LORONG WAKTU

DARI LISTRIK KOLONIAL KE LISTRIK NASIONAL: STUDI AWAL TENTANG NV. ANIEM SURABAYA

January 31st, 2009

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

(purnawan@unair.ac.id)

 

Pendahuluan

Hari-hari terakhir ini (2007) masyarakat Indonesia sedang menghadapi satu problem besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, listrik. Wilayah per wilayah setiap hari digilir untuk tidak mendapatkan pasokan tenaga listrik dengan tujuan agar diperoleh keseimbangan pada pasokan listrik. Apabila hari ini kita melakukan perjalanan darat dengan kaki mulai dari kota Banda Aceh di Sumatera sana dan berangkat pas ketika listrik di kota itu sedang mendapat giliran pemadaman, niscaya perjalanan kita akan terus berada dalam kegelapan sampai ke kota Merauke sejalan dengan pemadaman bergilir di tiap-tiap daerah yang kita lalui. Itulah kondisi bangsa kita saat ini. Ketika bangsa-bangsa lain sudah berada pada tingkat yang amat canggih dalam pemanfaatan tenaga listrik, sejarah kelistrikan di Indonesia justru sedang mengalami proses perjalanan ke belakang alias mengalami kemunduran yang luar biasa. Ketika sejarah bangsa-bangsa lain sedang menuju ke arah negara pasca-industri, justru industri kita dibelenggu dengan SKB 5 menteri yang mengalihkan jam dan hari kerja yang sangat tidak logis dengan alasan agar mereka bisa mendapatkan pasokan listrik dengan wajar. SKB yang tidak wajar yang lahir karena kondisi listrik yang tidak wajar pula.

Tidak bisa dipungkiri, ketika listrik mulai dimanfaatkan oleh manusia benda ini memiliki nilai guna yang amat tinggi. Perlahan-lahan manusia menjadi amat tergantung pada listrik dan tiada hari tanpa listrik. Ketika listrik mengalami gangguan dan menjadi padam maka manusia seperti kehilangan tenaganya. Listrik telah menjadi bagian dari tenaga manusia. Sejarah panjang manusia adalah sejarah ketika sistem yang manual yang memerlukan tenaga yang amat besar dari tubuh manusia berubah ke sistem otomatis yang bisa mengurangi tenaga manusia sampai beribu-ribu kalori. Sistem otomatis ini digerakan oleh mesin-mesin yang sebagian besar dipasok oleh tenaga listrik. Oleh karena itu ketika sistem otomatis terhambat, manusia sudah amat enggan untuk kembali ke sistem manual yang menguras tenaga besar. Kondisi ini telah menghinggapi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama masyarakat dengan budaya perkotaan yang sudah tidak mau lagi bersusah payah mempertaruhkan tenaga tubuhnya. Ketika hari-hari ini kita banyak menggerutu karena berbagai peralatan elektronik kita tidak bisa bergerak, pada hakekatnya kita sedang menyumpahi sejarah bangsa ini yang tidak becus mengurus salah satu warisan kolonial yang amat berharga, yaitu listrik.

Listrik di Indonesia yang saat ini dikelola oleh sebuah perusahaan monopolistik yang bernama Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah warisan pemerintah kolonial Belanda. Warisan ini memiliki sejarah yang sama dengan perusahaan minyak (Pertamina), perusahaan kereta api (PT KAI), bank sentral (Bank Indonesia), perusahaan perkebunan (PTPN), perusahaan pelayaran (Pelni), dan ratusan perusahaan lain yang embrionya berasal dari masa penjajahan Belanda. Proses pengambilalihan (take-over) perusahaan-perusahaan tersebut oleh bangsa Indonesia masing-masing memiliki kisah yang berbeda namun bermuara pada satu titik yaitu keinginan bangsa Indonesia untuk mengelola sendiri perusahaan yang semula berada di tangan para pengusaha Eropa utamanya Belanda pasa kemerdekaan Indonesia.[2] Keinginan tersebut dilandasi oleh rasa nasionalisme yang amat tinggi serta kondisi psikologis yang sedang melanda rakyat Indonesia secara menyeluruh. Salah satu perusahaan yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia adalah perusahaan listrik. Pasca proklamasi kemerdekaan, perusahaan listrik adalah salah satu yang diambil alih oleh ”masyarakat Indonesia” dan kemudian dikelola oleh pemerintah.[3] Makalah ini mencoba mendeskripsikan pengambilalihan salah satu perusahaan listrik kolonial yang berkedudukan di kota Surabaya dengan terlebih dahulu melihat kondisi kelistrikan di kota Surabaya pada masa kolonial.

Listrik Kolonial

Secara umum sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai pada tahun 1897 ketika berdiri perusahaan listrik yang pertama yang bernama Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM) di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir.[4] Sedangkan sejarah kelistrikan di kota Surabaya bermula ketika perusahaan gas NIGM pada tanggal 26 April 1909 mendirikan perusahaan listrik yang bernama Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). ANIEM adalah satu dari perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu. Beberapa perusahaan sejenis misalnya Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM) yang mengelola tenaga listrik di kota Bandung dan memiliki pusat listrik tenaga air di Sungai Cikapundung dan diberi nama Waterkrachtwerk Pakar aan de Tjikapoendoengnabij Dago. BEM berdiri tahun 1913 tetapi pada tahun 1922 pengelolaan listrik di kota Bandung dan sekitarnya diambilalih oleh Gemeenschappelijk Electrisch Bedrif  Bandoeng en Omstreken (GEBEO). [5] Sebelum berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diberi hak monopoli kelistrikan di Indonesia, pengelolaan listrik masih dilakukan sendiri-sendiri oleh perusahaan- perusahaan swasta.

ANIEM merupakan perusahaan yang berada di bawah NV. Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co.  Perusahaan ini berkedudukan di Amsterdam dan masuk pertama kali ke kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dengan mendirikan perusahaan gas yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij (NIGM). Ketika ANIEM berdiri pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya  di kota-kota besar di Jawa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ANIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai distribusi sekitar 40 persen dari kebutuhan listrik di negeri ini. Seiring dengan permintaan tenaga listrik yang tinggi, ANIEM juga melakukan percepatan ekspansi. Tanggal 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapatkan konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku sampai tanggal 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 pengelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan diserahkan kepada ANIEM.[6]

Keberadaan perusahaan-perusahaan listrik di Indonesia pada periode ini tidak bisa dipisahkan dengan gairah liberalisasi ekonomi yang mulai melangkah sejak diundangkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang ini memang menjadi salah satu pembuka dibebaskannya modal swasta asing untuk diinvestasikan di Indonesia. Sebagian besar modal tersebut diinvestasikan pada sektor perkebunan, perdagangan, dan industri. Sejak tahun 1900 jumlah investasi asing di Indonesia cenderung terus mengalami kenaikan. Pada tahun itu misalnya jumlah investasi asing mencapai US $ 318 juta, dan pada tahun 1937 sudah meningkat menjadi US $ 2.264 juta.[7] Dari jumlah tersebut yang ditanam di sektor manufaktur hanya sekitar 2 persen, sisanya tersebar di sektor industri gula, perkebunan karet, pertanian lain, pertambangan, serta pengangkutan dan sarana umum. Kecilnya investasi di sektor manufaktur terutama disebabkan karena pada awalnya sektor ini hanya pelengkap dari sektor perkebunan terutama pelengkap untuk industri gula yang merupakan bagian dari industri perkebunan.

