LORONG WAKTU

SISI TERANG KOLONIALISME BELANDA DI BANYUMAS

January 31st, 2009

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

 

A. Pendahuluan

Hampir semua masyarakat Indonesia melihat periode kolonial Belanda hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi gelapnya. Periode kolonial hanya semata-mata dianggap sebagai periode ekploitasi yang menguras habis kekayaan dan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Pandangan semacam ini tidak salah karena pada kenyataannya sejak diberlakukannya sistem tanam paksa (cultuurstelsel) tahun 1830 eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi bangsa Indonesia terus dilakukan. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya ekonomi tersebut telah menciptakan trauma yang amat mendalam bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Para petani diperas habis-habisan baik tenaga kerja maupun tanah yang mereka miliki.

Secara konseptual sistem tersebut sebenarnya tidak ada yang salah karena dengan sistem ini petani dikenalkan pada ekonomi pasar yang bisa menghasilkan uang. Petani dikenalkan pada sistem yang mengharuskan mereka untuk bekerja keras agar hasil pertanian yang mereka tanam dapat menghasilkan surplus, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja (subsisten). Dengan adanya surplus maka mereka bisa merencanakan hidup yang lebih baik serta dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang lain. Namun implementasi di lapangan ternyata melenceng dari konsep awal. Secara sistemik petani dirugikan. Kerugian terbesar petani antara lain dari segi tenaga dan waktu karena mayoritas tenaga dan waktu mereka terserap pada sistem tersebut dengan imbalan finansial yang tidak sebanding.[2]

Trauma yang kedua berasal dari sistem sosial yang tercipta akibat keberadaan orang-orang Belanda di Indonesia. Selama periode penjajahan sistem sosial yang diciptakan oleh Belanda menempatkan bangsa Eropa pada lapisan yang paling atas, diikuti oleh orang-orang Tionghoa dan Timur Asing, dan bangsa pribumi ditempatkan pada lapisan yang terbawah. Sistem sosial semacam ini tentu saja sangat menyakitkan bagi bangsa kita yang merupakan pemilik yang sah dari tanah dan air yang mereka tempati.

Peperangan yang terjadi selama periode penjajahan Belanda sampai perang kemerdekaan juga menciptakan trauma yang mendalam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perang besar melawan Belanda yang sampai saat ini masih terus tersimpan dalam memori (dan terus dilestarikan melalui pelajaran sejarah di sekolah-sekolah) sebagian besar rakyat Jawa adalah Perang Diponegoro (Perang Jawa). Perang ini menjadi simbol perlawanan orang Jawa terhadap Belanda yang paling kuat dan paling lama. Perang kedua adalah perang kemerdekaan yang melibatkan sebagian besar rakyat Indonesia yang terorganisir dalam lasykar-lasykar rakyat (Hisbullah, Pesindo, Pasukan Imam) maupun dalam tentara resmi (BKR,TKR,TNI). Kisah perang kemerdekaan ini terus-menerus diekploitasi oleh sejarawan lokal untuk menunjukan heroisme peristiwa tersebut dan cenderung menjadi mitos. Pada tingkat lokal Banyumas buku jenis ini misalnya: Banjarnegara Berjuang, Cilacap Bergolak, Banyumas Bergejolak, dan lain-lain.

Eksploitasi yang berlebihan terhadap sisi gelap dari periode kolonial Belanda (dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang) telah menutupi sisi terang dari periode tersebut. Padahal sejarah bukanlah dua warna yang amat kontras semisal hitam dan putih saja. Sejarah adalah pagelaran kehidupan yang penuh warna, kadang hitam gelap pekat, kadang abu-abu, merah, hijau, bahkan putih.

Terlepas dari pandangan sebagian besar masyarakat yang hanya tertuju pada sisi gelapnya saja, periode kolonial Belanda di Indonesia juga memiliki sisi terangnya. Bisa jadi sisi terang ini hanya dinikmati atau diketahui oleh segelintir orang, namun bisa jadi sisi tersebut sebenarnya menjadi petunjuk jalan bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jalan-jalan menuju Indonesia yang terang secara keseluruhan. Makalah ini tidak bermaksud untuk menjadi pembenar bagi sistem kolonial yang oleh sebagian besar masyarakat sangat menekan dan melahirkan traumatik yang mendalam, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa apapun bentuknya sebuah sistem budaya yang baru pasti membawa bagian-bagian yang mencerahkan bagi peradaban manusia. Pesan yang terpenting adalah bahwa kita juga harus adil dalam memandang sejarah masa lalu bangsa kita. Banyumas akan menjadi contoh dari kasus ini.

