LORONG WAKTU

UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE AWAL

January 22nd, 2009

PERIODE AWAL

UNIVERSITAS AIRLANGGA

 

Oleh: Purnawan Basundoro

 

A. Warisan Kolonial

Berdirinya Universitas Airlangga pada tahun 1954 tidak dapat dipisahkan dengan sejarah panjang perguruan tinggi di Indonesia yang dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pendirian perguruan tinggi di Indonesia pada waktu itu merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan tenaga terdidik yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kolonial. Cikal bakal perguruan tinggi di Indonesia adalah Sekolah Dokter Jawa atau “Dokter Djawa School” yang didirikan di Batavia pada tahun 1851. Lulusan sekolah ini tidak lebih dari medisch vaccinateur atau tukang vaksin dan di Indonesia akrab disebut sebagai juru cacar. Mereka diperbantukan kepada para perwira kesehatan di rumah sakit militer di Batavia dan bertugas melayani kesehatan para tentara.1 Dengan demikian pada periode ini Sekolah Dokter Jawa belum menjadi perguruan tinggi yang sebenarnya. Lembaga ini direorganisasi menjadi lembaga pendidikan dokter yang sebenarnya pada tahun 1902 dan diberi nama School Tot Opleiding Van Indische Artsen dan lebih dikenal dengan sebutan STOVIA yang berkedudukan di Batavia. Lulusan dari lembaga pendidikan ini diberi gelar Inlandsche Arts (Dokter Bumiputera) yang tidak hanya diperbantukan kepada rumah sakit militer tetapi diterjunkam ke masyarakat terutama untuk menanggulangi berbagai wabah penyakit yang pada waktu itu banyak menyerang masyarakat.

Adalah menarik mengapa cikal-bakal perguruan tinggi di Indonesia adalah lembaga pendidikan kedokteran? Mengapa bukan lembaga pendidikan teknik atau pendidikan hukum? Hal ini terkait erat dengan persepsi orang-orang Barat yang tinggal di Indonesia pada waktu yang memandang bahwa alam Indonesia dan perilaku keseharian masyarakat merupakan sumber penyakit. Indonesia yang berada di wilayah tropis merupakan lahan yang subur untuk berkembangbiak penyakit. Di samping itu perilaku sehari-hari masyarakat juga amat tidak sehat. Rumah-rumah dibuat dari bahan seadanya seperti dari anyaman bambu dan atap dari ilalang yang merupakan tempat yang amat disenangi oleh tikus. Buang air besar juga dilakukan di sembarang tempat yang tentu saja menjadi media yang efektif untuk penyebaran penyakit. Perilaku masyarakat yang amat tidak sehat dan kondisi alam tropis yang amat lembab dengan curah hujan yang tinggi menjadi media yang efektif untuk terjangkitnya wabah penyakit. Kondisi semacam ini amat menakutkan penduduk Eropa di yang tinggal Indonesia.2 Berbagai usaha dilakukan agar mereka tidak tertular berbagai penyakit tropis. Maka didirikanlah perguruan kedokteran sehingga lulusannya diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian lembaga pendidikan kedokteran pada awalnya adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat Eropa. Pengobatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat pribumi pada waktu itu pada hakekatnya adalah untuk menangkal agar penyakit tidak menjalar dan menjangkiti masyarakat Eropa.

Ketika kebutuhan akan tenaga medis semakin tinggi, maka pemerintah kolonial bermaksud untuk memperluas pendidikan dokter tidak hanya di Batavia tetapi juga di Surabaya. Gagasan ini muncul pada tahun 1911 yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menambah jumlah dokter serta mempertimbangkan laporan-laporan bahwa sistem pendidikan dokter yang selama ini berjalan perlu mendapat perbaikan.3 Namun upaya pengembangan tersebut sempat ditentang oleh dokter-dokter Eropa lulusan negeri Belanda. Menurut mereka pendirian lembaga pendidikan kedokteran bagi pribumi dan golongan Indo tidak akan menghasilkan dokter yang cakap. Ketika NIAS akan didirikan di kota Surabaya para dokter Eropa di Indonesia yang tergabung dalam Bond van Geneesheers mencela maksud pemerintah itu melalui buletin yang dikeluarkan oleh perkumpulan itu pada bulan September 1912. Walaupun kritik tersebut ditujukan kepada golongan masyarakat Indo, tetapi sebenarnya sasaran mereka juga termasuk masyarakat pribumi yang hendak dididik menjadi dokter. Di buletin tersebut mereka antara lain mengatakan:

 

Bangsa Indo sangat benci kepada segala pekerjaan yang semata-mata meminta pertanggungjawaban dan minta bekerja yang bersungguh-sungguh.Lihatlah pada jawatan perguruan. Bukankah jarang sekali didapati guru-guru bangsa Indo? Mereka enggan sekali jika pekerjaannya hendak diperiksa karena hasilpekerjaannya itu memang tak tahan uji dan kritik. Jarang sekali didapati sifat kemauan yang teguh pada mereka kecuali kemauan di dalam perkara melakukan segala kejahatan. Tak ada suatu kebaikan yang boleh diharapkan dari pihak mereka. Dan tak usahlah kita singgung-singgung orang-orang yang memang tersebut buruk di kalangan mereka, yaitu yang melakukan pengguguran bayi sebagai tiang pencaharian dan berzina untuk perintang-perintang waktu! Apakah orang setampan ini hendak dijadikan dokter?”4

 

 

Sebuah sindiran yang amat kasar dokter-dokter Eropa terhadap kelompok masyarakat Indo di Indonesia. Kutipan di atas juga menyiratkan bahwa pada masa kolonial pembentukan berbagai lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi didasarkan atas sentimen rasial dan berdasarkan status sosial.5 Walaupun muncul kritik yang sangat tajam dari perkumpulan dokter Eropa namun pada tahun 1913 pemerintah kolonial memutuskan untuk mendirikan sekolah tinggi kedokteran di kota Surabaya yang diberi nama Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS). Pada awal berdirinya lembaga pendidikan dokter ini dipimpin oleh Dr. A.E. Sitsen yang berasal dari STOVIA Batavia.6