Negeri Belanda merupakan sumber utama investasi asing di Indonesia. Callis memperkirakan bahwa pada awal pecahnya Perang Dunia Kedua, negeri Belanda memiliki pangsa investasi langsung sekitar 63 persen, diikuti oleh Inggris 14 persen, Cina 11 persen, dan Amerika Serikat sebesar 7 persen.[8] Data-data tentang keseluruhan investasi di Indonesia pada periode kolonial sebenarnya kurang memadai. Sebagai contoh misalnya, komposisi investasi asing di bidang industri di Indonesia hanya tersedia untuk modal yang berasal dari Belanda.

Dari keseluruhan investasi asing di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan jumlah yang ditanam di sektor listrik dan gas tidak diketahui dengan jelas. Namun apabila kita melihat data untuk periode setelah kemerdekaan terutama pada tahun 1950-an, investasi pada sektor tersebut hanya berkisar 0,2 persen.[9] Bisa jadi pada periode kolonial angkanya sama mengingat pada periode setelah kemerdekaan hampir tidak ada pembangunan pembangkit baru dan pemasangan instalasi baru, atau mungkin malah lebih besar mengingat pada periode kemerdekaan banyak pembangkit dan instalasi listrik dan gas dalam kondisi rusak berat akibat peperangan. Namun apapun kondisinya, angka tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang kelistrikan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan investasi di sektor perkebunan dan pertambangan.

Sebagai perusahaan yang menguasai hampir 40 persen kelistrikan di Indonesia, ANIEM memiliki kinerja yang cukup baik dalam melayani kebutuhan listrik. Sebagaimana telah disebutkan di atas ANIEM memiliki wilayah pemasaran di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Untuk melayani wilayah pemasaran yang cukup luas ini ANIEM menerapkan kebijakan desentralisasi produksi dan pemasaran dengan cara membentuk anak perusahaan. Dengan demikian maka listrik diproduksi secara sendiri-sendiri di berbagai wilayah oleh perusahaan yang secara langsung menangani proses produksi tersebut. Dengan demikian kinerja perusahaan menjadi amat efektif, terutama dari segi produksi dan pemasaran. Beberapa perusahaan yang merupakan bagian dari ANIEM (NV. Maintz & Co.) antara lain sebagai berikut:

  1. NV. ANIEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan di  Banjarmasin, Pontianak, Singkawang, Banyumas.
  2. NV. Oost Java Electriciteits Maatschappij (OJEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Lumajang, Tuban, dan Situbondo.
  3. NV. Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Solo, Klaten, Sragen, Yogyakarta, Magelang, Kudus, Semarang.
  4. NV. Electriciteits Maatschappij Banyumas (EMB) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Sokaraja, Cilacap, Gombong, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Maos, Kroya, Sumpyuh, dan Banjarnegara.
  5. NV. Electriciteits Maatschappij Rembang (EMR) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Blora, Cepu, Rembang, Lasem, Bojonegoro.
  6. NV. Electriciteits Maatschappij Sumatera (EMS) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Sibolga.
  7. NV. Electriciteits Maatschappij Bali dan Lombok (EBALOM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Singaraja, Denpasar, Ampenan, Gorontalo, Ternate, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung.[10]

Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sifat setengah otonom. Mereka diberi hak untuk memproduksi tenaga listrik, mengalirkannya ke pelanggan, dan melakukan pemeliharaan jaringan. Bahkan kewajiban-kewajiban kepada pemegang saham juga dilakukan secara otonom terutama dalam hal pembagian deviden. Dalam hal memproduksi tenaga listrik masing-masing perusahaan memiliki pembangkit tersendiri di wilayah mereka. Sebagai contoh NV. Electriciteits Maatschappij Banyumas (EMB) memiliki pembangkit sendiri di Ketenger, yang digerakkan dengan air Sungai Banjaran,Baturaden, sekitar duapuluh kilometer utara kota Purwokerto yang menghasilkan tenaga (tegangan) sebesar 30 Kv (kilo Volt), NV. Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) memiliki pembangkit di Jelok, yang digerakan dengan air Sungai Tuntang, Salatiga yang menghasilkan tenaga (tegangan) yang sama yaitu 30 Kv. Sedangkan kantor pusatnya sendiri di Surabaya memiliki tiga pembangkit masing-masing di Ngagel, Semampir, dan Tanjung Perak.[11] Pembangkit di Tanjung Perak merupakan pembangkit bertenaga uap yang pengelolaannya ditangani oleh NV. Nederlandsche Indische Waterkracht Exploitatie Maatschappij (NIWEM) yang merupakan anak perusahaan dari ANIEM. Pada prakteknya listrik yang dihasilkan oleh NIWEM dijual kepada ANIEM yang selanjutnya didistribusikan kepada para pelanggan.

Dari sisi penjualan, kinerja ANIEM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang luar biasa, yang dimulai setelah krisis ekonomi berlalu. Penjualan pada periode sebelum krisis bisa dikatakan stagnan. Kondisi ekonomi yang berangsur-angsur membaik telah menyebabkan daya beli masyarakat dan industri terhadap tenaga listrik meningkat secara drastis. Hal ini bisa dilihat pada data-data penjualan/pendistribusian tenaga  listrik sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1:

Jumlah daya Listrik yang Terjual

Selama Tahun 1935-1941 (kWh)

 