B. Kekuasaan Belanda di Banyumas

Kekuasaan Belanda di Banyumas merupakan imbas dari Perang Diponegoro. Ketika Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, pihak Belanda ternyata minta kompensasi kepada dua kerajaan di Jawa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Perlawanan Pangeran Diponegoro dalam pandangan pemerintah kolonial bukan semata-mata sebuah perlawanan terhadap kekuasaan kolonial di Jawa, tetapi juga merupakan pemberontakan terhadap raja yang sedang berkuasa di dua kerajaan tersebut. Dengan demikian maka apabila merunut pendapat tersebut usaha pemerintah kolonial menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan mereka, tetapi juga sebuah usaha untuk membantu raja Yogyakarta dan Surakarta mempertahankan kekuasaannya dari rongrongan pemberontak yang digerakan oleh kerabat kerajaan.

Setelah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro bisa dipadamkan (dengan tipu muslihat Belanda), pihak Belanda ternyata menderita kerugian yang amat besar. Dari segi finansial mereka telah menanggung beban untuk biaya perang sebesar 30.000.000 Gulden, belum termasuk biaya khusus untuk keperluan militer mereka yang berjumlah tidak kurang dari 2.000.000 Gulden. Jumlah korban jiwa selama peperangan tersebut juga luar biasa banyak. Tidak kurang dari 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa serta tidak kurang dari 7.000 serdadu pribumi tewas. Kurang lebih 200.000 rakyat Jawa juga tewas, yang menyebabkan penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya seusai peperangan.

Bagi pemerintah kolonial, usaha menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro adalah dalam rangka melindungi kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Oleh karena itu segala biaya dan kerugian yang dikeluarkan oleh pihak Belanda juga menjadi tanggung jawab kedua kerajaan tersebut. Pihak Belanda tidak mau begitu saja melepaskan Surakarta dari persoalan ini, walaupun sebenarnya urusan pemberontakan Pangeran Diponegoro adalah persoalan antara pihak pihak Kerajaan Yogyakarta dengan pihak Belanda.

Kerugian yang sangat besar yang diderita oleh pihak Belanda hampir seluruhnya dibebankan kepada piha kerajaan. Pihak kerajan sendiri karena tidak memiliki uang yang cukup akhirnya juga tidak mau menebus kerugian yang diderita pemerintah kolonial Belanda dengan jumlah yang sangat besar itu. Akhirnya, sebagai gantinya pihak Belanda minta sebagian wilayah yang selama ini dikuasai oleh pihak kerajaan yaitu wilayah mancanegara barat, yang terdiri dari Banyumas dan Bagelen, dan wilayah mancanegara timur yang mencakup Kediri dan Madiun.

Sebagai langkah awal untuk pengambilalihan daerah mancanegara, pemerintah kolonial Belanda kemudian membentuk komisi urusan tanah-tanah kerajaan (Commisie ter Regeling der Zaken) di Surakarta.  Sebagian wilayah Kerajaan Surakarta akan ikut diambil alih oleh pihak Belanda, walaupun sebenarnya Pangeran Diponegoro berasal dari Kerajaan Yogyakarta. Alasan pihak Belanda adala bahwa selama berlangsungnya perang Diponegoro terpaksa mereka terus-menerus melindungi kerajaan Surakata.

Namun sebelum diadakan kesepakatan mengenai pengambilalihan tanah-tanah mancanegara tersebut ternyata salah seorang anggota komisi, J.J. Sevenhoven, pada tangal 24 Mei 1830 secara sepihak telah menunjuk Residen Pekalongan M.H. Hallewijn untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan sipil di Banyumas dan distrik-distrik di sekitarnya. Ketika Hallewijn tiba di Banyumas pada tanggal 13 Juni 1830, kepala perwakilan sementara pemerintahan Belanda di Banyumas, Borger, yang merupaka anak buah Residen Tegal van Poel, tidak mau mengadakan serah terima jabatan dengan alasan tidak mendapat perintah dari atasannya. Walaupun demikian ia tetap mau menjalankan setiap perintah dari penguasa yang baru.

