nama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja berpusat di Jakarta, Jawa Tengah diberi nama Tjiobu Djawa Denki Djigjo Sja berpusat di Semarang, dan Jawa Timur diberi nama Tobu Djawa Denki Djigjo Sja berpusat di Surabaya.[17]

Awal Kemerdekaan

Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu para pekerja yang bekerja di Tobu Djawa Denki Djigjo Sja berinisiatif untuk menduduki lembaga pengelola listrik tersebut dan mencoba mengambilalih pengelolaan. Untuk menjaga agar listrik tidak menjadi sumber kekacauan, pada tanggal 27 Oktober 1945 pemerintah membentuk Jawatan Listrik dan Gas Bumi yang bertugas untuk mengelola kelistrikan di Indonesia yang baru saja merdeka.  Usaha untuk mengelola kelistrikan ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah, disamping karena status kepemilikan pembangkit-pembangkit yang belum jelas juga karena minimnya pemerintah dalam bidang kelistrikan. Sebagian besar pembangkit rusak parah karena salah urus di masa pendudukan Jepang.

Pembentukan Jawatan Listrik dan Gas Bumi merupakan upaya untuk membentuk kelistrikan yang mandiri dan dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Hal itu tentu saja sejalan dengan semangat awal kemerdekaan di mana sumber-sumber yang memenuhi hajat orang banyak dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Namun sebagai sebuah bangsa yang baru saja merdeka, Indonesia berada pada situasi gamang. Sebagai bangsa yang baru saja keluar dari cengkeraman penjajah Indonesia menghadapi berbagai sarana yang menyokong hajat hidup orang banyak dengan status yang tidak jelas karena semula dikelola oleh lembaga-lembaga kolonial, tidak terkecuali listrik. Kegamangan yang lain adalah minimnya kemampuan untuk mengelola berbagai sarana warisan dari jaman kolonial tersebut. Putra-putri bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan hampir-hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai sarana dan prasarana yang sudah menggunakan teknologi modern, tidak terkecuali masalah kelistrikan. Dengan demikian pembentukan Jawatan Listrik dan Gas Bumi kurang berarti untuk mengidupkan kembali perusahaan-perusahaan listrik warisan jaman kolonial. Kondisi ini diperparah dengan peperangan yang meletus beberapa saat setelah Indonesia merdeka akibat ketidakrelaan Belanda untuk melepaskan Indonesia. Tahun 1947 secara resmi Belanda kembali mencoba menjajah Indonesia dengan Agresi Militernya yang pertama.

Kembalinya orang-orang Belanda ke Indonesia yang dikawal penuh oleh pasukan tentara Belanda membuka harapan baru untuk kembalinya modal Belanda ke Indonesia. Hal itu terbukti ketika perusahaan-perusahaan Belanda yang pernah ditinggal ketika Jepang menduduki Indonesia mencoba dihidupkan kembali. Upaya tersebut cukup membawa hasil, tidak terkecuali ANIEM.  ANIEM dihidupkan kembali tahun 1947. Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi besar-besaran terhadap pembangkit-pembangkit yang rusak akibat salah urus pada jaman Jepang. Dengan kembalinya perusahaan listrik Belanda ke Indonesia ini maka Jawatan Listrik dan Gas Bumi nyaris tidak melakukan tindakan apa-apa karena urusan kelistrikan kembali dijalankan oleh perusahaan swasta Belanda sampai perusahaan-perusahaan listrik Belanda tersebut diambilalih oleh Indonesia.

Ketika ANIEM berhasil menguasai kembali perusahannya di Indonesia mereka harus bekerja keras untuk mengembalikan kondisi kelistrikan menuju pada taraf ketika perusahaan ditinggalkan sebelum diambilalih oleh Jepang. Namun usaha tersebut nampaknya tidak pernah berhasil sampai perusahaan tersebut diambil alih oleh bangsa Indonesia pada tahun 1950-an. Keberadaan ANIEM di Indonesia pasca kemerdekaan ada pada posisi yang cukup rawan mengingat pada periode ini masalah modal asing menjadi salah satu hal yang krusial dan sedang dalam posisi digugat oleh rakyat Indonesia. Dalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia, ketika Indonesia merdeka secara otomatis mestinya perekonomian yang bercorak kolonial harus berubah ke perekonomian yang bercorak nasional. Secara esensial salah satu dimensi konsep ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian di mana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi. Pandangan semacam ini terutama diusung oleh kelompok radikal yang menghendaki adanya perubahan yang drastis pasca kemerdekaan.[18]

Faktor lain yang memicu sentimen yang cukup tinggi terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani tahun 1949 di Belanda. Kesepakan dalam KMB telah memunculkan ketidakpuasan rakyat Indonesia terutama menyangkut hutang yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia serta masalah Irian Barat yang tidak segera diserahkan kepada Indonesia. Kompromi wakil-wakil bangsa Indonesia dalam KMB berhasil menelorkan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dengan amat dramatis dan oleh sebagian rakyat Indonesia dinilai sangat merendahkan martabat bangsa. Paling tidak terdapat tiga poin kesepakatan yang membuat bangsa Indonesia mati kutu. Pertama, investasi Belanda di Indonesia akan dijamin, dan disepakati bahwa akan diadakan konsultasi-konsultasi mengenai beberapa masalah keuangan. Kedua, Belanda tetap mempertahankan kedaulatan Papua sampai ada perundingan lebih lanjut mengenai status wilayah itu. Ketiga, Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk negara yang disepakati kedua belah pihak, harus menanggung hutang Hindia Timur Belanda yang jumlahnya 4,3 milyar Gulden. Sebagian besar dari jumlah tersebut sebenarnya merupakan biaya yang dipakai oleh pihak Belanda untuk menumpas perlawanan yang dilancarkan bangsa Indonesia ketika Belanda masuk lagi ke Indonesia pasca kemerdekaan.[19]

Kondisi psikologis bangsa Indonesia yang sedang dalam kondisi ”menang tetapi kalah” tentu saja sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, tidak terkecuali ANIEM. ANIEM merasakan betul kondisi ini, sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan kepada para pemegang saham (istilah waktu itu pemegang andil) dalam rapat umum pemegang saham tanggal 11 Oktober 1951. Dewan Direksi ANIEM dalam laporannya mengemukakan bahwa pasca pengakuan kedaulatan tahun 1949 kondisi menjadi sangat tidak menentu baik mengenai perusahaan secara umum, maupun mengenai kondisi kehidupan dan pekerjaan pegawai-pegawai ANIEM.[20]

Perusahaan secara umum mengalami berbagai kesulitan untuk menggerakan roda usahanya. Beberapa kesulitan itu antara lain, pertama, jumlah pembangkit yang merupakan ujung tombak bidang usahanya ternyata banyak yang mengalami kerusakan akibat salah urus pada masa pendudukan Jepang dan akibat perusakan yang dilakukan oleh para pejuang selama perang kemerdekaan. Kedua, keterbatasan jumlah pegawai. Rasa nasionalisme yang amat tinggi dan perang yang terus-menerus antara Indonesia dan Belanda selama perang kemerdekaan menyebabkan orang-orang Indonesia enggan untuk bekerja di perusahaan milik Belanda. Ketiga, sejak ANIEM masuk kembali ke Indonesia mereka kesulitan keuangan terutama menyangkut terbatasnya alat pembayaran luar negeri (deviezen/devisa). Padahal banyak alat-alat untuk perbaikan pembangkit yang rusak yang harus didatangkan dari luar negeri membutuhkan devisa dalam jumlah besar. ANIEM juga banyak mengalami kerugian akibat pencurian alat-alat kelistrikan.  Dalam rangka pemasangan jaringan bertegangan tinggi biasanya membutuhkan ganti rugi untuk lahan yang juga tidak sedikit (saat ini pemasangan jaringan sepengetahuan saya tidak ada ganti rugi untuk lahan yang dilewati). Penduduk yang tanahnya dilewati jaringan bertegangan tinggi biasanya minta ganti rugi yang tinggi, terutama untuk lokasi tiang pancang.[21]

Salah satu upaya yang dilakukan ANIEM untuk menolong berbagai kesulitan, terutama yang berkaitan dengan masalah finansial, adalah keinginan untuk menaikan tarif listrik sampai 115 persen.  Beberapa alasan yang dijadikan dasar kenaikan tarif tersebut antara lain karena ongkos overhead di Nederland naik menjadi tiga kali lipat; uang cadangan untuk transfer, ongkos cuti, pensiun bagi pegawai yang berasal dari luar negeri naik menjadi dua setengah kali lipat sampai tiga kali lipat, serta bahan-bahan yang harus diimpor yang juga mengalami kenaikan.[22] Kenaikan-kenaikan ini dikarenakan nilai mata uang rupiah yang jatuh akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Kenaikan tarif tersebut direncanakan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1950. Keputusan perusahaan untuk menaikan tarip listrik mendapat protes dari masyarakat. Di berbagai tempat muncul ”panitia penurunan tarip listrik” yang memprotes kebijakan kenaikan tarip listrik. Kondisi ini tentu saja sangat memberatkan perusahaan karena upaya untuk memperbaharui berbagai pembangkit yang rusak kurang maksimal karena kondisi keuangan yang cukup berat. Bahkan upaya membangun sentral baru bertenaga diesel di Surabaya terpaksa dihentikan. Perbaikan pembangkit bertenaga air di Sengguruh, selatan kota Malang yang menggunakan tenaga air dari sungai Brantas akhirnya juga tertunda untuk beberapa saat. Bahkan pasokan listrik dari pembangkit di Jelok, Tuntang yang melayani kawasan kota Semarang dan sekitarnya berkurang sangat drastis. Padahal permintaan penduduk untuk penyambungan baru cukup tinggi. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk membentuk Komisi Pembagi Tenaga Listrik yang bertugas mengatur pendistribusian listrik kepada penduduk (kemungkinan dengan cara pemadaman bergilir seperti sekarang).

Akibat kondisi perusahaan beserta kondisi pembangkit yang banyak mengalami kerusakan maka jumlah tenaga listrik yang terjual juga mengalami penurunan. Pada tahun 1949 tenaga listrik yang terjual hanya 108.777.000 kWh untuk seluruh wilayah bisnis ANIEM. Jumlah tersebut bahkan lebih kecil dari tenaga listrik yang terjual pada tahun 1937. Tahun 1950 jumlah penjualan listrik mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 157.662.000 kWh, yang sebagian besar dikarenakan kenaikan permintaan untuk listrik rumah tangga yang mengalami kenaikan sebesar 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan tenaga listrik untuk keperluan industri pada tahun 1949 hanya sebesar 34.474.000 kWh, sedangkan pada tahun 1950 naik menjadi 44.642.000 kWh.  Jumlah tersebut tentu saja masih jauh dari penjualan pada masa sebelum pendudukan Jepang. Pada tahun 1941 jumlah tenaga listrik yang berhasil dijual kepada industri sudah mencapai 55.976.000 kWh. Penurunan yang amat drastis tersebut terkait erat dengan kondisi industri di berbagai kota besar yang mengalami stagnasi bahkan penurunan kinerja akibat peperangan. Pada jaman Jepang banyak industri besar gulung tikar dan tidak pernah bisa kembali beroperasi pasca Indonesia merdeka.[23]

Akibat kinerja perusahaan yang kurang baik, maka pada tutup buku tahun 1950 dari seluruh anak perusahaan ANIEM yang bisa membayar deviden hanya dua anak perusahaan saja yaitu NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij sebesar 6 persen untuk tahun 1949 dan NV. Electriciteit Maatschappij Bali en Lombok berturut-turut sebesar 4 persen untuk tahun 1947, 4 persen untuk tahun 1948, dan 6 persen untuk tahun 1949.[24]

Walaupun untuk tahun buku 1949 NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij bisa membagikan deviden sampai 6 persen tetapi dalam perkembangan setelah tahun-tahun itu perusahaan ini mengalami kesulitan yang cukup besar karena kurangnya pasokan listrik. Hal ini disebabkan karena banyaknya mesin pembangkit yang rusak dan harus segera diganti. Penggantian mesin-mesin tersebut juga mengalami kendala yang cukup serius karena mesin-mesin yang harus didatangkan dari Eropa ternyata banyak yang terlambat datang. Tahun 1953 NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij memesan tiga buah mesin pembangkit dengan kapasitas masing-masing 230 kW, 275 kW, dan 230 kW yang rencananya akan dipasang di Lumajang, Situbondo, dan Tuban tetapi sampai akhir tahun 1954 ternyata mesin-mesin tersebut belum juga datang. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga listrik yang dimiliki terpaksa perusahaan harus membeli listrik dari pabrik gula terdekat. Tahun 1952 NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij di Situbondo membeli listrik dari pabrik gula Pandjie sebesar 21.431 kWh dan tahun 1953 meningkat menjadi 50.864 kWh.[25]

Uraian di atas memperlihatkan bahwa ketika ANIEM kembali ke Indonesia setelah Indonesia merdeka harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang amat bertolak belakang dengan ketika mereka berhasil menguasai 40 persen pasaran listrik di Indonesia pada masa kolonial. Kekayaan mereka yang berujud peralatan-peralatan pembakit dalam kondisi yang sudah berumur dan perlu penggantian, sebagian besar telah rusak karena salah urus pada masa pendudukan Jepang, dan sebagian lagi rusak total karena adanya politik bumi hangus ketiga Agresi Militer Kedua.[26] Wajah ekonomi Indonesia yang berhadapan dengan inflasi yang terus membumbung tinggi juga menyulitkan mereka untuk mengatur kondisi keuangan perusahaan. Yang tidak kalah peliknya adalah situasi politik yang terus berubah seiring dengan kebebasan yang baru saja diperoleh oleh bangsa Indonesia. Pandangan-pandangan politik yang berkaitan dengan persoalan modal asing menjadi hal yang amat krusial dan merisaukan sebagian besar investor asing utamanya investor Belanda. Kondisi psikologis bangsa Indonesia yang baru saja lepas dari penjajahan hampir-hampir tidak bisa membedakan mana urusan bisnis dan mana urusan politik. Di bagian bawah ini akan sedikit diuraikan pandangan-pandangan yang saling bersliweran menyangkut posisi modal asing di negara yang baru saja merdeka. Berbagai perdebatan tentang modal asing berakhir dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing, utamanya milik Belanda, ketika kondisi politik berubah arah.

Menuju Listrik Nasional      

Perdebatan mengenai modal asing di Indonesia secara umum terbelah ke dalam dua kubu antara “kelompok moderat” dan “kelompok radikal.”  Kelompok moderat adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kebijakan ekonomi melalui pendekatan pragmatis. Mereka antara lain Soemitro Djojohadikusumo dari PSI, Sjafruddin Prawiranegara dari Masyumi, serta Mohammad Hatta. Sedangkan kelompok radikal menghendaki perubahan struktural yang radikal dalam hal modal asing.[27] Mereka menghendaki agar modal asing secepatnya dinasionalisasikan. Dari kelompok ini misalnya Iwa Kusumasumantri. Menentang pandangan orang-orang moderat-pragmatis, berdirilah sebuah koalisi yang bertolak dari keinginan untuk mendapatkan dasar yang lebih  baik yaitu golongan yang dinamakan “nasionalis radikal”.  Golongan ini menentang kompromi yang dibuat di Den Haag dan menentang model investasi Belanda yang dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar  (KMB) mendominasi pengembangan sektor ekonomi. Mereka juga menentang kehadiran Belanda yang masih terus menguasai sebagian besar ekonomi dan kehidupan bangsa Indonesia.[28]

Di tengah-tengah sentimen anti modal asing yang sangat tinggi, berbagai keputusan perusahaan-perusahaan asing yang terkait langsung dengan masyarakat akan direaksi dengan negatif. Hal ini juga melanda perusahaan listrik ANIEM yang memutuskan akan menaikan tarif listrik pada tanggal 1 Agustus 1950 sampai 115 persen. Keputusan tersebut tidak saja direaksi oleh masyarakat dengan membentuk ”panitia penurunan tarip listrik” yang memprotes keputusan tersebut dengan berbagai demonstrasi, tetapi juga direaksi oleh pemerintah dan anggota parlemen. Pemerintah hanya mengijinkan kenaikan tarif sebesar 58 persen, hanya separoh dari jumlah yang diusulkan oleh ANIEM. Sementara itu parlemen juga bereaksi keras atas permintaan ANIEM. Sebagian besar anggota parlemen tidak setuju dengan permintaan tersebut. Ketidaksetujuan ini disamping karena faktor-faktor yang murni ekonomi, yaitu bahwa permintaan kenaikan yang sampai 115 persen akan memberatkan para pelanggan yang sebagian besar adalah masyarakat Indonesia, juga dilandasi oleh sentimen anti modal asing.

Pada sidang parlemen yang dilaksanakan bulan Desember 1950 dengan agenda menyikapi berbagai persoalan kelistrikan di Indonesia, terutama permintaan kenaikan tarif oleh ANIEM, sebagian besar peserta sidang menolak permintaan tersebut. Bahkan pada kesempatan ini salah satu peserta sidang dari perwakilan buruh bernama Kobarsih mengajukan mosi agar perusahaan-perusahaan listrik Belanda di Indonesia dinasionalisasi dalam waktu sesegera mungkin. Mosi tersebut terkenal dengan nama Mosi Kobarsih. Mosi ini mendapat dukungan mutlak dari peserta sidang dengan 120 suara setuju dan 19 suara menolak.[29] Mosi tersebut kemudian diterima oleh pemerintah dan akan segera dilaksanakan. Mosi Kobarsih juga mendapat dukungan penuh dari serikat-serikat buruh listrik di tingkat daerah terutama di area ANIEM yang terorganisir dalam Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBLGI). SBLGI merupakan salah satu organisasi buruh yang cukup radikal yang sangat mendukung gagasan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Serikat buruh ini merupakan salah satu serikat buruh yang terkuat dengan anggota terbanyak ada di kota Surabaya dan Malang.  Salah satu alasan yang dikemukakan serikat buruh adalah diskriminasi perusahaan dalam penggajian. Pegawai berkebangsaan Eropa mendapat standar gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh pegawai pribumi untuk posisi yang sama. Dalam rapat SBLGI kota Malang tanggal 19 April 1952 yang dihadiri oleh anggota serikat buruh tersebut  terungkap bahwa gaji pegawai ANIEM pribumi ternyata hanya gaji pokok saja tanpa ditambah pemotongan stroom listrik yang mereka pakai sebesar 9 persen. Padahal gaji pegawai berkebangsaan Eropa jauh lebih tinggi ditambah berbagai tunjangan.[30] Tuntutan serikat buruh pada periode ini berkembang ke berbagai arah, yang bermuara pada tuntutan agar perusahaan listrik Belanda tersebut dinasionalisasi.

Tanggal 28 Desember 1952 SBGLI Cabang Surabaya mengadakan pertemuan besar serikat buruh yang dihadiri oleh wakil-wakil partai politik dan berbagai organisasi buruh bertempat di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Bubutan. Dalam pertemuan tersebut mereka mendapat berbagai masukan dari SBGLI pusat tentang tuntutan nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik sebagai lanjutan dari Mosi Kobarsih. Intinya mereka mendesak kepada pemerintah agar nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik segera dilaksanakan. SBGLI Cabang Surabaya sebagai elemen pekerja dari ANIEM juga mendesak agar sesegera mungkin ANIEM dinasionalisasikan. Salah satu alasannya adalah bahwa dengan diterimanya Mosi Kobarsih oleh pemerintah maka sudah selayaknyalah pemerintah menindaklanjuti mosi tersebut. Dalam konteks peralihan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, mereka juga mengemukakan bahwa alat-alat produksi penting yang memenuhi hajat hidup orang banyak sudah selayaknyalah dikuasai oleh masyarakat Indonesia sendiri yang pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah. Secara teknis SBLGI juga mendesak kepada pemerintah agar mereka diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan nasionalisasi ANIEM.[31]

Menanggapi kecangnya usulan nasionalisasi ANIEM maka pada tahun 1953 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi Listrik yang diketuai oleh Putuhena dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Panitia ini bertugas untuk meletakkan prinsip-prinsip untuk menasionalisasi perusahaan-perusaahaan listrik swasta. Tanggal 3 Oktober 1953 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengeluarkan Surat Keputusan No. U.16/7/5 tentang kekuasaan melaksanakan pengoperan perusahaan-perusahaan listrik partikelir. Pada tahun itu juga keluar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1953 tentang nasionalisasi semua perusahaan listrik di seluruh Indonesia. Dua surat keputusan tersebut menjadi landasan awal proses nasionalisasi ANIEM yang termasuk dalam lingkup surat keputusan tersebut. Dalam rapatnya tanggal 29 sampai 30 September 1954 Direktorat Tenaga memutuskan akan membentuk semacam dewan pimpinan perusahaan listrik yang akan bertugas menjalankan roda perusahaan pasca nasionalisasi ANIEM.  Berdasarkan hasil rapat tersebut, tanggal 7 Oktober 1954 Kepala Direktorat Tenaga mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Dewan Pimpinan Perusahaan Listrik Negara yang bertugas antara lain melaksanakan pengoperan nasionalisasi ANIEM beserta seluruh anak perusahaannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta mengusahakan agar perusahaan-perusahaan yang diambilalih dapat berjalan terus sebagaimana mestinya.[32] Dewan tersebut berkedudukan di Surabaya dan berkantor di kantor Pusat ANIEM Jalan Embong Wungu Surabaya. Anggota-anggota dewan diambil dari pegawai-pegawai dari Direksi Konstruksi, Direksi Pembangkit dan Penyaluran, Direksi Distribusi, Bagian Ketenangan, serta Bagian Tata Usaha, dari Direktorat Tenaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dewan tersebut diketuai oleh Ir. Soedoro Mangoenkoesomo dengan anggota antara lain Ir. Ch.Debataradja, Ir. Oey Sioe Hay, Ir. F.J.Inkiriwang, Ir. A.F. Patty, Soedijono, Ibrahim Saleh, Grahito, Abdul Mulhi Umar, dan Soetarjo.[33]

Terdapat nuansa ”kudeta” terhadap ANIEM atas pembentukan Dewan Pimpinan Perusahaan Listrik Negara, mengingat pada waktu itu belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah, dalam hal ini Direktorat Tenaga, dengan pihak ANIEM.  Apalagi pembentukan dewan tersebut juga sekaligus memutuskan untuk mengoper/menduduki kantor pusat ANIEM di Jalan Embong Wungu Surabaya tanpa pembicaraan-pembicaraan yang jelas tentang ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak ANIEM. Masalah pembayaran ganti rugi pernah disinggung dalam resolusi SBLGI Cabang Surabaya. Dalam lampiran resolusi tanggal 28 Desember 1952 disebutkan bahwa pembayaran kerugian atas ANIEM akan dilaksanakan secara berangsur-angsur menurut kondisi keuangan negara, tetapi sampai perusahaan tersebut diambilalih (take over) pada tanggal 1 Nopember 1954 masalah ganti rugi belum dibicarakan dengan jelas. Dengan pengambilalihan tersebut maka sejak tanggal 1 Nopember 1954 ANIEM resmi berpindah tangan ke bangsa Indonesia. Pengoparan perusahaan-perusahaan listrik lainnya menyusul kemudian berbarengan dengan gelombang pengoperan perusahaan-perusahaan Belanda dalam gegap-gempita nasionalisasi tahun 1957 akibat macetnya proses penyerahan Irian Barat.  Pada proses ini tentara memiliki andil yang amat besar karena setelah buruh-buruh berhasil mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda, tentara kemudian menguasai pengelolaannya. Buruh yang mengeluarkan tenaga, tentara yang memperolah laba. Pada tanggal 10 Januari 1958 secara resmi pihak tentara menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik yang dikuasai kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan darat selaku Penguasa Perang Pusat dengan Surat Keputusan No. Kpts/Pe.Per.Pu.11/06/1958.[34]

Daftar Pustaka

 

Alectriciteitmaatschappij ANIEM,  Lapuran tentang Tahunbuku 1950, (Amsterdam: ANIEM, 1951), hlm. 7

Bartlett, Anderson G. dkk. Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986

 

Callis, H.G. Foreign Capital in Southeast Asia. New York: Institute of Pasific Relations, 1942

Djoened, Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)

Glassburner, Bruce. The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornell University Press, 1971

Hill, Hal. Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia. Jakarta: LP3ES,  1990

“Mosi Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas seluruh Indonesia” dan “Resolusi Sarekat  Buruh Listrik dan Gas Indonesia Tjabang Surabaja.”  28 Desember 1952. Koleksi Arsip Kota Surabaya

Muhaimin, Yahya A. Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES, 1990

NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij, “Lapuran tentang Tahun Buku 1953,” Surabaya, 1954

“Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan  Perusahaan Listrik dan atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi,” Tanggal 2 Mei 1959 Lembaran Negara Republik Indonesia No.  1763 Tahun 1959.

Perusahaan Listrik Negara Exploitasi IX Tjabang Malang.  Kenang-Kenangan HUT Listrik dan Gas Ke- XXIII, 27 Oktober 1968. Malang: PLN Exploitasi IX Tjabang Malang, 1968

Pewarta Surabaja, 21 April 1952

Prawiranegara, Sjafruddin. “Nasionalisasi De Javasche Bank,” dalam Ajib Rosidi (peny.). Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam. Jakarta: Masagung, 1988

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2008

Riyanto, Bedjo. Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915). Yogyakarta: Tarawang, 2000

Rose, Mavis. Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta. Jakarta: Gramedia, 1991

Si Tjerdik.  Melantjong ka Soerabaia. Semarang: Boekhandel Kamadjoean, 1930

Suganda, Her. Jendela Bandung: Pengalaman Bersama Kompas. Jakarta: Kompas, 2007

Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950. Tahun III No. 52

“Surat Keputusan Kepala Direktorat Tenaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga”, 7 Oktober 1954. Koleksi Arsip Kota Surabaya

Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1937

Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1938

Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1941


[1] Staf Pengajar Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya. Mahasiswa S-3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebagian bahan yang digunakan untuk menulis makalah ini diperoleh dari Saudara Athoullah. Atas kebaikannya mengirim bahan-bahan yang penulis butuhkan, diucapkan terima kasih
[2] Setelah diterapkannya liberalisasi ekonomi pada tahun 1870 hampir semua perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta. Dengan ijin konsesi yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta bebas menanamkan modalnya di berbagai sektor, sehingga tidak ada perusahaan yang memonopoli sektor tertentu. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator dari sistem usaha yang berkembang pada waktu itu. Sebagai contoh kereta api di Pulau Jawa pada waktu itu dikelola oleh berbagai perusahaan swasta yang berbeda-beda yang diberi konsesi untuk membangun jaringan sekaligus mengoperasikan kereta api di wilayah tertentu.