Berdirinya Universitas Airlangga pada tahun 1954 di satu sisi merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan kedokteran jaman kolonial (NIAS), tetapi di sisi yang lain merupakan bagian dari gerakan proses Indonesianisasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 sentimen anti kolonial mencapai puncaknya. Salah satu hal yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah terjadinya perubahan-perubahan struktur, baik sosial, ekonomi, maupun politik dari struktur kolonial menjadi struktur yang asli Indonesia. Dengan kata lain tuntutan akan perubahan struktur tersebut merupakan bagian dari Indonesianisasi sistem yang ada di Indonesia karena secara politik Indonesia sudah merdeka. Proses semacam ini bisa dirunut pada periode penjajahan Jepang di Indonesia, yang juga terjadi pada lembaga pendidikan dokter NIAS di Surabaya. Pada tahun 1942 ketika tentara Jepang menduduki Indonesia NIAS ditutup oleh pemerintah pendudukan Jepang. Lembaga pendidikan kedokteran baru dibuka kembali tahun 1943 dengan nama Ika Daigaku yang berkedudukan di Jakarta. Mahasiswa dari lembaga pendidikan ini merupakan gabungan mahasiswa dari lembaga pendidikan kedokteran yang semula bernama Geneeskundige Hoge School yang berkedudukan di Jakarta dan mahasiswa NIAS yang berkedudukan di Surabaya.

Seiring dengan menyerahnya Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Ika Daigaku kemudian dilikuidasi. Sebagai bagian dari proses Indonesianisasi dari semua sistem yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan ini berlangsung dengan amat memprihatinkan dengan berbagai kekurangan di sana-sini. Ketika proses pembenahan perguruan tinggi kedokteran tengah berlangsung gelombang perang kemerdekaan muncul yang didahului dengan masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia. Dengan dalih ingin mengamankan tawanan Jepang, antara bulan September dan Oktober 1945 pasukan Sekutu memasuki kota-kota besar di Indonesia.7 Di Jakarta pendaratan masukan Sekutu disambut dengan kontak senjata oleh rakyat. Di mana-mana pasukan Sekutu membuat kegaduhan. Rakyat Indonesia yang mencurigai adanya maksud tersembunyi dari pasukan Sekutu dengan menyelundupkan tentara Belanda menjadi marah. Di mana-mana kedatangan pasukan Sekutu memunculkan peperangan. Akibatnya kota Jakarta menjadi tidak aman. Pada bulan Januari 1946 Ibukota Republik Indonesia dipindah dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Kondisi ini berpengaruh juga terhadap jalannya proses pendidikan di Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Agar proses pendidikan tetap berjalan, bersamaan dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia maka diungsikan pula Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia dengan cara menyebar tempat perkuliahan di tiga kota yaitu di Solo, Klaten, dan Malang.8

Dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta maka Jakarta berada dalam kekuasaan pasukan Sekutu, tetapi secara de facto kota itu sebenarnya dibawah kekuasaan pasukan Belanda. Seperti kita ketahui bersamaan dengan masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia, masuk pula tentara Belanda. Mereka kemudian melakukan pengoperan pemerintahan di tempat-tempat yang telah dikuasainya. Dengan dalih untuk menghindari bentrokan-bentrokan dengan rakyat Indonesia, maka panglima pasukan Inggris untuk Indonesia, Letnan Jenderal Sir Philip Christison menarik pasukan Belanda lama yang baru saja mendarat di Indonesia Timur ke Jawa.9 Akibatnya kota-kota penting di Jawa segera diduduki kembali oleh pasukan Belanda. Namun kedatangan tentara Belanda di Jawa, khususnya di Jakarta justru malah memancing perlawanan yang lebih besar dari rakyat setempat. Di tengah berkecamuknya perang, Belanda menduduki kantor-kantor pemerintahan yang penting.

Di sektor pendidikan, Belanda juga mencoba menghidupkan lagi perguruan tinggi yang ditinggal mengungsi oleh otoritas yang sah yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Pada bulan Januari 1946, beberapa saat setelah Ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Belanda mendirikan De Nood-universiteit, atau universitas darurat. Disebut sebagai universitas darurat karena didirikan pada saat kondisi chaos yang disebabkan oleh peperangan.10 Universitas darurat ini memiliki lima fakultas dengan tempat kedudukan yang terpisah, yaitu fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas sastra dan filsafat berkedudukan di Jakarta, fakultas pertanian berkedudukan di Bogor, dan fakultas teknik berkedudukan di Bandung menempati bekas Technische Hoge School.

Pada saat yang bersamaan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta juga menghidupkan kembali perguruan tinggi dengan mendirikan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946.11 Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan bagian depan istananya (pagelaran) sebagai tempat perkuliahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika kuasaan Belanda di wilayah-wilayah pendudukan di Jawa semakin mantap, mereka juga mencoba memantapkan posisi mereka di bidang pendidikan tinggi. Pada bulan Maret 1947 De Nood-universiteit diubah namanya menjadi Universiteit van Indonesia. Pada tahun yang bersamaan kekuasaan Belanda di Indonesia juga semakin kuat dengan dukungan militer yang kuat pula. Dengan sangat percaya diri pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam pihak Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama. Dengan gerak cepat pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Peristiwa ini kemudian memaksa Indonesia dan Belanda untuk menuju ke meja perundingan yang menghasilkan Perjanjian Renville pada bulan Januari 1948. Perjanjian ini mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai “garis van Mook”, suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda. Garis imajiner tersebut secara politis telah membelah-belah Indonesia khususnya Jawa menjadi dua bagian antara wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia dengan wilayah yang dikuasai oleh Belanda.

Secara kebetulan hampir semua lokasi perguruan tinggi yang pernah didirikan oleh Belanda pada masa kolonial terletak di dalam garis van Mook. Perletakan secara politis inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengembangkan Universiteit van Indonesia dengan membuka fakultas baru di wilayah pendudukan, yaitu di Surabaya dan di Makassar. Pada tanggal 1 Agustus 1948 di Surabaya dibuka Faculteit der Geneeskunde (Fakultas Kedokteran) dengan memanfaatkan peralatan dan gedung yang pada masa kolonial ditempati oleh NIAS. Di tempat yang sama Belanda juga membuka Tandheelkundig Instituut (Lembaga Kedokteran Gigi). Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Surabaya pada awalnya dipimpin oleh Prof. Dr. A.B. Droogleever Fortuyn. Pada tanggal 8 Oktober 1948 di Makassar dibuka Faculteit der Economische Wetenschap (Fakultas Ekonomi).12 Pendirian beberapa fakultas di kota yang berbeda, secara politis menjadi simbol bahwa pada waktu itu kekuasaan Belanda di daerah-daerah pendudukan cukup kuat.