Di Banyumas sendiri persiapan pengambilalihan pemerintahan berlangsung terus tanpa seijin Susuhunan di Surakarta. Pada tanggal 15 Juni 1830, Hallewijn minta kepada seluruh bupati di wilayah Banyumas untuk menyerahkan piagam pengangkatanya sebagai bupati dari Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Baru pada tanggal 22 Juni 1830, pemerintah kolonial Belanda mengadakan perjanjian dengan raja di Surakarta. Dengan perjanjian ini maka secara resmi wilayah mancanegara barat diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda nampaknya masih cukup baik hati kepada Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, karena mereka ternyata memberi kompensasi atas diambilnya daerah mancanegara. Pengambilalihan  wilayah Banyumas ditukar dengan kompensasi sebesar 90.000 Gulden. Uang tersebut diberikan kepada  pihak Kerajaan Surakarta sebesar 80.000 Gulden dan kepada pihak Kerajaan Yogyakarta sebesar 10.000 Gulden.[3] Gara-gara Pangeran Diponegoro kalah melawan Belanda maka wilayah Banyumas harus rela menjadi barang tebusan, atau istilahnya menjadi barang gadaian. Sejak saat ini maka wilayah Banyumas diperintah oleh kekuasaan kolonial Belanda.

C. Sistem Tanam Paksa: Perkenalan Petani dengan Tanaman-tanaman Baru

Perang Diponegoro yang berlarut-larut telah menyebabkan kas  negeri Belanda mengalami defisit. Perang tersebut telah menyebabkan tersedotnya anggaran dalam jumlah besar dan menyebabkan kondisi keuangan negeri Belanda morat-marit. Negeri Belanda pada waktu itu memiliki beban hutang yang besar yang tidak dapat ditanggulangi sendiri, karena itu mencari pemecahannya di daerah jajahannya yaitu Indonesia. Gagasan yang amat cemerlang datang dari Johannes van den Bosch yang pada tahun 1830 diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Gagasan yang dicetuskan adalah pengenalan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan nama cultuurstelsel. Sistem ini menghendaki petani wajib menanam tanaman-tanaman perdagangan (cash crops) yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah. Dengan model ini maka petani dikenalkan dengan berbagai tanaman baru yang harus ditanam dan dikembangkan oleh mereka. Tanaman-tanaman baru tersebut antara lain adalah tebu, kopi, indigo (tom, tarum), teh, tembakau, dan lain-lain. Apabila saat ini dijumpai beraneka ragam tanaman tersebut di Indonesia, khususnya di Jawa, itu adalah sisa-sisa dari sistem tanam paksa yang pembudidayaannya diteruskan oleh para pengusaha dan petani Indonesia.

Tanaman baru yang dikenal pertama kali oleh masyarakat Banyumas pada masa sistem tanam paksa adalah kopi. Pada awalnya petani di Banyumas dikenalkan dengan kopi arabica yang berasal dari Arab kemudian dikenalkan dengan kopi liberia dan terakhir kopi robusta.[4] Pada tahun 1838, pohon kopi yang ditanam di seluruh wilayah banyumas berjumlah 21.140.722 pohon dengan klasifikasi kopi hutan (bosch-koffij), kopi kebun (tuin-koffij), dan kopi pagar (pagger-koffij).[5] Sampai tahun 1838 jumlah keluarga petani yang terlibat dalam perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas adalah, untuk Kabupaten Banyumas berjumlah 15.229 keluarga, Purbalingga 4.051 keluarga, Purwokerto 3.886 keluarga, Dayaluhur 3.657 keluarga, dan Banjarnegara 5.238 keluarga. Total keluarga yang terlibat dalam penggarapan perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas pada tahun 1838 adalah 32.061 keluarga. Seluruh keluarga ini tersebar di 2.616 desa dan kampung.[6] Penyetoran wajib untuk komoditi kopi berlahan-lahan mulai dikurangi dan terhapus setelah tahun 1920.[7]

Tanaman kedua yang dikenalkan kepada petani di Banyumas adalah indigo (tom, tarum). Karesidenan Banyumas dan Bagelen merupakan penghasil indigo tertinggi untuk seluruh pulau Jawa, yang mencapai 51 persen dari seluruh produksi.[8] Jumlah keluarga yang terlibat dalam penanaman dan pengolahan indigo di Karesidenan Banyumas pada tahun 1836 adalah 18.120 keluarga dengan perincian : di Kabupaten Banyumas 6.465 keluarga. Kabupaten Purwokerto 3.581 keluarga dan Kabupaten Banjarnegara 1.389 keluarga.[9] Sementara di Dayaluhur tidak dikembangkan perkebunan ini. Pada tahun 1836, dari seluruh kebun yang ada di Karesidenan Banyumas, menghasilkan indigo yang telah diolah sebanyak 128.494 pon atau 64.247 kg, dengan perincian Kabupaten Banyumas menghasilkan 41.028 pon, Kabupaten Purbalingga 61.313 pon. Kabupaten Purwokerto 17.652 pon dan Kabupaten Banjarnegara 8.501 pon.[10]