[3] Saya lebih cenderung untuk menggunakan terminologi “masyarakat Indonesia” dari pada “pemerintah Indonesia” sebagai pihak yang mengambilalih berbagai perusahaan asing di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebagian besar pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan atas inisiatif masyarakat dan bukan berdasarkan instruksi resmi dari pemerintah, walaupun pada akhirnya pemerintah menerbitkan undang-undang tentang nasionalisasi.

[4] Perusahaan Listrik Negara Exploitasi IX Tjabang Malang,  Kenang-Kenangan HUT Listrik dan Gas Ke- XXIII, 27 Oktober 1968, (Malang: PLN Exploitasi IX Tjabang Malang, 1968), hlm. 11

[5] Her Suganda, Jendela Bandung: Pengalaman Bersama Kompas, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 88-90

[6] Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950. Tahun III No. 52

[7] Hal Hill, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, (Jakarta: LP3ES,  1990), hlm. 10

[8] H.G. Callis, Foreign Capital in Southeast Asia, (New York: Institute of Pasific Relations, 1942), hlm. 34

[9] Bruce Glassburner, The Economy of Indonesia: Selected Readings, (Ithaca: Cornell University Press, 1971), hlm.  12

[10] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1937, hlm. 8-11

[11] Ibid.

[12] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM), 2 Agustus 1941. Laporan tahunan ini merupakan yang terakhir kali yang dibuat oleh ANIEM dan dikirim ke para pemegang sahan di Belanda. Setelah itu ANIEM beserta semua anak perusahaannya dikelola oleh pemerintah pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka, dan tidak pernah terdapat laporan tahunan untuk periode ini karena perusahaan-perusahaan listrik tidak ada satupun yang diperlakukan sebagai sebuah perusahaan.

[13] Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 182

[14] Seorang warga kota Semarang yang mengaku bernama Si Tjerdik melukiskan betapa kota Surabaya menjadi kota yang amat gemerlap di malam hari karena adanya lampu listrik di jalan-jalan dan di rumah-rumah penduduk di tepi jalan raya. Lihat Si Tjerdik, Melantjong ka Soerabaia, (Semarang: Boekhandel Kamadjoean, 1930), hlm. 29

[15] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM), 2 Agustus 1941

[16] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1938, hlm. 14

[17] Perusahaan Listrik Negara Exploitasi IX Tjabang Malang, op. cit., hlm. 11

[18] Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm.  21

[19] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 466. Masalah hutang tersebut telah membuat Bung Hatta sebagai perunding wakil Indonesia di KMB marah besar dan dengan tegas menolak menanggung hutang apapun yang terjadi setelah masa pendudukan Jepang. Tetapi Belanda tetap tidak mau menyerah. Penerimaan atas angka hutang mereka merupakan syarat bagi pemindahan kedaulatan. Pada tanggal 24 Oktober 1949 Bung Hatta akhirnya menerima angka 4,3 milyar Gulden sebagai hutang yang harus ditanggung bangsa Indonesia. Mavis Rose, Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 276

[20] Alectriciteitmaatschappij ANIEM,  Lapuran tentang Tahunbuku 1950, (Amsterdam: ANIEM, 1951), hlm. 7

[21] Ibid.

[22] Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950, Tahun III No. 52, hlm. 7

[23] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)

[24] Alectriciteitmaatschappij ANIEM,  1951 ,op. cit., hlm. 15.

[25] NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij, “Lapuran tentang Tahun Buku 1953,” Surabaya, 1954

[26] Beberapa pembangkit yang rusak akibat politik bumi hangus misalnya yang terdapat di Malang.

[27] Salah satu perubahan yang amat radikal menyangkut perubahan dari struktur ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional adalah nasionalisasi Javasche Bank pada tahun 1951. Proses nasionalisasi Javasche Bank berlangsung amat singkat dan sedikit aneh. Pada tanggal 30 April 1951 Menteri keuangan Mr. Jusuf Wibisono dalam suatu wawancara dengan wartawan mengatakan bahwa pemerintah bermaksud menasionalisasikan Javasche Bank dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia mengatakan hal itu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada direksi bank yang dimaksud. Mendengar wawancara semacam itu Presiden De Javasche Bank, Dr A Houwink langsung minta diberhentikan karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya nasionalisasi benar-benar dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951. Proses nasionalisasi berjalan lancar dengan saham-saham dan sertifikat-sertifikat yang ditawarkan (harus dibayar oleh pemerintah) sebesar Rp 8,95 juta nominal. Proses ini akhirnya diundangkan dengan Undang-Undang No. 24 tahun 1951. Sjafruddin Prawiranegara, “Nasionalisasi De Javasche Bank,” dalam Ajib Rosidi (peny.), Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, (Jakarta: Masagung, 1988), hlm. 74-84

[28] Anderson G. Bartlett, dkk, Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986, hlm. 83.

[29] Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950, Tahun III No. 52

[30] Pewarta Surabaja, 21 April 1952

[31] “Mosi Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas seluruh Indonesia” dan “Resolusi Sarekat  Buruh Listrik dan Gas Indonesia Tjabang Surabaja.”  Dua dokumen tersebut ditandatangai oleh Ketua dan Sekretaris SBLGI Cabang Surabaya tanggal 28 Desember 1952. Koleksi Arsip Kota Surabaya

[32] “Surat Keputusan Kepala Direktorat Tenaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga”, 7 Oktober 1954. Koleksi Arsip Kota Surabaya

[33] Ibid.

[34] Lihat “Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan  Perusahaan Listrik dan atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi,” Tanggal 2 Mei 1959 Lembaran Negara Republik Indonesia No.  1763 Tahun 1959.

NASIONALISASI USAHA PERTAMBANGAN MINYAK DI INDONESIA

January 31st, 2009

A. Kebijakan Pemerintah atas Modal Asing Pasca Proklamasi

Masalah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Ini berkaitan dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Secara esensial konsep ekonomi nasional salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian dimana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi.[1] Hal ini berarti ada pandangan dan usaha untuk mengalihkan modal asing menjadi modal pribumi. Tetapi hal ini bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana dan tidak sekedar pengalihan modal. Secara esensial, untuk merngubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional terkendala oleh beberapa hal. Pertama, jumlah orang Indonesia yang sudah terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit untuk dapat melaksanakan kebijakan guna mendorong perkembangan suatu kelas pengusaha golongan pribumi dan mempercepat perbaikan ekonomi. Kedua, perusahaan-perusahaan milik asing dan kelompok masyarakat Tionghoa masih mendominasi sektor-sektor ekonomi modern, sedangkan kaum pribumi tidak memiliki modal yang kuat dan ketrampilan berwiraswasta yang diperlukan untuk dapat bersaing secara ekonomis dengan mereka.[2]

Mengingat berbagai kendala tersebut maka pemerintah untuk sementara masih membiarkan modal asing berkembang di Indonesia, walaupun para penyelenggara negara memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai eksistensi modal asing di Indonesia. Sejak Hatta duduk sebagai perdana menteri, kabinat didominasi oleh “kelompok moderat” yaitu orang-orang yang lebih mengutamakan kebijakan ekonomi melalui pendekatan pragmatis. Mereka antara lain Soemitro Djojohadikoesoemo dari PSI, Sjafruddin Prawiranegara dari Masyumi, serta Hatta sendiri. Dalam memandandang masalah modal asing mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan “kelompok radikal.” Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan peranan perusahaan-perusahaan swasta yang beroiperasi di Indonesia pada waktu itu. Kelompok moderat dapat menyetujui kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan swasta asing dengan pertimbangan pragmatis, sementara kelompok radikal menghendaki perubahan struktural yang mendasar dalam bidang perekonomian. Sjafruddin Prawiranegara juru bicara Masyumi untuk soal-soal ekonomi, pada tahun 1952 berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan selama perusahaan-perusahaan swasta asing tersebut bermanfaat bagi kepentingan sosial, dan penanaman modal asiung harus tetap merupakan faktor yang mementukan dalam perekonomian Indonesia sampai kemampuan produksi perusahaan-perusahaan pribumi dapat dibangun.

Partai Masyumi yang suaranya mendominasi untuk masalah kebijakan ekponomi juga mengambil sikap yang sangat hati-hati terhadap permasdalahan modal asing dengan tiga alasan pokok. Pertama,  bahwa modal asing diperlukan oleh perekonomian Indonesia. Kedua, bahwa modal asing dapat diawasi melalui peraturan pemerintah, dan ketiga, nasionalisasi atau perubahan struktur tidak akan ada gunanya apabila modal asing belum bisa diganti oleh modal pribumi, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta pribumi yang mampu mempertahankan tingkat produktivitas dan efisiensi teknik serta menejemen yang setara.[3] Sedangkan Soemitro Djojohadikoesoemo yang lebih nasionalis berpendapat, sebelum terdapat pengusaha pribumi yang kreatif, maka negara harus memainkan peran yang menentukan terutama pada tahap awal pembangunan, dan pengusaha-pengusaha asing mutlak harus diawasi.[4]

Sebelumnya ketika Hatta menduduki jabatan perdana menteri juga pernah berkomentar menanggapai usulan Iwa Kusumasumantri yang menghendaki agar perusahaan-perusahaan asing dinasionalisasikan. Hatta mengemukakan bahwa kita tidak mampu menyediakan ganti ruginya. Iwa khawatir bahwa modal asing akan mempengaruhi politik di Indonesia, tetapi hal itu dikesampingkan oleh Hatta. Memang kemungkinan tersebut ada apalagi kalau pemerintah lemah sekali.[5]

Menentang pandangan orang-orang moderat-pragmatis, berdirilah sebuah koalisi yang bertolak dari keinginan untuk mendapatkan dasar yang lebih baik, yaitu golongan yang dinamakan “nasionalis radikal.” Golongan ini menentang kompromi yang dibuat di Den Haag dan menentang modal investasi Belanda yang dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar diperbolehkan mendominasi pengembangan sektor ekonomi. Mereka juga menentang kehadiran Belanda yang masih terus menguasai sebagian besar ekonomi dan kehidupan sebagain besar bangsa Indonesia.[6] Terhadap permasalahan ini Sjafruddin cukup memahami, dan dalam laporan Bank Indonesia tahun 1952-1953 secara gamblang dikemukakan bahwa sentimen terhadap modal asing lebih bersifat psikologis. Perasaan kebencian mereka berasal sudah sejak jaman kolonial samnpai ke masa revolusi yang datang kemudian, dan didasarkan pada pengertian yang salah terhadap fungsi modal asing dalam kehidupan ekonomi.[7]

Walaupun terjadi berbagai polemik yang cukup tajam menyangkut eksistensi modal asing, pemerintah sewcara nyata tetap memperbolehkan keberadaan modal asing di Indonesia. Namun demikian dalam program-program ekonominya tetapo ada penekanan terhadap pemilikan domestik –kususnya pribumi dan negara.- Hal ini dapat dimenegreti karena pada kenyataannya penguasaan pribumi terhadap industri modernb sangat terbatas. Penekanan terhadap kepemilikan domestik tercermin dalam program ekonomi kabinet Natsir yang merumuskan program ekonomi yang dinamakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Rencana ini dimaksudkan sebagai suatu bagian integral dari kebijaksanaan umum di bidang ekonomi yang dimaksudkan untuk membimbing berbagai kegiatan pemerintah dalam sektor industri dan sekstor pertanian, serta memungkinakn pemerintah mengawasi pembentukan-pembentukan perusahaan-perusahaan baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan usaha-usaha industrialisasi dengan jalan mengkaitkan kegiatan industri besar dengahn industri kecil terutama di daerah pedesaan. Diusahakan industri besar akan berfungsi sebagai determinan pertumbuhan yang strategis, khususnya untuk memulai program substitusi impor dan dengan demikian meletakkan suatu landasan bagi perekonomian yang sesungguhnya.[8]

Dalam jangka panjang Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) merupakan suatu usaha yang amat bercorak nasionalistis yakni untuk mengurangi ketergantungan bangsa kepada kepentingan ekonomi asing.[9] Rencana Urgensi Perekonomian dinilai sangat nasionalistis tetapi tidak memusuhi investasi asing, bahkan secara formal mendorong masuknya modal asing asalkan memenuhi persyaratan bahwa 50 % modal dimiliki orang Indonesia serta suara mayoritas dalam dewan direksi. Disamping itu ada pembatasan pada bidang-bidang tertentu yang disediakan untuk pemilikan domestik secara ekslusif.[10] Dalam prakteknya menjelang pertengahan tahun 1950-an hanya sedikit prospek Indonesia untuk dapat menarik investasi. Hasil-hasil RUP sangat mengecewakan dan hanya sedikit sekali bukti kemunculan sektor usaha pribumi. Akibatnya dalam merumuskan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1955-1960, pemerintah tetap memepertahankan penekanan pada pentingnya industri, tetapi mengurangi penekanan prioritasnya pada sektor swasta dan lebih memprioritaskan perusahaan-perusahaan negara. Target utamanya ialah penanaman modal pemerintah (public invesment).[11]

Pandangan pemerintah terhadap modal asing mulai berubah pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo I. Kabinet ini berupaya untuk mencari investasi asing langsung. Kabinet ini sebagaimana digambarkan oleh Weinstein bekerja dengan semangat yang sudah melemah, terutama karena mereka cenderung menumpahkan penyebab kesulitan ekonomi Indonesia pada waktu itu pada pengendalian ekonomi Indonesia oleh pihak asing.[12] Pada tahun 1956 setelah melalui penyempurnaan, Rancangan Undfang-Undang Penanaman Modal Asing disetujui oleh kabinet, dan pada tahun 1958 disepakati oleh parlemen. Undang-Undang tersebut membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada bidang tertentu termasuk jasa pelayanan umum, beberapa bidang pertambangan, dan beberapa bidang usaha yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia. Meskipun Undang-Undang tersebut tidak mencegah pemilikan mayoritas oleh pihak asing, Undang-Undang itu jelas menyebutkan bahwa usaha patungan akan diprioritaskan.

Namun demikian prospek masuknya investasi asing yang besar menjadi sirna setelah munculnya “politik jalan lain” yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. “Poltik jalan lain” adalah usaha-usaha untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan negara maupun swasta asing khususnya Belanda dengan jalan paksa pada tahun 1957. Setelah tahun itu, sektor industri mengalami stagnasi seperti halnya seluruh perekonomian. Investasi asing tahun 1956-1965 seluruhnya ditanam oleh perusahaan-perusahaan minyak yang memang telah bercokol lama di Indonesia dan tidak termasuk perusahaan asing yang dinasionalisasikan.[13] Tidak ada lagi investasi jangka panjang lain yang tercatat. Sebagian besat investasi asing pada sektor perminyakan berasal dari Amerika serikat. Data dari Departemen Perdagangan Amerika serikat sebagaimana dikutip oleh Hal Hill mencatat bahwa investasi Amerika di Indonesia pada tahun 1950 adalah US $ 58 juta, meningkat menjadi US $ 169 juta pada tahun 1957, tetapi menurun menjadi US $ 106 juta pada tahun 1966. Pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa dalam “politik jalan lain” perusahaan-perusahaan minyak asing tidak ikut diambil alih? Ataukah ada jalan lain untuk penghambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akana menjadi inti  dari pembahasan selanjutnya.

B. Perusahaan-perusahan Minyak Asing dalam Konteks Indonesianisasi

            Usaha untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan minyak asing beserta tambang-tambang minyak yang dikuasai perusahaan-perusahaan  tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Berbagai usaha tersebut rata-rata tidak dilakukan secara resmi oleh pemerintah tetapi oleh berbagai elemen masyarakat yang sedang dibakar oleh semangat nasionalisme yang membara dan mabuk kemerdekaan.  Namun demikian, usaha untuk menmgambil alih secara keseluruhan semua perusahaan minyak beserta sumur-sumurnya bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan bisa dikatakan usaha tersebut tidak pernah berhasil sampai hari ini. Mereka tetap bercokol dengan eratnya di Indonesia, ibarat pohon telah berakar kuat dan menjalar ke mana-mana. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia hanyalah memberi dan mengganti berbagai rambu-rambu yang harus mereka perhatikan selama mereka beroperasi di Indonesia, itu pun dengan proses yang terbelit-belit dengan berbagai perundingan yang amat panjang dan melelahkan. Proses ini harus dilihat sejak menyerahnya Jepang kepada Sekutu.

Sebenarnya setelah jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, pasukan Sekutu (Allied Forces Netherland East Indies/AFNEI) menyerukan agar Jepang memelihara “status quo” di Indonesia. Jepang diperintahkan untuk tetap mempertahankan kekuasaan atas lapangan minyak dan fasilitas lainnya samapi Belanda sebagai pemilik semula mengambil alih kekuasaan kembali. Tetapi di lain pihak para pejuang Indonesia tetap bertrekad uintuk menguasai semua instalasi  produksi dan kilang-kilang minyak atau meledakkannya daripada dikuasai kembali oleg Belanda. Maka ketika terjadi kevakuman kekuasaan sesaat setelah Jepang bertekuk lutut dan sebelum kedatangan tentara Sekutu, perkebunan, pabrik-pabrik, lapangan minyak, dan kilang-kilang diambilalih dan dinyatakan sebagai hak rakyat. Euphoria kemerdekaan telah menyebabkan rakyat berbuat sekehendak hati, karena negara memang dalam kondisi serba kacau. Di lapangan-lapangan minyak bermunculan perusahaan yang diorganisir dan dioperasikan oleh kelompok pekerja bersenjata yang menyebut dirinya “laskar minyak”. Mereka adalah bekas pekerja lapangan dan pengilangan di zaman kolonial.

Menjelang pertengahan tahun 1946 sumber minyak di daerah Sumatera Selatan misalnya sudah berada di tangan Republik, tetapi dalam prakteknya sebagian besar jatuh ke dalam banyak tangan atau kelompok-kelompok laskar yang menguasai secara langsung baik lokasi maupun distribusi setempat. Laskar minyak di Sumatera Selatan membentuk perusahaan minyak yang diberi nama Perusahaan Minyak Indonesia (PERMIRI). Di Sumatera Utara juga muncul laskar minyak yang membentuk Perusahaan Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI), sedangkan di Jawa Tengah berdiri Perusahaan Tambang Minyak Nasional.(PTMN).[14]

Di lain pihak, secara bertahap perusahaan-perusahaan inyak asing juga mulai datang kembali ke lokasi-lokasi tambang mereka. Kedatangan mereka semakin memperbanyak kelompok yang berkepentingan atas tambang-tambang minyak tersebut. Atas prakarsa Sekutu, sejak tanggal 15 Juli 1946 diadakan perundingan tentang status industri minyak. Di Sumatera Selatan misalnya Sekutu berhasil mempertemukan beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu pemerintah otoritas Republik Indonesia di Palembang dan Persatuan Pegawai Minyak (PPM) di satu pihak, serta beberapa perusahaan inyak asing seperti Shell/BPM yang menguasai Plaju sebelumnya dan NKPM yang menguasai Sungai Gerong di lain pihak. Pertemuan ini menelorkan beberapa kesepakatan mengenai sistem penjatahan (quota) produksi minyak antara pemilik modal (pihak perusahaan) dan Republik (PPM) sebagai pelaksana.[15]

Sementara itu karena penguasaan sumur-sumur minyak dipedalaman tidak termasuk ke dalam agenda perundingan kecuali hanya berkenaan dengan instalasi minyak Plaju dan Sungai Gerong, pihak Republik di Palembang mengekslpoitasi sendiri di bawah otoritas PERMIRI. Sejak bulan Agustus 1946, dua bulan menjelang Sekutu meninggalkan Sumatera Selatan, instalasi minyak Plaju dan Sungai Gerong telah dijaga oleh pasukan Sekutu, menggantikan tentara Jepang yang telah dipulangkan secara bertahap. Sedangkan sumur-sumur minyak di pedalaman dijaga oleh “Batalyon Minyak” TRI.

Kedatangan kembali tentara Belanda ke Indonesia dengan membonceng kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia, salah satu sasaran terpentingnya adalah ladang-ladang minyak. Instalasi penyulingan minyak Plaju dan Sungai Gerong, sejak awal kedatangan bala tentara Belanda langsung ditempatkan dalam penguasaan mereka. Kedatangan tentara Belanda di Indonesia diikuti pula dengan datangnya semua perusahaan minyak asing. Sejak saat itu pula perusahaan-perusahaan minyak tersebut mulai kembali ke sumur-sumur mereka untuk mengadakan perbaikan. BPM berhasil meneruskan produksinya di Tarakan dan beberapa lokasi lain di Kalimantan.  Pada bulan Oktober 1946 kilang Plaju dikembalikan ke BPM. Pertengahan tahun 1947, baik kilang Stanvac di Sungai Gerong maupun kilang Shell di Plaju telah siap menerima minyak, tetapi saat itu belum banyak hasil pengeboran yang siap untuk diolah sehingga sampai tahun 1948 perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat menunjukkan suatu produksi yang berarti. Caltex adalah perusahaan minyak yang datang paling akhir. Pada saat perusahaan ini memperoleh kembali tambang minyaknya, sebagian besar fasilitas yang ditinngalkan sudah menjadi besi tua. Untuk menjalankan program rekonstruksi pihak Belanda yang menduduki daerah itu menyetujui kebijakan Let Alone yang memberikan pengecualian, dan rekonstruksi itu bebas dari pengawasan penukaran uang asing.[16] Persetujuan ini dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah pengakuan kemerdekaan.

Let Alone Agreement berangsur-angsur dikurangi dan berakhir sama sekali pada tahun 1955. Perusahaan paling akhir yang dilepas dari kesepakatan tersebut adalah Shell. Mengenai persetujuan keuangan yang menggantikan Let Alone Agreement sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti, kecuali transaksi-transaksi valuta asing harus didaftarkan dengan jalur resmi melalui Lembaga Valuta Asing. Selama itu pula perusahaan-perusahaan minyak tetap memegang kebebasan dalam urusan valuta asing. Selama rehabilitas industri masih berjalan dan selama ekspor masih sanggup menghasilkan devisa untuk Indonesia, selama itu pula perusahaan-perusahaan minyak dapat mempertahankan posisinya terhadap pemerintah.[17]

Ada satu tambahan dalam persetujuan baru yaitu tentang pembagian keuntungan. Royalti dan posisi perpajakan diteliti dan ditetapkan kembali. Namun detail dari persetujuan mengenai masalah tersebut tetap merupakan rahasia. Ada kemungkinan bahwa hasil akhir dari bermacam-macam royalti, pajak upah, dan sebagainya yang dikenakan kepada perusahaan minyak perbandingannya 50:50 antara perusahaan minyak dengan pemerintah Indonesia.[18]

a.      Indonesianisasi melalui Saluran Politik: Minyak di Parlemen

Let Alone Agreement serta segala kemudahan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan minyak asing tentu saja menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat Indonesia, karena dalam angan sebagian besar masyarakat sejalan dengan kemerdekaan politik yang telah diperoleh maka kekuasaan untuk mengatur sumber daya ekonomi pun seharusnya ada di tangan bangsa Indonesia.

Di dalam lembaga legislatif masalah tersebut menjadi bahan perdebatan yang berlarut-larut sehubungan dengan pandangan yang berbeda antara parlemen dengan pemerintah dalam memandang masalah perminyakan di Indonesia. Di satu sisi parlemen tidak menyetujui Let Alone Agreement diteruskan,  sedang di sisi yang lain pemerintah memilih menyetujui perjanjian Let Alone terutama karena janji perusahaan minyak asing untuk segera merehabilitasi dan merekonstruksi industri minyaknya dengan cepat. Sementara masyarakat lebih menginginkan agar bekas daerah operasi perusahaan minyak yang telah dikuasi oleh bangsa Indonesia tidak dikembalikan kepada pemilik semula, yaitu perusahaan minyak asing. Tetapi pemerintah menghendaki agar keputusan Konferensi Meja Bundar mengenai pengembalian hak-hak milik asing kepada pemilik semua tetap dihormati. Hal ini dilandasi oleh pernyataan pemerintah tanggal 1 Nopember 1945 bahwa semua milik asing yang dikuasai Republik Indonesia akan dikembalikan kepada pemiliknya semula.

Di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) berkembang sebuah pemikiran yang mendasar untuk menciptakan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan prinsip pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengusahaan pertambangan termasuk minyak dan gas bumi dengan sistem konsesi yang merupakan sistem jaman kolonial dan masih digunakan sampai saat ini dirasakan tidak sesuai dengan kedaulatan bangsa Indonesia. Sistem konsesi telah menjadikan bangsa asing dalam hal ini perusahaan minyak seolah-olah menjadi penguasa tunggal di daerah ladang-ladang minyak, dan mereka hampir-hapir tidak bisa dijamah (untouchable)  oleh kekuasaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sistem konsesi harus diakhiri dan digantikan dengan cara pengusahaan yang lebih menjamin kepentingan nasional.

Melihat kondisi tersebut Komisi Perdagangan dan Industri DPRS yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan penelitian dan pembahasan mengenai hal tersebut.[19] Sebagai mantan gubernur Sumatera Utara yang pertama, beliau memberikan perhatian yang besar terhadap masalah minyak, dimana konsesi tambang minyak banyak terdapat di sana. Pada tahun 1951 Mohammad Hasan bersama Komisi Perdagangan dan Industri DPRS selama beberapa bulan mengadakan studi tentang berbagai aspek dari minyak dan pertambangan minyak Indonesia. Dia sampai kepada dua buah kesimpulan, pertama, terdapat alasan kuat bahwa jika dilakukan nasionalisasi, hasil minyak Sumatera Utara bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Kedua, Indonesia tidak memperoleh bagian yang wajar dari perusahaan minyak asing berdasarkan Let Alone Agreement dan sistem pembayaran pajak yang berlaku.[20]

Mohammad Hasan tidak hanya mengusulkan perundang-undangan yang hanya berdasarkan studinya saja, ia juga merancang sebuah mosi. Mosi tersebut didukung oleh kabinet dan diterima secara aklamasi pada tanggal 2 Agustus 1951. Mosi tersebut berbunyi antara lain:

1.      Mendesak kepada pemerintah untuk dalam jangka waktu satu bulan membentuk sebuah Komisi Negara tentang masalah minyak, dengan tugas:

a.       Segera melakukan penyelidikan terhadap masalah pengolahan minyak, timah, batu bara, emas, perak, dan hasil tambang lainnya.

b.      Membuat rencana undang-undang perminyakan yang serasi dengan keadaan yang berlaku sekarang

c.       Membantu pemerintah dengan usul-usul pendapat mengenai sikap yang patut diambil pemerintah berkenaan dengan status tambang minyak di Sumatera Utara pada khususnya dan pertambangan lain pada umumnya.

d.      Membantu pemerintah dengan usul-usul pendapat mengenai status pertambangan di Indonesia.

e.       Membantu pemerintah dengan usul-usul pendapat mengenai pajak produksi bahan minyak dan ketentuan harga.

f.        Mengajukan usul-usul lain berkenaan dengan masalah pertambangan guna meningkatkan penghasilan negara, menyelesaikan tugasnya dalam waktu tiga bulan dan menyerahkannya kepada pemerintah dan parlemen.