Tahun

Rumah tangga

Industri

Total

1935

na

na

93.178.506

1936

na

na

99.423.812

1937

na

na

109.731.540

1938

74.300.000

35.400.000

109.700.000

1939

77.200.000

39.300.000

116.500.000

1940

81.420.000

45.810.000

127.230.000

1941

85.990.000

55.976.000

141.966.000

Sumber: Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1936-1941

Tabel di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, pemakaian listrik di Indonesia pada masa kolonial sebagian besar dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, sementara untuk keperluan industri hanya sekitar 50 persen dari seluruh daya listrik yang didistribusikan oleh ANIEM.  Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut sebagian besar industri yang memerlukan tenaga listrik membangun pembangkit secara mandiri. Kedua, dari tahun ke tahun terdapat kecenderungan kenaikan pemakaian tenaga listrik, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan industri. ANIEM dalam laporannya yang terakhir sebelum perusahaan diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang memuat beberapa alasan mengenai kecenderungan kenaikan pemakaian tenaga listrik tersebut. Menurutnya kenaikan pemakaian tenaga listrik terjadi pada pembangkit yang dikelola oleh anak perusahaan dari ANIEM yang telah berdiri cukup lama dengan produksi yang sudah stabil. Sementara untuk pembangkit yang dikelola oleh perusahaan yang baru berdiri nyaris tidak mempengaruhi kenaikan penjualan.[12]

Faktor lain adalah  menyangkut strategi penjualan.  Pada tahun 1930-an ANIEM sangat gencar melakukan propaganda pemakaian listrik untuk rumah tangga, dengan tema bahwa listrik menyediakan penerangan yang lebih baik bila dibandingkan dengan memakai lampu minyak atau gas. Perusahaan listrik seringkali mendapatkan ”propaganda gratis” dari barang-barang elektronik yang diiklankan di surat kabar, baik iklan lampu-lampu elektrik produksi General Electric maupun produksi Best & Light yang keduanya diproduksi di Amerika Serikat.[13] Citra modern yang ditampilkan dalam iklan-iklan barang-barang elektrik menjadi propaganda yang manjur untuk pemakaian tenaga listrik. Sejak tahun 1938 ANIEM juga membentuk Biro Penasehat Penerangan yang bertugas memberi berbagai informasi mengenai pemakaian tenaga listrik kepada masyarakat. Tugas biro tersebut yang sebelumnya hanya mencakup kota Surabaya pada tahun 1939 diperluas ke berbagai daerah. Tujuannya untuk menarik minat masyarakat yang lebih luas agar berlangganan listrik. ANIEM juga aktif menawarkan listrik untuk pemakaian di kantor-kantor, lapangan tenis, dan obyek-obyek lain yang memerlukan tenaga listrik. Jalan-jalan di kota-kota yang berada dalam wilayah penjualan ANIEM juga diberi fasilitas lampu penerangan yang membuat kota-kota menjadi lebih ”hidup” di malam hari.[14] Mulai tahun 1938 mulai beredar lampu mercury yang memiliki efek cahaya lebih jernih dan putih yang membuat citra malam menjadi lebih terang sehingga rumah-rumah dan jalan-jalan di perkotaan terlihat lebih terang benderang.

Sistem pelayanan yang desentralisasi dan model pembayaran rekening secara mingguan membuat para pelanggan semakin dipermudah. Pembayaran rekening bisa dilakukan di kampung-kampung dengan cara petugas dari ANIEM membuka loket pembayaran di perkampungan (bandingkan dengan model pembayaran listrik sekarang dimana si pelanggan harus datang ke loket yang hanya berjumlah satu buah di tiap-tipa kecamatan. Model pelayanan yang mempermudah pelanggan telah menyebabkan jumlah pelanggan listrik ANIEM meningkat tajam. Pada tahun 1940 jumlah pelanggan ANIEM di kota Surabaya telah melonjak dari 37.034 menjadi 41.532 pelanggan. Peningkatan itu terutama dari para pelanggan dengan pemakaian tenaga listrik kecil (rumah tangga menengah ke bawah).  Rumah tangga pribumi juga menjadi perhatian terus-menerus dari perusahaan ini.[15]

Fakta lain, -yang tidak akan pernah dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sampai kiamat-, ANIEM pernah melakukan penurunan tarif  sebesar 5 persen dari tarif dasar pada tanggal 1 Februari 1939. Alasannya pada tahun ini pecah Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan kesulitan-kesulitan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan beban pelanggan sedikit terkurangi.

Kinerja keuangan ANIEM juga cukup baik. Hal ini ditandai dengan tingginya perolehan laba yang berlangsung secara simultan sejak tahun-tahun awal sampai perusahaan ini berpindah tangan ke pemerintah penjajahan Jepang tahun 1942.  Secara umum kinerja keuangan ANIEM sebelum pendudukan Jepang bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2:

Pendapatan NV. ANIEM untuk Beberapa Tahun

 

 

Tahun

Pendapatan

Kotor

Laba

1916

f 578.864,93

f 269.172,50

1936

f 4.564.660,18

f 1.660.830

1937

f 4.668.821,34

f 2.021.850

1938

f 5.012.100,70

f 2.321.383,33

1939

f 5.540.226,88

f 2.639.175

1940

 f 5.447.883,53

f 1.244.182,50

Sumber: Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1917, 1937 - 1941

Berdasarkan data-data keuangan pada tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pendapatan yang amat signifikan dari tahun ke tahun. Sayang sekali karena keterbatasan data yang penulis miliki maka tidak bisa ditampilkan kinerja keuangan yang utuh dari tahun ke tahun.  Lonjakan pendapatan yang cukup besar terjadi pada tahun 1937. Pada tahun itu laba yang diperoleh oleh ANIEM berjumlah f 2.021.850, terjadi lonjakan pendapatan sebesar f 361.020 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya f 1.660.830.  Hal ini disebabkan karena pada tahun 1937 terjadi penurunan anggaran untuk pembelian mesin baru dan pengurangan pekerjaan pembangunan pembangkit baru. Di sisi lain pada tahun itu terjadi peningkatan jumlah pelanggan listrik di beberapa daerah terutama untuk rumah tangga dan industri.[16] Pada tahun 1940 terjadi penurunan laba yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan pada tahun itu ANIEM harus membayar pajak yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1940 pajak yang harus dibayar ANIEM kepada pemerintah mencapai f 1.429.236,10, padahal untuk tahun-tahun sebelumnya pajak yang harus di bayar berkisar f 500.000. Tidak ada alasan yang pasti mengapa hal tersebut terjadi. Kemungkinan besar karena pada tahun itu berdiri beberapa anak perusahaan baru yang mendatangkan mesin-mesin pembangkit baru yang tentu saja terdapat unsur pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Seandainya sejarah bisa berandai-andai, tentu bangsa Indonesia akan dilayani oleh sebuah sistem kelistrikan yang amat efektif dari sebuah sistem usaha peninggalan kolonial Belanda. Sayang, kinerja yang amat baik dari ANIEM harus terputus karena pendudukan tentara Jepang di Indonesia tahun 1942.  Sejak pendudukan tentara Jepang, perusahaan listrik diambil alih oleh pemerintah Jepang. Urusan kelistrikan di seluruh Jawa kemudian ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Djawa Denki Djigjo Kosja. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo. Djawa Denki Djigjo Sja dibagi menjadi tiga wilayah pengelolaan yaitu: Jawa Barat diberi nama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja berpusat di Jakarta, Jawa Tengah diberi nama Tjiobu Djawa Denki Djigjo Sja berpusat di Semarang, dan Jawa Timur diberi nama Tobu Djawa Denki Djigjo Sja berpusat di Surabaya.[17]