Di Karesidenan Banyumas juga dikembangkan perkebunan teh, kayu manis dan lada. Perkebunan teh hanya terdapat di Distrik Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanah yang digunakan hanya 15 bau dan ditanami 73.547 batang pohon teh serta digarap oleh 138 keluarga.

Sementara kayu manis hanya ditanam di Sokaraja 4 bau, Adireja 26,5 bau, keduanya di Kabupaten Banyumas. Jambu 1 bau serta di Jeruk Legi 5,5 bau. Jumlah  keluarga yang menggarap 929 keluarga dengan jumlah pohon yang ditanam 110.053 batang. Sedangkan lada hanya ditanam di Dayaluhur yaitu di distrik Majenang, Dayaluhur, Pegadingan dan Jeruk Legi. Seluruh tanaman yang terdapat di empat distrik di atas berjumlah 69.600 pohon. Keluarga yang terlibat dalam penanaman lada berjumlah 3.657 keluarga. Tetapi sampai tahun 1838 ternyata tanaman kayu manis dan lada belum menghasilkan apa-apa.

Tanaman tembakau ditanam di Banjarnegara, Purwokerto dan Dayaluhur yang masing-masing luas perkebunannya hanya 200 bau, 190 bau dan 11 bau. Perkebunan tembakau di Banjarnegara dikelola oleh pihak swasta, yaitu oleh C.P. Dufloiny dengan masa kontrak selama 25 tahun sebesar F 90 per bau per tahun. Sedangkan kebun tembakau di Purwokerto dan Dayaluhur dimiliki penduduk.

Perkebunan yang cukup penting dikembangkan di Banyumas adalah perkebunan kapas. Perkebunan ini hanya terdapat di Kabupaten Purwokerto, tepatnya di distrik purwokerto, Ajibarang dan Jambu serta di Kepatihan Dayaluhur yang meliputi Distrik Dayaluhur, Majenang, Pegadingan, dan Jeruk Legi. Tanah yang digunakan untuk perkebunan ini luas seluruhnya 3.039 bau. Namun demikian dari perkebunan yang cukup luas ini, hanya menghasilkan kapas yang sangat sedikit. Sebagai contoh, pada panenan tahun 1836dari seluruh perkebunan kapas yang ada ternyata hanya menghasilkan kapas 483 pikul. Apabila dibuat rata-rata, maka satu bau hanya menghasilkan kapas 0,16 pikul.

Tanaman penting lain yang mulai dikenal oleh para petani di banyumas pada masa sistem tanam paksa adalah tebu. Namun tebu tidak ditanam secara perorangan melainkan melalui sistem perkebunan yang awalnya dikelola oleh pemerintah. Penanaman tebu di wilayah Banyumas pertama kali dilakukan pada tahun 1838 pada areal sawah seluas 56 bau. Wilayah pertama yang ditanamai tebu adalah di sebelah selatan Sokaraja, tepatnya di Desa Kalibagor. Desa Kalibagor pada waktu itu masih terdapat sawah yang luas yang bisa ditanami tebu secara bergilir dengan tanaman padi. Pada awalnya perkembangan penanaman tebu amat lambat. Selama dua tahun sejak tahun 1838 sampai tahun 1840 areal persawahan yang ditanamai tebu hanya seluas 400 bau. Kendala utamanya adalah masalah transportasi. Jangan bayangkan bahwa wilayah Banyumas pada waktu itu sudah seperti sekarang, dimana jalan-jalan sudah diaspal halus sampai ke pelosok-pelosok desa. Banyumas pada waktu itu masih merupakan wilayah yang terisolir yang sebelumnya kurang diperhatikan oleh pemerintahan di atasnya, yaitu kerajaan di Surakarta dan Yogyakarta. Akibatnya jalan-jalan yang ada di daerah ini juga masih sempit-sempit, bahkan jalan-jalan ke areal persawahan masih merupakan jalan setapak. Padahal kita tahu tebu-tebu yang sudah dipanen harus diangkut ke pabrik gula dan memerlukan jalan yang cukup lebar agar alat angkut yang pada waktu itu berupa grobak bisa jalan.  Karena jalan-jalan yang ada masih sulit maka akibatnya perkembangan perkebunan tebu juga amat lambat.