2.      Mendesak kepada pemerintah supaya m,enunda pemberian konsesi dan ijin eksplorasi baru sampai tugas yang diberikan kepada Komisi Negara tentang masalah pertambangan selesai.[21]

Dalam mosi tersebut juga diusulkan agar pemerintah dalam waktu singkat meninjau kembali Indische Mijn Wet 1899, undang-undang kolonial yang masih tetap dipakai sebagai dasar pengelolaan minyak di Indonesia. IMW dianggap tidak sesuai lagi dengan azas-azas pokok pemikiran bangsa Indonesia. Memenuhi mosi tersebut pada tanggal 13 September 1951 pemerintah membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP) yang bertugas menyelidiki masalah-masalah pertambangan termasuk pertambangan minyak dan gas bumi dan menyusun rancangan undang-undang untuk menggantikan IMW 1899.

Mohammad Hasan dalam pidatonya mengenai mosi tersebut mengatakan bahwa kelompok Tiga Besar pada hakekatnya menerima lima kali lebih banyak dari pada yang dilaporkannya. Dia berpendapat bahwa hal itu disengaja agar harga minyak mentah lebih murah dari yang saemestinya, dan sebagai bukti dia mengutip sebuah penawaran dari suatu kelompok perusahaan minyak Jepang yang bersedia membayar minyak mentah Rp 950 per ton, dibandingkan dengan Rp 100 per ton yang dilaporkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dalam kaitannya dengan pembayaran pajak. Kedua, menurut Mohammad Hasan, perusahaan-perusahaan minyak itu dengan sengaja mempertinggi ongkos operasinya secara tidak wajar.

Yang menarik di sini adalah pembicaraan yang dilakukan oleh Mohammad Hasan dengan para pejabat perusahaan minyak asing tidak lama setelah isi mosi itu diumumkan, yang mengusulkan pembagian keuntungan berdasarkan pola 50 – 50. Hal ini dijawab Hasan bahwa dengan pola demikian dikhawatirkan biaya operasi menjadi lebih tinggi. Dia kemudian mengajukan usul balasan agar hasil produksi minyak di Indonesia dibagi saja antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan minyak asing atas dasar sama banyak. Usulan Mohammad Hasan tersebut membuat para bos perusahaan minyak asing tercengang dan tidak berani bersuara.[22]

Sementara itu PNUP yang bertugas menyusun rancangan undangan-undang, sampai habis masa kerjanya ternyata tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Dalam merancang undang-undang tersebut tim perumus mengalami perpecahan, seperti yang terdapat dalam seluruh masalah yang menyangkut peranan modal asing dalam pembangunan Indonesia. Dengan kegagalan tersebut, usaha mempersiapkan perundang-undangan nasional pertambangan minyak dan gas bumi menjadi tertunda. Berbagai alasan dikemukakan berkaitan dengan pengunduran yang berlarut-larut dari terbentuknya undang-undang baru tersebut. Suatu penjelasan umum diperoleh bahwa dibutuhkan waktu untuk melaksanakan penelitian yang benar. Kemungkinan sebab lainnya dari kegagalan itu kadang-kadang disebabkan adanya pergulatan antara pemimpin daerah khususnya Sumatera dengan pemerintah pusat mengenai pembagian pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan daerah. Sebuah sentimen dan kecemburuan yang saat itu memang sedang memuncak, yang ditandai dengan meletusnya pemberontakan sparatis PRRI-Permesta.

Apapun alasanya, dekade itu lewat tanpa berlakunya undang-undang minyak dan pertambangan baru yang nasionalistis, serta tanpa pemberian konsesi baru kepada perusahaan minyak asing karena pemerintah memilih untuk melaksanakan butir kedua mosi Mohammad Hasan dengan sungguh-sungguh.

b. Perusahaan Minyak Nasional: Nasionalisasi Damai di  Pertambangan Minyak

Sementara di satu sisi usaha untuk mengontrol perusahaan-perusahaan asing dilakukan secara politis, di sisi yang lain sekelompok orang dengan perasaan nasionalisme yang kuat melakukan usaha dengan mendirikan perusahaan minyak nasional, yang sebisa mungkin berdampingan dengan perusahaan miknyak asing. Dimulai dengan modal semangat patriotic di beberapa daerah telah diselenggarakan usaha pertambangan minyak nasional yang pada awalnya hanyal usaha untuk mendukuing perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Usaha nasional ini tumbuh dan berkembang dari puing-puing bekas konsesi atau kontrak 5A yang telah hancur. Pada tahun 1950 produksi minyak nasional sebanyak 4 juta barel, sebagian besar berasal dari bagian pemerintah dari produksi NIAM yang 50 % sahamnya dimilki oleh pemerintah.

Cikal bakal perusahaan minyak nasional dimulai di Sumatera Utara, daerah perminyakan Langkat dan Langsa serta kilang Pangkalan Brandan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, di daerah tersebut berdiri Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI). Meskipun PTMNRI dapat menguasai bekas konsesi BPM di daerah tersebut, tetapi tidak berhasil melaksanakan rehabulitasi sebagaimana mestinya karena pertentyangan politik mengenai kepemilikan daerah operasi pertambangan minyak tersebut. Sementara itu keadaan lapangan dan instalasi minyak di daerah tersebut tetap dalam keadaan hancur.

Pada awal tahun 1951 PTMNRI dan Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) yang menguasai lapangan-lapangan minyak Ledok, Nglobo, dan Semanggi di Jawa Timur mengadakan pertemuan bersama di Jakarta. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut kemudian dibentuk satu badan pengelolaan bersama yang diberi nama Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI). Sambil menunggu keputusan pemerintah mengenai pengelolaan kedua daerah operasi lading minyak milik BPM tersebut, sejak saat itu kedua lembaga bergabung dan kedua daerah operasi perminyakan dikelola olah satu direksi perusahaan di Jakarta.[23]

Sementara itu pandangan masyarakat yang menolak pengembalian bekas daerah konsesi minyak berlangsung terus dan saemakin meningkat bersamaan dengan memanasnya hubungan Indonesia dengan Belanda dalam perjuangan penbgembalian Irian Barat sesaui Konferensi Meja Bundar. Keadaan yang berlarut-larut di daerahj operasi tersebut dianggap sangat merugikan baik dari segi politik, social maupun ekonomi, khususnya untuk daerah Sumatera bagian utara. Oleh karena itu pada tahun 1956 pemerintah mengambil keputusan untuk tidak mengembalikan bekas daerah konsesi tersebut kepada BPM dan menetapkan status Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) di bawah kekuasaan pemerintah.[24]

Pada pertengahan tahun 1957 saat Negara dalam penetapan Keadaan Bahaya Perang (SOB), pemerintahj menguasakan lapangan minyak dan kilang minyak TMSU kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Nasution yang kemudian menugaskan Kolonel dr. Ibnu Sutowo untuk mempin TMSU.[25] Melihat TMSU yang rusak berat dan belum sempat direhabilitasi maka seluruh kegiatan dipusatkan pada usaha rehabilitasi lapangan dan sarana produksi. Ibnu Sutowo tidak dapat dengan mudah mengelola kembali TMSU karena berbagai persoalan politik yang terjadi. Ketegangan regional sangat kuat di Sumatera Utara dan Aceh.Pada tahun 1953 muncul pemberontakan Daud Beureuh di Aceh dan sisa-sisa gerakannya ketika itu masih aktif. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pasukan Daud Beureuh masih terus terjadi. Di kalangan pasukan pemerintah sering terjadi pertikaian antara Komandan Sumatera Utara dengan Komandan Aceh. Pada tingkat bawah setiap komandan kompi menghormati pasukannya sendiri-sendiri, namun sulit dipastikan apakah mereka itu mendukung panglima daerahnya. Situasi militer saat itu sangat berbahaya dan sama sekali tidak bisa diandalkan. Sitauasi semakin tidak menentu dengan meletusnya pemberontakan PRRI.

Untuk merehabilitasi tambang-tambang yang dikuasai oleh TMSU pemerintah memberi sokongan dana yang cukup besar, tetapi uang yang diserahkan oleh pemerintah kepada TMSU pada tahun 1954 disinyalir sebagian digunakan untuk kepentingan politik. Sebagai akibat dari kekacauan politik yang terus-menerus, rehabilitasi terhenti sama sekali. Sementara itu di Jawa Tengah, sehubungan dengan pernyataan Keadaan Bahaya Perang (SOB), pada tanggal 27 April 1957 pemerintah mengambil tindakan menyerahkan pengelolaan daerah operasi perminyakan kepada pihak militer di bawah penguasaan militer Teritorium IV Jawa tengah. Untuk menjalankan usaha tersebut maka dibentuk Tambang Minyak Nglobo (TMN) di bawah Commercial Administration, sedangkan direksi PTMRI di Jakarta melaksanakan tugas atas nama Penguasa Militer Teritorium IV. Antara perusahaan yang dikelola Ibnu Sutowo di Sumatera Utara dengan yang ada di bawah militer Teritorium IV tidak ada hubungan dan berdiri sendiri, karena hubungan antar komando yang sangat tidak baik pada waktu itu.

Selanjutnya tanggal 15 Oktober 1957  pemerintah membentuk  PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU) yang ditugaskan  melaksanakan pengusahaan TMSU. Secara informal pembentukan perusahaan baru ini hanya mengganti nama saja karena menejemennya juga dalam  satu pengawasan. Pimpinan perusahaan ini tetap dipercayakan kepada Kolonel Ibnu Sutowo, dan pada tanggal 10 Desember 1957 nama perusahaan ini diganti menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA).

Ekspor minyak pertama PT PERMINA dilakukan berdasarkan kontrak penjualan minyak antara PT PERMINA dengan REFICAN[26] untuk  minyak Katapa sebesar 13.000 barel, ditandatangani akhir tahun 1957. Pada waktu itu tidak mudah menemukan pembeli minyak dari daerah eks konsesi BPM/Shell tersebut karena menghadapi kemungkinan gugatan bekas pemiliknya. REFICAN merupakan pembeli pertama yang berani menempuh resiko berat tersebut. Nilai ekspor yang diperoleh sekitar US $ 30 ribu dengan harga US $ 2,24 per barel.

Sehubungan dengan kondisi PT PERMINA, Ibnu Sutowo menyadari bahwa operasinya yang kecil tidak akan menjadi lebih dari itu tanpa tambahan modal. Bisnis ini memerlukan lebih banyak uang kontan dan tidak mungkin bisa ditingkatkan dengan hasil minyak yang kecil dan penjualan hasil pengilangan di pasar local serta ekspor yang sangat kecil. Bertentangan dengan pendapat yang ada waktu itu, yang menganggap capital asing merupakan suatu bentuk kolonialisme, Ibnu Sutowo merasakan diperlukannya investasi asing. Kebutuhan semakin mendesak karena PERMINA tidak bisa mengharapkan tambahan dana dari pemerintah Indonesia. Sebelum ia mulai mencari modal, Ibnu Sutowo meletakkan sebuah prinsip dasar, PERMINA sebagai perusahaan nasional harus mengembangkan sumber daya nasional, tetap mempertahankan penguasaan dan manajemennya. Persyaratan ini membuat Stanvac yang tadinya bersemangat untuk menjalin kerja sama menjadi dingin, yang telah mengusulkan sebuah program pengembangan unruk PERMINA di bawah pengawasan dan bimbingannya.

Ada alasan kuat mengapa Stanvac meragukan kemampuan Permina untuk mengelola suatu program pengembangan dan rehabilitasi. Permina telah dikuasai dan sebagaian staf berisikan tentara-tentara yang hanya memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali  pengalaman dalam bisnis minyak. Daerah operasi perusahaan merupakan daerah pertempuran gerilya yang aktif. Barangkali sangat sulit dapat membayangkan adanya prospek investasi dalam iklim seburuk itu, tetapi usaha Ibnu Sutowo berhasil dengan kedatangan beberapa pengusaha Jepang yang dapat menerima persyaratan serupa. Denngan orang-orang ini Ibnu Sutowo mulai menjalin kerja sama.[27]

Daerah-daerah operasi perminyakan Jambi dan Pulau Bunyu Kalimantan Timur merupakan daerah konsesi NIAM sampai saat berakhirnya perang kemerdekaan. Dengan pengalihan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka 50% saham milik Pemerintah Hindia Belanda yang ada pada NIAM beralih ke tangan Pemerintah Republik Indonesia> Pemerintah Hindia Belanda dulu merupakan partner yang pasif yang membatasi kegiatannya mewakili dewan direksi di Negeri Belanda dan mengangkat salah seorang wakil umum di Hindia Belanda.

Terlepas dari persamaan hak dari kepemilikannya sebesar 50 %, pada permulaan tahun 1950 pemerintah Indonesia membatasi keterlibatannya pada penunjukaan wakilk-wakil Indonesia. Kedudukan NIAM tetap di Den Haag, dimana tiga orang direktur Indonesia duduk bersama rekannya dari Shell. Di Indonesia perusahaan terus dijalankan sebagai bagian integral dari Shell.

Selain tindakan di atas, beberapa perusahaan minyak asing mengambil corak baru sebagai usaha untuk mengalihkan kemarahan nasionalis. Suatu tindakan yang kelihatan remeh tetapi barangkali paling penting adalah pencabuitan nama-nama yang berbau colonial. Sekitar tahun 1955 Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij dan Nederlandsche Pacific Petroleum Mij  memberi nama perusahaan-perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesia dengan nama-nama Amerika, Stanvac Petroleum dan Caltex Pacific, sedangkan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) menjadi Shell Petroleum, yang dengan bijaksana telah menghilangkan asal-usulnya yang 60 % Belanda dari pilihan baru ini.

Tindakan yang lebih berarti adalah Indonesianisasi pegawai-pegawai perusahaan minyak. Jumlah dan kemewahan dari tenaga-tenaga Belanda, Amerika, dan Inggris di dalam industri penting tersebut sangat disesalkan oleh orang-orang Indonesia. Dan seja tahun 1950, perusahaan-perusahaan minyak asing berusaha keras untuk menggantikan mereka dengan pegawai-pegawai Indonesia walaupun hanya untuk lapisan tertentu saja. Dalam beberapa jenis pekerjaan, hal ini tidak terlalu sulit. Stanvac melaporkan cukup mudah menggantikan buruh-buruh pabrik minyak biasa. Operator gardu listrik, pengebor, dan teknisi pipa, adalah bagian-bagian yang diberikan kepada orang-orang Indonesia. Di Sumatera Selatan, Stanvac dan BPM mendirikan sekolah-sekolah latihan untuk tukang las, pekerja-pekerja laboratorium, teknik pemasangan pipa, analisa minyak, dan sebagainya. Namun, untuk posisi-posisi kunci nampaknya perusahaan-perusahaan minyak enggan untuk memberikannya kepada orang-orang Indonesia.

Menyusul perasaan anti Belanda oleh warga Indonesia sehubungan dengan masalah Irian Barat, di Indonesia telah terjadi nasionalisasi secara besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi sebagaian besar dilakukan secara radikal. Tindak lanjut dari pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan belanda di Indonesia, yaitu UU No. 86 Tahun 1958. Undang-undan tersebut ditetapkan tanggal 31 Desember 1958 tetapi berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.[28] Adapun perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan meliputi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian/perkebunan. Dalam sector pertambangan, nasionalisasi tidak meliputi perusahaan-perusahaan tambang minyak milik Belanda atau milik perusahaan asing lainnya. Padahal dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan perindustrian/pertambangan milik Belanda yang dinasionalisasikan jumlahnya mencapai 161 buah.

Walaupun tidak satupun perusahaan minyak asing yang dinasionalisasikan/diambil alih, namun gejolak perasaan anti Belanda secara tidak langsung ikut mempengaruhi perusahaan-perusahaan minyak asing. Usaha pengambilalihan Shell, salah satu perusahaan minyak yang sahamnya dimiliki oleh Belanda, dapat dihindari karena kepemilikan sahamnya yang bersifat internasional. Namun demikian pengusiran beberapa warga Belanda dalam masa nasionalisasi telah membuat sebagian besar staf Shell di Indonesia tergoncang. Sebagai akibatnya dalam kondisi yang sangat terburu-buru sebagian besar menejer dan staf berkebangsaan Belanda diganti dengan personil berkebangsaan Inggris dan Amerika.[29] Pergantian posisi kunci oleh orang-orang Indonesia sangat tidak memungkinkan mengingat kemampuan teknis dan kemampuan menejerial yang belum dimiliki

Yang lebih penting lagi adalah peruibahan yang terjadi dalam perusahaan minyak Nederlandsche Indische Aardolie Maatschappij (NIAM), yang merupakan perusahaan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dan Shell.[30] Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia menuntut kepemilikan saham milik pemerintah Hindia Belanda (jaman colonial) sebanyak 50 % dari NIAM, dan tuntutan terhadap asset-aset dari pemerintah sebelumnya (Hindia Belanda). Pada tahun 1958 nasionalisasi di NIAM mulai dijalankan secara jujur dan damai. Dalam perundingan yang diadakan dalam rangka pengambilalihan perusahaan milik Belanda itu didapat kata sepakat untuk mengganti nama NIAM menjadi PT Pertambangan Minyak Indonesia (PT Permindo) dan memindahkan kantor pusatnya dari Den Haag ke Jakarta.

Shell mempertahankan kepemilikan sahamnya yang 50% dalam Permindo yang baru dibentuk. Pada saat terjadinya perubahan ini, hak konsesinya tinggal dua tahun lagi. Perubahan nama dan kedudukan NIAM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 46 Tahun 1960 tanggal 3 Desember 1960 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1959.[31] Jalan damai nasionalisasi dalam perusahaan minyak (terutama dalam kasus Shell –satu-satunya perusahaan minyak asing yang melakukan perundingan dalam periode nasionalisasi) dapat dipahami, mengingat tenaga ahli Indonesia yang tahu dan paham tentang industri perminyakan nyaris tidak ada. Sehingga salah satu persetujuan nasionalisasi dalam perusahaan minyak adalah bahwa perusahaan akan dinasionalisasikan (Indonesianisasi ?) dengan Shell berkewajiban untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan bagi tenaga ahli Indonesia, serta bantuan teknik selama masa peralihan. Memperlakukan hal yang sama pada perusahaan-perusahaan minyak asing (Belanda) seperti pada perusahaan Belanda lainnya dalam proses nasionalisasi, akan merupakan usaha bunuh diri karena proses selanjutnya pasti tidak akan berjalan.

Walaupun dalam jargonnya menejemen perusahaan baru ini seluruhnya tergantung pada tenaga  bangsa Indonesia yang dalam masa peralihan itu diberi latihan-latihan oleh pihak Shell namun dalam kenyataannya berjalan sepenuhnya. Perusahaan minyak nasional pada kenyataannya hanya menjadi semacam distributor saja untuk  memasarkan minyak. Keahlian mengeksplorasi dan mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, tetap tergantung pada ahli perminyakan asing yang tergabung pada perusahaan-perusahaan minyak raksasa asing. Permindo juga memasuki pemasaran domestic. Sebelumnya NIAM turut mengisi suplai domestic melalui fasilitas Shell, tetapi sejalan dengan tujuan menejemennya, Permindo membangun fasilitas pemasarannya sendiri dengan mendapatkan pompa bensin dari Shell yang diganti namanya untuk memperlihatkan merek dagang Permindo. Sesuatu yang terasa lucu, dan  menipu (?).

D. Mempertegas  Industri Perminyakan di Indonesia

            Akhir tahun 1950-an berbagai usaha untuk menata status perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia terus dilakukan. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan membentuk dua panitia ahli yang masing-masing ditugaskan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pertambangan dan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pembentukan panitia ini dimaksudkan untuk membantu PNUP yang macet dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.    Selanjutnya  menmgingat keadaan yang sangat mendesak terutama karena keadaan poltiik waktu itu, PNUP mengusulkan agar kedua Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh kedua panitia ahli dikeluarkan sebagai Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang. Usulan tersebut direalisasikan tanggal 26 Oktober 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertyambangan Minyak dan Gas Bumi.[32] Tetapi pada tahun 1961 Perpu tersebut kemudian disahkan oleh DPRGR menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 atau undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka IMW 1899 dinyatakan tidak berlaku lagi dan system konsesi atau Kontrak 5A dihapuskan, digantikan dengan cara pengusahaan dalam bentuk kuasa pertambangan kepada perusahaan Negara. Perusahaan minyak asingh bekas pemegang hak konsesi dan kontrak 5A dapat meneruskan operasinya sampai berakhirnya tenggang waktu peralihan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kepada perusahaan tersebut diberikan prioritas untuk mengalihkan operasinya menjadi kontraktor perusahaan Negara dalam perjantian kerja. Selanjutnya pemegang kuasa pertambangan adalah Pelaksana Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Negara dan bukan penguasa wilayah perminyakan tertentu seperti halnya dalam system konsesi.

Setelah Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 diuandangkan, langkah pertama adalah mengusahakan agar pertambangan minyak yang ada segera disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 22 sampai 27 Agustus 1961 pemerintah mengadakan perundingan dengan perusahaan minyak asing Shell, Stanvac, dan Caltex. Dalam perundingan tersebut pemerintah mengharapkan agar perusahaan bersedia menandatangani perjanjian yang disebut Perjanjian Kontrak Karya sebagai pengganti kontyrak 5A dan melanjutkan operasinya dengan status sebagai kontyraktor Perusahaan Negara berdasarkan syarat-syarat kerjasama baru. Akan tetapi sampai perudningan berakhir, tidak tercapai sebuah kesepakatan.

Meskipun keadaan politik pada masa itu tidak memberikan dukungan yang positif, terutama karena keinginan segolongan masyarakat Indonesia yang menuntut nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing, tetapi beberapa tokoh yang bergelut dalam persoalan minyak tetap berusaha dan menghendaki agar pelaksanaan kebijaksanaan nasional tidak dicapai dengan jalan nasionalisasi tetapi melalui sebuah kesepakatan. Usaha tokoh-tokoh perminyakan untuk mengendalikan tuntutan ekstrim tersebut dilandasi kesadaran akan buruknya akibat nasionalisasi, baik secara nasional maupun internasional. Disadarti, sebagai warisan jaman colonial, terdapat keterikatan hokum politik dan ekonomi yang timbul dari kontrak 5A. Keterikatan tersebut perlu diurai dengan mengindahkan akibat-akibatnya secara luas dalam kerangka mengembangkan usaha ini secara nasional.

Sementara itu sambil menunggu berakhirnya tenggang waktu peralihan hak-hak pertambangan, tanggal 28 Agustus 1961 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 476 Tahun 1961 tentang Pengaturan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dalam masa peralihan. Sesuai keputusdan tersebut kepada perusahaan minyak asing tidak diberikan lagi kelonggaran yang berupa pengenaan devisa secara khusus tetapi peraturan devisa umum berlaku terhadap seluruh kegiatan mereka.[33] Perusahaan minyak asing diwajibkan melanjutkan kegiatan usahanya selama waktu peralihan dengan menggunakan devisa yang dihasilkan untuk membiayai usahanya. Pemerintah menetapkan sejumlah sejumlah devisa untuk pembiayaan operasi perusahaan yang harus dipenuhi dari penghasilan devisa berdasarkan anggran tahunan perusahaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan ini kebebasan penggunaan devisa sebagimana diberikan dalam Financial Arrangement dihapuskan.

Keputusan Presiden itu juga menetapkan bahwa bunga atas pionjaman luar negeri tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi, jangka waktu penyusutan barang operasi baik barang tetap maupun barang bergerak ditetapkan rata-rata 10 tahun dan pengalihan laba serta hasil penyusutan barang operasi dapat dilakukan perusahaan setelah semua kewajiban dipenuhi. Dengan Keputusan Presiden tersebut pembagian hasil (keuntungan) asntara pemerintah dan perusahaan minyak asing ditetapkan dengan perbandingan 60:40 dengan ditambah kewajiban untuk ikut serta memenuhi kebutuhamn bahan baker minyak di dalam negeri menurut perbandingan yang ditetapkan oleh pemerintah. Disamping ketentuian-ketentuan tersebut, dalam rangka pengendalian ekspor minyak bumi juga ditetapkan kebijakan bahwa harga ekspor minyak mentah dan hasil-hasil pengolahannya harus m,endapatkan persetujuan pemerintah.

Perundingan yang telah berlangsung sejak tahun 1961 untuk menyususn perjanjian karya menurut dasar hokum baru sampai tahun 1963 belum menghasilkan kesepakatan. Sementara itu perusahaan-perusahaan minyak asing ternyata memperlihatkan keenganan untuk sepenuhnya melaksanakan harapan pemerionmtah dalam bidang perminyakan. Usaha pemerintahn untuk mendorong peningkatan ekplorasi dan produksi serta perluasan pasaran minyak di luyar negeri dalam rangka peningkatan devisa Negara kurang mendapatklan tanggapan. Menmgingat hal tersebut, pemerintah menganggap perelu untuk segera mengakhiri masa peralihan dengan  Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1963.

Perusahaan minyak yang terkena pengakhiran masa peralihan tersebut wajib segera menyesuaikan operasinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga diwajibkan tetap memelihara dan mengoperasikan semua fasilitas produksi, kilang minyak, sarana distribusi dan pemasaran, instalasi penimbunan dan semua prasarana peninjang seperti jalan, pelabuhan minyak, dan galangan kapal. Dengan dikjeluarkannya peratutamn pemerintah tersebut perusahaan minyak menghadapi dua pilihan yang harus segera diputuskan, yaitu meneruskan usahanya berdasarkan undang-undang yang baru atau menghhentikan usahanya di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari perautan pemerintah tersebut, pemerintah membuka kembali perundingan dengan tiga perusahaan minyak asing, Shell, Stanvac, dan Caltex, yang dilangsungkan di Tokyo.

Dalam perundingan tersebut terjadi tarik-menarik yang sangat kuat antara perusahaan-perusahaan minyak asinbg dengan pemerintah Indonesia. Digambarkan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah mengejutkan utusan pemerintah Indonesia dengan pernyataan mereka, bahwa mereka akan berhenti beroperasi di Indonesia kalau suatu pengertian tidak diperolah dalam perundingan tersebut. Tetapi utusan Indonesia juga menggunakan siasat yang tidak kalah memojokkan dengan pernyataan bahwa perusahaan-perusahaan minyak tersebut harus keluar dari Indonesia apabila sampai Juni 1963 tidak tercapai suatu persetujuan.[34]

Sebuah utusan khusus yang dikirim oleh Presiden Kennedy dari Amerika Serikat yang disertai oleh tim konsultan minyak masuk ke dalam perundingan untuk mencari suatu kompromi yuang dapat mempertahan kedua belah pihak untuk terus berunding. Pandangan Amerika Serikat ialah bahwa suatu industri minyak yang tidak terusus dengan baik, akan mendorong Indonesia lebih jauh ke dalam pengaruh komunis yang mulai menghebat.