Awal Kemerdekaan

Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu para pekerja yang bekerja di Tobu Djawa Denki Djigjo Sja berinisiatif untuk menduduki lembaga pengelola listrik tersebut dan mencoba mengambilalih pengelolaan. Untuk menjaga agar listrik tidak menjadi sumber kekacauan, pada tanggal 27 Oktober 1945 pemerintah membentuk Jawatan Listrik dan Gas Bumi yang bertugas untuk mengelola kelistrikan di Indonesia yang baru saja merdeka.  Usaha untuk mengelola kelistrikan ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah, disamping karena status kepemilikan pembangkit-pembangkit yang belum jelas juga karena minimnya pemerintah dalam bidang kelistrikan. Sebagian besar pembangkit rusak parah karena salah urus di masa pendudukan Jepang.

Pembentukan Jawatan Listrik dan Gas Bumi merupakan upaya untuk membentuk kelistrikan yang mandiri dan dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Hal itu tentu saja sejalan dengan semangat awal kemerdekaan di mana sumber-sumber yang memenuhi hajat orang banyak dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Namun sebagai sebuah bangsa yang baru saja merdeka, Indonesia berada pada situasi gamang. Sebagai bangsa yang baru saja keluar dari cengkeraman penjajah Indonesia menghadapi berbagai sarana yang menyokong hajat hidup orang banyak dengan status yang tidak jelas karena semula dikelola oleh lembaga-lembaga kolonial, tidak terkecuali listrik. Kegamangan yang lain adalah minimnya kemampuan untuk mengelola berbagai sarana warisan dari jaman kolonial tersebut. Putra-putri bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan hampir-hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai sarana dan prasarana yang sudah menggunakan teknologi modern, tidak terkecuali masalah kelistrikan. Dengan demikian pembentukan Jawatan Listrik dan Gas Bumi kurang berarti untuk mengidupkan kembali perusahaan-perusahaan listrik warisan jaman kolonial. Kondisi ini diperparah dengan peperangan yang meletus beberapa saat setelah Indonesia merdeka akibat ketidakrelaan Belanda untuk melepaskan Indonesia. Tahun 1947 secara resmi Belanda kembali mencoba menjajah Indonesia dengan Agresi Militernya yang pertama.

Kembalinya orang-orang Belanda ke Indonesia yang dikawal penuh oleh pasukan tentara Belanda membuka harapan baru untuk kembalinya modal Belanda ke Indonesia. Hal itu terbukti ketika perusahaan-perusahaan Belanda yang pernah ditinggal ketika Jepang menduduki Indonesia mencoba dihidupkan kembali. Upaya tersebut cukup membawa hasil, tidak terkecuali ANIEM.  ANIEM dihidupkan kembali tahun 1947. Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi besar-besaran terhadap pembangkit-pembangkit yang rusak akibat salah urus pada jaman Jepang. Dengan kembalinya perusahaan listrik Belanda ke Indonesia ini maka Jawatan Listrik dan Gas Bumi nyaris tidak melakukan tindakan apa-apa karena urusan kelistrikan kembali dijalankan oleh perusahaan swasta Belanda sampai perusahaan-perusahaan listrik Belanda tersebut diambilalih oleh Indonesia.

Ketika ANIEM berhasil menguasai kembali perusahannya di Indonesia mereka harus bekerja keras untuk mengembalikan kondisi kelistrikan menuju pada taraf ketika perusahaan ditinggalkan sebelum diambilalih oleh Jepang. Namun usaha tersebut nampaknya tidak pernah berhasil sampai perusahaan tersebut diambil alih oleh bangsa Indonesia pada tahun 1950-an. Keberadaan ANIEM di Indonesia pasca kemerdekaan ada pada posisi yang cukup rawan mengingat pada periode ini masalah modal asing menjadi salah satu hal yang krusial dan sedang dalam posisi digugat oleh rakyat Indonesia. Dalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia, ketika Indonesia merdeka secara otomatis mestinya perekonomian yang bercorak kolonial harus berubah ke perekonomian yang bercorak nasional. Secara esensial salah satu dimensi konsep ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian di mana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi. Pandangan semacam ini terutama diusung oleh kelompok radikal yang menghendaki adanya perubahan yang drastis pasca kemerdekaan.[18]

Faktor lain yang memicu sentimen yang cukup tinggi terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani tahun 1949 di Belanda. Kesepakan dalam KMB telah memunculkan ketidakpuasan rakyat Indonesia terutama menyangkut hutang yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia serta masalah Irian Barat yang tidak segera diserahkan kepada Indonesia. Kompromi wakil-wakil bangsa Indonesia dalam KMB berhasil menelorkan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dengan amat dramatis dan oleh sebagian rakyat Indonesia dinilai sangat merendahkan martabat bangsa. Paling tidak terdapat tiga poin kesepakatan yang membuat bangsa Indonesia mati kutu. Pertama, investasi Belanda di Indonesia akan dijamin, dan disepakati bahwa akan diadakan konsultasi-konsultasi mengenai beberapa masalah keuangan. Kedua, Belanda tetap mempertahankan kedaulatan Papua sampai ada perundingan lebih lanjut mengenai status wilayah itu. Ketiga, Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk negara yang disepakati kedua belah pihak, harus menanggung hutang Hindia Timur Belanda yang jumlahnya 4,3 milyar Gulden. Sebagian besar dari jumlah tersebut sebenarnya merupakan biaya yang dipakai oleh pihak Belanda untuk menumpas perlawanan yang dilancarkan bangsa Indonesia ketika Belanda masuk lagi ke Indonesia pasca kemerdekaan.[19]

Kondisi psikologis bangsa Indonesia yang sedang dalam kondisi ”menang tetapi kalah” tentu saja sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, tidak terkecuali ANIEM. ANIEM merasakan betul kondisi ini, sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan kepada para pemegang saham (istilah waktu itu pemegang andil) dalam rapat umum pemegang saham tanggal 11 Oktober 1951. Dewan Direksi ANIEM dalam laporannya mengemukakan bahwa pasca pengakuan kedaulatan tahun 1949 kondisi menjadi sangat tidak menentu baik mengenai perusahaan secara umum, maupun mengenai kondisi kehidupan dan pekerjaan pegawai-pegawai ANIEM.[20]