Pada saat yang hampir bersamaan perguruan tinggi yang berada di wilayah Republik Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta juga melakukan bebagai konsolidasi agar perguruan tinggi pertama di wilayah Republik Indonesia tersebut berkembang dengan baik. Beberapa fakultas yang tersebar di beberapa daerah republik seperti Yogyakarta, Klaten, dan Solo dilebur menjadi satu. Pada tanggal 19 Desember 1949 secara resmi berdirilah Universitas Gadjah Mada yang berada dalam naungan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Yogyakarta. Universitas ini menjadi universitas negeri pertama yang berada di wilayah Republik Indonesia pada saat wilayah Indonesia terpecah-belah secara politis dan tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Sejarah perguruan-perguruan tinggi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia dengan disepakatinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Nopember 1949. Tanggal 19 Desember 1949 Universitas Gadjah Mada lahir. Pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan penyerahan kedaulatan itu maka Universiteit van Indonesia yang semula dibawah penguasaan pemerintah pendudukan Belanda kemudian menjadi universitas milik Republik Indonesia Serikat dengan fakultas-fakultasnya yang tersebar di negara-negara federal, antara lain di ibukota RIS Jakarta, di Negara Indonesia Timur/Makassar (Fakultas Ekonomi), dan di Negara Jawa Timur/Surabaya (Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi).

Republik Indonesia Serikat hanya bertahan kurang dari satu tahun karena menguatnya sentimen pro-Republik di negara-negara federal yang didirikan oleh Belanda. Federalisme pada umumnya dicurigai karena asalnya jelas sebagai muslihat Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Pemecah-belahan wilayah Indonesia secara administratif dan politis memiliki dampak yang amat besar bagi pendidikan tinggi di Indonesia karena eksistensi perguruan tinggi di wilayah Indonesia menjadi terpisah-pisah di wilayah Republik dan di wilayah federal. Perguruan tinggi di wilayah Republik dikelola oleh bangsa Indonesia yang hampir semua staf pengajarnya adalah orang-orang Indonesia (Bumiputera) serta dengan fasilitas yang sangat terbatas, sedangkan perguruan tinggi yang berada di wilayah federal dikelola oleh Belanda dengan staf pengajar yang hampir semuanya orang-orang Belanda yang cakap. Mereka juga sudah menempati gedung-gedung yang megah peninggalan masa kolonial. Keterpisahan pengelolaan perguruan tinggi tentu saja sangat berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa yang belajar di dua wilayah yang berbeda secara politis tersebut. Mahasiswa yang belajar di Universitas Gadjah Mada yang terletak di wilayah republik di Yogyakarta pada umumnya amat bangga. Kebanggaan itu lahir karena mereka belajar diwilayah “sendiri” Republik Indonesia dan di wilayah perjuangan. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai republiken, orang/mahasiswa republik.

Kuatnya sentimen pro-Republik telah mendorong bubarnya negara-negara federal. Sebagian besar rakyat di negara-negara federal buatan Belanda menghendaki agar kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Keinginan itu akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai unsur di dalamnya, serta negara-negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur digantikan oleh suatu Republik Indonesia yang baru, yang memiliki konstitusi kesatuan.

Penyerahan kedaulatan dan terbentuknya kembali negara kesatuan Republik Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan formasi dan konstelasi perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas milik Republik Indonesia semakin memantapkan posisinya menjadi universitas nasional. Sementara itu Universiteit van Indonesia yang dilahirkan dan dikelola oleh Belanda berubah nama menjadi Universitet Indonesia. Perubahan nama itu merupakan bagian dari proses Indonesianisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Periode awal kemerdekaan ditandai dengan bangkitnya rasa nasionalisme yang sangat tinggi yang diikuti dengan sentiman anti Belanda yang kuat. Timbulnya perasaan semacam itu diikuti dengan penjungkirbalikan simbol-simbol kolonialisme yang bisa membangkitkan romantisme masa kolonial yang menyengsarakan. Akibatnya simbol-simbol yang berbau kolonial dihancurkan dan diganti dengan simbol-simbol ke-Indonesiaan. Istilah-istilah Belanda diganti dengan istilah-istilah Indonesia, maka wajar jika nama Universiteit van Indonesia diganti menjadi Universitet Indonesia. Pengelolaan universitas tersebut juga berpindah tangan ke Pemerintah Republik Indonesia. Sampai lahirnya Universitas Airlangga pada tahun 1954, Indonesia pada waktu itu hanya memiliki dua perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitet Indonesia.

.

B. Membangun Fondasi: Periode Awal

Kota Surabaya pada awal tahun 1950-an belum memiliki universitas. Di kota ini hanya terdapat perguruan tinggi dengan status fakultas yaitu Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi (belum berstatus sebagai fakultas) yang merupakan cabang dari Universitet Indonesia di Jakarta. Sebagai sebuah kota besar yang dinamis di negara yang baru saja merdeka, kebutuhan akan sarjana-sarjana yang bermutu sangat tinggi. Mereka diharapkan dapat mengisi berbagai jabatan di kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor swasta yang terdapat di kota Surabaya. Mengingat masih langkanya sarjana lulusan perguruan tinggi di kota ini maka pada pertengahan tahun 1951 dua tokoh masyarakat kota Surabaya yaitu Mr. Boedisoesetya dan Mr. I. Gondowardojo membuka fakultas hukum untuk para pegawai berijazah sekolah menengah yang masih ingin melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Surabaya oleh Walikota Moestadjab, Doel Arnowo, Roeslan Wongsokusumo, dan Mr. Sjarief Hidayat yang menaungi fakultas hukum tersebut. Dengan demikian maka statusnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya. Dewan Kurator dari perguruan tinggi ini adalah Gubernur Jawa Timur Samadikoen, Kol.Bambang Sugeng, Dr.Moh. Sjaaf, Hsieh Kuo Chen. Mr. Boedisoesetya, Gondowardojo, Dr.Soeripto, dan Mr. Kho Siok Hie diangkat sebagai dosen. Satu tahun kemudian, untuk tingkat kandidat tenaga dosen ditambahkan dengan Mr. Abdurrachman, Mr. Oey Pek Hong, dan Mr. Hakim13.