Kesepakatan dicapai pada tanggal 1 Juni 1963 yang dikenal sebagai Tokyo Heads of Agreement. Ada lima elemen pokok di dalam  perjanjian-perjanjian ini:

  1. Masing-masing perusahaan melepaskan hak konsesi yang diberikan di bawah pemerintahan colonial dan sebagai gantinya setuju bertindak sebagai kontraktor untuk salah satu dari tiga perusahaan negara.
  2. Sebagai gantinya mereka diberikan kontrak jangka duapuluh tahun untuk meneruskan eksploitasi daerah-daerah konsesi lama. Mereka diijinkan membuat aplikasi untuk kontrak-kontrak jangka tiga puluh tahun untuk menyelidiki dan mengembangkan daerah baru yang berdampingan  dengan konsesi yang ada. Kontrak daerah baru memerlukan pembayaran bonus sebesar US $ 5 juta pada waktu itu juga, dan kelangsungan kontrak tergantung kepada pengeluaran sebesar US $ 15 juta selama delapan tahun untuk tiap-tiap daerah, dan membayar US $ 5 juta lagi jika produksi komersil terlaksana.
  3. Fasilitas pemasaran dan distribusi akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang mengontrak dalam masa lima tahun dengan harga yang didasarkan pada rumus yang disetujui dimana biaya-biaya perolehan (acquisition cost) aktiva semula akan disusutkan. Sambil menunggu pengoperan, distribusi akan dilakukan oleh perusahaan asing dengan biaya tambahan sebesar 10 sen Amerika setiap barel.
  4. Aktiva-aktiva kilang akan diserahkan kepada pihak Indonesia dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun, juga tergantung kepada suatu rumus yang disetujui bersama untuk penentuan nilainya, sesudah itu pihak perusahaan asing akan bersedia membekali minyak mentah untuk kilang-kilang perusahaan Negara Indonesia atas dasar harga pokok ditambah 20 sen dolar Amerika per barel untuk jangka yang diperlukan sampai dengan 25% dari hasil minyak mentah dari lapangan-lapangan Indonesia.
  5. Keuntungan operasi dari perusahaan-perusahaan internasional ini mulai Juni 1963 akan dibagi dengan perbandingan 60:40 antara pemerintah dan perusahaan. Tetapi walau bagaimanapun pemerintah akan menerima paling kurang 20% dari nilai kotor minyak mentah yang dihasilkan dalam tiap tahun oleh perusahaan asing.

Beberapa elemen tertentu dari kontrak-kontrak ini memang memberikan kepuasan kepada perusahaan minyak asing. Hasil perjanjian seperti ini memang tidak begitu mengejutkan, karena sebelumnya memang sudah ada usaha-usaha kea rah hasil seperti itu oleh pemerintah. Beberapa elemen twertentu itu antara lain; Pertama, permasalahan prinsipil tentang masa depan perusahaan-perusaan ini di Indonesia nampaknya telah dipecahkan, kontrak-kontrak semua cukup terjamin. Kedua, meskipun pembagian laba 60:40 berat, tetapi tidak seberat yang sedang dirundingkan untuk konsesi-konsesi baru. Ketiga, sesudah menandatangani perjanjian-perjanjian itu perusahaan-perusahaan minyak mungkin menyadari adanya keuntungan yang tidak terduga. Pengendalian harga sudah dikenakan untuk hasil-hasil minyak sejak tahun 1945, dan haluan inflasi telah membuat harga sangat tidak realistis, sampai tahun 1963 kerugian yang dialami dalam perdagangan ini, ditanggung oleh Shell dan Stanvac. Keempat, dalam tahun 1963 sudah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kebanyakan hasil kilang, terutama perdagangan bensin dan minyak tanah yang lebih menguntungkan akan diserap oleh permintaan dalam negeri yang naik dengan cepat.

Perusahaan-perusahaan minyak menanggapi perjanjian Tokyo dengan penuh harapan, karena perjanjian Tokyo kelihatan menyediakan apa yang dikehendaki oleh ketiga perusahaan tersebut; adanya jaminan mengenai kebebasan bertindak, terutama dalam bidang eksplorasi dan pengembangan dimana masa depan industri minyak dapat berjaya atau binasa. Perusahaan-perusahaan itu sendiri tidak membuang-membuang waktu dalam memperlihatkan kepercayaan mereka akan perjanjian itu. Shell memilih dua daerah di Sumatra Selatan dan satu daerah yang berdampingan dengan lapangan miliknya semula di Tanjung Kalimantan; Caltex memperoleh dua daerah sebelah timur dan barat dari lapangan Duri miliknyan dan Stanvac mengambil satu blok sekitar lapangan Lirik di Sumatera Tengah. Tetapi, rasa berpuas diri bagi perusahaan tidak bertahan lama, karena kemudian menyusul kemelut politik di Indonesia.

 

 

 

 

 Daftar Pustaka

 

 

Yahya A. Muhaimin. Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES, 1990

Soemitro Djojohadikoesoemo. Ekonomi Pembangunan. Djakarta: Penerbit Pembangunan, 1957

Deliar Noer. Mohammad Hatta: Biografi Politik. Jakarta: LP3ES, 1990

Anderson G. Bartlett, et al. Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986

Bank Indonesia. Annual Reports for The Financial Year 1952-1953.

 

J.A.C. Mackie, “The Indonesian Economy 1953-1963,” dalam Bruce Glassburner, ed. The Economy of Indonesia: Selected Reading. Ithaca: Cornell University Press, 1971

Bruce Glassburner, “Economic Policy Making in Indonesia, 1950-1957,” dalam Bruce Glassburner, ed. The Economy of Indonesia: Selected Reading. Ithaca: Cornell University Press, 1971

Hal Hill. Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1990

Biro Perantjang Negara, “Pendjelasan atas Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960,” dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Tahun ke IX No. 10, Oktober 1956

Mestika Zed, “Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950,” Disertasi Ph.D. Vrije Universiteit te Amsterdam, 1991

John Orval Sutter, “Indonesianisasi: A Historical Survey of The Role of Politics in The Institutions of Changing Economy from The Second World War to The Eve of General Election (1940-1955),” Ph.D. Dissertation Faculty of The Graduate Schol of Cornell University, 1959

Dwi Purwoko. Dr. Mr. Th. Moehammad Hasan Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa. Jakarta: Sinar Harapan, 1995).

Anderson G. Bartlett. Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986

Teuku Mohammad Hasan. Sejarah Perjuangan Perminyakan Indonesia. Jakarta: Sari Pinang Sakti, 1985

PN Pertamin. Minjak Bumi Indonesia: Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia. Djakarta: PN Pertamin, 1971

Kuntjoro Purbopranoto. Peranan Ibnu Sutowo dalam Perminyakan Nasional.Jakarta: Humas Pertamina, 1974

Humas Pertamina. 25 Tahun Pertamina 1957-1982. Jakarta: Humas Pertamina, 1982

Pertamina Public Relation & Foreign Affairs. History and Development of Oil Industry in Indonesia. Jakarta: PPR, 1990

Alex Hunter,”The Oil Industry: The 1963 Agreement and After,” dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, No. 2, September 1965.

Arsip Sekretariat Negara No. Sts. 2142/7/64-50

Arsip Sekretariat Negara No. UP/242

Arsip Sekretariat Negara No. U.P./220

 


[1] Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 21.

[2] Ibid., hlm. 4-5.

[3] Ibid., hlm. 24

[4] Soemitro Djojohadikoesoemo, Ekonomi Pembangunan, (Djakarta: Penerbit Pembangunan, 1957), hlm. 128-129.

[5] Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 407

[6] Anderson G. Bartlett, et al., Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm. 83.

[7] Bank Indonesia, Annual Reports for The Financial Year 1952-1953.

[8] J.A.C. Mackie, “The Indonesian Economy 1953-1963,” dalam Bruce Glassburner, ed., The Economy of Indonesia: Selected Reading, (Ithaca: Cornell University Press, 1971),  hlm. 47.

[9] Bruce Glassburner, “Economic Policy Making in Indonesia, 1950-1957,” dalam Bruce Glassburner, ed., The Economy of Indonesia: Selected Reading, (Ithaca: Cornell University Press, 1971),  hlm. 85

[10] Muhaimin, op. cit., hlm. 25, bandingkan dengan analisisnya Hal Hill, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 14.

[11] Biro Perantjang Negara, “Pendjelasan atas Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960,” dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Tahun ke IX No. 10, Oktober 1956, hlm. 566-587.

[12] Sebagaimana dikutip oleh Hal Hill, op. cit., hlm 15.

[13] M.C. Ricklef, ……..

[14] Masalah laskar minyak lihat Humas Pertamina, op. cit., hlm. 16-25.

[15] Mestika Zed, “Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950,” Disertasi Ph.D. Vrije Universiteit te Amsterdam, 1991, hlm. 289

[16] Untuk menarik kembali para investor di bidang perminyakan, pihak Belanda mengeluarkan ketentuan mengenai pemberian insentif untuk merehabilitasi tambang minyak. Insetif tersebut berupa kelonggaran dalam penggunaan devisa yang diatur dalam suatu Financial Arrengement yang juga dikenal dengan Let Alone Agreement.

[17] Untuk masalah berakhirnya Let Alone Agreement lihat John Orval Sutter, “Indonesianisasi: A Historical Survey of The Role of Politics in The Institutions of Changing Economy from The Second World War to The Eve of General Election (1940-1955),” Ph.D. Dissertation Faculty of The Graduate Schol of Cornell University, 1959, hlm 827-830.

[18] Sistem perpajakan pada masa sebelum Perang Dunia II sampai tahun 1950-an yang berlaku untuk perusahaan minyak adalah sebagai berikut: 4 % royalti atas nilai kotor dari minyak mentah yang dihasilkan, 20 % pajak laba atas konsesi-konsesi “daerah-daerah kontrak 5 A,” dan pengenaan atas laba perusahaan umum sebesar 20 %. Jadi perusahaan minyak akan membayar pajak keuntungan sekurang-kurangnya 40 %, tetapi dengan munculnya bermacam-macam pajak di bidang ekspor dan pemasaran maka perusahaan minyak membayar pajak lebih dari 50 %. Hal ini dibenarkan di dalam Laporan Tahunan Javasche Bank 1951-1952. Laporan tersebut menunjukkan di tahun 1952 pajak perusahaan dinaikkan menjadi 52,5 % dari yang sebelumnya 40 %, dan bea ekspor yang biasanya 8 % dinaikkan menjadi 15 %.

[19] Untuk peran Mr. Teuku Mohammad Hasan lihat Dwi Purwoko, Dr. Mr. Th. Moehammad Hasan Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995).

[20] Anderson G. Bartlett, Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm. 104.

[21] Teuku Mohammad Hasan, Sejarah Perjuangan Perminyakan Indonesia, (Jakarta: Sari Pinang Sakti, 1985).

[22] Dwi Purwoko, op. cit.

[23] PN Pertamin, Minjak Bumi Indonesia: Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia, (Djakarta: PN Pertamin, 1971).

[24] TMSU merupakan perusaahaan lain di Sumatera Utara selain PTMNRI yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan. TMSU dikelola oleh Angkatan Darat.

[25] Mengenai peranan Kolonel Ibnu Sutowo dalam bidang perminyakan dibahas dalam bab tersendiri dalam Bartlett, op. cit., hlm. 129-152.  Juga dalam Kuntjoro Purbopranoto, Peranan Ibnu Sutowo dalam Perminyakan Nasional, (Jakarta: Humas Pertamina, 1974)

[26] REFICAN, Refining Associates Canada Ltd., perusahaan minyak milik Harold Hutton seorang pengusaha independent dari Orange, California. Ia dating pertama kali ke Jakarta tahun 1956 dan kemudian bekerja sama dsengan Ibnu Sutowo.

[27] Bartlett, op. cit., hlm 176

[28] Arsip Sekretariat Negara No. Sts. 2142/7/64-50

[29] Bartlett, op. cit., hlm. 116. Lihat juga Humas Pertamina, 25 Tahun Pertamina 1957-1982, (Jakarta: Humas Pertamina, 1982), hlm. 20

[30] Untuk hal ini lihat Pertamina Public Relation & Foreign Affairs, History and Development of Oil Industry in Indonesia, (Jakarta: PPR, 1990), hlm. 33

[31] Arsip Sekretariat Negara No. UP/242

[32] Arsip Sekretariat Negara No. U.P./220

[33] Dengan peraturan tersebut Let Alone Agreement benar-benar diakhiri.

[34] Alex Hunter,”The Oil Industry: The 1963 Agreement and After,” dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, No. 2, September 1965.

TAN MALAKA, PERSATOEAN PERDJOEANGAN, DAN HISTORIOGRAFI INDONESIA KONTEMPORER

January 31st, 2009

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

 

A. Siapakah Tan Malaka ?

Siapakah Tan Malaka? Dalam sejarah Indonesia ia sosok yang misterius. Buku-buku sejarah yang terbit setelah tahun 1965 tidak pernah mencantumkan namanya, apalagi kisahnya. Perannya dalam sejarah Indonesia kabur, padahal pada tahun 1963 Presiden Indonesia Soekarno secara resmi mengangkatnya menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Dalam konteks Orde Baru ia adalah pahlawan nasional yang kontroversial karena ia termasuk dalam golongan orang-orang komunis (menurut orang-orang dari partai nasionalis dan partai agama), golongan yang amat ditabukan untuk menjadi pahlawan pada periode sejarah ini. Oleh karena itu ia sempat dilenyapkan dalam barisan pahlawan nasional. Namanya dicoret dari Album Pahlawan Bangsa, yang mengindikasikan jika saja ia belum mendapatkan gelar tersebut sebelum tahun 1965 kemungkinan besar gelar itu tidak akan pernah diraihnya sama sekali.

Pada masa Orde Baru pengagum dan yang mengenal sosoknya hanyalah para veteran Partai Murba dengan jumlah yang amat kecil. Sosoknya memudar dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia seiring dengan proses stigmatisasi terhadap apapun yang berhaluan kiri. Dengan ragu-ragu Harry A. Poeze mengatakan bahwa jikalau ia disebut dalam buku pelajaran sejarah ia ditempatkan dalam posisi sebagai seseorang yang telah memperlemah persatuan dalam perjuangan revolusi.[2] Di tanah kelahirannya Minangkabau ia sempat menjadi keramat, menjadi mitos. Pada 1950-an, di berbagai kota dan desa di Minangkabau setiap orang tua menceritakan kepada anak-anaknya kehebatan Tan Malaka, yang konon bisa menghilang secara gaib dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang jaraknya terpaut ratusan kilometer, hanya dalam satu kedipan mata.[3] Sebelum ia kembali dan menetap di Indonesia, sejak tahun 1913 memang menjadi pengembara  yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak tidak hanya ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer, namun bukan dalam satu kedipan mata. Pengangkatannya sebagai pahlawan dan pemitosannya oleh sekelompok masyarakat menjadi simbol bahwa Tan Malaka merupakan sosok yang bersepak terjang jauh melebihi sepak terjang masyarakat kebanyakan.

Riwayat Tan Malaka dalam panggung sejarah Indonesia dimulai tahun 1913 ketika salah seorang gurunya (G.H. Horensma) di sekolah guru di Bukittinggi membawanya ke negeri Belanda sewaktu yang bersangkutan mengambil cuti. Ia kemudian dimasukan ke sekolah guru (Kweekschool) di Haarlem. Harry A. Poeze dalam bukunya yang lain mengemukakan bahwa selama tinggal di negeri Belanda Tan Malaka menanggung banyak hutang kepada pemberi dana pendidikan di Sumatera dan kepada guru yang membawanya ke negeri Belanda. Hutang yang menumpuk dan kondisi kesehatan yang beberapa kali menurun membuat motivasinya untuk belajar menurun. Tahun 1919 ia angkat koper dan menjadi guru anak-anak kaum buruh perkebunan tembakau di Sumatera Timur setelah sebelumnya memperoleh ijazah guru.[4]

Tan Malaka berada di negeri Belanda ketika gagasan revolusioner sedang tumbuh di seluruh kawasan Eropa. Ide-ide Karl Marx tentang komunisme sedang disemai dalam ujudnya yang praksis. Buku terbaru dari Harry A. Poeze yang sedang kita diskusikan ini sayangnya tidak mengungkap pengembaraan Tan Malaka di Eropa sehingga tidak jelas benar bagaimana ide-ide komunisme mulai menariknya, sampai ia menerjuninya secara praksis. Di negeri  Belanda lah minat politik Tan Malaka tergugah dan terbentuk. Ia menjadi seorang nasionalis yang berkobar-kobar sekaligus menjadi simpatisan komunisme yang aktif. Ia sangat tertarik dengan kemenangan revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Gagasan-gagasannya terbentuk antara lain di dalam kelompok diskusi yang ditokohi oleh Sneevliet dan gagasan itu ia lahirkan kembali dalam bentuk artikel. Aktifitas Sarekat Islam (SI) yang sedang marak di Jawa bisa jadi telah terdengar di telinga Tan Malaka, sehingga tahun 1921 ia meninggalkan gaji yang lumayan tinggi di perkebunan Senembah, Deli, Sumatera Timur lalu berangkat ke Jawa. Perkenalannya dengan Sarekat Islam melalui seorang sahabatnya, R. Soetopo, guru Sekolah Pertanian di Purworejo. Soetopo membawa Tan Malaka ke kongres Centrale Sarekat Islam (CSI) di Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 2-6 Maret 1921. Di tempat inilah Tan Malaka bertemu dengan Semaoen, tokoh pendiri PKI. Semaoen sangat tertarik dengan Tan Malaka karena konon, baginya Tan Malaka merupakan Bumiputra terpelajar pertama yang mengenal dan akrab dengan Marxisme. Kongres CSI di Yogyakarta berlangsung dalam suasana persaingan antara Sarekat Islam dan PKI. Seperti kita ketahui PKI lahir dari rahim Sarekat Islam dengan julukan ”Sarekat Islam merah”. Hubungan antara SI dan PKI secara resmi terputus pada Kongres Luar Biasa CSI di Surabaya tanggal 6-10 Oktober 1921. Dalam perpecahan inilah Tan Malaka lebih tertarik kepada PKI dibandingkan dengan SI.

Kedatangan Tan Malaka ke Jawa bagi Semaoen merupakan darah segar yang memberi gairah baru dalam konteks persaingan dengan SI dalam rangka menarik lebih banyak kader-kader SI agar bergabung dengan PKI. Semaoen kemudian meminta Tan Malaka untuk datang ke Semarang dan diajak untuk mendirikan sekolah berdasarkan doktrin Marxisme untuk anak-anak anggota SI. Pada tanggal 21 Juni 1921 berdirilah sekolah pertama dengan murid sebanyak 50 anak. Pada Maret 1922 sekolah sejenis telah tersebar sampai ke Bandung dengan 200 murid. Pendirian sekolah-sekolah ini sangat berhasil sehingga melambungkan nama Tan Malaka sehingga pada kongres PKI ke-8  di Semarang tanggal 25 Desember 1921 ia terpilih menjadi ketua PKI menggantikan Semaoen karena Semaoen berangkat ke Moskow. [5]

Periode ini ditandai dengan semakin mengerasnya pertentangan antara SI dengan PKI yang ditandai saling kritik antara keduanya. Tan Malaka walaupun ia aktif di PKI tetapi ia berlatar belakang Islam. Dalam konteks ini ia tetap mempertautkan antara Islam sebagai ideologi perjuangan dengan komunisme sebagai ideologi yang sekaligus juga sebagai jalan perjuangan. Agus Salim dari kubu SI secara tegas menekankan sifat revolusioner SI tetapi tidak demi kepentingan satu kelas saja dalam masyarakat. Jika  ada perjuangan nasional yang hanya mewakili kepentingan satu kelas masyarakat saja, SI akan menentangnya. Menerima argumen tersebut berarti mematuhi disiplin partai mengenai larangan terhadap keanggotaan rangkap. Tan Malaka mencoba menangkis dengan mengatakan agar pengecualian dibuat terhadap PKI, sebab komunis merupakan sekutu Islam di mana saja dalam melawan imperialisme.  Bahkan Semaoen menambahkan, jika SI meninggalkan sayap kirinya maka SI akan kembali ke tahap awal, yaitu sebagai organisasi pedagang Islam belaka.  Semaoen bahkan mengkritik peran agama (Islam) sebagai alat untuk bergerak. Menurutnya agama tidak mencukupi sebagai dasar pergerakan rakyat Hindia karena bisa saja memihak kepada ideologi kapitalis atau sosialis. Selain itu tidak semua orang Hindia beragama Islam.  Terhadap semua itu Agus Salim menjawab bahwa dalam Al Qur’an segala doktrin Marxisme sudah tercakup, termasuk Dialektika Materialisme.[6] Masalahnya SI tidak mungkin membiarkan diri sebagai ajang pertarungan partai lain. Bahkan Agus salim tidak khawatir jika banyak anggota SI yang keluar hanya karena SI menerapkan disiplin partai dengan tidak menjadi anggota di dua organisasi (partai). Ia lebih mantap jika SI menjadi partai kader yang kuat dari pada partai yang banyak anggotanya tetapi keropos.[7]

Tan Malaka sebenarnya tidak pernah rela CSI terpecah menjadi SI dan PKI, ia menghendaki keduanya tetap bersatu karena hanya dengan cara itulah bangsa Indonesia bisa menghadapi tekanan dari penjajah. Seruan untuk bersatu menjadi tema besar kongres PKI ke-8 pada tanggal 25 Desember 1921 di Semarang. Untuk membahas cara mencapai persatuan itu maka diundang pula utusan CSI, Sarekat Hindia, dan SI lokal. Dalam kesempatan itu Tan Malaka berpidato selama empat jam lamanya untuk membela gagasan persatuan itu. Persatuan juga merupakan garis yang sejak semula dianut oleh pendahulunya, Semaoen. Dalam pidato itu Tan Malaka membandingkan sukses Kongres Nasional India dan gagalnya organisasi pergerakan Indonesia menggalang persatuan. Kongres Nasional India mampu melancarkan gerakan nonkooperasi yang tidak bisa ditindas oleh Inggris, sementara pergerakan Indonesia terpecah belah menghadapi Belanda yang jauh lebih lemah daripada Inggris.

Pidato Tan Malaka tersebut sebenarnya didukung oleh semua peserta kongres namun kemudian dimentahkan kembali oleh Abdoel Moeis yang datang setelah pidato selesai. Abdoel Moeis membuka luka lama tentang hubungan SI dan PKI yang membuat pemimpin komunis bergaris keras menggugat sehingga persatuan kembali terancam, jika saja KH. Bagus Hadikusumo, utusan Muhammadiyah tidak turun tangan. Ia angkat bicara membela pidato Tan Malaka. Menurut Hadikusumo mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, dan pergerakan bertujuan melawan penindasan bangsa asing yang kafir. Gerakan perlawanan hanya dapat dijalankan jika rakyat bersatu. Ia menyeru bahwa siapa saja yang merusak persatuan berarti memihak musuh dan menentang Islam. Seruan Hadikusumo cukup manjur karena dapat mencegah perpecahan yang lebih parah. Tan Malaka mengibaratkan Hadikusumo sebagai dukun ampuh yang menolong seorang yang sedang sekarat. Akhirnya CSI sepakat untuk bekerja sama kendati hanya dalam program-program khusus. Kongres memilih Tan Malaka sebagai ketua menggantikan Semaoen. Kongres ditutup dengan mengirim telegram yang menyatakan dukungan kepada Kongres Nasional India. Namun telegram itulah yang kemudian menjadi senjata makan tuan bagi Tan Malaka, sehingga ia tidak bisa mengawal ide persatuan yang lahir dari kongres itu. Tidak lama setelah telegram terkirim, Tan Malaka ditangkap oleh pemerintah kolonial dan dibuang dari Hindia Belanda karena dukungannya terhadap Kongres Nasional India.[8] Maret 1922 ia berangkat kembali ke negeri Belanda, yang segera disambut sebagai martir dari kolonialisme Belanda oleh kawan-kawan seperjuangannya di Belanda. Sosoknya ditempatkan pada posisi yang amat tinggi dengan dicalonkan menjadi anggota Tweede Kamer dari golongan komunis pada pemilu bulan Juli 1922 di Belanda. Namun usaha kawan-kawannya tersebut gagal karena partainya hanya mendapat dua kursi (Tan Malaka ditempatkan dalam urutan ketiga dalam daftar calon). Dari sini perjalanan petualangannya yang lebih jauh, baik secara fisik maupun intelektual, dimulai. Ia menghabiskan waktunya dari satu negara ke negara lainnya selama duapuluh tahun, sampai ia memutuskan kembali ke Indonesia pada tahun 1942 bersamaan dengan didudukinya Indonesia oleh Bala Tentara Jepang.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa selama periode pergerakan nasional, peran Tan Malaka dalam waktu yang amat singkat di tanah airnya ternyata amat besar. Ketika berbagai organisasi masih berkutat pada persoalan-persoalan domestik, Tan Malaka telah menyerukan bahwa tanpa persatuan mustahil perjuangan melawan penjajah akan berhasil.