Tanah yang digunakan untuk perkebunan tebu adalah tanah milik desa dan tanah milik masyarakat. Perjanjian tentang penggunaan tanah yang akan ditanami tebu biasanya dilakukan oleh Kepala Desa setempat dengan pejabat penjajah Belanda yang mengurusi perkebunan. Masyarakat penggarap tanah biasanya tidak diikutkan dan tidak boleh tahu seperti apa perjanjian yang dibuat oleh mereka. Perjanjian itu biasanya dilakukan secara tertutup agar masyarakat tidak tahu. Pada masa-masa awal pembukaan perkebunan tebu di Banyumas, pejabat Belanda yang banyak melakukan perjanjian dengan para kepala desa di Banyumas adalah G.E. Dorrepaal dan J.W.van Barneveld.

Seiring dengan dimulainya pembukaan perkebunan tebu di Banyumas maka pada tahun 1838 juga dibangun pabrik gula di Kalibagor, sekitar tiga kilometer arah selatan Sokaraja. Sayang sekali pabrik gula ini pada tahun 1990-an telah ditutup oleh pemerintah karena selalu merugi, serta tebu yang harus digiling sudah tidak ada. Soalnya masyarakat Banyumas sudah tidak mau lagi menanam tebu. Pada perkembangan selanjutnya areal untuk penanaman tebu diperluas sampai ke Purbalingga. Pada tanggal 29 Nopember 1855 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 11 yang dijadikan dasar penyewaan tanah kepada penduduk untuk areal penanaman tebu.  Dalam surat keputusan itu ditetapkan bahwa kontrak tanah persawahan di seluruh Karesidenan Banyumas untuk ditanami tebu dilakukan untuk jangka waktu tiga tahun.  Tetapi pada tanggal 11 April 1857 pemerintah kolonial mengeluarkan lagi surat keputusan baru yang isinya memperpanjang masa kontrak tanah sawah yang akan ditanami tebu menjadi duapuluh tahun.

Selama periode 1840 sampai periode  akhir 1850-an luas areal tebu di Banyumas masih relatif tetap yaitu sekitar 400 bau. Peningkatan baru mulai terjadi pada tahun 1860, yaitu bertambah menjadi 500 bau. Namun setelah tahun 1860 tanah-tanah yang semula produktif mengalami penurunan. Hal itu terjadi sampai sekitar tahun 1862. Hal itu disebabkan karena curah hujan begitu tinggi sehingga menyulitkan penggarapan lahan dan membuat tanaman tebu menjadi jelek. Pada periode awal ketika Sistem Tanam Paksa dilaksanakan di Karesidenan Banyumas hampir semua penduduk dikerahkan untuk melaksanakan program pemerintah penjajah tersebut. Pada tahun 1837 prosentase penduduk yang terlibat dalam penanaman tanaman yang diwajibkan oleh penjajah mencapai 77 persen. Pada tahun 1840 turun menjadi 68 persen, tetapi pada tahun 1845 naik lagi menjadi 74 persen.[11]

Sistem tanam paksa telah memperkenalkan tanaman-tanaman baru kepada para petani di Banyumas. Tanaman tersebut ada yang masih dibudidayakan sampai saat ini seperti kopi, teh, kayu manis, lada, dan tembakau, namun ada juga tanaman yang sudah tidak dikenal lagi di Banyumas seperti indigo. Tanaman bahan pewarna pakaian ini sudah tidak tersisa lagi karena sudah sangat lama tidak dibudidayakan. Penemuan pewarna kain sintetis turut mempercepat kepunahan tanaman indigo. Tanaman tebu masih dikenal di Banyumas namun sudah tidak dibudidayakan lagi secara masal. Kematian pabrik gula Kalibagor, yang merupakan pabrik gula peninggalan Belanda terakhir di Banyumas, pada tahun 1990-an menjadi penyebab surutnya budidaya tebu di wilayah Banyumas.