Memasuki tahun kedua kesulitan mulai timbul, yakni tentang legalitas ijazah dan penyelenggaraan ujian. Sebagai mana umumnya sekolah partikelir ketika itu tidak mendapat pengakuan dari pemerintah. Dewan dosen dengan persetujuan dari Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi berpendapat bahwa kesulitan ini akan bisa diatasi dengan cara mengoper Perguruan Tinggi Ilmu Hukum partikelir ini ke suatu universitas negeri. Atas petunjuk Mr. Pringgodigdo dimulailah pembicaraan dengan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pihak Universitas Gadjah Mada diwakili oleh Prof. Mr. Drs. R.M. Notonegoro. Pada akhir tahun 1953 Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya dioper oleh Universitas Gadjah Mada dan menjelma sebagai cabang dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di bawah pimpinan Mr. Pringgodigdo. Setelah penggabungan ini maka kesulitan tentang penilaian ijazah bisa teratasi.14 Dengan berdirinya fakultas hukum tersebut maka di kota Surabaya terdapat dua cabang universitas yang berbeda, yang terdiri dari tiga fakultas yang berbeda pula.

Keberadaan perguruan tinggi di kota Surabaya mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat Surabaya. Mereka adalah kelompok menengah yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat. Masyarakat memandang bahwa peran-peran mahasiswa harus didukung sepenuhnya karena di pundak merekalah masa depan kota Surabaya dan masa depan Propinsi Jawa Timur dibebankan. Pada tanggal 8 Agustus 1953 istri Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Samadikoen berinisiatif membentuk panitia yang dinamakan ”Panitya Kesedjahteraan Mahasiswa Surabaja”. Tujuan dari panitia ini adalah membantu para mahasiswa yang berada di kota Surabaya terutama mengenai pondokan dan hiburan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa.15

Jumlah universitas yang hanya ada dua, beserta cabang-cabangnya di beberapa kota di Indonesia, masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan pada tahun 1950-an. Kondisi ini menunjukkan betapa lambatnya pemerintah memikirkan penambahan perguruan tinggi. Namun hal itu perlu dimaklumi mengingat beberapa saat setelah merdeka, Indonesia terjebak dalam pusaran peperangan yang berlarut-larut dengan tentara Belanda yang mencoba menguasai kembali Indonesia. Oleh karena itu setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda dan kondisi bangsa Indonesia berangsur-angsur pulih maka pemerintah berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi baru di beberapa kota, dan salah satunya adalah di kota Surabaya.

Kota Surabaya menjadi prioritas utama untuk pendirian universitas baru karena menurut Menteri Pendidikan Muhammad Yamin di kota ini sudah terdapat beberapa fasilitas pendukung yang memadai. Menurutnya di Jawa Timur memiliki beberapa laboratorium dan pernah menjadi pusat penyelidikan industri gula dan perkebunan yang bisa menjadi supporting system bagi perguruan tinggi.16 Di kota ini juga sudah terdapat infrastruktur pendukung pendidikan yang merupakan warisan masa kolonial, yaitu gedung NIAS beserta perlengkapannya. Muhammad Yamin lebih lanjut mengatakan bahwa kota Surabaya merupakan pusat pengembangan bagi wilayah Indonesia Timur. Surabaya juga merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur, sebuah propinsi besar yang berpenduduk lebih dari 18.000.000 jiwa (tahun 1954). Oleh karena itu menurutnya pendirian sebuah universitas di kota Surabaya merupakan suatu tindakan yang bertanggungjawab dan akan memenuhi cita-cita yang terkandung dalam masyarakat Jawa Timur dan bangsa Indonesia pada umumnya. Cita-cita itu adalah:

 

Dengan mengakhiri fase perdjuangan untuk mentjapai dan menegakkan kemerdekaan, maka perdjuangan Bangsa Indonesia pada dewasa ini memasuki tingkatan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dalam lapangan tehnik, indonesianisasi, perekonomian dan industrialisasi, perkembangan kesenian dan kebudajaan umumnja ditudjukan kepada tertjapainja kesedjahteraan dan kebesaran Bangsa dan Negara. Guna pembangunan itu, maka dibutuhkan tidak hanja tenaga kedjuruan menengah jang tak terbatas banjaknja, akan tetapi djuga tenaga ahli bagian atas jang berpendidikan tinggi dalam djumlah jang besar.17

 

 

Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan kebesaran bangsa maka dibutuhkan para pemikir dan perancang handal yang dididik di perguruan tinggi. Oleh karena itu pendirian perguruan tinggi sebagai sebuah jalan baru untuk memacu jalannya pembangunan adalah mutlak dilakukan. Berangkat dari kenyataan tersebut maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah universitas baru yang diberi nama Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya.18 Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1954 Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno meresmikan berdirinya Universitas Airlangga. Peresmian diawali dengan pidato Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas nama Kabinet Ali Sastroamijoyo-Zainul Arifin.

Universitas Airlangga adalah universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia (NKRI).19 Secara teknis pendirian Universitas Airlangga adalah dengan menggabungkan cabang-cabang dari dua universitas yang berbeda yang ada di kota Surabaya, yaitu Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi cabang dari Universiteit van Indonesia yang nota benenya didirikan oleh negara federal, serta Fakultas Hukum yang merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas Republik. Dengan demikian maka dapat dikatakan pendirian Universitas Airlangga merupakan penyatuan dari dua universitas yang berbeda dan secara politis pernah berseberangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Universitas Airlangga adalah Universitas Persatuan. Hal ini selaras dengan tindakan Raja Airlangga yang berhasil menyelaraskan dua kerajaan besar yaitu kerajaan Kahuripan (di Jawa) dan kerajaan Sriwijaya (di Sumatera) yang diyakini sebagai usaha awal untuk membangun jalan kesatuan Indonesia.20

Pemberian nama Airlangga dimaksudkan untuk menghormati raja yang hidup pada abad ke-11 tersebut yang mampu manyatukan nusantara melalui tindakan perdamaian. Setelah wafat pada tahun 1949, Raja Airlangga diabadikan dalam patung yang mencerminkan Batara Wisnu yang sedang mengendarai Garuda yang membawa guci yang berisi “Amrta” yakni air kehidupan abadi. Simbol ini mencerminkan sikap dan tindakan Prabu Airlangga yang senantiasa memelihara kehidupan manusia. Dengan demikian maka penggunaan nama Airlangga sebagai nama universitas ini bertujuan agar Universitas Airlangga terus menjadi sumber ilmu yang kekal dan seluruh sivitas akademika senantiasa mengembangkan peradaban manusia. Dalam pidatonya Muhammad Yamin menekankan bahwa nama Airlangga dipilih sebagai nama universitas bukan karena ia menolak nama-nama orang terkemuka dalam sejarah bangsa Indonesia pada abad ke-20 atau sebelumnya, tetapi karena ia memandang bahwa Airlanggalah tokoh besar yang yang eksistensinya tumbuh di Jawa Timur yang didukung dengan keberhasilannya menyusun peradaban, ketentraman, serta mengembangkan kebudayaan.