B. Persatoean Perdjoeangan dalam Historiografi Indonesia    Kontemporer

 

Apa yang Tan Malaka lakukan pada tahun 1921 diulanginya lagi ketika Indonesia baru saja merdeka dan berada di ambang perpecahan dalam mensikapi datangnya kembali pasukan Belanda ke Indonesia. Menganai masalah ini Harry A. Poeze dalam buku yang sedang kita diskusikan menguraikannya secara panjang lebar dalam bab II, yaitu tentang Persatoean Perdjoeangan. Dalam historiografi Indonesia pasca 1965, kisah tentang Persatoean Perdjoeangan yang melibatkan Tan Malaka tidak pernah diungkap secara jelas. Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia hanya menyinggung sedikit saja mengenai peristiwa tersebut dan menempatkan peristiwa itu sebagai usaha kudeta terhadap pemerintahan yang syah oleh sekelompok orang yang dimotori oleh Muhammad Yamin dan Mayor Jenderal Sudarsono, yang dikenal dengan nama peristiwa 3 Juli 1946, peristiwa yang menyeret-nyeret Persatoean Perdjoeangan dan Tan Malaka.[9]

Buku Sejarah Nasional Indonesia yang pada masa Suharto berkuasa merupakan buku babon untuk sejarah Indonesia juga tidak mengungkap kasus Persatoean Perdjoeangan. Hal ini cukup aneh mengingat peristiwa yang menyangkut Persatoean Perdjoeangan merupakan peristiwa yang amat penting ketika bangsa Indonesia baru saja merdeka. Buku yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto ini hanya mengungkap Biro Perjuangan dalam konteks sejarah militer.[10]  Biro Perjuangan adalah badan pelaksana dari Kementrian Pertahanan yang bertugas menampung sejumlah laskar-laskar yang semula didirikan oleh partai politik. Dalam pandangan sejarawan pemerintah (Nugroho Notosusanto) munculnya Biro Perjuangan merupakan tandingan bagi tentara reguler, yang dimanfaatkan oleh Amir Sjarifuddin untuk kepentingan politiknya. Pimpinan Biro Perjuangan dipegang oleh kelompok yang sepaham dengan Amir Sjarifuddin, yaitu kelompok komunis. Menteri Pertahanan menunjuk Djokosuyono dan Ir. Sakirman sebagai kepala dan wakil kepalanya. Biro ini kemudian mendapat peranan yang kuat ketika Kabinet  Sjahrir mendapat tantangan dari kelompok Persatoean Perdjoeangan, terutama setelah terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan pemerintah menyatakan negara dalam keadaan bahaya.  Menurut Nugroho, Biro Perjuangan merupakan alat bagi kelompok Amir Sjarifuddin untuk menjalankan program dan konsepsi perjuangannya, sehingga Biro ini lebih merupakan pendukung kekuatan politik Amir daripada suatu badan resmi pemerintah. Dengan adanya Biro Perjuangan maka terdapat dualisme dalam bidang pertahanan nasional. Tentara reguler di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, dan laskar-laskar yang secara de facto di bawah pimpinan tertinggi Menteri Pertahanan melalui Biro Perjuangan. Buku ini tidak membahas sama sekali sepak terjang Persatoean Perdjoeangan dan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Oleh mantan Presiden Suharto, peristiwa 3 Juli 1946 dijadikan legitimasi atas kehebatan dia dalam menganalisis kondisi politik pada masa itu. Dalam otobiografinya yang diberi judul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, dengan sikap megalomania ia menulis judul pada bab 5 ”Ada yang Mau ”Ngapusi” Saya”. Bab ini menceritakan kondisi sebelum peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta. Ketika tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik di Solo, Presiden Sukarno menyatakan negara dalam keadaan perang dan penyerukan agar Sjahrir segera dibebaskan. Peristiwa itu dianggap sebagai perebutan kekuasaan di mana Mayor Jenderal Sudarsono terlibat. Suharto yang pada waktu itu merupakan Komandan Resimen III yang bertugas menjaga keamanan kota Yogyakarta mendapat perintah dari Presiden Sukarno untuk menangkap Sudarsono, namun Suharto tidak mau melaksanakan perintah tersebut karena merasa bahwa yang memberi perintah bukan pimpinan tertinggi TNI (Jenderal Sudirman) dan merasa segan karena Sudarsono adalah atasannya. Namun setelah itu ia malah bertemu dengan orang yang diperintahkan untuk ditangkap yaitu Sudarsono dan mengatakan bahwa keselamatan beliau terancam. Dan setelah itu ia mendorong agar Sudarsono pergi ke Istana untuk menghadap presiden. Pada saat di istana itulah Sudarsono ditangkap. Di sini Suharto ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa ia bisa mengalahkan lawan dengan cara yang amat halus, nglurug tanpa bala menang tanpa ngasorake. [11]

Mengapa historiografi pada masa Orde Baru tidak mau secara eksplisit mengungkap kasus 3 Juli 1946 beserta Persatoean Perdjoeangan yang berada di balik peristiwa itu?  Kemungkinan besar adalah karena peristiwa tersebut dimaknai sebagai upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok politik yang didukung oleh tentara dalam hal ini Jenderal Sudirman. Sejarawan yang secara ekplisit (walaupun terbatas) mengungkap sekitar peristiwa 3 Juli 1946 adalah M.C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern.[12] Ricklefs menempatkan Persatoean Perdjoeangan sebagai kritik terhadap kesediaan Sjahrir yang bersedia berunding dengan Belanda. Langkah Sjahrir tersebut menuai tekanan dari lawan-lawan politiknya terutama para pengikut Tan Malaka, karena berunding dengan Belanda pasti akan mengakibatkan runtuhnya Republik Indonesia. Kritik dan tekanan terhadap Sjahrir melahirkan Persatoean Perdjoeangan yang dibentuk pada tanggal 4 Januari 1946 di Purwokerto di bawah pengaruh Tan Malaka. Persatoean Perdjoeangan merupakan koalisi berbagai organisasi pemuda radikal dan didukung oleh tentara. Koalisi menuntut ”kemerdekaan 100 persen” sebagai dasar Republik Indonesia di dalam perundingan dan tuntutan lain yang disebut sebagai program minimum (minimum program). Sjahrir dan para pengikutnya benar-benar terancam oleh koalisi ini.

Dengan memuncaknya tekanan, maka Sukarno menampilkan dirinya dari posisi pinggiran yang telah ditempatinya selama beberapa bulan. Sebagai satu-satunya orang Jawa di antara pemimpin-pemimpin utama Republik dan , karenanya, satu-satunya orang yang dapat secara langsung menghimbau kepada rakyat Jawa, dan sebagai orang yang mampu berbicara seperti kaum radikal sambil dengan diam-diam mendukung politik diplomasi, maka Sukarno menjadi sangat penting sebagai penengah konflik yang dapat memberikan legitimasi kepada semua pihak atas nama revolusi. Dalam konferensi Persatoean Perdjoeangan di Malang Tan Malaka ditrangkap dan kemudian ditahan selama lebih dari dua tahun sambil menunggu diadili. Tetapi serangan pihak oposisi terhadap pemerintah belum berakhir, sampai akhirnya muncul peristiwa 3 Juli 1946.

Sebagaimana telah diungkapkan di bagian sebelumnya, peristiwa yang hampir saja menyeret perang saudara di Jawa Tengah tersebut juga dinegasikan dari historiografi Indonesia kontemporer. Peristiwa itu bermula ketika tanggal 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan sebuah pidato di Yogyakarta yang mengungkapkan keterbatasan posisi berunding pemerintah. Hal itu dianggap oleh Persatoean Perdjoeangan sebagai pengkhianatan terhadap ”kemerdekaan 100 persen”. Pada malam harinya ketika Sjahrir berada di kota Solo dalam perjalanan dari keliling Jawa Timur ditangkap oleh satuan tentara yang mengharapkan bahwa tindakan ini akan memungkinkan Sukarno, Sudirman, dan ”kemerdekaan 100 persen” berkuasa atas Republik. Tetapi ternyata Sukarno bertindak sebaliknya dan meminta Sjahrir dibebaskan. Namun Sudirman enggan melepaskan Sjahrir. Sjahrir baru dibebaskan setelah Sukarno pada tanggal 30 Juni 1946 mengadakan siaran radio dan menyatakan bahwa penangkapan Sjahrir membahayakan persatuan bangsa. Setelah itu pemerintah melakukan penangkapan kepada para pelaku. Muhammad Yamin berhasil lolos tetapi Adam Malik dan beberapa orang lainnya tertangkap dan di tawan. Peristiwa ini memancing tentara untuk menuntut kepada pemerintah agar semua tawanan dibebaskan. Pada tanggal 3 Juli 1946, satuan-satuan tentara membebaskan mereka dari penjara Wirogunan di Yogyakarta dan mengirim delegasi kepada Sukarno yang meminta agar dia membubarkan kabinet dan menugaskan Sudirman menangani urusan-urusan keamanan. Akan tetapi para anggota delegasi itu ditawan dan kemudian disusul dengan penangkapan oleh para pendukung pemerintah. Pada kesempatan ini Muhammad Yamin tidak bisa berkutik, ia kemudian ditahan. Pemerintah sekali lagi menyalahkan Tan Malaka yang masih berada di dalam tahanan sebagai yang bertanggung jawab atas rentetan semua peristiwa tersebut.

C. Harry A. Poeze dan Historiografi Tan Malaka

Historiografi Indonesia kontemporer menempatkan Tan Malaka, Persatoean Perdjoeangan, dan peristiwa 3 Juli 1946 pada tempat yang samar-samar, bahkan di tempat kegelapan. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang lahir setelah tahun 1965 tidak begitu paham dengan Tan Malaka, asing dengan gerakan yang namanya Persatoean Perdjoeangan, dan awam dengan peristiwa yang nyaris menjadi perang saudara yaitu peristiwa 3 Juli 1946. Pemerintahan Suharto telah melabur dengan cat hitam tiga ikon sejarah pada masa pergerakan dan pada periode revolusi tersebut. Tan Malaka, walaupun ia pahlawan resmi, disingkirkan dari panggung sejarah Indonesia karena  mengaku dirinya sebagai komunis. Persatoean Perdjoeangan dihapus dari sejarah Indonesia karena dianggap sebagai persekongkolan gelap untuk menurunkan pemerintahan yang syah, dan peristiwa 3 Juli 1946 dilabur dengan cat hitam karena menjadi simbol keterlibatan tentara dalam politik praktis untuk merebut kekuasaan.

Namun upaya untuk mengubur dalam-dalam tiga ikon sejarah pada masa revolusi tersebut berlahan-lahan tergali kembali berkat sejarawan besar Harry A. Poeze. Buku Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia menjadi buku yang amat penting untuk melihat kembali secara jernih seputar peran-peran yang telah dimainkan oleh Tan Malaka. Buku ini menurut saya bukanlah biografi Tan Malaka, melainkan historiografi mengenai sejarah revolusi Indonesia dengan Tan Malaka sebagai bagiannya. Terbitnya buku ini paling tidak telah memperjelas dua hal dari sejarah Indonesia. Pertama, memperjelas peran Tan Malaka selama periode revolusi kemerdekaan, sepak terjangnya, dan sumbangannya bagi sejarah periode tersebut. Kedua, memperjelas latar belakang dan dinamika seputar Persatoean Perdjoeangan secara proporsional.

Membaca buku Harry A. Poeze ini adalah membaca sejarah revolusi Indonesia secara berbeda sehingga merupakan sebuah alternatif untuk menerjemahkan sejarah revolusi Indonesia dari sisi yang lain (sub altern).  Selama masa Orde Baru sejarah Indonesia adalah sejarah yang seragam, sejarah versi pemerintah, atau dengan kata lain adalah sejarah militer. Menurut Katharine E. McGregor, penyeragaman sejarah Indonesia adalah untuk kepentingan propaganda penguasa.[13] Inti dari sejarah Indonesia adalah peranan militer yang dominan dan mendominasi setiap jengkal perjalanan sejarah Indonesia. Militer Indonesia selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai militer yang unik karena lahir dari kancah perjuangan mengusir penjajah Belanda selama perang kemerdekaan. Militer Indonesia mengklaim dirinya lahir dari “gua garba” rakyat Indonesia jadi rakyatlah yang telah membentuk tentara, bukan pemerintah yang membentuk tentara. Selama perang kemerdekaan militer mengasumsikan diri sebagai lapisan kepemimpimpinan nasional setelah pemimpin sipil ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka pada tahun 1948 saat aksi militer kedua. Atas dasar klaim ini, militer Indonesia dalam waktu lama memperoleh justifikasi untuk memainkan peranan dwifungsi dalam pertahanan dan politik. Pendek kata, legitimasi sejarah telah digunakan oleh militer Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya dalam kekuasaan politik dan pengaruhnya. Selain klaim tersebut mereferensi pada peristiwa perang kemerdekaan, militer juga mengklaim dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang berhasil mengakhiri penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Sukarno serta berhasil menyetop kesewenang-wenangan politik komunis di Indonesia dengan digagalkannya upaya penggantian ideologi Pancasila pada peristiwa G 30 S tahun 1965.

Dengan klaim-klaim semacam itu maka mustahil peristiwa yang dimainkan oleh Tan Malaka akan masuk dalam versi resmi sejarah pemerintah, karena peristiwa tersebut menyimbolkan adanya perpecahan antara rakyat dengan tentara. Membaca buku Harry A. Poeze pada hakekatnya juga tidak hanya membaca sejarah revolusi secara berbeda tetapi yang paling penting adalah belajar memahami perbedaan. Munculnya Persatoean Perdjoeangan adalah buah berbedaan dalam mensikapi kedatangan kembali Belanda di Indonesia. Dan penangkapan Tan Malaka dan para pendukung Persatoean Perdjoeangan pada hakekatnya adalah kegagalan dalam mengelola perbedaan.

Secara meotodologi buku ini memiliki perbedaan dengan buku-buku sejarah lainnya. Melalui seranghkaian penelitian yang amat panjang penulis bisa secara detail danm amat rinci merekonstruksi kehidupan Tan Malaka dan dinamika politik yang melingkupi perjalanan Tan Malaka. Detail fakta-fakta yang diungkap dalam buku ini telah menjadikannya semacam diary Tan Malaka, sesuatu yang hampir-hampir belum pernah dilakukan oleh sejarawan Indonesia. Buku ini, jika telah diterjemahkan semuanya, layak disejajarkan dengan Karya Denys Lombard tentang Jawa dan karya Antony Reid tentang Asia Tenggara.


[1] Staf Pengajar Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Unversitas Airlangga Surabaya

[2] Harry A. Poeze, “Memuliakan, mengutuk, dan mengangkat kembali pahlawan nasional: Kasus Tan Malaka,” dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, (Jakarta: YOI, KITLV, dan Pustaka Larasan, 2008), hlm.  160

[3] Tempo edisi khusus 17 Agustus 2008.

[4] Harry A. Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, (Jakarta: KPG dan KITLV, 2008), hlm.  136

[5] Alfian, “Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian.” dalam Taufik Abdullah dkk (peny.), Manusia dalam Kemelut Sejarah, (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm. 132-173

[6] St. Sularto (ed.), H. Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme, (Jakarta:  Gramedia, 2004), hlm. 126

[7] Lihat Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism, (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 103-104

[8] Ibid., hlm. 113-116

[9] Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka, (Jakarta: Tira Pustaka, 1983), vol. 1

[10] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Depdiknas, 1992), hlm. 146

[11] G. Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hlm. 35-38

[12] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi, 2008)

[13] Katharine E. McGregor, Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia, (Yogyakarta: Syarikat, 2008)

DATA DIRI

January 31st, 2009

Nama Lengkap                      : Purnawan Basundoro, S.S.,M.Hum.

Tempat/Tgl Lahir                   : Banjarnegara, 27 Mei 1971

Pekerjaan                               : Dosen Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu          Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya

Telepon                                   : 08155240069

E-mail                                     : purnawan@unair.co.id

Alamat Kantor

Departmen Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286

Telpon             : 031-5035676

Fax                  : 031-5035807

 

Pendidikan

1.      Sarjana, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996

2.      Pascasarjana, Program Studi Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999

3.      Program Doktor Ilmu Sejarah (sedang berlangsung)

Karya Ilmiah dan Penelitian Terakhir

1.      “Pembangunan Kota dan Perebutan Ruang: Studi tentang Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1930-1960.”  Penelitian Bersama dengan Freek Colombijn dari KITLV, Leiden Belanda, 2003. Dipresentasikan dalam forum “The First International Conference on Urban History,” Surabaya 23-25 Agustus, 2004.

2.       “Perempuan dan Parlemen: Kajian Tentang Posisi Dan Peran Perempuan Dalam Politik Lokal Jawa Timur.”  Dibiayai oleh DP3M  Dirjen Dikti , Departemen Pendidikan Nasional, 2004

3.      “Menghadirkan Imajinasi (Rakyat) dalam Ruang Publik: Makna Simbolik Alun-alun Kota Malang 1930-1960.”  Dibiayai oleh NIOD, Belanda,  2004-2005

4.       “Nasionalisasi dengan Jalan Damai: Indonesianisasi Usaha Pertambangan Minyak di Indonesia.” Dipresentasikan pada  “Workshop on the Economic Side of Decolonization,” Yogyakarta, 18-19 Agustus 2004

5.       “Kehidupan Mantan Tahanan Politik G 30 S/PKI Di Pedesaan Kabupaten Banjarnegara Pada Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi (1979-2002).” Dibiayai oleh DP3M  Dirjen Dikti , Departemen Pendidikan Nasional, 2005

6.      “Kajian Strategi Dan Kemungkinan Implementasi Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) Dalam Menangkal Aksi Terorisme Di Propinsi Jawa Timur.” Penelitian Kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Propinsi Jawa Timur,  2006

7.      “From State Alun-Alun To Public Place: Seizing For Two Alun-Aluns In Malang City 1930 – 1960” dipresentasikan pada The conference on The Decolonisation of the Indonesian city (1930-1960) in (Asian and African) Comparative Perspective, Leiden 27-28 April 2006

8.      “Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja  Pemerintahan Desa Di Jawa Timur.” Penelitian Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Propinsi Jawa Timur,  2006

9.      “Perencanaan Penanganan Urbanist di Jawa Timur.” Penelitian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, 2006-2007

10.  ”Sejarah Wakaf di Kota Surabaya dalam Dimensi Sosial-Ekonomi.” Penelitian Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007

11.   “Antara Mitos dan Realitas Masa lalu di Sepanjang Sungai Brantas.” Penelitian untuk Penulisan Perubahan Lingkungan DAS Brantas dalam Perspektif Sejarah, dengan Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta 2007

12.  “Dari Listrik Kolonial Ke Listrik Nasional: Studi Awal Tentang Nv. Aniem Surabaya”. Makalah dipresentasikan pada Para-konferensi “Ekonomi, Identitas Kultural dan Demokrasi Politik di Indonesia, 1945-1960an”. Yogyakarta, 11 Agustus 2008.

13.  ”Pilar Simbolik Penopang Kekuasaan Suharto”. Makalah untuk diskusi buku karya Katharine E. McGregor, Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia, (Yogyakarta: Syarikat, 2008), yang diselanggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya, 6 Nopember 2008

14.  ”Tan Malaka, Persatoean Perdjoeangan, dan Historiografi Indonesia Kontemporer.” Makalah untuk diskusi buku karya Harry A. Poeze, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta, 2008),  yang diselengggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Nopember 2008

 

Publikasi Ilmiah

1.      “ Pengaruh Modernisasi Transportasi terhadap Pola Perkembangan Kota-kota di Karesidenan Banyumas,” Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Vol. 2 No. 2, 2001

2.      “Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik,” Jurnal HUMANIORA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Vol. XIII, No. 2, 2001

3.      “Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Perubahan Sosial Masyarakat Kota Gresik,” Jurnal Studi Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, Vol. 12, No. 2, September 2002.

4.      “Reaksi terhadap Kedatangan Sekutu: Pemogokan Etnis Tionghoa di Surabaya Tahun 1946,”  Jurnal Mozaik, Komunitas Kajian Kebudayaan dan Masyarakat Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Vol.1, No.1, Januari 2003.

5.      “Problem Pemukiman Pascarevolusi Kemedekaan: Studi tentang Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1945-1960,” Jurnal HUMANIORA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Volume 16, Nomor 3, Oktober 2004.

6.       “Menjadi Tu(h)an di Rumah Sendiri: Pancaroba Usaha Pertambangan Minyak di Indonesia   1945-1960,” LEMBARAN SEJARAH, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas   Gadjah Mada, Vol.7, No.1, 2004

7.      “Problem Pemukiman Pasca Revolusi Kemerdekaan: Studi tentang Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1945-1960” dalam Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro, Johny Alfian Khusairi (ed.), Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia, Yogyakarta: Ombak dan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, 2005

8.      Editor Buku, Sejarah Ekonomi Kota Surabaya, Surabaya: Intelektual, 2005

9.      Editor Buku, Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia, Yogyakarta: Ombak dan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, 2005 (Bersama Freek Colombijn, Martine Barwegen, Johny Alfian Khusairi)

10.   “Kereta Api Lembah Serayu pada Masa Kolonial,” dalam Purnawan Basundoro dkk, Tempo Doeloe Selaloe Aktoeal, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)

11.   Editor Buku Tempo Doeloe Selaloe Aktoeal, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)

12.   “Menggagas Historiografi (Indonesia) yang Demokratis,” MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2007

13.   “Ekonomi Kota Malang pada Awal Kemerdekaan sampai Tahun 1950-an,” Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Jilid 25, No. 1, April 2007

14.   Purnawan Basundoro dan Sutekad Mujiraharjo, Mengawal Lembah Serayu: Polres dan Kapolres Banjarnegara sampai Tahun 2007, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)

15.   “Gerakan Protes Rakyat Miskin di Kota Surabaya pada Awal Abad Ke-20,” dalam M. Nursam dkk (ed.), Sejarah yang Memihak: Mengenang Sartono Kartodirdjo, (Yogyakarta: OMBAK, 2008)

16.  “Dinamika Pengangkutan di Banyumas pada Era Modernisasi Transportasi pada Awal Abad ke-20,”  Jurnal HUMANIORA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.

Artikel di Surat Kabar

1.      “Analisis tentang Kerusuhan Sosial,” Yogya Post, 24-25 Oktober 1997

2.      “Menanggapi Mundurnya Amien Rais ICMI,” Yogya Post, 12 Februari 1998

3.      “Radikalisme Masa Pinggiran,” Jawa Pos, 8 November 1999

4.      ”Menjadikan Guru sebagai Peneliti,” Kompas Jatim, 19 September 2004

5.      ”Valentine’s Day dan Ancaman Seks Bebas,” Jawa Pos Metropolis, 13 Februari 2006

6.      “Menjelang Lapindo Lempar Handuk,” Jawa Pos Metropolis, 24 Agustus 2006

7.      “Laundry,”  Kompas Yogya, 3 Oktober 2007

8.      “Strategi Menghidupkan Museum,” Kompas Yogya, 4 Maret 2008

SEJARAH FKG UNAIR

January 24th, 2009

MEMBUAT GIGI ORANG INDONESIA SEHAT-SENTOSA:

PERJALANAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Oleh: Purnawan Basundoro

 

Pendahuluan

 

Keberadaan Fakultas Kedokteran Gigi yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia merupakan bagian dari kultur perawatan gigi yang pada awalnya dikembangkan oleh masyarakat Eropa sebagai bagian dari citra sehat, bersih, dan modern yang mereka banggakan. Tradisi perawatan gigi sebenarnya telah dikembangkan oleh masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun yang lampau. Kaum wanita (bahkan juga pria) di banyak daerah di Indonesia memiliki kebiasaan  mengunyah sirih yang merupakan campuran antara daun sirih, gambir, kapur, dan biji pinang yang dipercaya dapat menguatkan gigi. Untuk membersihkan gigi masyarakat Indonesia jaman dahulu menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dilingkungan sekitar, seperti potongan batu bata merah, daun ilalang, potongan kayu (syiwak), dan sebagainya. Tradisi untuk merapikan gigi pada jaman dulu juga berkembang di banyak tempat seperti di Jawa terdapat tradisi pangur dan di Madura berkembang tradisi mapar. Pengobatan tradisional untuk sakit gigi juga banyak berkembang di Indonesia.

 

 

Namun semua tradisi perawatan gigi yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia pada jaman dahulu kala tidak mencitrakan sebagai perawatan gigi yang bersih, sehat, dan modern sebagaimana nantinya dikembangkan oleh masyarakat Eropa. Tradisi mengunyah sirih walaupun membuat gigi menjadi kuat tetapi menyebabkan gigi menjadi hitam dan menimbulkan semburan ludah berwarna merah di banyak tempat. Padahal dalam citra masyarakat Eropa, bersih identik dengan warna putih. Demikian juga dengan tradisi merapikan gigi, walaupun menyebabkan gigi rapi tetapi seringkali menimbulkan gigi menjadi ngilu (tidak sehat) karena tidak menggunakan peralatan-peralatan modern. Pengembangan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia yang dimulai pada masa kolonial disamping untuk melayani perawatan gigi masyarakat Eropa yang ada di Indonesia, juga dalam rangka menciptakan citra sehat, bersih, dan modern pada masyarakat Indonesia. Pencitraan ini dimulai di kota Surabaya pada tahun 1928 dengan berdirinya School tot Opleiding van Indische Tandartsen (STOVIT).

 

Berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi

 

Sebelum berdiri lembaga kedokteran gigi pada masa kolonial, di kota Surabaya telah berdiri terlebih dahulu sekolah kedokteran yang bernama Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS) pada tahun 1913. Karena lembaga kedokteran gigi belum ada maka kebutuhan akan tenaga kesehatan gigi (dokter gigi) didatangkan langsung dari Eropa (Belanda). Namun jumlah dokter gigi dari Eropa yang bisa dan mau bekerja di Hindia Belanda pada waktu itu amat terbatas, itupun sebagian besar hanya untuk melayani orang-orang Eropa yang tinggal di sini. Jika orang-orang pribumi menderita penyakit gigi maka sebagian besar dibawa ke dukun atau tabib dengan pengobatan tradisional, dan sebagian lagi dibiarkan untuk sembuh dengan sendirinya. Masyarakat awam menganggap bahwa sakit gigi bukanlah sakit gawat yang bisa menimbulkan kematian. Mereka juga menganggap bahwa kebersihan gigi bukanlah hal penting yang harus dilakukan sepanjang gigi masih bisa untuk mengunyah makanan dengan baik.

 

Mengantisipasi hal tersebut pada bulan April 1928 Dr. Lonkhuizen, Kepala Departemen Kesehatan Masyarakat (Dienst den Volkgezonheid) pada masa itu mengusulkan kepada Direktur NIAS agar mendirikan sebuah lembaga pendidikan kedokteran gigi yang bisa mendidik calon-calon dokter gigi yang berafiliasi dengan NIAS. Diharapkan lulusan dari lembaga ini bisa memenuhi kekurangan tenaga dokter gigi di Hindia Belanda. Gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan kedokteran gigi akhirnya terlaksana. Pada bulan April 1928 pemerintah menunjuk Dr. Schoppe untuk mempersiapkan pendirian lembaga tersebut sekaligus sebagai direkturnya yang pertama. Lembaga pendidikan kedokteran gigi tersebut diberi nama STOVIT (School tot Opleiding van Indische Tandartsen) yang berlokasi satu kompleks dengan NIAS di Viaduct Straat No. 47 Surabaya. Pada bulan Juli 1928 sekolah dibuka dengan secara resmi menerima pendaftaran siswa. Jumlah siswa yang diterima untuk didik menjadi dokter gigi pada angkatan pertama sebanyak 21 orang. Syarat utama untuk bisa diterima di sekolah ini minimal harus lulusan dari MULO Bagian B (Pasti Alam). Bulan September 1928 proses pendidikan secara resmi dimulai. Kurikulum dirancang agar siswa dapat menyelesaikan pendidikannya selama lima tahun termasuk latihan klinik selama tiga tahun agar setelah lulus bisa langsung berprofesi sebagai dokter gigi.