Perusahaan secara umum mengalami berbagai kesulitan untuk menggerakan roda usahanya. Beberapa kesulitan itu antara lain, pertama, jumlah pembangkit yang merupakan ujung tombak bidang usahanya ternyata banyak yang mengalami kerusakan akibat salah urus pada masa pendudukan Jepang dan akibat perusakan yang dilakukan oleh para pejuang selama perang kemerdekaan. Kedua, keterbatasan jumlah pegawai. Rasa nasionalisme yang amat tinggi dan perang yang terus-menerus antara Indonesia dan Belanda selama perang kemerdekaan menyebabkan orang-orang Indonesia enggan untuk bekerja di perusahaan milik Belanda. Ketiga, sejak ANIEM masuk kembali ke Indonesia mereka kesulitan keuangan terutama menyangkut terbatasnya alat pembayaran luar negeri (deviezen/devisa). Padahal banyak alat-alat untuk perbaikan pembangkit yang rusak yang harus didatangkan dari luar negeri membutuhkan devisa dalam jumlah besar. ANIEM juga banyak mengalami kerugian akibat pencurian alat-alat kelistrikan.  Dalam rangka pemasangan jaringan bertegangan tinggi biasanya membutuhkan ganti rugi untuk lahan yang juga tidak sedikit (saat ini pemasangan jaringan sepengetahuan saya tidak ada ganti rugi untuk lahan yang dilewati). Penduduk yang tanahnya dilewati jaringan bertegangan tinggi biasanya minta ganti rugi yang tinggi, terutama untuk lokasi tiang pancang.[21]

Salah satu upaya yang dilakukan ANIEM untuk menolong berbagai kesulitan, terutama yang berkaitan dengan masalah finansial, adalah keinginan untuk menaikan tarif listrik sampai 115 persen.  Beberapa alasan yang dijadikan dasar kenaikan tarif tersebut antara lain karena ongkos overhead di Nederland naik menjadi tiga kali lipat; uang cadangan untuk transfer, ongkos cuti, pensiun bagi pegawai yang berasal dari luar negeri naik menjadi dua setengah kali lipat sampai tiga kali lipat, serta bahan-bahan yang harus diimpor yang juga mengalami kenaikan.[22] Kenaikan-kenaikan ini dikarenakan nilai mata uang rupiah yang jatuh akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Kenaikan tarif tersebut direncanakan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1950. Keputusan perusahaan untuk menaikan tarip listrik mendapat protes dari masyarakat. Di berbagai tempat muncul ”panitia penurunan tarip listrik” yang memprotes kebijakan kenaikan tarip listrik. Kondisi ini tentu saja sangat memberatkan perusahaan karena upaya untuk memperbaharui berbagai pembangkit yang rusak kurang maksimal karena kondisi keuangan yang cukup berat. Bahkan upaya membangun sentral baru bertenaga diesel di Surabaya terpaksa dihentikan. Perbaikan pembangkit bertenaga air di Sengguruh, selatan kota Malang yang menggunakan tenaga air dari sungai Brantas akhirnya juga tertunda untuk beberapa saat. Bahkan pasokan listrik dari pembangkit di Jelok, Tuntang yang melayani kawasan kota Semarang dan sekitarnya berkurang sangat drastis. Padahal permintaan penduduk untuk penyambungan baru cukup tinggi. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk membentuk Komisi Pembagi Tenaga Listrik yang bertugas mengatur pendistribusian listrik kepada penduduk (kemungkinan dengan cara pemadaman bergilir seperti sekarang).

Akibat kondisi perusahaan beserta kondisi pembangkit yang banyak mengalami kerusakan maka jumlah tenaga listrik yang terjual juga mengalami penurunan. Pada tahun 1949 tenaga listrik yang terjual hanya 108.777.000 kWh untuk seluruh wilayah bisnis ANIEM. Jumlah tersebut bahkan lebih kecil dari tenaga listrik yang terjual pada tahun 1937. Tahun 1950 jumlah penjualan listrik mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 157.662.000 kWh, yang sebagian besar dikarenakan kenaikan permintaan untuk listrik rumah tangga yang mengalami kenaikan sebesar 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan tenaga listrik untuk keperluan industri pada tahun 1949 hanya sebesar 34.474.000 kWh, sedangkan pada tahun 1950 naik menjadi 44.642.000 kWh.  Jumlah tersebut tentu saja masih jauh dari penjualan pada masa sebelum pendudukan Jepang. Pada tahun 1941 jumlah tenaga listrik yang berhasil dijual kepada industri sudah mencapai 55.976.000 kWh. Penurunan yang amat drastis tersebut terkait erat dengan kondisi industri di berbagai kota besar yang mengalami stagnasi bahkan penurunan kinerja akibat peperangan. Pada jaman Jepang banyak industri besar gulung tikar dan tidak pernah bisa kembali beroperasi pasca Indonesia merdeka.[23]

Akibat kinerja perusahaan yang kurang baik, maka pada tutup buku tahun 1950 dari seluruh anak perusahaan ANIEM yang bisa membayar deviden hanya dua anak perusahaan saja yaitu NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij sebesar 6 persen untuk tahun 1949 dan NV. Electriciteit Maatschappij Bali en Lombok berturut-turut sebesar 4 persen untuk tahun 1947, 4 persen untuk tahun 1948, dan 6 persen untuk tahun 1949.[24]

Walaupun untuk tahun buku 1949 NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij bisa membagikan deviden sampai 6 persen tetapi dalam perkembangan setelah tahun-tahun itu perusahaan ini mengalami kesulitan yang cukup besar karena kurangnya pasokan listrik. Hal ini disebabkan karena banyaknya mesin pembangkit yang rusak dan harus segera diganti. Penggantian mesin-mesin tersebut juga mengalami kendala yang cukup serius karena mesin-mesin yang harus didatangkan dari Eropa ternyata banyak yang terlambat datang. Tahun 1953 NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij memesan tiga buah mesin pembangkit dengan kapasitas masing-masing 230 kW, 275 kW, dan 230 kW yang rencananya akan dipasang di Lumajang, Situbondo, dan Tuban tetapi sampai akhir tahun 1954 ternyata mesin-mesin tersebut belum juga datang. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga listrik yang dimiliki terpaksa perusahaan harus membeli listrik dari pabrik gula terdekat. Tahun 1952 NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij di Situbondo membeli listrik dari pabrik gula Pandjie sebesar 21.431 kWh dan tahun 1953 meningkat menjadi 50.864 kWh.[25]