D. Pengembangan  Infrastruktur Transportasi

 

1.Perbaikan Jalan Darat

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Banyumas merupakan daerah yang sangat terisolir. Daerah ini seperti terkurung dalam batas-batas geografis yang sulit ditembus. Di utara dan selatan terdapat pegunungan Serayu yang cukup sulit untuk dilalui. Di sebalah barat terdapat sungai besar yaitu sungai Citandui. Jalan-jalan darat masih amat sempit, sebagian besar malah berujud jalan setapak. Sarana transportasi masih amat minim, kalaupun ada adalah berupa binatang yaitu kuda. Sebagian lagi berupa transportasi sungai dengan memanfaatkan sungai Serayu. Pada awal pelaksanaan sistem tanam paksa komoditi pertanian setoran dari petani masih diangkut dengan berbagai alat angkut tradisional, seperti dipikul, dinaikan ke punggung kuda dan binatang lain, serta dengan perahu-perahu kecil untuk pengangkutan ke pelabuhan Cilacap.

Berbagai  peningkatan dan perbaikan infrastruktur transportasi di Banyumas baru dilakukan pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1843 sampai tahun 1845 dibangun jalan pos (pos weg) dari Banyumas menuju ke Buntu. Jalan tersebut kemudian diteruskan ke arah timur (Gombong) dan ke arah barat (Rawalo).[12] pembangunan jalan ini merupakan proyek besar pertama di Banyumas sejak berkuasanya Belanda di daerah ini.

Ketika pihak swasta mulai terlibat secara aktif dalam pengangkutan produk-produk milik pemerintah di Banyumas terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 yang menandai liberalisasi ekonomi di Jawa, maka perbaikan serta pengembangan infrastruktur transportasi mulai ditingkatkan. Hal ini tidak saja karena intensitas pengangkutan menjadi semakin tinggi, tetapi seringkali para pengusaha yang mendapatkan konsesi pengangkutan mengeluhkan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Keluhan itu pernah diajukan oleh pengusaha Luitenhage dan kawan-kawan melalui surat yang diajukan kepada Gubernur Jenderal yang ditandatangani di Cilacap tanggal 27 Oktober 1883. Ia mengajukan permohonan supaya sarana transportasi ke pelabuhan Cilacap melalui terusan Kali Yasa agar secepatnya diperbaiki. Kesiapan perahu-perahu penolong sangat diperlukan pada saat aliran kanal menjadi dangkal. Sedangkan fasilitas lainnya yang harus dipersiapkan adalah jalan-jalan darat serta jembatan-jembatan yang melintasi sungai.[13] Hal ini terkait erat dengan intensifikasi perkebunan tebu di Banyumas. Perluasan perkebunan tebu di daerah ini memerlukan dukungan infrstruktur yang memadai untuk mengangkut tebu dari perkebunan ke pabrik.

Sejak tahun 1874, jalan dari Banyumas ke Adireja pun dikembangkan lagi dengan memperlebar jalur tersebut. Juga jalan dari Buntu ke Bagelen yang mulai dibangun tahun 1843 juga diperlebar. Jalan lain yang diperlebar adalah dari Cilacap ke kota Banjar di Karesidenan Priangan. Jalan ini tidak saja penting untuk memperlancar arus komoditi perkebunan pemerintah atau swasta, tetapi juga sangat penting untuk kepentingan militer. Dari seluruh jalur jalan raya yang diperbaiki sampai tahun 1875 yang terpenting adalah jalur dari Banyumas ke arah Banjarnegara sampai Wonosobo, serta jalur dari Purwokerto ke arah Tegal, Cirebon dan Priangan. Jalur-jalur ini mulai dikeraskan dengan batu. Sementara itu jalan-jalan di kota Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga serta Cilacap perlahan-lahan juga dikeraskan. Jalur-jalur diatas mengalami kenaikan pemakaian yang sangat tinggi bagi alat-alat transportasi seperti gerobak, cikar serta dokar.

Ketika infrastruktur transportasi sedikit demi sedikit dibenahi, keterlibatan pihak swasta dalam perekonomian pun semakin meningkat. Tahun 1889 berdiri pabrik gula di Klampok yang dipimpin oleh Administratur J.T. de Ruijter. Tahun 1891 berdiri dua pabrik gula swasta masing-masing di Bojong yang dipimpin oleh administratur H.C.C Fraissinet, dan di Kalimanah yang dipimpin oleh administratur Ch.Conradi. Dua tahun kemudian tepatnya tahun 1893 berdiri pula pabrik gula di Purwokerto yang dipimpin oleh administratur M.C. Brandes. Disusul kemudian berdiri pabrik gula di Majenang.