Sedangkan penetapan tanggal 10 Nopember 1954 sebagai tanggal berdirinya Universitas Airlangga dijelaskan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya, bahwa tanggal itu memiliki arti yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat kota Surabaya yang memperingatkan kita kepada pengorbanan pemuda dan rakyat Indonesia di kota Surabaya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pendirian Universitas Airlangga dimaksudkan untuk mengenang dan menghormati rakyat Surabaya yang gugur dalam pertempuran 10 Nopember 1945.21

Keberadaan Universitas Airlangga secara simbolik juga merupakan jembatan antara kawasan Indonesia bagian timur dengan kawasan Indonesia bagian barat di mana Ibukota Republik Indonesia berada. Dengan adanya Universitas Airlangga maka para pemuda di Indonesia timur memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menuntut ilmu karena tidak harus menempuh perjalan yang lebih jauh, ke Yogyakarta atau ke Jakarta. Cukup belajar di Surabaya. Kondisi ini juga ditekankan oleh Muhammad Yamin dalam sabutannya ketika meresmikan berdirinya Universitas Airlangga. Ia secara tegas mengatakan bahwa hasrat para pemuda Indonesia untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi sangat besar. Untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi sebelum Universitas Airlangga berdiri mereka harus membanjiri kota Jakarta dan Yogyakarta. Keadaan yang demikian menimbulkan kesulitan terutama berkaitan dengan perumahan yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa selama menempuh pendidikan di kota-kota tersebut. Hal lain adalah soal biaya yang harus ditanggung oleh orang tua. Pengiriman para pemuda ke Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta membutuhkan dana besar yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Oleh karena itu pendirian Universitas Airlangga juga dimaksudkan untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat.22

Sebagai negara yang baru saja lahir dan belum banyak berpengalaman dalam mengelola perguruan tinggi, bangsa Indonesia belum memikirkan dasar pendirian perguruan tinggi yaitu Undang-Undang Perguruan Tinggi. Dengan demikian dasar pendirian Universitas Airlangga pun bukan undang-undang tetapi hanya peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 yang berlaku pada tanggal 10 Nopember 1954, dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1954 oleh Presiden Soekarno.23 Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa Universitas Airlangga terdiri dari Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya, Fakultas Hukum Sosial dan Politik di Surabaya, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang, dan Fakultas Ekonomi di Surabaya. Pada tahun tanggal 10 Nopember 1954 ketika universitas diresmikan sebenarnya Fakultas Ekonomi secara riil belum ada walaupun sudah disebut-sebut dalam peraturan pemerintah.

Setelah beberapa bulan berjalan, nampaknya masih terjadi beberapa kendala di Universitas Airlangga yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Secara keorganisasian masih terdapat kekurangsingkronan, sedang pada teknis administrasi ternyata Universitas Airlangga belum dapat menyelenggarakan sendiri perkuliahannya termasuk penyelenggaraan ujian. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pada tanggal 27 Januari 1955 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1955.Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain, pertama merubah kata-kata ”Fakultit Hukum, Sosial dan Politik”menjadi ”Fakultit Hukum Ekonomi, Sosial dan Politik.” Kedua, merubah Lembaga Kedokteran Gigi menjadi Fakultas Kedokteran Gigi, dan ketiga, sebelum pelaksanaan pemisahan Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi, serta cabang dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik selesai, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan dan ujian-ujian masih tetap diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Legalitas pemisahan secara resmi kedua lembaga tersebut dari induknya baru terlaksana pada tanggal 1 April 1955 yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu Presiden Universitas Airlangga (A.G.Pringgodigdo), Presiden Universitas Indonesia (Bahder Djohan), dan Presiden Universitas Gadjah Mada (M. Sardjito) pada tanggal 9 April 1955 di Surabaya. Pemisahan tersebut termasuk juga penyerahan kantor cabang dari universitas yang bersangkutan dengan segala perlengakapnnya dan gedung-gedung perkuliahan, serta penyerahan para pegawai.24 Dengan pemisahan tersebut maka Universitas Airlangga berkedudukan sejajar dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dengan status universitas negeri.

Setelah Universitas Airlangga secara syah dinyatakan berdiri, Presiden Soekarno menunjuk Prof. Abdul Gafar Pringgodigdo sebagai Presiden Universitas Airlangga. Ia diambil sumpahnya oleh presiden pada tanggal 23 Desember 1954 di Jakarta.25 Pringgodigdo adalah Sekretaris Negara Republik Indonesia pertama pada periode 17 Agustus 1945 hingga penyerahan kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949. Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini kemudian diangkat menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman hingga tanggal 7 Desember 1950, hanya satu tahun. Ketika di Surabaya berdiri Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik cabang dari Universitas Gadjah Mada, Pringgodigdo diangkat sebagai dekan. Setelah dilantik sebagai Rektor Universitas Airlangga, ia belum bisa melaksanakan tugas sebagaimana status yang melekat pada dirinya. Hal ini disebabkan karena pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955 pada tanggal 27 Januari 1955 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional Universitas Airlangga masih diselenggarakan oleh universitas induknya yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Status itu berlangsung sampai tanggal 9 April 1955 pada saat ditandatanganinya naskah pelaksanaan pemisahan antara universitas-universitas terkait yang dilakukan di Surabaya.