Uraian di atas memperlihatkan bahwa ketika ANIEM kembali ke Indonesia setelah Indonesia merdeka harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang amat bertolak belakang dengan ketika mereka berhasil menguasai 40 persen pasaran listrik di Indonesia pada masa kolonial. Kekayaan mereka yang berujud peralatan-peralatan pembakit dalam kondisi yang sudah berumur dan perlu penggantian, sebagian besar telah rusak karena salah urus pada masa pendudukan Jepang, dan sebagian lagi rusak total karena adanya politik bumi hangus ketiga Agresi Militer Kedua.[26] Wajah ekonomi Indonesia yang berhadapan dengan inflasi yang terus membumbung tinggi juga menyulitkan mereka untuk mengatur kondisi keuangan perusahaan. Yang tidak kalah peliknya adalah situasi politik yang terus berubah seiring dengan kebebasan yang baru saja diperoleh oleh bangsa Indonesia. Pandangan-pandangan politik yang berkaitan dengan persoalan modal asing menjadi hal yang amat krusial dan merisaukan sebagian besar investor asing utamanya investor Belanda. Kondisi psikologis bangsa Indonesia yang baru saja lepas dari penjajahan hampir-hampir tidak bisa membedakan mana urusan bisnis dan mana urusan politik. Di bagian bawah ini akan sedikit diuraikan pandangan-pandangan yang saling bersliweran menyangkut posisi modal asing di negara yang baru saja merdeka. Berbagai perdebatan tentang modal asing berakhir dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing, utamanya milik Belanda, ketika kondisi politik berubah arah.

Menuju Listrik Nasional      

Perdebatan mengenai modal asing di Indonesia secara umum terbelah ke dalam dua kubu antara “kelompok moderat” dan “kelompok radikal.”  Kelompok moderat adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kebijakan ekonomi melalui pendekatan pragmatis. Mereka antara lain Soemitro Djojohadikusumo dari PSI, Sjafruddin Prawiranegara dari Masyumi, serta Mohammad Hatta. Sedangkan kelompok radikal menghendaki perubahan struktural yang radikal dalam hal modal asing.[27] Mereka menghendaki agar modal asing secepatnya dinasionalisasikan. Dari kelompok ini misalnya Iwa Kusumasumantri. Menentang pandangan orang-orang moderat-pragmatis, berdirilah sebuah koalisi yang bertolak dari keinginan untuk mendapatkan dasar yang lebih  baik yaitu golongan yang dinamakan “nasionalis radikal”.  Golongan ini menentang kompromi yang dibuat di Den Haag dan menentang model investasi Belanda yang dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar  (KMB) mendominasi pengembangan sektor ekonomi. Mereka juga menentang kehadiran Belanda yang masih terus menguasai sebagian besar ekonomi dan kehidupan bangsa Indonesia.[28]

Di tengah-tengah sentimen anti modal asing yang sangat tinggi, berbagai keputusan perusahaan-perusahaan asing yang terkait langsung dengan masyarakat akan direaksi dengan negatif. Hal ini juga melanda perusahaan listrik ANIEM yang memutuskan akan menaikan tarif listrik pada tanggal 1 Agustus 1950 sampai 115 persen. Keputusan tersebut tidak saja direaksi oleh masyarakat dengan membentuk ”panitia penurunan tarip listrik” yang memprotes keputusan tersebut dengan berbagai demonstrasi, tetapi juga direaksi oleh pemerintah dan anggota parlemen. Pemerintah hanya mengijinkan kenaikan tarif sebesar 58 persen, hanya separoh dari jumlah yang diusulkan oleh ANIEM. Sementara itu parlemen juga bereaksi keras atas permintaan ANIEM. Sebagian besar anggota parlemen tidak setuju dengan permintaan tersebut. Ketidaksetujuan ini disamping karena faktor-faktor yang murni ekonomi, yaitu bahwa permintaan kenaikan yang sampai 115 persen akan memberatkan para pelanggan yang sebagian besar adalah masyarakat Indonesia, juga dilandasi oleh sentimen anti modal asing.

Pada sidang parlemen yang dilaksanakan bulan Desember 1950 dengan agenda menyikapi berbagai persoalan kelistrikan di Indonesia, terutama permintaan kenaikan tarif oleh ANIEM, sebagian besar peserta sidang menolak permintaan tersebut. Bahkan pada kesempatan ini salah satu peserta sidang dari perwakilan buruh bernama Kobarsih mengajukan mosi agar perusahaan-perusahaan listrik Belanda di Indonesia dinasionalisasi dalam waktu sesegera mungkin. Mosi tersebut terkenal dengan nama Mosi Kobarsih. Mosi ini mendapat dukungan mutlak dari peserta sidang dengan 120 suara setuju dan 19 suara menolak.[29] Mosi tersebut kemudian diterima oleh pemerintah dan akan segera dilaksanakan. Mosi Kobarsih juga mendapat dukungan penuh dari serikat-serikat buruh listrik di tingkat daerah terutama di area ANIEM yang terorganisir dalam Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBLGI). SBLGI merupakan salah satu organisasi buruh yang cukup radikal yang sangat mendukung gagasan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Serikat buruh ini merupakan salah satu serikat buruh yang terkuat dengan anggota terbanyak ada di kota Surabaya dan Malang.  Salah satu alasan yang dikemukakan serikat buruh adalah diskriminasi perusahaan dalam penggajian. Pegawai berkebangsaan Eropa mendapat standar gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh pegawai pribumi untuk posisi yang sama. Dalam rapat SBLGI kota Malang tanggal 19 April 1952 yang dihadiri oleh anggota serikat buruh tersebut  terungkap bahwa gaji pegawai ANIEM pribumi ternyata hanya gaji pokok saja tanpa ditambah pemotongan stroom listrik yang mereka pakai sebesar 9 persen. Padahal gaji pegawai berkebangsaan Eropa jauh lebih tinggi ditambah berbagai tunjangan.[30] Tuntutan serikat buruh pada periode ini berkembang ke berbagai arah, yang bermuara pada tuntutan agar perusahaan listrik Belanda tersebut dinasionalisasi.