Berdirinya pabrik gula-pabrik gula tersebut serta semakin meluasnya perkebunan tebu, juga memberikan timbal balik terhadap perkembangan infrastruktur transportasi, baik bagi peningkatan jalan-jalan yang ada serta jenis angkutan yang ada. Berdirinya pabrik-pabrik gula tersebut telah mendorong semakin baiknya jaringan-jaringan jalan yang telah ada sebelumnya. Tahun 1891 untuk memperlancar pengangkutan tebu dari kebun-kebun tebu di Kabupaten Banyumas ke pabrik gula Kalibagor, di atas Sungai Serayu, dibangun jembatan permanen yang panjangnya kurang lebih 115 m.[14] Dengan selesainya pembangunan jembatan ini maka rakit yang sebelumnya berperan untuk menyeberangkan orang dan barang di Sungai Serayu menghilang.

Dalam periode selanjutnya pengembangan jaringan transportasi membawa dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini bisa dilihat dari laporan penguasa kolonial setempat yang mengaitkan proyek-proyek peningkatan jalan dengan keberadaan pasar yang ada di sepanjang lintasan jalan.[15]

Jalan-jalan yang dikembangkan antara lain jalan dari Purbalingga ke utara sampai ke ibu kota distrik Bobotsari dan selanjutnya melalui ibu kota onderdistrik Jatigong sampai ke perbatasan Kabupaten Pemalang. Sepanjang jalur ini sebelumnya yang dapat dilewati gerobak dan dokar hanya sampai sekitar dua pal sebelum Bobotsari. Selebihnya harus ditempuh dengan kuda atau jalan kaki. Antara Purbalingga dan Bobotsari terdapat banyak lereng yang curam dan menimbulkan kesulitan transportasi.[16]

Dari Bobotsari ke arah timur melalui ibu kota onderdistrik Karanganyar sampai ibu kota onderdistrik Merbung dengan jalan cabang menuju Karangmoncol, kemudian juga dikeraskan dan dilebarkan. Jalur ini cukup penting karena terdapat pasar desa yang cukup besar dan kecil.[17] Ruas jalan ini dipotong oleh beberapa sungai yang cukup besar yaitu Sungai Klawing, Sungai Labang Wetan dan Sungai Tambra. Sebelumnya hanya Sungai Klawinglah yang memiliki jembatan yang dibuat dari kayu, sedang untuk kedua sungai lainnya baru diberi jembatan setelah tahun 1900. Tahun 1906 dibangun jembatan yang melintasi Sungai Klawing di Desa Pasren. Jembatan ini menghubungkan Kota Purbalingga dan Distrik Cahyana yang sebelumnya hanya bisa dilewati dengan rakit atau perahu. Biaya yang disediakan oleh pemerintah adalah F 10.000. Selanjutnya dengan biaya F 17.000 dibangun jembatan diatas Sungai Serayu yang menghubungkan ibu kota distrik  Cahyana ( Bukateja ) dengan Klampok. Dengan dibangunnya kedua jembatan ini maka daerah Bukateja dan sekitarnya sangat diuntungkan, apalagi dengan dibangunnya jembatan yang melintasi Sungai Serayu. Hal ini disebabkan karena di Klampok telah ada jalur kereta api S.D.S. Dengan demikian penjualan kopra dari Bukateja semakin mudah. Di Bukateja selain terdapat pasar yang ramai juga terdapat pasar hewan yang merupakan satu-satunya pasar hewan di Kabupaten Purbalingga.[18]

Perbaikan-perbaikan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota distrik maupun ibukota onderdistrik  juga dilakukan di Banjarnegara – Blimbing – Sirongge yang tadinya harus melewati lereng-lereng tebing yang terlalu terjal akhirnya dibuat agak mendatar dengan cara membuatnya berkelok-kelok. Jalan yang menghubungkan Wanadadi – Banjarmangu kemudian ke Rejasa dan Madukara, dengan keputusan Direktur Pekerjaan Umum tanggal 15 Agustus 1905 juga diperlebar. Biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini adalah F 300.[19] Demikian juga jalan dari Banjarnegara ke Karangkobar dan Kalibening, disamping dikeraskan di beberapa ruas jalan juga diperlebar.