Bersamaan dengan penandatanganan naskah tersebut Presiden Universitas Airlangga Prof. A.G. Pringgodigdo ”dilantik ulang” oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammad Yamin.26 Pada saat sama dilantik pula Dewan Kurator Universitas Airlangga yang diketuai oleh Gubernur Jawa Timur Samadikoen. Dalam sambutan pelantikan Muhammad Yamin menyatakan kegembiraannya dengan selesainnya pembentukan dan konsolidasi Universitas Airlangga. Pemerintah akan sepenuhnya mendukung keberadaan universitas tersebut dan akan segera mengangkat dosen-dosen yang diusulkan oleh universitas untuk mencukupi tenaga pengajar yang masih sangat kurang. Pemerintah juga akan berusaha mencukupi anggaran pada universitas di Indonesia.27

Universitas Airlangga lahir ketika Indonesia baru saja mengakhiri peperangan yang panjang serta menyedot banyak sumber daya. Kedatangan kembali pasukan Belanda ke Indonesia yang bermaksud menjajah kembali bangsa Indonesia disambut dengan perlawanan yang sengit oleh rakyat Indonesia. Akibatnya berbagai infrastruktur rusak, perekonomian macet, konsolidasi politik juga mengalami banyak gangguan.Hal itu tentu saja berimbas pada keberadaan Universitas Airlangga yang baru saja lahir. Gedung untuk perkantoran dan perkuliahan masih sangat sedikit dan terpisah-pisah. Bahkan ketika Pringgoddigo baru saja dilantik ia kebingungan karena kantor rektorat belum tersedia, oleh karena itu ia menumpang di Fakultas Hukum karena kebetulan masih merangkap sebagai dekan fakultas tersebut. Ia baru bisa memiliki kantor setelah beberapa saat, yaitu di Jalan Raya Soetomo No. 61 yang berfungsi sebagai kantor administrasi universitas (rektorat) sekaligus sebagai perpustakaan universitas sehingga sangat sempit kondisinya. Perkuliahan masih terpencar-pencar di beberapa tempat, Fakultas Kedokteran menempati gedung yang pada masa kolonial digunakan oleh NIAS, demikian juga Fakultas Kedokteran Gigi. Gedung tersebut terletak di Jalan Karangmenjangan. Oleh pemerintah kolonial gedung tersebut dirancang hanya untuk menampung perkuliahan dalam jumlah mahasiswa yang terbatas. Akibatnya ketika terjadi penambahan mahasiswa yang cukup signifikan beberapa saat setelah Universitas Airlangga berdiri, gedung-gedung tersebut sudah tidak mencukupi. Secara fisik sebagian dari gedung-gedung tersebut juga mengalami kerusakan akibat dimakan usia.

Fakultas Hukum berkegiatan di beberapa tempat. Kegiatan administrasi menempati sebagian dari Sositet Simpang (saat ini Balai Pemuda) yang disewa dari pengelola. Selain kegiatan adminstrasi, ujian mahasiswa atau tentamen dan rapat dosen juga dilakukan di tempat. Seringkali suara-suara gaduh dari sositet mengganggu proses ujian dan rapat dosen yang sedang berlangsung. Untuk perkuliahan mahasiswa menggunakan gedung ”Bahari”yang dipinjam dari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang terletak di Jalan Kaliasin (saat ini Jalan Basuki Rahmat) serta di sebuah gedung bekas Gedung Komidi yang terletak Jalan Tegalsari No.4.

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru awalnya menempati bekas Hotel Splendid di Jalan Tumapel No. 1 Malang. Gedung tersebut diresmikan pemakainnya pada tanggal 25 Juni 1955 oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan Muhammad Yamin.28 Pada awalnya gedung tersebut cukup representatif untuk pusat administrasi dan perkantoran karena jumlah mahasiswa yang kuliah di tempat ini masih sedikit. Tetapi dalam perkembangannya kondisi gedung tersebut tidak berbeda jauh dengan gedung-gedung yang ditempati untuk perkuliahan di kota Surabaya, terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung jumlah mahasiswa yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Pemerintah sebenarnya berupaya untuk segera membangun kawasan perkuliahan terpadu agar lokasi semua kegiatan Universitas Airlangga berada pada satu tempat. Lokasi yang direncanakan untuk membangun kompleks Universitas Airlangga adalah di Kampung Karangmenjangan di selatan kompleks eks NIAS. Lokasi tersebut awalanya direncanakan untuk membangun gedung Fakultas Hukum yang pada waktu itu masih menjadi cabang dari Universitas Gadjah Mada. Satu hari setelah Universitas Airlangga berdiri, yaitu tanggal 11 Nopember 1954 telah dilakukan penanaman tiang pancang secara simbolis di tanah kosong itu yang luasnya kurang lebih 14 hektar. Namun pembangunan gedung tersebut akhirnya dihentikan karena pemerintah kesulitan keuangan akibat kekacauan ekonomi. Sampai beberapa tahun lokasi tersebut dibiarkan merana begitu saja. Lama-kelamaan di lahan kosong itu diduduki oleh para pemukiam liar. Mereka membangun gubug-gubug seadanya untuk dijadikan tempat tinggal. Ketika pihak universitas sebagai pemilik yang syah dari tanah-tanah itu, mereka tidak mau pindah dengan alasan tanah-tanah itu belum akan dipergunakan untuk pendirian gedung. Sedikit-demi sedikit tanah yang semula akan digunakan untuk membangun kawasan perkuliahan terpadu jatuh ke tangan orang lain. Ketika tiba waktunya dibangun tanah-tanah itu telah berkurang cukup banyak

Pemerintah juga pernah berinisiatif untuk membeli gedung ”Whiteaway” yang rencananya untuk diserahkan kepada Universitas Airlangga sebagai tempat perkuliahan. Gedung tersebut adalah bekas Toko Whiteaway yang terletak di sudut Jalan Tunjungan dan Jalan Genteng, namun kondisinya rusak berantakan akibat peperangan pada masa pendudukan Jepang (Perang Asia Timur Raya). Pemilik gedung itu adalah Firma Whiteaway yang berkedudukan di London, Inggris. Sejak pemiliknya pulang kampung ke London akibat perang yang berlarut-larut, kepemilikannya diwakilkan kepada Mr. J.R. Hogerzeil seorang advokat asing di kota Surabaya. Walikota Surabaya Mustadjab dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Kurator Universitas Airlangga telah beberapa kali mengusulkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan agar gedung itu bisa diambilalih untuk kantor universitas. Tanggal 23 Juni 1955 Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut dengan Mr. J.R. Hogerzeil di kediaman Gubernur Jawa Timur.29 Namun tawar-menawar mengenai harga gedung tersebut ternyata tidak membawa hasil. Padahal Muhammad Yamin merencanakan gedung tersebut nantinya akan digunakan untuk ruang perkuliahan Fakultas Hukum.