Tanggal 28 Desember 1952 SBGLI Cabang Surabaya mengadakan pertemuan besar serikat buruh yang dihadiri oleh wakil-wakil partai politik dan berbagai organisasi buruh bertempat di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Bubutan. Dalam pertemuan tersebut mereka mendapat berbagai masukan dari SBGLI pusat tentang tuntutan nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik sebagai lanjutan dari Mosi Kobarsih. Intinya mereka mendesak kepada pemerintah agar nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik segera dilaksanakan. SBGLI Cabang Surabaya sebagai elemen pekerja dari ANIEM juga mendesak agar sesegera mungkin ANIEM dinasionalisasikan. Salah satu alasannya adalah bahwa dengan diterimanya Mosi Kobarsih oleh pemerintah maka sudah selayaknyalah pemerintah menindaklanjuti mosi tersebut. Dalam konteks peralihan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, mereka juga mengemukakan bahwa alat-alat produksi penting yang memenuhi hajat hidup orang banyak sudah selayaknyalah dikuasai oleh masyarakat Indonesia sendiri yang pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah. Secara teknis SBLGI juga mendesak kepada pemerintah agar mereka diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan nasionalisasi ANIEM.[31]

Menanggapi kecangnya usulan nasionalisasi ANIEM maka pada tahun 1953 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi Listrik yang diketuai oleh Putuhena dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Panitia ini bertugas untuk meletakkan prinsip-prinsip untuk menasionalisasi perusahaan-perusaahaan listrik swasta. Tanggal 3 Oktober 1953 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengeluarkan Surat Keputusan No. U.16/7/5 tentang kekuasaan melaksanakan pengoperan perusahaan-perusahaan listrik partikelir. Pada tahun itu juga keluar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1953 tentang nasionalisasi semua perusahaan listrik di seluruh Indonesia. Dua surat keputusan tersebut menjadi landasan awal proses nasionalisasi ANIEM yang termasuk dalam lingkup surat keputusan tersebut. Dalam rapatnya tanggal 29 sampai 30 September 1954 Direktorat Tenaga memutuskan akan membentuk semacam dewan pimpinan perusahaan listrik yang akan bertugas menjalankan roda perusahaan pasca nasionalisasi ANIEM.  Berdasarkan hasil rapat tersebut, tanggal 7 Oktober 1954 Kepala Direktorat Tenaga mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Dewan Pimpinan Perusahaan Listrik Negara yang bertugas antara lain melaksanakan pengoperan nasionalisasi ANIEM beserta seluruh anak perusahaannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta mengusahakan agar perusahaan-perusahaan yang diambilalih dapat berjalan terus sebagaimana mestinya.[32] Dewan tersebut berkedudukan di Surabaya dan berkantor di kantor Pusat ANIEM Jalan Embong Wungu Surabaya. Anggota-anggota dewan diambil dari pegawai-pegawai dari Direksi Konstruksi, Direksi Pembangkit dan Penyaluran, Direksi Distribusi, Bagian Ketenangan, serta Bagian Tata Usaha, dari Direktorat Tenaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dewan tersebut diketuai oleh Ir. Soedoro Mangoenkoesomo dengan anggota antara lain Ir. Ch.Debataradja, Ir. Oey Sioe Hay, Ir. F.J.Inkiriwang, Ir. A.F. Patty, Soedijono, Ibrahim Saleh, Grahito, Abdul Mulhi Umar, dan Soetarjo.[33]

Terdapat nuansa ”kudeta” terhadap ANIEM atas pembentukan Dewan Pimpinan Perusahaan Listrik Negara, mengingat pada waktu itu belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah, dalam hal ini Direktorat Tenaga, dengan pihak ANIEM.  Apalagi pembentukan dewan tersebut juga sekaligus memutuskan untuk mengoper/menduduki kantor pusat ANIEM di Jalan Embong Wungu Surabaya tanpa pembicaraan-pembicaraan yang jelas tentang ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak ANIEM. Masalah pembayaran ganti rugi pernah disinggung dalam resolusi SBLGI Cabang Surabaya. Dalam lampiran resolusi tanggal 28 Desember 1952 disebutkan bahwa pembayaran kerugian atas ANIEM akan dilaksanakan secara berangsur-angsur menurut kondisi keuangan negara, tetapi sampai perusahaan tersebut diambilalih (take over) pada tanggal 1 Nopember 1954 masalah ganti rugi belum dibicarakan dengan jelas. Dengan pengambilalihan tersebut maka sejak tanggal 1 Nopember 1954 ANIEM resmi berpindah tangan ke bangsa Indonesia. Pengoparan perusahaan-perusahaan listrik lainnya menyusul kemudian berbarengan dengan gelombang pengoperan perusahaan-perusahaan Belanda dalam gegap-gempita nasionalisasi tahun 1957 akibat macetnya proses penyerahan Irian Barat.  Pada proses ini tentara memiliki andil yang amat besar karena setelah buruh-buruh berhasil mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda, tentara kemudian menguasai pengelolaannya. Buruh yang mengeluarkan tenaga, tentara yang memperolah laba. Pada tanggal 10 Januari 1958 secara resmi pihak tentara menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik yang dikuasai kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan darat selaku Penguasa Perang Pusat dengan Surat Keputusan No. Kpts/Pe.Per.Pu.11/06/1958.[34]

Daftar Pustaka

 

Alectriciteitmaatschappij ANIEM,  Lapuran tentang Tahunbuku 1950, (Amsterdam: ANIEM, 1951), hlm. 7

Bartlett, Anderson G. dkk. Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986

 

Callis, H.G. Foreign Capital in Southeast Asia. New York: Institute of Pasific Relations, 1942

Djoened, Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)

Glassburner, Bruce. The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornell University Press, 1971

Hill, Hal. Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia. Jakarta: LP3ES,  1990

“Mosi Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas seluruh Indonesia” dan “Resolusi Sarekat  Buruh Listrik dan Gas Indonesia Tjabang Surabaja.”  28 Desember 1952. Koleksi Arsip Kota Surabaya

Muhaimin, Yahya A. Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES, 1990

NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij, “Lapuran tentang Tahun Buku 1953,” Surabaya, 1954

“Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan  Perusahaan Listrik dan atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi,” Tanggal 2 Mei 1959 Lembaran Negara Republik Indonesia No.  1763 Tahun 1959.

Perusahaan Listrik Negara Exploitasi IX Tjabang Malang.  Kenang-Kenangan HUT Listrik dan Gas Ke- XXIII, 27 Oktober 1968. Malang: PLN Exploitasi IX Tjabang Malang, 1968

Pewarta Surabaja, 21 April 1952

Prawiranegara, Sjafruddin. “Nasionalisasi De Javasche Bank,” dalam Ajib Rosidi (peny.). Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam. Jakarta: Masagung, 1988

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2008

Riyanto, Bedjo. Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915). Yogyakarta: Tarawang, 2000

Rose, Mavis. Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta. Jakarta: Gramedia, 1991

Si Tjerdik.  Melantjong ka Soerabaia. Semarang: Boekhandel Kamadjoean, 1930

Suganda, Her. Jendela Bandung: Pengalaman Bersama Kompas. Jakarta: Kompas, 2007

Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950. Tahun III No. 52

“Surat Keputusan Kepala Direktorat Tenaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga”, 7 Oktober 1954. Koleksi Arsip Kota Surabaya

Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1937

Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1938

Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1941


[1] Staf Pengajar Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya. Mahasiswa S-3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebagian bahan yang digunakan untuk menulis makalah ini diperoleh dari Saudara Athoullah. Atas kebaikannya mengirim bahan-bahan yang penulis butuhkan, diucapkan terima kasih
[2] Setelah diterapkannya liberalisasi ekonomi pada tahun 1870 hampir semua perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta. Dengan ijin konsesi yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta bebas menanamkan modalnya di berbagai sektor, sehingga tidak ada perusahaan yang memonopoli sektor tertentu. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator dari sistem usaha yang berkembang pada waktu itu. Sebagai contoh kereta api di Pulau Jawa pada waktu itu dikelola oleh berbagai perusahaan swasta yang berbeda-beda yang diberi konsesi untuk membangun jaringan sekaligus mengoperasikan kereta api di wilayah tertentu.