 

Setelah tiga tahun menjabat sebagai direktur dan berhasil meletakan fondasi yang kokoh bagi pendidikan kedokteran gigi di Hindia Belanda, khususnya di kota Surabaya, pada tahun 1931 Dr. Schoppe secara resmi meletakan jabatannya. Kedudukannya digantikan oleh Dr. H.J.F. Van Zaben. Tahun 1933 TOVIT berhasil meluluskan dokter gigi yang pertama. Warga Eropa yang tinggal di kota Surabaya memiliki minat yang tinggi untuk memasuki sekolah gigi, tetapi lembaga tersebut memiliki keterbatasan daya tampung yang rata-rata tiap tahun hanya 20 siswa. Karena daya tampungnya yang terbatas maka Jepang mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda STOVIT baru menghasilkan 80 dokter gigi. Proses pendidikan di STOVIT mengalami gangguan yang cukup serius dengan masuknya Bala Tentara Jepang ke Indonesia karena berdampak pada keberadaan staf pengajar yang berkebangsaan Belanda. Pengajar-pengajar berkebangsaan Belanda sebagian besar melarikan diri, sebagian lagi dimasukan ke kamp interniran. Bahasa Belanda sebagai pengantar di lembaga-lembaga pendidikan dilarang. STOVIT dibekukan lebih dari satu tahun.

 

Pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang membuka kembali beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Lembaga pendidikan yang dibuka antara lain Ika Daigaku (Perguruan Tinggi Kedokteran) yang merupakan gabungan dari bekas STOVIA yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) dan NIAS yang berkedudukan di Surabaya. Ika Daigaku berkedudukan di Jakarta sedangkan cabangnya ada di Surabaya yaitu di bekas NIAS. Pada tanggal 5 Mei 1943 di Surabaya dibuka Ika Daigaku Sika Senmenbu atau Sekolah Dokter Gigi. Upacara pembukaannya dimanfaatkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang sebagai media untuk berpropaganda. Hatakeda yang mewakili pemerintah dengan nada mengejek Pemerintah Belanda mengemukakan bahwa Pemerintahan Belanda dahulu selalu menggembar-gemborkan  akan memperhatikan kesehatan penduduk negeri ini, tetapi nyatanya tidak ada hasilnya.  Bahkan bangsa pribumi hanya mendapat hinaan dan gangguan kesehatan serta selalu diliputi kesengsaraan. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa saat ini Dai Nippon akan berjuang untuk memperbaiki kesalahan Pemerintah Belanda yang telah almarhum agar dapat dicapai susunan baru yang kuat dan teguh. Salah satu jalan untuk memperbaiki keadaan itu adalah dengan memperbaiki masalah “ketabiban”.  Sedangkan Itagaki Kepala Ika Daigaku Jakarta  dalam sambutannya mengatakan bahwa pada masa Belanda memerintah kondisi kesehatan penduduk Indonesia sangat terbelakang. Indonesia yang berpenduduk kurang lebih lima puluh juta orang hanya memiliki kira-kira lima ratus orang dokter atau satu orang dokter untuk sepuluh ribu penduduk. Apalagi keberadaan dokter-dokter hanya ada di kota-kota besar saja. Dengan demikian maka penduduk di daerah-daerah terpencil sangat dirugikan dalam hal kesehatannya. Pemerintah Pendudukan Jepang berjanji bahwa Sekolah Dokter Gigi yang baru diresmikan tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan tenaga dokter gigi dalam waktu yang singkat tetapi juga sempurna. Sebagai pimpinan dari Ika Daigaku Sika Senmenbu adalah Dr. Takeda, tetapi pada bulan Nopember 1943 diganti oleh Prof. Dr. Imagawa. Beberapa staf pengajar berkebangsaan Jepang antara lain Dr. Kosi, Dr. Mural, Dr. Kondo, Dr. Takeuti, Dr. Fusise, dan Dr. Itigawa. Disamping itu juga terdapat beberapa staf pengajar dari masyarakat pribumi antara lain Prof. Dr. Sjaaf, Dr. Zainal, Dr. M. Salih, Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, Ir. Soemono, Dr. S. Mertodidjojo, Dr. M. Soetojo, Dr. Azil Widjojokoesoemo, Dr. R.G. Indrajana, dan Dr. R Moestopo.

 

Era Kemerdekaan

 

Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu yang disusul dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan maka secara politis Indonesia lepas dari kekuasaan Jepang dan secara bebas bisa mengatur dirinya sendiri. Ika Daigaku yang berkedudukan di Jakarta dan Ika Daigaku Sika Senmenbu yang berkedudukan di Surabaya kemudian dilikuidasi. Tindakan ini merupakan bagian dari proses Indonesianisasi yang berlangsung dalam sektor-sektor tertentu utamanya politik dan pendidikan. Sebagai ganti dari kedua lembaga pendidikan kedokteran tersebut maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi yang berkedudukan di Surabaya merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Sebagai pimpinan dari perguruan tinggi adalah Prof. Dr. Sjaaf.

 

Ketika proses pembenahan perguruan tinggi kedokteran tengaha berlangsung gelombang perang kemerdekaan muncul yang didahului dengan masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia. Dengan dalih ingin mengamankan tawanan Jepang,  pada bulan September sampai Oktober 1945 pasukan Sekutu memasuki kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta pendaratan pasukan Sekutu disambut dengan kontak senjata oleh rakyat. Di mana-mana pasukan Sekutu menciptakan kegaduhan. Rakyat Indonesia yang mencurigai adanya maksud tersembunyi dari pasukan Sekutu dengan menyelundupkan tentara Belanda menjadi marah. Akibatnya kota Jakarta menjadi tidak aman. Pada bulan Januari 1946 Ibukota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Bersamaan dengan itu dipindahkan pula Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia ke beberapa kota yaitu ke Yogyakarta, Solo, dan Klaten.

 

Di kota Surabaya keberadaan pasukan Sekutu (Inggris) memancing perang besar dengan rakyat kota ini. Akibatnya kondisi kota menjadi kacau balau yang menyebabkan situasi perkuliahan di Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi Surabaya menjadi terganggu. Agar proses perkuliahan tetap berjalan maka seiring dengan pindahnya pemerintahan propinsi Jawa Timur ke kota Malang, Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi juga dipindahkan ke kota Malang dengan status sebagai perguruan tinggi di pengungsian. Tahun 1947 terjadi Agresi Militer Pertama yang disusul dengan Agresi Militer Kedua pada tahun 1948. Pada Agresi Militer yang kedua, kota Malang digempur habis oleh pasukan tentara Belanda. Warga kota Malang terpaksa harus mengungsi keluar kota. Sebelum kota Malang ditinggalkan, sebagian besar bangunan penting di kota ini dibumihanguskan agar tidak digunakan oleh pasukan Belanda yang baru datang di kota ini.

 

Bersamaan dengan didudukinya kota Malang oleh pasukan tentara Belanda maka Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi juga harus dipindah lagi ke kota Klaten dan Yogyakarta. Pada tahun 1946 di Yogyakarta didirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1949 secara resmi Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada berubah menjadi Universitas Gadjah Mada yang menghimpun fakultas-fakultas yang tersebar di berbagai kota Republik, antara lain Yogyakarta, Solo, dan Klaten. Dengan demikian maka sejak saat itu Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi berubah statusnya menjadi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada.

 

Sejak Agresi Militer Pertama pada tanggal 20 Juli 1947 kota Surabaya diduduki oleh Pasukan Tentara Belanda. Mereka kemudian mendirikan pemerintaha Jawa Timur yang disebut RECOMBA yang berkedudukan di Surabaya. Pada tanggal 27 Agustus 1947 Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka akan membuka kembali Institut Kedokteran Gigi di Surabaya yang bertempat di gedung NIAS. Karena tempat yang terbatas sekolah ini belum akan menerima murid baru tetapi hanya akan menerima bekas siswa STOVIT terutama yang sebelum Jaman Jepang minimal sudah duduk di kelas dua. Sedangkan siswa STOVIT yang dulu baru kelas satu hanya diperkenankan masuk apabila memiliki ijazah HBS B atau AMS B.

 

Pada tanggal 15 Januari 1948 secara resmi dibuka kembali Institut Kedokteran Gigi atau Tandheelkundige-Instituut yang menempati bekas gedung NIAS di Karangmenjangan yang pada jaman kolonial bernama Viaduct Straat No. 47.  Peresmian pembukaan sekolah tersebut mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah pendudukan Belanda. Hadir dalam kesempatan itu diantaranya dari RECOMBA Jawa Timur. Sebagai direktur dari sekolah ini adalah Dr. J.M. Klinkhamer Sr. Pada saat sekolah ini dibuka tidak ada satupun masyarakat pribumi yang mau menjadi siswa. Rasa nasionalisme yang amat tinggi dari masyarakat kota Surabaya menyebabkan mereka lebih baik menyingkir keluar kota atau menjadi pejuang dari pada menjadi siswa sekolah yang dikelola oleh pemerintah pendudukan Belanda. Maka pada periode ini Tandheelkundige-Instituut lebih pantas disebut sebagai lembaga pendidikan milik Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia.

 

Pada tanggal 1 Agustus 1948 Pemerintah Pendudukan Belanda membuka Faculteit der Geneeskunde (Fakultas Kedokteran) di Surabaya yang merupakan cabang dari Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Indonesia yang telah berdiri sejak Maret 1947 di Jakarta. Sejak saat itu di kota Surabaya terdapat dua lembaga pendidikan kedokteran yaitu Faculteit der Geneeskunde dan Tandheelkundige-Instituut yang merupakan cabang fakultas yang sama dari Universiteit van Indonesia Jakarta.

 

Sejarah perguruan-perguruan tinggi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia dengan disepakatinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Nopember 1949. Tanggal 19 Desember 1949 Universitas Gadjah Mada lahir. Pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan penyerahan kedaulatan itu maka Universiteit van Indonesia yang semula dibawah penguasaan pemerintah pendudukan Belanda kemudian menjadi universitas milik Republik Indonesia Serikat dengan fakultas-fakultasnya yang tersebar di negara-negara federal, antara lain di ibukota RIS Jakarta, di Negara Indonesia Timur/Makassar (Fakultas Ekonomi), dan di Negara Jawa Timur/Surabaya (Fakultas Kedokteran dan Institut Kedokteran Gigi).

 

Penyerahan kedaulatan dan terbentuknya kembali negara kesatuan Republik Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan formasi dan konstelasi perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas milik Republik Indonesia semakin memantapkan posisinya menjadi universitas nasional. Sementara itu Universiteit van Indonesia yang dilahirkan dan dikelola oleh Belanda berubah nama menjadi Universitet Indonesia. Perubahan nama itu merupakan bagian dari proses Indonesianisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Periode awal kemerdekaan ditandai dengan bangkitnya rasa nasionalisme yang sangat tinggi yang diikuti dengan sentiman anti Belanda yang kuat. Timbulnya perasaan semacam itu diikuti dengan penjungkirbalikan simbol-simbol kolonialisme yang bisa membangkitkan romantisme masa kolonial yang menyengsarakan. Akibatnya simbol-simbol yang berbau kolonial dihancurkan dan diganti dengan simbol-simbol ke-Indonesiaan. Istilah-istilah Belanda diganti dengan istilah-istilah Indonesia, maka wajar jika nama Universiteit van Indonesia diganti menjadi Universitet Indonesia. Pengelolaan universitas tersebut juga berpindah tangan ke Pemerintah Republik Indonesia. Dengan perubahan nama tersebut Faculteit der Geneeskunde dan Tandheelkundige-Instituut juga berubah menjadi Fakultas Kedokteran dan Institut Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia Cabang Surabaya. Pimpinan Institut Kedokteran Gigi masih dipegang orang Belanda yaitu Prof. M. Knaap. Ia menjabat sampai tahun 1953 dan digantikan oleh Prof. M. Soetojo. Istilah Institut Kedokteran Gigi sering disebut juga dengan istilah Lembaga Kedokteran Gigi.

 

Karena terbatasnya sarana dan prasarana maka sampai tahun 1951 jumlah mahasiswa yang diterima di Institut Kedokteran Gigi  Surabaya masih sangat terbatas, yaitu berkisar 20 orang. Seiring dengan berbagai pembenahan dan penambahan alat maka sejak tahun 1952 jumlah mahasiswa yang diterima berkisar antara tujuh puluh sampai seratus orang.

 

Sampai tahun 1950 Indonesia baru memiliki dua universitas negeri, yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Universitas Indonesia di Jakarta. Jumlah itu tentunya tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah amat banyak. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi lagi terutama di Indonesia bagian timur. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mendirikan sebuah universitas baru yang diberi nama Universitas Airlangga yang berkedudukan di kota Surabaya. Pada tanggal 10 Nopember 1954 secara resmi Universitas Airlangga berdiri. Dengan berdirinya Universitas Airlangga maka Fakultas Kedokteran dan Institut atau Lembaga Kedokteran Gigi yang semula merupakan cabang dari Universitas Indonesia kemudian dipisahkan dari induknya dan digabung ke Universitas Airlangga.

 

Sejak digabung dengan Universitas Airlangga nama Lembaga Kedokteran Gigi berubah status menjadi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan lama belajar lima tahun. Namun bagi mahasiswa lama yang masuk sebelum tahun 1954 (sebelum bergabung dengan Universitas Airlangga) statusnya masih sebagai mahasiswa Lembaga Kedokteran Gigi dengan lama belajar empat tahun. Pada tahun Pelajaran 1956/1957 masih terdapat tiga tingkat mahasiswa yang belajar di Lembaga Kedokteran Gigi, yaitu tingkat II, III, dan IV. Mereka adalah para mahasiswa lama yang tidak lulus-lulus, atau istilah pada saat itu adalah recidivist, dikarenakan berbagai hal. Tetapi pada saat yang bersamaan pada tahun pelajaran itu juga sudah terdapat mahasiswa tingkat I, II, dan III dengan status sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.  Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi adalah Berijazah SMA bagian B (Pasti-Alam). Baru pada tahun 1963 status Lembaga Kedokteran Gigi menghabiskan mahasiswanya, dan dengan demikian maka secara resmi sejak tanggal 5 Desember 1963 lembaga tersebut ditutup. Dengan ditutupnya Lembaga Kedokteran Gigi maka berdiri secara penuh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sejak tanggal 5 Desember 1963 dengan lama pendidikan lima tahun. Lulusan terakhir dari Lembaga Kedokteran Gigi adalah Rifat Simatupang, The Siong Hoon, Djoko Soedibyo, Tan Khe Hoen, dan Lee Fong Lien. Adapun Dekan Fakultas Kedokteran Gigi pada periode ini adalah Letkol. Soenario.

 

Sejak berstatus menjadi fakultas upaya untuk memajukan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga terus dilakukan. Upaya tersebut antara lain menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri, pembenahan kurikulum, serta penambahan sarana dan prasarana. Pada tahun 1957 salah seorang staf pengajar yaitu Ratiza Zainal dikirim ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuan tentang teknik pengobatan dan perawatan gigi. Ia dikirim bersama dengan empat dokter gigi lain dari berbagai kota di Indonesia untuk belajar di berbagai sekolah kedokteran gigi di Amerika serikat atas kerjasama antara kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) dengan Administrasi Kerjasama Internasional Amerika Serikat di Indonesia (ICA). Pada tahun 1959 ketika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerjasama dengan University of California, Fakultas Kedokteran Gigi juga diberi kesempatan untuk ikut memanfaatkan kerjasama tersebut dengan mengirim duabelas staf pengajarnya untuk memperoleh pendidikan tambahan dan pendidikan bergelar dengan beasiswa dari USAID.

 

Dinamika Mahasiswa

 

Upaya untuk menata Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tidak selalu berjalan mulus. Hal ini terjadi karena pada periode konsolidasi masih  banyak kekacauan yang kadang-kadang membuat beberapa pihak terutama mahasiswa merasa dirugikan. Contoh kondisi semacam ini terjadi pada bulan Januari 1959 yang menyulut protes mahasiswa dengan cara melakukan pemogokan kuliah. Aksi pemogokan meletus akibat adanya keputusan pimpinan fakultas tentang ujian tanggal 17 Januari 1959 yang menurut mahasiswa cukup menyinggung dan merugikan mereka. Pada tanggal 19 Januari 1959 Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga  mengeluarkan Press Release tentang “Aksi Tidak Masuk Sekolah”.  Hal ini menurut mahasiswa dilatarbelakangi beberapa hal antara lain, kacaunya rencana pelajaran (kurikulum) Fakultas Kedokteran Gigi serta banyaknya mahasiswa yang dirugikan akibat perubahan kurikulum. Untuk mendukung “Aksi Tidak Masuk Sekolah” Senat Mahasiswa menyerukan kepada mahasiswa yang duduk di tingkat VI F, V F, III L, dan IV L (mahasiswa-mahasiswa yang sedang praktek di klinik) terhitung sejak tanggal 19 Januari 1959 untuk tidak masuk kuliah atau mogok belajar selama tiga hari. Pada saat yang sama pihak Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi akan melakukan perundingan dengan pimpinan fakultas. Namun jika sampai “Aksi Tidak Masuk Sekolah” selesai tetapi belum ada kesepakatan yang memuaskan mahasiswa, maka mulai tanggal 22 Januari 1959 semua mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi akan melakukan mogok kuliah secara massal yang diikuti oleh semua mahasiswa.  Pemogokan fase pertama diikuti tidak kurang dari duaratus mahasiswa sejak tanggal 19-21 Januari 1959. Sampai akhir pemogokan ternyata tidak ada jawaban yang memuaskan dari pimpinan fakultas, akhirnya ancaman Senat Mahasiswa untuk mengerahkan semua mahasiswa dilaksanakan dengan fase mogok kedua yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi yang berjumlah sekitar empat ratus orang dari semua tingkatan.

 

Untuk mencari titik temu mengenai permasalahan yang diprotes oleh mahasiswa akhirnya pada tanggal 24 Januari 1959 diadakan pertemuan antara pihak mahasiswa dengan Pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Prof. Dr. Soetojo. Namun upaya untuk mencari titik temu antara mahasiswa dengan pimpinan fakultas sangat sulit dan berlarut-larut. Mahasiswa tetap melakukan mogok kuliah sampai akhirnya Presiden Universitas Airlangga, Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo turun tangan. Ia menghimbau kepada seluruh mahasiswa yang melakukan aksi mogok agar menghentikan aksinya sambil menunggu keputusan Senat Universitas Airlangga yang akan metumuskan ulang berbagai peraturan di Fakultas Kedokteran Gigi. Himbauan tersebut duturuti oleh peserta aksi dan sejak tanggal 2 Februari 1959 mahasiswa sudah mulai aktif kuliah kembali. Pada tanggal 25 Maret 1959 peraturan yang dirumuskan oleh Senat Universitas Airlangga bisa diselasaikan dan diumumkan kepada seluruh mahasiswa oleh Presiden Universitas Airlangga.

 

Memasuki tahun 1960 suhu politik di Indonesia memanas. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang meraih suara sangat signifikan pada Pemilihan Umum tahun 1955 mulai menancapkan pengaruhnya di berbagai sektor. Di kota Surabaya PKI yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 1955 melakukan konsolidasi yang intensif sampai ke kampung-kampung. Salah satu program kerja PKI kota Surabaya adalah menjadikan kota Surabaya sebagai kota PKI dengan walikota dari kader partai tersebut. Pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD Kota Besar Surabaya yang dilaksanakan pada tahun 1958 PKI memperoleh suara mayoritas dan berhasil menguasai DPRD Kota Besar Surabaya. Langkah berikutnya adalah mencalonkan kadernya yaitu Dr. Satriyo sebagai walikota, usaha ini pun berhasil. Dr. Satriyo dikukuhkan sebagai walikota Surabaya pada tahun 1959 dengan melalui pemilihan pada Sidang Pleno DPRD. Dr. Satriyo merupakan salah seorang alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ia menjabat Walikota Surabaya sampai tahun 1964 dan digantikan oleh kader PKI lainnya Murachman, S.H. yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

 

Keberhasilan PKI menguasai kota Surabaya juga berimbas pada Universitas Airlangga. Beberapa fakultas berhasil dikuasai oleh orang-orang yang secara aktif dan terang-terangan mendukung PKI. Akibatnya Universitas Airlangga dicap sebagai “universitas merah” yang dikuasai oleh PKI. Hal ini juga terjadi di Fakultas Kedokteran Gigi. Situasi semacam ini tentu saja memunculkan situasi dan kondisi belajar-mengajar yang tidak kondusif karena dilanda sikap saling curiga akibat perbedaan ideologi dan perbedaan afiliasi partai politik di kalangan dosen dan mahasiswa. Di pihak mahasiswa mereka terbelah ke dalam organisasi kemahasiswaan yang sangat ideologis seperti CGMI (komunis), GMNI (Nasionalis), dan HMI (Islam). Di antara organisasi kemahasiswaan tersebut sering terjadi perbedaan yang amat tajam dalam mensikapi persoalan politik dan akademik. Suasana yang muncul di sekitar kampus adalah suasana saling curiga yang  menimbulkan suasana “panas”. Kondisi politik di luar kampus sangat berpengaruh di dalam kampus.

 

Situasi berbalik arah ketika pada tanggal 1 Oktober 1965 PKI gagal mengambil alih kekuasaan di Jakarta. Kegagalan PKI itu dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya untuk membrangus mereka sampai ke akar-akarnya. Dengan dukungan tentara para mahasiswa mengorganisir diri dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dengan aktif melakukan aksi-aksi demonstrasi menyerukan agar PKI dibubarkan. KAMI Universitas Airlangga dipimpin oleh Sam Suharto, Ketua Dewan Mahasiswa pada waktu itu. Kegagalan PKI mengambilalih kekuasaan di Indonesia disikapi dengan ragu-ragu dari pimpinan Universitas Airlangga. Padahal mahasiswa yang tergabung dalam KAMI sudah berkali-kali mengusulkan kepada pimpinan Universitas Airlangga agar siapapun yang berafiliasi dengan PKI harus dikeluarkan atau dipecat dari Universitas Airlangga. Sikap ragu-ragu dari pimpinan universitas memancing kemarahan mahasiswa. Mereka menganggap bahwa Universitas Airlangga telah menjadi sarang oknum-oknum PKI (Gestapu). Akhirnya pada tanggal 16 Mei 1966 KAMI Universitas Airlangga mengambil jalan tegas dengan cara mengambil-alih Universitas Airlangga. Proses pengambilalihan tersebut dipimpin oleh Ketua KAMI Sam Suharto bertempat di Sekretariat Universitas Airlangga di Jalan Dr. Soetomo. Penyerahan atas pengambilalihan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Biro Rektor Universitas Airlangga Soeprapto Redjopradoto. Bagian-bagian yang diambilalih meliputi Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Perpustakaan. Selanjutnya tanggungjawab Universitas Airlangga diserahkan kepada Pepelrada Jawa Timur yang kemudian memutuskan untuk sementara menutup semua aktifitas di Universitas Airlangga sampai ada ketentuan lebih lanjut.

 

Universitas Airlangga dibuka kembali pada tanggal 16 Juli 1966. Rektor lama yaitu Chasan Duryat dilengserkan dan diganti oleh Brigjend. Dr. Eri Sudewo yang ditunjuk langsung oleh Mayjend. Suharto untuk menjabat sebagai Rektor Universitas Airlangga. Setelah secara resmi dibuka kembali maka semua aktifitas di Universitas Airlangga dimulai kembali termasuk di Fakultas Kedokteran Gigi.

 

Pengabdian Masyarakat

 

Upaya untuk membangun Fakultas Kedokteran Gigi pasca gejolak politik tahun 1965 terus dilakukan oleh civitas academika. Pada tahun 1969 dilakukan perubahan aturan pendidikan. Lama studi yang semula lima tahun diubah menjadi enam tahun dengan perkuliahan menggunakan sistem paket, artinya mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sudah ditentukan untuk tiap semester. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pendidikan. Dengan sistem baru tersebut maka kesempatan mahasiswa untuk memperdalam ilmu kedokteran gigi menjadi semakin luas dengan waktu yang relatif lebih longgar. Mahasiswa dalam waktu yang cukup lama bisa berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan gigi. Selain untuk memperdalam ilmu tentang kesehatan gigi masyarakat sekaligus juga untuk mempraktekan ilmunya yang didapat di tempat perkuliahan. Pada tahun 1970-an di Fakultas Kedokteran Gigi terdapat kegiatan yang populer dengan nama “FKG Unair orientasi kemasyarakatan”, yaitu semacam praktek lapangan di masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Sebagai conoth misalnya pada tahun 1977 mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi di pulau Lombok., yaitu di Kecamatan Tanjung di Lombok Barat, Kecamatan Jonggat di Lombok Tengah, dan Kecamatan Keruak di Lombok Timur. Pada tahun 1979 rombongan mahasiswa diberangkatkan lagi ke Lombok yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dana mahasiswa Fakultas Kedokteran yang berjumlah 96 orang dipimpin oleh Dr. Hertoto Gunardi. Mereka melakukan tugas lapangan untuk mengadakan penyuluhan dan pelayanan kesehatan terhadap penduduk korban gempa bumi di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga di Lombok Barat.  Pada saat yang sama sebagian rombongan mahasiswa juga melakukan bakti sosial di Pulau Bali.

 

Sistem Pendidikan

 

Tahun 1987 sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi mengalami perubahan kembali. Kurikulum yang sebelumnya dirancang untuk enam tahun dimampatkan menjadi lima tahun yang terbagi dalam sepuluh semester dengan sistem belajar dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem SKS sangat berbeda dengan sistem sebelumnya yang dikenal dengan sistem Belajar Berdasarkan Subyek (BBS). Dengan model SKS maka cara belajar mahasiswa bisa dipacu. Mahasiswa yang memiliki kecakapan tinggi bisa menempuh pendidikan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Untuk lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa Sistem Kredit Semester (SKS) kemudian dipadukan dengan Comprehensive Evaluation System (CES), Praktikum Klinik, serta Pengalaman Lapangan. CES adalah sistem pengajaran yang dibarengi dengan evaluasi belajar terus-menerus selama satu semester berjalan melalui bobot penilaian pada proses dan hasil belajar, antara lain tugas mandiri, kuis, UTS, dan UAS. Sedangkan Praktikum Klinik dan Pengalaman Lapangan adalah suatu proses belajar memahami masalah kesehatan gigi, baik di kampus (terkondisi) dan di luar kampus (mandiri) dengan harapan mahasiswa lebih mendalami persiapan dalam pelayanan kesehatan. Dengan perpaduan proses belajar yang demikian maka diharapkan para alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi akan menjadi seorang dokter gigi yang cakap dan tanggap dengan problem kesehatan gigi yang dihadapi oleh masyarakat.