Sehubungan dengan munculnya berbagai masalah tentang gedung yang sangat terbatas serta tidak tersedianya lahan yang cukup luas untuk pengembangan Universitas Airlangga, pihak universitas pernah berencana untuk memindah gedung Pusat Universitas Airlangga dari Surabaya ke Malang. Hal ini dikemukakan oleh Rektor Universitas Airlangga Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo pada saat memberikan pidato tahunan dalam rangka dies natalis ke-2 Universitas Airlangga tanggal 10 Nopember 1956. Ia beralasan bahwa Kotapraja Malang telah menyediakan tanah seluas kurang lebih 100 hektar yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan Universitas Airlangga. Tanah tersebut bisa dibeli dengan harga murah.30

Masalah lain yang dihadapi oleh Universitas Airlangga adalah persoalan legalitas. Universitas Airlangga berdiri ketika Indonesia masih dalam keadaan kacau. Sistem administrasi pemerintahan masih belum begitu baik. Dengan kata lain bangsa ini bisa berdiri dan berjalan hanya bermodalkan semangat dari seluruh elemen masyarakat. Ketika Universitas Airlangga didirikan bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perguruan Tinggi yang seharusnya dijadikan landasan bagi berdirinya sebuah universitas. Status berdirinya Universitas Airlangga yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Perguruan Tinggi akhirnya menuai protes dan tuduhan dari beberapa kelompok masyarakat bahwa berdirinya Universitas Airlangga tidak syah. Menanggapi tuduhan tersebut Presiden Universitas Airlangga Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo mengatakan bahwa jika Universitas Airlangga tidak syah maka Universitas Gadjah Mada juga tidak syah karena sama-sama didirikan tanpa Undang-Undang Perguruan Tinggi. Tuduhan tersebut tidak membawa dampak yang berarti bagi eksistensi Universitas Airlangga.

Pada peringatan Dies Natalis ke-2 tahun 1956 Pringgodigdo mengatakan bahwa telah terjadi semacam ”kemunduran” pada Universitas Airlangga. Kemunduran yang ia maksudkan adalah pertama, pada tahun 1956 jumlah mahasiswa yang masuk ke Universitas Airlangga hanya berjumlah 397 orang, padahal pada tahun 1955 jumlah mahasiswa yang masuk mencapai 494 orang. Telah terjadi penurunan sekitar 25 persen hanya dalam jangka waktu satu tahun. Penurunan jumlah mahasiswa yang sangat drastis itu disebabkan karena pada tahun itu dua universitas negeri didirikan oleh pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Pada tanggal 10 September 1956 pemerintah secara resmi mendirikan Universitas Hasanuddin di Makassar. Sambil menunggu pengangkatan presiden universitas definitif Prof. A.G. Pringgodigdo diangkat sebagai Acting Presiden Universitas Hasanuddin. Tiga hari kemudian tepatnya tanggal 13 September 1956 pemerintah meresmikan berdirinya Universitas Andalas di Bukittinggi.

Dengan berdirinya dua universitas di tempat yang berbeda tersebut, yaitu di barat dan di timur maka keberadaan universitas di Indonesia menjadi merata. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah menciptakan aturan mengenai syarat-syarat masuk ke universitas berkaitan dengan tempat asal calon mahasiswa. Calon mahasiswa hanya boleh mendaftar ke salah satu universitas yang paling dekat dengan asal SMA mereka, dengan tujuan agar universitas yang baru saja berdiri mendapatkan mahasiswa. Hal itu disebabkan karena orientasi calon mahasiswa rata-rata ingin kuliah di kota-kota di Jawa. Akibat pemberlakuan aturan tersebut maka Universitas Airlangga hanya boleh menerima mahasiswa yang memiliki ijazah di SMA-SMA yang terletak di Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur, atau calon mahasiswa yang orang tuanya tinggal di salah satu daerah tersebut. Akibat pemberlakuan aturan ini maka jumlah mahasiswa yang mendaftar di Universitas Airlangga turun drastis.31

Pertengahan tahun 1950-an terjadi goncangan-goncangan politik yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi eksistensi Universitas Airlangga sebagai lembaga akademik. Salah satu goncangan politik tersebut adalah terganggunya hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Perlu kita ketahui Universitas Airlangga masih mempekerjakan dosen-dosen berkebangsaan Belanda, terutama di Fakultas Kedokteran. Terganggunya hubungan kedua negara tersebut tentu saja berdampak serius terhadap keberadaan mereka di Indonesia khususnya di kota Surabaya. Sejak keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) disepakati, sentimen rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda memang meningkat. Hal itu dikarenakan poin-poin kesepakatan dalam KMB sangat merugikan bangsa Indonesia, yang antara lain bahwa Indonesia harus menanggung hutang sebesar 4,3 milyar gulden yang sebenarnya merupakan uang yang telah dipakai oleh Belanda untuk menumpas perlawanan rakyat selama perang kemerdekaan. Poin lain yang juga sangat merugikan adalah keengganan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia.32 Padahal Belanda berjanji akan mengembalikan daerah tersebut satu tahun setelah KMB ditandatangani. Sampai pertengahan tahun 1950-an Irian Barat tidak dikembalikan kepada Indonesia. Hal ini membuat marah rakyat Indonesia. Isyu-isyu rasial merebak seperti ancaman agar orang-orang Belanda yang ada di Indonesia harus diusir, bahasa Belanda harus dilarang digunakan di Indonesia, dan buku-buku berbahasa Belanda harus dimusnahkan. Ancaman-ancaman tersebut ternyata menjadi kenyataan dan terjadi juga di kota Surabaya. Pada bulan Juni 1955 Taman Pustaka Rakyat Surabaya menarik buku-buku bacaan berbahasa Belanda sebanyak 15.000 eksemplar dan memusnahkannya. Padahal buku-buku tersebut merupakan pelengkap bagi proses belajar-mengajar di Universitas Airlangga yang pada waktu itu hanya memiliki koleksi tidak lebih dari 2.000 buku. Kebutuhan buku-buku untuk mahasiswa sebagian diperoleh di Taman Pustaka Rakyat. Tujuan pemusnahan buku-buku berbahasa Belanda adalah agar penggunaan bahasa Belanda di kalangan masyarakat terutama di kalangan siswa dan mahasiswa tidak meluas dan tidak mempengaruhi cara belajar mereka.33 Larangan tersebut ternyata dilegalkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1953 melalui peraturan menteri. Bahasa Belanda hanya boleh dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum secara terbatas.34 Hal ini tentu saja merugikan bagi mahasiswa Universitas Airlangga non-fakultas hukum mengingat banyak sekali literatur yang mereka gunakan umumnya berbahasa Belanda dan ditulis oleh orang-orang Belanda.