[3] Saya lebih cenderung untuk menggunakan terminologi “masyarakat Indonesia” dari pada “pemerintah Indonesia” sebagai pihak yang mengambilalih berbagai perusahaan asing di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebagian besar pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan atas inisiatif masyarakat dan bukan berdasarkan instruksi resmi dari pemerintah, walaupun pada akhirnya pemerintah menerbitkan undang-undang tentang nasionalisasi.

[4] Perusahaan Listrik Negara Exploitasi IX Tjabang Malang,  Kenang-Kenangan HUT Listrik dan Gas Ke- XXIII, 27 Oktober 1968, (Malang: PLN Exploitasi IX Tjabang Malang, 1968), hlm. 11

[5] Her Suganda, Jendela Bandung: Pengalaman Bersama Kompas, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 88-90

[6] Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950. Tahun III No. 52

[7] Hal Hill, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, (Jakarta: LP3ES,  1990), hlm. 10

[8] H.G. Callis, Foreign Capital in Southeast Asia, (New York: Institute of Pasific Relations, 1942), hlm. 34

[9] Bruce Glassburner, The Economy of Indonesia: Selected Readings, (Ithaca: Cornell University Press, 1971), hlm.  12

[10] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1937, hlm. 8-11

[11] Ibid.

[12] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM), 2 Agustus 1941. Laporan tahunan ini merupakan yang terakhir kali yang dibuat oleh ANIEM dan dikirim ke para pemegang sahan di Belanda. Setelah itu ANIEM beserta semua anak perusahaannya dikelola oleh pemerintah pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka, dan tidak pernah terdapat laporan tahunan untuk periode ini karena perusahaan-perusahaan listrik tidak ada satupun yang diperlakukan sebagai sebuah perusahaan.

[13] Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 182

[14] Seorang warga kota Semarang yang mengaku bernama Si Tjerdik melukiskan betapa kota Surabaya menjadi kota yang amat gemerlap di malam hari karena adanya lampu listrik di jalan-jalan dan di rumah-rumah penduduk di tepi jalan raya. Lihat Si Tjerdik, Melantjong ka Soerabaia, (Semarang: Boekhandel Kamadjoean, 1930), hlm. 29

[15] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM), 2 Agustus 1941

[16] Verslag NV. Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Boekjaar 1938, hlm. 14

[17] Perusahaan Listrik Negara Exploitasi IX Tjabang Malang, op. cit., hlm. 11

[18] Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm.  21

[19] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 466. Masalah hutang tersebut telah membuat Bung Hatta sebagai perunding wakil Indonesia di KMB marah besar dan dengan tegas menolak menanggung hutang apapun yang terjadi setelah masa pendudukan Jepang. Tetapi Belanda tetap tidak mau menyerah. Penerimaan atas angka hutang mereka merupakan syarat bagi pemindahan kedaulatan. Pada tanggal 24 Oktober 1949 Bung Hatta akhirnya menerima angka 4,3 milyar Gulden sebagai hutang yang harus ditanggung bangsa Indonesia. Mavis Rose, Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 276

[20] Alectriciteitmaatschappij ANIEM,  Lapuran tentang Tahunbuku 1950, (Amsterdam: ANIEM, 1951), hlm. 7

[21] Ibid.

[22] Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950, Tahun III No. 52, hlm. 7

[23] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)

[24] Alectriciteitmaatschappij ANIEM,  1951 ,op. cit., hlm. 15.

[25] NV. Oost-Java Electriciteit Maatschappij, “Lapuran tentang Tahun Buku 1953,” Surabaya, 1954

[26] Beberapa pembangkit yang rusak akibat politik bumi hangus misalnya yang terdapat di Malang.

[27] Salah satu perubahan yang amat radikal menyangkut perubahan dari struktur ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional adalah nasionalisasi Javasche Bank pada tahun 1951. Proses nasionalisasi Javasche Bank berlangsung amat singkat dan sedikit aneh. Pada tanggal 30 April 1951 Menteri keuangan Mr. Jusuf Wibisono dalam suatu wawancara dengan wartawan mengatakan bahwa pemerintah bermaksud menasionalisasikan Javasche Bank dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia mengatakan hal itu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada direksi bank yang dimaksud. Mendengar wawancara semacam itu Presiden De Javasche Bank, Dr A Houwink langsung minta diberhentikan karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya nasionalisasi benar-benar dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951. Proses nasionalisasi berjalan lancar dengan saham-saham dan sertifikat-sertifikat yang ditawarkan (harus dibayar oleh pemerintah) sebesar Rp 8,95 juta nominal. Proses ini akhirnya diundangkan dengan Undang-Undang No. 24 tahun 1951. Sjafruddin Prawiranegara, “Nasionalisasi De Javasche Bank,” dalam Ajib Rosidi (peny.), Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, (Jakarta: Masagung, 1988), hlm. 74-84

[28] Anderson G. Bartlett, dkk, Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986, hlm. 83.

[29] Madjalah Merdeka, 30 Desember 1950, Tahun III No. 52

[30] Pewarta Surabaja, 21 April 1952

[31] “Mosi Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas seluruh Indonesia” dan “Resolusi Sarekat  Buruh Listrik dan Gas Indonesia Tjabang Surabaja.”  Dua dokumen tersebut ditandatangai oleh Ketua dan Sekretaris SBLGI Cabang Surabaya tanggal 28 Desember 1952. Koleksi Arsip Kota Surabaya

[32] “Surat Keputusan Kepala Direktorat Tenaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga”, 7 Oktober 1954. Koleksi Arsip Kota Surabaya

[33] Ibid.

[34] Lihat “Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan  Perusahaan Listrik dan atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi,” Tanggal 2 Mei 1959 Lembaran Negara Republik Indonesia No.  1763 Tahun 1959.

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad:

RSS feed for these comments. | TrackBack URI

Anthosia3c Sponsored by Web Hosting