 

Dalam perkembangannya Fakultas Kedokteran Gigi mengalami kemajuan yang amat cepat, baik dalam sistem pengajaran, jumlah mahasiswa, jumlah staf pengajar, serta sarana dan prasarana. Dalam sistem pendidikan saat ini Fakultas Kedokteran Gigi selain memiliki Program Pendidikan Strata Satu (S-1) untuk mendidik calon-calon dokter gigi, juga memiliki Program pendidikan Diploma Tiga (D III) untuk mendidik calon Ahli Madya Teknik Kesehatan Gigi, dan Program pendidikan Spesialis I (Sp I) Dokter Gigi untuk mendidik calon Dokter Gigi Spesialis. Program Studi Teknik Kesehatan Gigi yang berdiri tahun 1984 pada awalnya merupakan bagian dari Fakultas Non Gelar Kesehatan (FNGK) bersama dengan Program Studi Radiologi. Berdasarkan SK Mendikbud No. 0312/0/1991 tanggal 6 Juni 1993 Program Studi Teknik Kesehatan Gigi diambil alih oleh Fakultas Kedokteran Gigi menjadi Program Diploma III (D-III) Teknik Kesehatan Gigi sampai saat ini. Sedangkan Program Pendidikan Spesialis I yang berdiri tahun 1986 pada awalnya dikelola oleh Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, yang terdiri dari dua Program Studi, yaitu Ortodensia dan Ilmu Bedah Mulut. Setahun kemudian yaitu tahun 1987 bertambah dua program studi yaitu Periodonsia dan Pedodonsia. Mulai tahun ajaran 1993/1994, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, pengelolaan Program Pendidikan Spesialis I dialihkan ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Adapun program studinyapun bertambah tiga buah, sehingga keseluruhan memiliki tujuh program studi, yaitu Ortodensia, Bedah Mulut, Periodonsia, Pedodonsia, Prostodonsia, Konservasi Gigi, dan Penyakit Mulut.

 

Sarana dan Prasarana

 

Untuk mendukung proses belajar mengajar mutlak diperlukan berbagai sarana penunjang. Sarana yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Gigi dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dan pengembangan. Pada awalnya peralatan praktikum untuk mahasiswa sebagian besar adalah peninggalan periode awal yang kondisinya sudah tidak memadai lagi. Upaya untuk memodernisasi berbagai peralatan terus dilakukan dan saat in i hampir semua peralatan praktik untuk mahasiswa sudah merupakan peralatan yang mutakhir. Beberapa sarana penting yang dimiliki antara lain, Ruang Praktek Pra-klinik. Fasilitas ini disediakan bagi mahasiswa sebelum memasuki masa klinik (RSGM). Di ruang ini dilengkapi peralatan laboratorium teknik gigi serta model-model gigi dan mulut yang menggambarkan keadaan pasien. Laboratorium Biologi Oral. Laboratorium ini dilengkapi dengan mikroskop, alat pertumbuhan bakteri / kuman / instrumen pemeriksaan mikrobiologi dan histologi. Dan sarana yang paling penting adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM). Rumah sakit Gigi dan Mulut merupakan fasilitas yang tergolong baru. Rumah Sakit ini diresmikan oleh Mendiknas Prof. Dr. Malik Fajar pada tanggal 6 Agustus 2003 dan menjadi satu-satunya Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Indonesia bagian timur. Rumah sakit ini memiliki peralatan yang modern untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta untuk praktek mahasiswa.

 

Kerjasama Internasional

 

Sejak tahun 1950-an Fakultas Kedokteran Gigi menjalin kerjasama internasional dengan berbagai universitas dan lembaga di berbagai negara. Pada tahun 1957 salah seorang staf pengajar yaitu Ratiza Zainal dikirim ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuan tentang teknik pengobatan dan perawatan gigi. Ia dikirim bersama dengan empat dokter gigi lain dari berbagai kota di Indonesia untuk belajar di berbagai sekolah kedokteran gigi di Amerika serikat atas kerjasama antara kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) dengan Administrasi Kerjasama Internasional Amerika Serikat di Indonesia (ICA). Pada tahun 1959 ketika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerjasama dengan University of California, Fakultas Kedokteran Gigi juga diberi kesempatan untuk ikut memanfaatkan kerjasama tersebut dengan mengirim duabelas staf pengajarnya untuk memperoleh pendidikan tambahan dan pendidikan bergelar dengan beasiswa dari USAID. Pemantapan peningkatan mutu staf pengajar dilakukan dengan adanya kerjasama antar institusi pada tahun 1973 sampai tahun 1993 dengan University Hospital of Manchester, Turner Dental School di Inggris, University of Hiroshima, University of Kyushu, University of Kagoshima di Jepang. Selain itu juga dengan Erlangen and Hamburg Universitet, University of London, New South Wales University, University of Sydney, International Course in Cosmetic and Aesthetic Dentistry, South Jordan Salt Lake City Utah United States of America, Hereaus Kultzer Hanau Germany, University Kebangsaan Malaysia. Saat ini sedang menjalin kerjasama dengan University of Malaya dan University Sain of Malaysia.

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE AWAL

January 22nd, 2009

PERIODE AWAL

UNIVERSITAS AIRLANGGA

 

Oleh: Purnawan Basundoro

 

A. Warisan Kolonial

Berdirinya Universitas Airlangga pada tahun 1954 tidak dapat dipisahkan dengan sejarah panjang perguruan tinggi di Indonesia yang dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pendirian perguruan tinggi di Indonesia pada waktu itu merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan tenaga terdidik yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kolonial. Cikal bakal perguruan tinggi di Indonesia adalah Sekolah Dokter Jawa atau “Dokter Djawa School” yang didirikan di Batavia pada tahun 1851. Lulusan sekolah ini tidak lebih dari medisch vaccinateur atau tukang vaksin dan di Indonesia akrab disebut sebagai juru cacar. Mereka diperbantukan kepada para perwira kesehatan di rumah sakit militer di Batavia dan bertugas melayani kesehatan para tentara.1 Dengan demikian pada periode ini Sekolah Dokter Jawa belum menjadi perguruan tinggi yang sebenarnya. Lembaga ini direorganisasi menjadi lembaga pendidikan dokter yang sebenarnya pada tahun 1902 dan diberi nama School Tot Opleiding Van Indische Artsen dan lebih dikenal dengan sebutan STOVIA yang berkedudukan di Batavia. Lulusan dari lembaga pendidikan ini diberi gelar Inlandsche Arts (Dokter Bumiputera) yang tidak hanya diperbantukan kepada rumah sakit militer tetapi diterjunkam ke masyarakat terutama untuk menanggulangi berbagai wabah penyakit yang pada waktu itu banyak menyerang masyarakat.

Adalah menarik mengapa cikal-bakal perguruan tinggi di Indonesia adalah lembaga pendidikan kedokteran? Mengapa bukan lembaga pendidikan teknik atau pendidikan hukum? Hal ini terkait erat dengan persepsi orang-orang Barat yang tinggal di Indonesia pada waktu yang memandang bahwa alam Indonesia dan perilaku keseharian masyarakat merupakan sumber penyakit. Indonesia yang berada di wilayah tropis merupakan lahan yang subur untuk berkembangbiak penyakit. Di samping itu perilaku sehari-hari masyarakat juga amat tidak sehat. Rumah-rumah dibuat dari bahan seadanya seperti dari anyaman bambu dan atap dari ilalang yang merupakan tempat yang amat disenangi oleh tikus. Buang air besar juga dilakukan di sembarang tempat yang tentu saja menjadi media yang efektif untuk penyebaran penyakit. Perilaku masyarakat yang amat tidak sehat dan kondisi alam tropis yang amat lembab dengan curah hujan yang tinggi menjadi media yang efektif untuk terjangkitnya wabah penyakit. Kondisi semacam ini amat menakutkan penduduk Eropa di yang tinggal Indonesia.2 Berbagai usaha dilakukan agar mereka tidak tertular berbagai penyakit tropis. Maka didirikanlah perguruan kedokteran sehingga lulusannya diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian lembaga pendidikan kedokteran pada awalnya adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat Eropa. Pengobatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat pribumi pada waktu itu pada hakekatnya adalah untuk menangkal agar penyakit tidak menjalar dan menjangkiti masyarakat Eropa.

Ketika kebutuhan akan tenaga medis semakin tinggi, maka pemerintah kolonial bermaksud untuk memperluas pendidikan dokter tidak hanya di Batavia tetapi juga di Surabaya. Gagasan ini muncul pada tahun 1911 yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menambah jumlah dokter serta mempertimbangkan laporan-laporan bahwa sistem pendidikan dokter yang selama ini berjalan perlu mendapat perbaikan.3 Namun upaya pengembangan tersebut sempat ditentang oleh dokter-dokter Eropa lulusan negeri Belanda. Menurut mereka pendirian lembaga pendidikan kedokteran bagi pribumi dan golongan Indo tidak akan menghasilkan dokter yang cakap. Ketika NIAS akan didirikan di kota Surabaya para dokter Eropa di Indonesia yang tergabung dalam Bond van Geneesheers mencela maksud pemerintah itu melalui buletin yang dikeluarkan oleh perkumpulan itu pada bulan September 1912. Walaupun kritik tersebut ditujukan kepada golongan masyarakat Indo, tetapi sebenarnya sasaran mereka juga termasuk masyarakat pribumi yang hendak dididik menjadi dokter. Di buletin tersebut mereka antara lain mengatakan:

 

Bangsa Indo sangat benci kepada segala pekerjaan yang semata-mata meminta pertanggungjawaban dan minta bekerja yang bersungguh-sungguh.Lihatlah pada jawatan perguruan. Bukankah jarang sekali didapati guru-guru bangsa Indo? Mereka enggan sekali jika pekerjaannya hendak diperiksa karena hasilpekerjaannya itu memang tak tahan uji dan kritik. Jarang sekali didapati sifat kemauan yang teguh pada mereka kecuali kemauan di dalam perkara melakukan segala kejahatan. Tak ada suatu kebaikan yang boleh diharapkan dari pihak mereka. Dan tak usahlah kita singgung-singgung orang-orang yang memang tersebut buruk di kalangan mereka, yaitu yang melakukan pengguguran bayi sebagai tiang pencaharian dan berzina untuk perintang-perintang waktu! Apakah orang setampan ini hendak dijadikan dokter?”4

 

 

Sebuah sindiran yang amat kasar dokter-dokter Eropa terhadap kelompok masyarakat Indo di Indonesia. Kutipan di atas juga menyiratkan bahwa pada masa kolonial pembentukan berbagai lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi didasarkan atas sentimen rasial dan berdasarkan status sosial.5 Walaupun muncul kritik yang sangat tajam dari perkumpulan dokter Eropa namun pada tahun 1913 pemerintah kolonial memutuskan untuk mendirikan sekolah tinggi kedokteran di kota Surabaya yang diberi nama Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS). Pada awal berdirinya lembaga pendidikan dokter ini dipimpin oleh Dr. A.E. Sitsen yang berasal dari STOVIA Batavia.6

Berdirinya Universitas Airlangga pada tahun 1954 di satu sisi merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan kedokteran jaman kolonial (NIAS), tetapi di sisi yang lain merupakan bagian dari gerakan proses Indonesianisasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 sentimen anti kolonial mencapai puncaknya. Salah satu hal yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah terjadinya perubahan-perubahan struktur, baik sosial, ekonomi, maupun politik dari struktur kolonial menjadi struktur yang asli Indonesia. Dengan kata lain tuntutan akan perubahan struktur tersebut merupakan bagian dari Indonesianisasi sistem yang ada di Indonesia karena secara politik Indonesia sudah merdeka. Proses semacam ini bisa dirunut pada periode penjajahan Jepang di Indonesia, yang juga terjadi pada lembaga pendidikan dokter NIAS di Surabaya. Pada tahun 1942 ketika tentara Jepang menduduki Indonesia NIAS ditutup oleh pemerintah pendudukan Jepang. Lembaga pendidikan kedokteran baru dibuka kembali tahun 1943 dengan nama Ika Daigaku yang berkedudukan di Jakarta. Mahasiswa dari lembaga pendidikan ini merupakan gabungan mahasiswa dari lembaga pendidikan kedokteran yang semula bernama Geneeskundige Hoge School yang berkedudukan di Jakarta dan mahasiswa NIAS yang berkedudukan di Surabaya.

Seiring dengan menyerahnya Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Ika Daigaku kemudian dilikuidasi. Sebagai bagian dari proses Indonesianisasi dari semua sistem yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan ini berlangsung dengan amat memprihatinkan dengan berbagai kekurangan di sana-sini. Ketika proses pembenahan perguruan tinggi kedokteran tengah berlangsung gelombang perang kemerdekaan muncul yang didahului dengan masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia. Dengan dalih ingin mengamankan tawanan Jepang, antara bulan September dan Oktober 1945 pasukan Sekutu memasuki kota-kota besar di Indonesia.7 Di Jakarta pendaratan masukan Sekutu disambut dengan kontak senjata oleh rakyat. Di mana-mana pasukan Sekutu membuat kegaduhan. Rakyat Indonesia yang mencurigai adanya maksud tersembunyi dari pasukan Sekutu dengan menyelundupkan tentara Belanda menjadi marah. Di mana-mana kedatangan pasukan Sekutu memunculkan peperangan. Akibatnya kota Jakarta menjadi tidak aman. Pada bulan Januari 1946 Ibukota Republik Indonesia dipindah dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Kondisi ini berpengaruh juga terhadap jalannya proses pendidikan di Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Agar proses pendidikan tetap berjalan, bersamaan dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia maka diungsikan pula Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia dengan cara menyebar tempat perkuliahan di tiga kota yaitu di Solo, Klaten, dan Malang.8

Dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta maka Jakarta berada dalam kekuasaan pasukan Sekutu, tetapi secara de facto kota itu sebenarnya dibawah kekuasaan pasukan Belanda. Seperti kita ketahui bersamaan dengan masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia, masuk pula tentara Belanda. Mereka kemudian melakukan pengoperan pemerintahan di tempat-tempat yang telah dikuasainya. Dengan dalih untuk menghindari bentrokan-bentrokan dengan rakyat Indonesia, maka panglima pasukan Inggris untuk Indonesia, Letnan Jenderal Sir Philip Christison menarik pasukan Belanda lama yang baru saja mendarat di Indonesia Timur ke Jawa.9 Akibatnya kota-kota penting di Jawa segera diduduki kembali oleh pasukan Belanda. Namun kedatangan tentara Belanda di Jawa, khususnya di Jakarta justru malah memancing perlawanan yang lebih besar dari rakyat setempat. Di tengah berkecamuknya perang, Belanda menduduki kantor-kantor pemerintahan yang penting.

Di sektor pendidikan, Belanda juga mencoba menghidupkan lagi perguruan tinggi yang ditinggal mengungsi oleh otoritas yang sah yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Pada bulan Januari 1946, beberapa saat setelah Ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Belanda mendirikan De Nood-universiteit, atau universitas darurat. Disebut sebagai universitas darurat karena didirikan pada saat kondisi chaos yang disebabkan oleh peperangan.10 Universitas darurat ini memiliki lima fakultas dengan tempat kedudukan yang terpisah, yaitu fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas sastra dan filsafat berkedudukan di Jakarta, fakultas pertanian berkedudukan di Bogor, dan fakultas teknik berkedudukan di Bandung menempati bekas Technische Hoge School.

Pada saat yang bersamaan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta juga menghidupkan kembali perguruan tinggi dengan mendirikan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946.11 Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan bagian depan istananya (pagelaran) sebagai tempat perkuliahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika kuasaan Belanda di wilayah-wilayah pendudukan di Jawa semakin mantap, mereka juga mencoba memantapkan posisi mereka di bidang pendidikan tinggi. Pada bulan Maret 1947 De Nood-universiteit diubah namanya menjadi Universiteit van Indonesia. Pada tahun yang bersamaan kekuasaan Belanda di Indonesia juga semakin kuat dengan dukungan militer yang kuat pula. Dengan sangat percaya diri pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam pihak Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama. Dengan gerak cepat pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Peristiwa ini kemudian memaksa Indonesia dan Belanda untuk menuju ke meja perundingan yang menghasilkan Perjanjian Renville pada bulan Januari 1948. Perjanjian ini mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai “garis van Mook”, suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda. Garis imajiner tersebut secara politis telah membelah-belah Indonesia khususnya Jawa menjadi dua bagian antara wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia dengan wilayah yang dikuasai oleh Belanda.

Secara kebetulan hampir semua lokasi perguruan tinggi yang pernah didirikan oleh Belanda pada masa kolonial terletak di dalam garis van Mook. Perletakan secara politis inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengembangkan Universiteit van Indonesia dengan membuka fakultas baru di wilayah pendudukan, yaitu di Surabaya dan di Makassar. Pada tanggal 1 Agustus 1948 di Surabaya dibuka Faculteit der Geneeskunde (Fakultas Kedokteran) dengan memanfaatkan peralatan dan gedung yang pada masa kolonial ditempati oleh NIAS. Di tempat yang sama Belanda juga membuka Tandheelkundig Instituut (Lembaga Kedokteran Gigi). Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Surabaya pada awalnya dipimpin oleh Prof. Dr. A.B. Droogleever Fortuyn. Pada tanggal 8 Oktober 1948 di Makassar dibuka Faculteit der Economische Wetenschap (Fakultas Ekonomi).12 Pendirian beberapa fakultas di kota yang berbeda, secara politis menjadi simbol bahwa pada waktu itu kekuasaan Belanda di daerah-daerah pendudukan cukup kuat.

Pada saat yang hampir bersamaan perguruan tinggi yang berada di wilayah Republik Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta juga melakukan bebagai konsolidasi agar perguruan tinggi pertama di wilayah Republik Indonesia tersebut berkembang dengan baik. Beberapa fakultas yang tersebar di beberapa daerah republik seperti Yogyakarta, Klaten, dan Solo dilebur menjadi satu. Pada tanggal 19 Desember 1949 secara resmi berdirilah Universitas Gadjah Mada yang berada dalam naungan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Yogyakarta. Universitas ini menjadi universitas negeri pertama yang berada di wilayah Republik Indonesia pada saat wilayah Indonesia terpecah-belah secara politis dan tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Sejarah perguruan-perguruan tinggi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia dengan disepakatinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Nopember 1949. Tanggal 19 Desember 1949 Universitas Gadjah Mada lahir. Pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan penyerahan kedaulatan itu maka Universiteit van Indonesia yang semula dibawah penguasaan pemerintah pendudukan Belanda kemudian menjadi universitas milik Republik Indonesia Serikat dengan fakultas-fakultasnya yang tersebar di negara-negara federal, antara lain di ibukota RIS Jakarta, di Negara Indonesia Timur/Makassar (Fakultas Ekonomi), dan di Negara Jawa Timur/Surabaya (Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi).

Republik Indonesia Serikat hanya bertahan kurang dari satu tahun karena menguatnya sentimen pro-Republik di negara-negara federal yang didirikan oleh Belanda. Federalisme pada umumnya dicurigai karena asalnya jelas sebagai muslihat Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Pemecah-belahan wilayah Indonesia secara administratif dan politis memiliki dampak yang amat besar bagi pendidikan tinggi di Indonesia karena eksistensi perguruan tinggi di wilayah Indonesia menjadi terpisah-pisah di wilayah Republik dan di wilayah federal. Perguruan tinggi di wilayah Republik dikelola oleh bangsa Indonesia yang hampir semua staf pengajarnya adalah orang-orang Indonesia (Bumiputera) serta dengan fasilitas yang sangat terbatas, sedangkan perguruan tinggi yang berada di wilayah federal dikelola oleh Belanda dengan staf pengajar yang hampir semuanya orang-orang Belanda yang cakap. Mereka juga sudah menempati gedung-gedung yang megah peninggalan masa kolonial. Keterpisahan pengelolaan perguruan tinggi tentu saja sangat berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa yang belajar di dua wilayah yang berbeda secara politis tersebut. Mahasiswa yang belajar di Universitas Gadjah Mada yang terletak di wilayah republik di Yogyakarta pada umumnya amat bangga. Kebanggaan itu lahir karena mereka belajar diwilayah “sendiri” Republik Indonesia dan di wilayah perjuangan. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai republiken, orang/mahasiswa republik.

Kuatnya sentimen pro-Republik telah mendorong bubarnya negara-negara federal. Sebagian besar rakyat di negara-negara federal buatan Belanda menghendaki agar kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Keinginan itu akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai unsur di dalamnya, serta negara-negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur digantikan oleh suatu Republik Indonesia yang baru, yang memiliki konstitusi kesatuan.

Penyerahan kedaulatan dan terbentuknya kembali negara kesatuan Republik Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan formasi dan konstelasi perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas milik Republik Indonesia semakin memantapkan posisinya menjadi universitas nasional. Sementara itu Universiteit van Indonesia yang dilahirkan dan dikelola oleh Belanda berubah nama menjadi Universitet Indonesia. Perubahan nama itu merupakan bagian dari proses Indonesianisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Periode awal kemerdekaan ditandai dengan bangkitnya rasa nasionalisme yang sangat tinggi yang diikuti dengan sentiman anti Belanda yang kuat. Timbulnya perasaan semacam itu diikuti dengan penjungkirbalikan simbol-simbol kolonialisme yang bisa membangkitkan romantisme masa kolonial yang menyengsarakan. Akibatnya simbol-simbol yang berbau kolonial dihancurkan dan diganti dengan simbol-simbol ke-Indonesiaan. Istilah-istilah Belanda diganti dengan istilah-istilah Indonesia, maka wajar jika nama Universiteit van Indonesia diganti menjadi Universitet Indonesia. Pengelolaan universitas tersebut juga berpindah tangan ke Pemerintah Republik Indonesia. Sampai lahirnya Universitas Airlangga pada tahun 1954, Indonesia pada waktu itu hanya memiliki dua perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitet Indonesia.

.

B. Membangun Fondasi: Periode Awal

Kota Surabaya pada awal tahun 1950-an belum memiliki universitas. Di kota ini hanya terdapat perguruan tinggi dengan status fakultas yaitu Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi (belum berstatus sebagai fakultas) yang merupakan cabang dari Universitet Indonesia di Jakarta. Sebagai sebuah kota besar yang dinamis di negara yang baru saja merdeka, kebutuhan akan sarjana-sarjana yang bermutu sangat tinggi. Mereka diharapkan dapat mengisi berbagai jabatan di kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor swasta yang terdapat di kota Surabaya. Mengingat masih langkanya sarjana lulusan perguruan tinggi di kota ini maka pada pertengahan tahun 1951 dua tokoh masyarakat kota Surabaya yaitu Mr. Boedisoesetya dan Mr. I. Gondowardojo membuka fakultas hukum untuk para pegawai berijazah sekolah menengah yang masih ingin melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Surabaya oleh Walikota Moestadjab, Doel Arnowo, Roeslan Wongsokusumo, dan Mr. Sjarief Hidayat yang menaungi fakultas hukum tersebut. Dengan demikian maka statusnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya. Dewan Kurator dari perguruan tinggi ini adalah Gubernur Jawa Timur Samadikoen, Kol.Bambang Sugeng, Dr.Moh. Sjaaf, Hsieh Kuo Chen. Mr. Boedisoesetya, Gondowardojo, Dr.Soeripto, dan Mr. Kho Siok Hie diangkat sebagai dosen. Satu tahun kemudian, untuk tingkat kandidat tenaga dosen ditambahkan dengan Mr. Abdurrachman, Mr. Oey Pek Hong, dan Mr. Hakim13.

Memasuki tahun kedua kesulitan mulai timbul, yakni tentang legalitas ijazah dan penyelenggaraan ujian. Sebagai mana umumnya sekolah partikelir ketika itu tidak mendapat pengakuan dari pemerintah. Dewan dosen dengan persetujuan dari Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi berpendapat bahwa kesulitan ini akan bisa diatasi dengan cara mengoper Perguruan Tinggi Ilmu Hukum partikelir ini ke suatu universitas negeri. Atas petunjuk Mr. Pringgodigdo dimulailah pembicaraan dengan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pihak Universitas Gadjah Mada diwakili oleh Prof. Mr. Drs. R.M. Notonegoro. Pada akhir tahun 1953 Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya dioper oleh Universitas Gadjah Mada dan menjelma sebagai cabang dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di bawah pimpinan Mr. Pringgodigdo. Setelah penggabungan ini maka kesulitan tentang penilaian ijazah bisa teratasi.14 Dengan berdirinya fakultas hukum tersebut maka di kota Surabaya terdapat dua cabang universitas yang berbeda, yang terdiri dari tiga fakultas yang berbeda pula.

Keberadaan perguruan tinggi di kota Surabaya mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat Surabaya. Mereka adalah kelompok menengah yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat. Masyarakat memandang bahwa peran-peran mahasiswa harus didukung sepenuhnya karena di pundak merekalah masa depan kota Surabaya dan masa depan Propinsi Jawa Timur dibebankan. Pada tanggal 8 Agustus 1953 istri Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Samadikoen berinisiatif membentuk panitia yang dinamakan ”Panitya Kesedjahteraan Mahasiswa Surabaja”. Tujuan dari panitia ini adalah membantu para mahasiswa yang berada di kota Surabaya terutama mengenai pondokan dan hiburan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa.15

Jumlah universitas yang hanya ada dua, beserta cabang-cabangnya di beberapa kota di Indonesia, masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan pada tahun 1950-an. Kondisi ini menunjukkan betapa lambatnya pemerintah memikirkan penambahan perguruan tinggi. Namun hal itu perlu dimaklumi mengingat beberapa saat setelah merdeka, Indonesia terjebak dalam pusaran peperangan yang berlarut-larut dengan tentara Belanda yang mencoba menguasai kembali Indonesia. Oleh karena itu setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda dan kondisi bangsa Indonesia berangsur-angsur pulih maka pemerintah berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi baru di beberapa kota, dan salah satunya adalah di kota Surabaya.

Kota Surabaya menjadi prioritas utama untuk pendirian universitas baru karena menurut Menteri Pendidikan Muhammad Yamin di kota ini sudah terdapat beberapa fasilitas pendukung yang memadai. Menurutnya di Jawa Timur memiliki beberapa laboratorium dan pernah menjadi pusat penyelidikan industri gula dan perkebunan yang bisa menjadi supporting system bagi perguruan tinggi.16 Di kota ini juga sudah terdapat infrastruktur pendukung pendidikan yang merupakan warisan masa kolonial, yaitu gedung NIAS beserta perlengkapannya. Muhammad Yamin lebih lanjut mengatakan bahwa kota Surabaya merupakan pusat pengembangan bagi wilayah Indonesia Timur. Surabaya juga merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur, sebuah propinsi besar yang berpenduduk lebih dari 18.000.000 jiwa (tahun 1954). Oleh karena itu menurutnya pendirian sebuah universitas di kota Surabaya merupakan suatu tindakan yang bertanggungjawab dan akan memenuhi cita-cita yang terkandung dalam masyarakat Jawa Timur dan bangsa Indonesia pada umumnya. Cita-cita itu adalah:

 

Dengan mengakhiri fase perdjuangan untuk mentjapai dan menegakkan kemerdekaan, maka perdjuangan Bangsa Indonesia pada dewasa ini memasuki tingkatan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dalam lapangan tehnik, indonesianisasi, perekonomian dan industrialisasi, perkembangan kesenian dan kebudajaan umumnja ditudjukan kepada tertjapainja kesedjahteraan dan kebesaran Bangsa dan Negara. Guna pembangunan itu, maka dibutuhkan tidak hanja tenaga kedjuruan menengah jang tak terbatas banjaknja, akan tetapi djuga tenaga ahli bagian atas jang berpendidikan tinggi dalam djumlah jang besar.17

 

 

Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan kebesaran bangsa maka dibutuhkan para pemikir dan perancang handal yang dididik di perguruan tinggi. Oleh karena itu pendirian perguruan tinggi sebagai sebuah jalan baru untuk memacu jalannya pembangunan adalah mutlak dilakukan. Berangkat dari kenyataan tersebut maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah universitas baru yang diberi nama Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya.18 Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1954 Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno meresmikan berdirinya Universitas Airlangga. Peresmian diawali dengan pidato Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas nama Kabinet Ali Sastroamijoyo-Zainul Arifin.