Pada tanggal 4 Agustus 1956 pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan persetujuan KMB dan tidak mau membayar hutang-hutang yang dibebankan kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menuntut Irian Barat segera dikembalikan. Belanda enggan memenuhi tuntutan tersebut. Rakyat Indonesia bertambah marah dan mulai menuntut nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia serta melakukan gerakan mengusir orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Gerakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dimulai di kota Surabaya pada tahun 1958 oleh serikat-serikat buruh. Gerakan ini diikuti dengan ancaman pengusiran terhadap orang-orang Belanda. Hal ini membuat takut dosen-dosen berkebangsaan Belanda yang mengajar di Universitas Airlangga.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 98

2 H.F. Tillema, Kromoblanda: Over’t Vraagstuk van “het Wonen” in Kromo’s Grote Land, 6 Jilid, (’s-Gravenhage: Uden Masman, De Atlas dan Adi Poestaka, 1915-1923)

3 Widohariadi dan Bambang Permono (ed.), Peringatan 70 Tahun Pendidikan Dokter di Surabaya, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 1983), hlm. 20

4 D.M.G. Koch, Menudju Kemerdekaan, (Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951), hlm. 42-43

5 Sebagai contoh misalnya, pada tingkat pendidikan dasar anak-anak bumiputera kebanyakan hanya bisa sekolah di Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der Tweede Klasse), anak-anak dari pemuka-pemuka, tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-orang terhomat bumiputera dapat sekolah di Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der Eerste Klasse). Pada perkembangan selanjutnya pemerintah kolonial mendirikan sekolah untuk anak-anak tokoh bumiputera de perkotaan yaitu Hollandsch Inlandsche School (HIS). Sedangkan anak-anak Eropa bersekolah di Europeesch Lagere School (ELS). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm. 94

6 Widohariadi dan Bambang Permono (ed.), op.cit., hlm. 20

7 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 324

8 Widohariadi dan Bambang Permono (ed.), op.cit., hlm. 22

9 Ricklefs, op.cit., hlm. 324

10 Anonim, Universiteit van Indonesie, Gids voor het Academiejaar 1949-1950, (Batavia: Landsdrukkerij, 1950), hlm. 6

11 Perguruan tinggi ini menjadi cikal bakal Universitas Gadjah Mada yang sebenarnya, yang secara resmi berdiri tahun 1949

12 Anonim, Universiteit van Indonesie, Gids voor het Academiejaar 1949-1950, (Batavia: Landsdrukkerij, 1950), hlm. 78 dan 83.

 

13 I. Gondowardojo, ”Perkembangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,” dalam Liberty, No. 376, 19 November 1960.

14 Ibid.

15 “Panitya Kesedjahteraan Mahasiswa,” Surabaia Post, 12 Agustus 1953

16 Muhammad Yamin, Pidato Pembukaan Universitas Airlangga, (Jakarta: Kementrian Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudayaan, 1954), hlm. 7

17 Ibid., hlm. 6

18 “Pembukaan Universitas Erlangga,” Surabaia Post, 27 Oktober 1954. “Surabaia Tambah Universitet, Universitas Airlangga dibuka resmi,” Surabaia Post, 11 Nopember 1954

19 Pernyataan kembalinya Indonesia menjadi NKRI dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan peringatan lima tahun kemerdekaan Indonesia.

20 Lihat G. de Casparis, Airlangga, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Airlangga 26 April 1958, (Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga, 1958), hlm. 18

21 Yamin, op.cit., hlm. 5

22 Yamin, op.cit., hlm. 7

23 Lembaran Negara No. 99 Tahun 1954

24 Universitas Airlangga, Universitas Airlangga Dies Natalis I dan II, (Surabaya: Rahman Tamin, 1957), hlm. 11-14

25 Surabaia Post, 8 April 1955

26 “Presiden Universitas Airlangga dilantik,” Surabaia Post, 9 April 1955

27 “Pelantikan Dewan Kurator Un. Airlangga,” Terompet Masjarakat, 14 April 1955. Susunan lengkap Dewan Kurator periode pertama adalah: Ketua: Gubernur Jawa Timur Samadikoen; Anggota: Gubernur Nusa Tenggara (Sarimin Reksodihardjo), Walikota Surabaya (Moestadjab Soemowidagdo dan pada Agustus 1956 digantikan oleh Istidjab Tjokrokoesoemo), Walikota Malang (Sardjono Wirjohardjono), Kepala Daerah Bali (Soetedja), Kyai Hadji Masjkoer (Menteri Agama, ketika sudah tidak menjabat Menteri Agama ia tetap sebagai anggota Dewan Kurator), Prof. M. Soetopo (Pemimpin Pusat Pemberantasan Penyakit Kelamin di Surabaya, alumni NIAS), Dr. Samsi Sastrowidagdo (Akademikus tertua di kota Surabaya pada waktu itu. Lihat Universitas Airlangga, op.cit., 1957, hlm. 19

28 Pewarta Surabaja, 21 Juni 1955

29 “Whiteaway akan dibeli Pem. Untuk Gedung Universitas,” Harian Umum, 23 Juni 1955

30 Universitas Airlangga, op. cit., 1957, hlm. 103

31 Ibid., hlm. 105. Lihat juga, “Perajaan Dies Natalis ke-II Universitas Airlangga,” Harian Umum, 12 Nopember 1956

32 Ricklef, op.cit., hlm. 350

33 “15.000 Buku Bahasa Belanda Ditarik Dari Taman Perpustakaan Rakyat,” Harian Umum, 10 Juni 1955

34 “Mahasiswa² masih perlu Pahami bahasa Belanda, terutama dari Fakultas Hukum,” Harian Umum, 18 Februari 1957

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad:

RSS feed for these comments. | TrackBack URI

Anthosia3c Sponsored by Web Hosting