Universitas Airlangga adalah universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia (NKRI).19 Secara teknis pendirian Universitas Airlangga adalah dengan menggabungkan cabang-cabang dari dua universitas yang berbeda yang ada di kota Surabaya, yaitu Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi cabang dari Universiteit van Indonesia yang nota benenya didirikan oleh negara federal, serta Fakultas Hukum yang merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas Republik. Dengan demikian maka dapat dikatakan pendirian Universitas Airlangga merupakan penyatuan dari dua universitas yang berbeda dan secara politis pernah berseberangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Universitas Airlangga adalah Universitas Persatuan. Hal ini selaras dengan tindakan Raja Airlangga yang berhasil menyelaraskan dua kerajaan besar yaitu kerajaan Kahuripan (di Jawa) dan kerajaan Sriwijaya (di Sumatera) yang diyakini sebagai usaha awal untuk membangun jalan kesatuan Indonesia.20

Pemberian nama Airlangga dimaksudkan untuk menghormati raja yang hidup pada abad ke-11 tersebut yang mampu manyatukan nusantara melalui tindakan perdamaian. Setelah wafat pada tahun 1949, Raja Airlangga diabadikan dalam patung yang mencerminkan Batara Wisnu yang sedang mengendarai Garuda yang membawa guci yang berisi “Amrta” yakni air kehidupan abadi. Simbol ini mencerminkan sikap dan tindakan Prabu Airlangga yang senantiasa memelihara kehidupan manusia. Dengan demikian maka penggunaan nama Airlangga sebagai nama universitas ini bertujuan agar Universitas Airlangga terus menjadi sumber ilmu yang kekal dan seluruh sivitas akademika senantiasa mengembangkan peradaban manusia. Dalam pidatonya Muhammad Yamin menekankan bahwa nama Airlangga dipilih sebagai nama universitas bukan karena ia menolak nama-nama orang terkemuka dalam sejarah bangsa Indonesia pada abad ke-20 atau sebelumnya, tetapi karena ia memandang bahwa Airlanggalah tokoh besar yang yang eksistensinya tumbuh di Jawa Timur yang didukung dengan keberhasilannya menyusun peradaban, ketentraman, serta mengembangkan kebudayaan.

Sedangkan penetapan tanggal 10 Nopember 1954 sebagai tanggal berdirinya Universitas Airlangga dijelaskan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya, bahwa tanggal itu memiliki arti yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat kota Surabaya yang memperingatkan kita kepada pengorbanan pemuda dan rakyat Indonesia di kota Surabaya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pendirian Universitas Airlangga dimaksudkan untuk mengenang dan menghormati rakyat Surabaya yang gugur dalam pertempuran 10 Nopember 1945.21

Keberadaan Universitas Airlangga secara simbolik juga merupakan jembatan antara kawasan Indonesia bagian timur dengan kawasan Indonesia bagian barat di mana Ibukota Republik Indonesia berada. Dengan adanya Universitas Airlangga maka para pemuda di Indonesia timur memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menuntut ilmu karena tidak harus menempuh perjalan yang lebih jauh, ke Yogyakarta atau ke Jakarta. Cukup belajar di Surabaya. Kondisi ini juga ditekankan oleh Muhammad Yamin dalam sabutannya ketika meresmikan berdirinya Universitas Airlangga. Ia secara tegas mengatakan bahwa hasrat para pemuda Indonesia untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi sangat besar. Untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi sebelum Universitas Airlangga berdiri mereka harus membanjiri kota Jakarta dan Yogyakarta. Keadaan yang demikian menimbulkan kesulitan terutama berkaitan dengan perumahan yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa selama menempuh pendidikan di kota-kota tersebut. Hal lain adalah soal biaya yang harus ditanggung oleh orang tua. Pengiriman para pemuda ke Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta membutuhkan dana besar yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Oleh karena itu pendirian Universitas Airlangga juga dimaksudkan untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat.22

Sebagai negara yang baru saja lahir dan belum banyak berpengalaman dalam mengelola perguruan tinggi, bangsa Indonesia belum memikirkan dasar pendirian perguruan tinggi yaitu Undang-Undang Perguruan Tinggi. Dengan demikian dasar pendirian Universitas Airlangga pun bukan undang-undang tetapi hanya peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 yang berlaku pada tanggal 10 Nopember 1954, dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1954 oleh Presiden Soekarno.23 Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa Universitas Airlangga terdiri dari Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya, Fakultas Hukum Sosial dan Politik di Surabaya, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang, dan Fakultas Ekonomi di Surabaya. Pada tahun tanggal 10 Nopember 1954 ketika universitas diresmikan sebenarnya Fakultas Ekonomi secara riil belum ada walaupun sudah disebut-sebut dalam peraturan pemerintah.

Setelah beberapa bulan berjalan, nampaknya masih terjadi beberapa kendala di Universitas Airlangga yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Secara keorganisasian masih terdapat kekurangsingkronan, sedang pada teknis administrasi ternyata Universitas Airlangga belum dapat menyelenggarakan sendiri perkuliahannya termasuk penyelenggaraan ujian. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pada tanggal 27 Januari 1955 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1955.Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain, pertama merubah kata-kata ”Fakultit Hukum, Sosial dan Politik”menjadi ”Fakultit Hukum Ekonomi, Sosial dan Politik.” Kedua, merubah Lembaga Kedokteran Gigi menjadi Fakultas Kedokteran Gigi, dan ketiga, sebelum pelaksanaan pemisahan Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi, serta cabang dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik selesai, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan dan ujian-ujian masih tetap diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Legalitas pemisahan secara resmi kedua lembaga tersebut dari induknya baru terlaksana pada tanggal 1 April 1955 yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu Presiden Universitas Airlangga (A.G.Pringgodigdo), Presiden Universitas Indonesia (Bahder Djohan), dan Presiden Universitas Gadjah Mada (M. Sardjito) pada tanggal 9 April 1955 di Surabaya. Pemisahan tersebut termasuk juga penyerahan kantor cabang dari universitas yang bersangkutan dengan segala perlengakapnnya dan gedung-gedung perkuliahan, serta penyerahan para pegawai.24 Dengan pemisahan tersebut maka Universitas Airlangga berkedudukan sejajar dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dengan status universitas negeri.

Setelah Universitas Airlangga secara syah dinyatakan berdiri, Presiden Soekarno menunjuk Prof. Abdul Gafar Pringgodigdo sebagai Presiden Universitas Airlangga. Ia diambil sumpahnya oleh presiden pada tanggal 23 Desember 1954 di Jakarta.25 Pringgodigdo adalah Sekretaris Negara Republik Indonesia pertama pada periode 17 Agustus 1945 hingga penyerahan kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949. Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini kemudian diangkat menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman hingga tanggal 7 Desember 1950, hanya satu tahun. Ketika di Surabaya berdiri Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik cabang dari Universitas Gadjah Mada, Pringgodigdo diangkat sebagai dekan. Setelah dilantik sebagai Rektor Universitas Airlangga, ia belum bisa melaksanakan tugas sebagaimana status yang melekat pada dirinya. Hal ini disebabkan karena pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955 pada tanggal 27 Januari 1955 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional Universitas Airlangga masih diselenggarakan oleh universitas induknya yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Status itu berlangsung sampai tanggal 9 April 1955 pada saat ditandatanganinya naskah pelaksanaan pemisahan antara universitas-universitas terkait yang dilakukan di Surabaya.

Bersamaan dengan penandatanganan naskah tersebut Presiden Universitas Airlangga Prof. A.G. Pringgodigdo ”dilantik ulang” oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammad Yamin.26 Pada saat sama dilantik pula Dewan Kurator Universitas Airlangga yang diketuai oleh Gubernur Jawa Timur Samadikoen. Dalam sambutan pelantikan Muhammad Yamin menyatakan kegembiraannya dengan selesainnya pembentukan dan konsolidasi Universitas Airlangga. Pemerintah akan sepenuhnya mendukung keberadaan universitas tersebut dan akan segera mengangkat dosen-dosen yang diusulkan oleh universitas untuk mencukupi tenaga pengajar yang masih sangat kurang. Pemerintah juga akan berusaha mencukupi anggaran pada universitas di Indonesia.27

Universitas Airlangga lahir ketika Indonesia baru saja mengakhiri peperangan yang panjang serta menyedot banyak sumber daya. Kedatangan kembali pasukan Belanda ke Indonesia yang bermaksud menjajah kembali bangsa Indonesia disambut dengan perlawanan yang sengit oleh rakyat Indonesia. Akibatnya berbagai infrastruktur rusak, perekonomian macet, konsolidasi politik juga mengalami banyak gangguan.Hal itu tentu saja berimbas pada keberadaan Universitas Airlangga yang baru saja lahir. Gedung untuk perkantoran dan perkuliahan masih sangat sedikit dan terpisah-pisah. Bahkan ketika Pringgoddigo baru saja dilantik ia kebingungan karena kantor rektorat belum tersedia, oleh karena itu ia menumpang di Fakultas Hukum karena kebetulan masih merangkap sebagai dekan fakultas tersebut. Ia baru bisa memiliki kantor setelah beberapa saat, yaitu di Jalan Raya Soetomo No. 61 yang berfungsi sebagai kantor administrasi universitas (rektorat) sekaligus sebagai perpustakaan universitas sehingga sangat sempit kondisinya. Perkuliahan masih terpencar-pencar di beberapa tempat, Fakultas Kedokteran menempati gedung yang pada masa kolonial digunakan oleh NIAS, demikian juga Fakultas Kedokteran Gigi. Gedung tersebut terletak di Jalan Karangmenjangan. Oleh pemerintah kolonial gedung tersebut dirancang hanya untuk menampung perkuliahan dalam jumlah mahasiswa yang terbatas. Akibatnya ketika terjadi penambahan mahasiswa yang cukup signifikan beberapa saat setelah Universitas Airlangga berdiri, gedung-gedung tersebut sudah tidak mencukupi. Secara fisik sebagian dari gedung-gedung tersebut juga mengalami kerusakan akibat dimakan usia.

Fakultas Hukum berkegiatan di beberapa tempat. Kegiatan administrasi menempati sebagian dari Sositet Simpang (saat ini Balai Pemuda) yang disewa dari pengelola. Selain kegiatan adminstrasi, ujian mahasiswa atau tentamen dan rapat dosen juga dilakukan di tempat. Seringkali suara-suara gaduh dari sositet mengganggu proses ujian dan rapat dosen yang sedang berlangsung. Untuk perkuliahan mahasiswa menggunakan gedung ”Bahari”yang dipinjam dari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang terletak di Jalan Kaliasin (saat ini Jalan Basuki Rahmat) serta di sebuah gedung bekas Gedung Komidi yang terletak Jalan Tegalsari No.4.

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru awalnya menempati bekas Hotel Splendid di Jalan Tumapel No. 1 Malang. Gedung tersebut diresmikan pemakainnya pada tanggal 25 Juni 1955 oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan Muhammad Yamin.28 Pada awalnya gedung tersebut cukup representatif untuk pusat administrasi dan perkantoran karena jumlah mahasiswa yang kuliah di tempat ini masih sedikit. Tetapi dalam perkembangannya kondisi gedung tersebut tidak berbeda jauh dengan gedung-gedung yang ditempati untuk perkuliahan di kota Surabaya, terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung jumlah mahasiswa yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Pemerintah sebenarnya berupaya untuk segera membangun kawasan perkuliahan terpadu agar lokasi semua kegiatan Universitas Airlangga berada pada satu tempat. Lokasi yang direncanakan untuk membangun kompleks Universitas Airlangga adalah di Kampung Karangmenjangan di selatan kompleks eks NIAS. Lokasi tersebut awalanya direncanakan untuk membangun gedung Fakultas Hukum yang pada waktu itu masih menjadi cabang dari Universitas Gadjah Mada. Satu hari setelah Universitas Airlangga berdiri, yaitu tanggal 11 Nopember 1954 telah dilakukan penanaman tiang pancang secara simbolis di tanah kosong itu yang luasnya kurang lebih 14 hektar. Namun pembangunan gedung tersebut akhirnya dihentikan karena pemerintah kesulitan keuangan akibat kekacauan ekonomi. Sampai beberapa tahun lokasi tersebut dibiarkan merana begitu saja. Lama-kelamaan di lahan kosong itu diduduki oleh para pemukiam liar. Mereka membangun gubug-gubug seadanya untuk dijadikan tempat tinggal. Ketika pihak universitas sebagai pemilik yang syah dari tanah-tanah itu, mereka tidak mau pindah dengan alasan tanah-tanah itu belum akan dipergunakan untuk pendirian gedung. Sedikit-demi sedikit tanah yang semula akan digunakan untuk membangun kawasan perkuliahan terpadu jatuh ke tangan orang lain. Ketika tiba waktunya dibangun tanah-tanah itu telah berkurang cukup banyak

Pemerintah juga pernah berinisiatif untuk membeli gedung ”Whiteaway” yang rencananya untuk diserahkan kepada Universitas Airlangga sebagai tempat perkuliahan. Gedung tersebut adalah bekas Toko Whiteaway yang terletak di sudut Jalan Tunjungan dan Jalan Genteng, namun kondisinya rusak berantakan akibat peperangan pada masa pendudukan Jepang (Perang Asia Timur Raya). Pemilik gedung itu adalah Firma Whiteaway yang berkedudukan di London, Inggris. Sejak pemiliknya pulang kampung ke London akibat perang yang berlarut-larut, kepemilikannya diwakilkan kepada Mr. J.R. Hogerzeil seorang advokat asing di kota Surabaya. Walikota Surabaya Mustadjab dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Kurator Universitas Airlangga telah beberapa kali mengusulkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan agar gedung itu bisa diambilalih untuk kantor universitas. Tanggal 23 Juni 1955 Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut dengan Mr. J.R. Hogerzeil di kediaman Gubernur Jawa Timur.29 Namun tawar-menawar mengenai harga gedung tersebut ternyata tidak membawa hasil. Padahal Muhammad Yamin merencanakan gedung tersebut nantinya akan digunakan untuk ruang perkuliahan Fakultas Hukum.

Sehubungan dengan munculnya berbagai masalah tentang gedung yang sangat terbatas serta tidak tersedianya lahan yang cukup luas untuk pengembangan Universitas Airlangga, pihak universitas pernah berencana untuk memindah gedung Pusat Universitas Airlangga dari Surabaya ke Malang. Hal ini dikemukakan oleh Rektor Universitas Airlangga Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo pada saat memberikan pidato tahunan dalam rangka dies natalis ke-2 Universitas Airlangga tanggal 10 Nopember 1956. Ia beralasan bahwa Kotapraja Malang telah menyediakan tanah seluas kurang lebih 100 hektar yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan Universitas Airlangga. Tanah tersebut bisa dibeli dengan harga murah.30

Masalah lain yang dihadapi oleh Universitas Airlangga adalah persoalan legalitas. Universitas Airlangga berdiri ketika Indonesia masih dalam keadaan kacau. Sistem administrasi pemerintahan masih belum begitu baik. Dengan kata lain bangsa ini bisa berdiri dan berjalan hanya bermodalkan semangat dari seluruh elemen masyarakat. Ketika Universitas Airlangga didirikan bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perguruan Tinggi yang seharusnya dijadikan landasan bagi berdirinya sebuah universitas. Status berdirinya Universitas Airlangga yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Perguruan Tinggi akhirnya menuai protes dan tuduhan dari beberapa kelompok masyarakat bahwa berdirinya Universitas Airlangga tidak syah. Menanggapi tuduhan tersebut Presiden Universitas Airlangga Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo mengatakan bahwa jika Universitas Airlangga tidak syah maka Universitas Gadjah Mada juga tidak syah karena sama-sama didirikan tanpa Undang-Undang Perguruan Tinggi. Tuduhan tersebut tidak membawa dampak yang berarti bagi eksistensi Universitas Airlangga.

Pada peringatan Dies Natalis ke-2 tahun 1956 Pringgodigdo mengatakan bahwa telah terjadi semacam ”kemunduran” pada Universitas Airlangga. Kemunduran yang ia maksudkan adalah pertama, pada tahun 1956 jumlah mahasiswa yang masuk ke Universitas Airlangga hanya berjumlah 397 orang, padahal pada tahun 1955 jumlah mahasiswa yang masuk mencapai 494 orang. Telah terjadi penurunan sekitar 25 persen hanya dalam jangka waktu satu tahun. Penurunan jumlah mahasiswa yang sangat drastis itu disebabkan karena pada tahun itu dua universitas negeri didirikan oleh pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Pada tanggal 10 September 1956 pemerintah secara resmi mendirikan Universitas Hasanuddin di Makassar. Sambil menunggu pengangkatan presiden universitas definitif Prof. A.G. Pringgodigdo diangkat sebagai Acting Presiden Universitas Hasanuddin. Tiga hari kemudian tepatnya tanggal 13 September 1956 pemerintah meresmikan berdirinya Universitas Andalas di Bukittinggi.

Dengan berdirinya dua universitas di tempat yang berbeda tersebut, yaitu di barat dan di timur maka keberadaan universitas di Indonesia menjadi merata. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah menciptakan aturan mengenai syarat-syarat masuk ke universitas berkaitan dengan tempat asal calon mahasiswa. Calon mahasiswa hanya boleh mendaftar ke salah satu universitas yang paling dekat dengan asal SMA mereka, dengan tujuan agar universitas yang baru saja berdiri mendapatkan mahasiswa. Hal itu disebabkan karena orientasi calon mahasiswa rata-rata ingin kuliah di kota-kota di Jawa. Akibat pemberlakuan aturan tersebut maka Universitas Airlangga hanya boleh menerima mahasiswa yang memiliki ijazah di SMA-SMA yang terletak di Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur, atau calon mahasiswa yang orang tuanya tinggal di salah satu daerah tersebut. Akibat pemberlakuan aturan ini maka jumlah mahasiswa yang mendaftar di Universitas Airlangga turun drastis.31

Pertengahan tahun 1950-an terjadi goncangan-goncangan politik yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi eksistensi Universitas Airlangga sebagai lembaga akademik. Salah satu goncangan politik tersebut adalah terganggunya hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Perlu kita ketahui Universitas Airlangga masih mempekerjakan dosen-dosen berkebangsaan Belanda, terutama di Fakultas Kedokteran. Terganggunya hubungan kedua negara tersebut tentu saja berdampak serius terhadap keberadaan mereka di Indonesia khususnya di kota Surabaya. Sejak keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) disepakati, sentimen rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda memang meningkat. Hal itu dikarenakan poin-poin kesepakatan dalam KMB sangat merugikan bangsa Indonesia, yang antara lain bahwa Indonesia harus menanggung hutang sebesar 4,3 milyar gulden yang sebenarnya merupakan uang yang telah dipakai oleh Belanda untuk menumpas perlawanan rakyat selama perang kemerdekaan. Poin lain yang juga sangat merugikan adalah keengganan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia.32 Padahal Belanda berjanji akan mengembalikan daerah tersebut satu tahun setelah KMB ditandatangani. Sampai pertengahan tahun 1950-an Irian Barat tidak dikembalikan kepada Indonesia. Hal ini membuat marah rakyat Indonesia. Isyu-isyu rasial merebak seperti ancaman agar orang-orang Belanda yang ada di Indonesia harus diusir, bahasa Belanda harus dilarang digunakan di Indonesia, dan buku-buku berbahasa Belanda harus dimusnahkan. Ancaman-ancaman tersebut ternyata menjadi kenyataan dan terjadi juga di kota Surabaya. Pada bulan Juni 1955 Taman Pustaka Rakyat Surabaya menarik buku-buku bacaan berbahasa Belanda sebanyak 15.000 eksemplar dan memusnahkannya. Padahal buku-buku tersebut merupakan pelengkap bagi proses belajar-mengajar di Universitas Airlangga yang pada waktu itu hanya memiliki koleksi tidak lebih dari 2.000 buku. Kebutuhan buku-buku untuk mahasiswa sebagian diperoleh di Taman Pustaka Rakyat. Tujuan pemusnahan buku-buku berbahasa Belanda adalah agar penggunaan bahasa Belanda di kalangan masyarakat terutama di kalangan siswa dan mahasiswa tidak meluas dan tidak mempengaruhi cara belajar mereka.33 Larangan tersebut ternyata dilegalkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1953 melalui peraturan menteri. Bahasa Belanda hanya boleh dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum secara terbatas.34 Hal ini tentu saja merugikan bagi mahasiswa Universitas Airlangga non-fakultas hukum mengingat banyak sekali literatur yang mereka gunakan umumnya berbahasa Belanda dan ditulis oleh orang-orang Belanda.

Pada tanggal 4 Agustus 1956 pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan persetujuan KMB dan tidak mau membayar hutang-hutang yang dibebankan kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menuntut Irian Barat segera dikembalikan. Belanda enggan memenuhi tuntutan tersebut. Rakyat Indonesia bertambah marah dan mulai menuntut nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia serta melakukan gerakan mengusir orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Gerakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dimulai di kota Surabaya pada tahun 1958 oleh serikat-serikat buruh. Gerakan ini diikuti dengan ancaman pengusiran terhadap orang-orang Belanda. Hal ini membuat takut dosen-dosen berkebangsaan Belanda yang mengajar di Universitas Airlangga.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 98

2 H.F. Tillema, Kromoblanda: Over’t Vraagstuk van “het Wonen” in Kromo’s Grote Land, 6 Jilid, (’s-Gravenhage: Uden Masman, De Atlas dan Adi Poestaka, 1915-1923)

3 Widohariadi dan Bambang Permono (ed.), Peringatan 70 Tahun Pendidikan Dokter di Surabaya, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 1983), hlm. 20

4 D.M.G. Koch, Menudju Kemerdekaan, (Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951), hlm. 42-43

5 Sebagai contoh misalnya, pada tingkat pendidikan dasar anak-anak bumiputera kebanyakan hanya bisa sekolah di Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der Tweede Klasse), anak-anak dari pemuka-pemuka, tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-orang terhomat bumiputera dapat sekolah di Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der Eerste Klasse). Pada perkembangan selanjutnya pemerintah kolonial mendirikan sekolah untuk anak-anak tokoh bumiputera de perkotaan yaitu Hollandsch Inlandsche School (HIS). Sedangkan anak-anak Eropa bersekolah di Europeesch Lagere School (ELS). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm. 94

6 Widohariadi dan Bambang Permono (ed.), op.cit., hlm. 20

7 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 324

8 Widohariadi dan Bambang Permono (ed.), op.cit., hlm. 22

9 Ricklefs, op.cit., hlm. 324

10 Anonim, Universiteit van Indonesie, Gids voor het Academiejaar 1949-1950, (Batavia: Landsdrukkerij, 1950), hlm. 6

11 Perguruan tinggi ini menjadi cikal bakal Universitas Gadjah Mada yang sebenarnya, yang secara resmi berdiri tahun 1949

12 Anonim, Universiteit van Indonesie, Gids voor het Academiejaar 1949-1950, (Batavia: Landsdrukkerij, 1950), hlm. 78 dan 83.

 

13 I. Gondowardojo, ”Perkembangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,” dalam Liberty, No. 376, 19 November 1960.

14 Ibid.

15 “Panitya Kesedjahteraan Mahasiswa,” Surabaia Post, 12 Agustus 1953

16 Muhammad Yamin, Pidato Pembukaan Universitas Airlangga, (Jakarta: Kementrian Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudayaan, 1954), hlm. 7

17 Ibid., hlm. 6

18 “Pembukaan Universitas Erlangga,” Surabaia Post, 27 Oktober 1954. “Surabaia Tambah Universitet, Universitas Airlangga dibuka resmi,” Surabaia Post, 11 Nopember 1954

19 Pernyataan kembalinya Indonesia menjadi NKRI dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan peringatan lima tahun kemerdekaan Indonesia.

20 Lihat G. de Casparis, Airlangga, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Airlangga 26 April 1958, (Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga, 1958), hlm. 18

21 Yamin, op.cit., hlm. 5

22 Yamin, op.cit., hlm. 7

23 Lembaran Negara No. 99 Tahun 1954

24 Universitas Airlangga, Universitas Airlangga Dies Natalis I dan II, (Surabaya: Rahman Tamin, 1957), hlm. 11-14

25 Surabaia Post, 8 April 1955

26 “Presiden Universitas Airlangga dilantik,” Surabaia Post, 9 April 1955

27 “Pelantikan Dewan Kurator Un. Airlangga,” Terompet Masjarakat, 14 April 1955. Susunan lengkap Dewan Kurator periode pertama adalah: Ketua: Gubernur Jawa Timur Samadikoen; Anggota: Gubernur Nusa Tenggara (Sarimin Reksodihardjo), Walikota Surabaya (Moestadjab Soemowidagdo dan pada Agustus 1956 digantikan oleh Istidjab Tjokrokoesoemo), Walikota Malang (Sardjono Wirjohardjono), Kepala Daerah Bali (Soetedja), Kyai Hadji Masjkoer (Menteri Agama, ketika sudah tidak menjabat Menteri Agama ia tetap sebagai anggota Dewan Kurator), Prof. M. Soetopo (Pemimpin Pusat Pemberantasan Penyakit Kelamin di Surabaya, alumni NIAS), Dr. Samsi Sastrowidagdo (Akademikus tertua di kota Surabaya pada waktu itu. Lihat Universitas Airlangga, op.cit., 1957, hlm. 19

28 Pewarta Surabaja, 21 Juni 1955

29 “Whiteaway akan dibeli Pem. Untuk Gedung Universitas,” Harian Umum, 23 Juni 1955

30 Universitas Airlangga, op. cit., 1957, hlm. 103

31 Ibid., hlm. 105. Lihat juga, “Perajaan Dies Natalis ke-II Universitas Airlangga,” Harian Umum, 12 Nopember 1956

32 Ricklef, op.cit., hlm. 350

33 “15.000 Buku Bahasa Belanda Ditarik Dari Taman Perpustakaan Rakyat,” Harian Umum, 10 Juni 1955

34 “Mahasiswa² masih perlu Pahami bahasa Belanda, terutama dari Fakultas Hukum,” Harian Umum, 18 Februari 1957

Next Page »

Anthosia3c Sponsored by Web Hosting