Memasuki abad ke-20, hampir seluruh ruas jalan yang ada di Banyumas terutama yang menghubungkan kota-kota kabupaten dengan ibu kota distrik dan onderdistrik sudah dalam keadaan baik. Jalan-jalan lain yang cukup penting dan kemudian ditingkatkan adalah jalan yang menuju sumber aktifitas perekonomian, baik yang menghubungkan pasar-pasar desa maupun ke wilayah-wilayah produksi komoditi perdagangan.

Di Banyumas sebelah selatan dan barat perbaikan jalan juga terus dilakukan. Sebagian jalan dari Wanareja melalui Desa Madura menuju perbatasan Cirebon, yaitu sejak Ciawitali sampai Sungai Cijolang, juga dikeraskan. Ruas jalan ini apabila musim hujan datang selalu kebanjiran dari Sungai Citandui  dan Sungai Cijolang. Sehingga disamping diperkeras dengan batu kerikil juga ditinggikan dengan cara diuruk. Biaya yang dikeluarkan adalah F 6000. Ruas jalan ini akhirnya menyambung ke Karesidenan Cirebon.[20]

Perbaikan serta pengembangan jalur-jalur jalan disamping memperlancar mobilitas penduduk juga memperlancar arus barang. Perluasan perkebunan tebu pun menjadi lebih mudah. Dalam sebuah nota khusus kontrolir Majenang, D.Rodersma pada tanggal 25 Agustus 1904 menyampaikan pendapatnya bahwa dengan perbaikan jalan di wilayahnya  perdagangan akan meningkat. Penduduk pun menjadi tertarik untuk menggarap tanah-tanah kosong yang sebelumya belum digarap.[21] Dampak lain dari perbaikan jalan menurutnya adalah arus imigrasi jauh lebih besar. Industri dan perkebunan swasta menjadi berkembang, pajak tanah dan pajak usaha meningkat. Arus perdagangan yang dilakukan oleh penduduk setempat pun menjadi lebih lancar.

2. Era Transportasi Modern: Trem Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS)

Lompatan yang amat jauh sektor transportasi di Banyumas terjadi ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun sarana transportasi modern yaitu trem/kereta api untuk jarak dekat. Bulan Mei 1895 dengan modal sebesar F 1.500.000 jalan kereta api lembah Serayu (Serajoedal Stoomtram Maatschappij/SDS) mulai dikerjakan dibawa pimpinan Ir.C.Groll.[22] Secara berturut-turut jalur yang dibangun pada tahap pertama meliputi Maos-Purwokerto-Sokaraja-Banjarsari-Purwareja-Banjarnegara. Jalur tersebut hampir persis menyusuri Sungai Serayu sejak dari Maos sampai Purwokerto. Yang pasti jalur trem ini tidak meninggalkan atau tidak jauh dari pabrik-pabrik gula yang ada di Banyumas karena dari pabrik-pabrik gula inilah nantinya pengangkutan rutin akan dilakukan. Disamping itu juga karena sebelumnya pihak pabrik gulalah yang sering menyampaikan usulan tentang perlunya dibuat sebuah sistem pengangkutan yang modern dan cepat.

Satu tahun setelah proyek ini dikerjakan, trem siap untuk dioperasikan. Berturut-turut jalan cabang Maos-Purwokerto dibuka untuk umum tanggal 16 Juli 1896. Purwokerto-Sukorejo pada tanggal 5 Desember 1896, Sokaraja-Purwareja pada tanggal 5 Juni 1897 dan Purwareja-Banjarnegara pada tanggal 18 Mei 1898, setelah sebelumnya diuji cobakan terlebih dahulu untuk pengangkutan barang milik pemerintah.[23] Untuk selanjutnya disamping mengoperasikan gerbong barang, perusahaan ini juga mengoperasikan gerbong penumpang untuk masyarakat umum, yang terdiri dari gerbong kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.

Dalam pengembangan selanjutnya perusahaan ini berpikir untuk memperluas aktifitasnya. Perwakilan utama di Hindia Belanda pada tanggal 12 Mei 1898 meminta konsesi tambahan bagi S.D.S untuk membuka dan mengeksploitasi cabang dari Banjarsari menuju arah timur laut ke Kota Purbalingga.  Alasan yang dipakai adalah bahwa sepanjang lintasan ini terdapat dua pabrik gula yaitu pabrik gula Kalimana dan pabrik gula Bojong yang membutuhkan keberadaan kereta api. Permintaan ini dikabulkan lewat Surat Keputusan Pemerintah tanggal 22 September 1898 No.19.[24] Namun demikian pemerintah meminta syarat kepada pihak S.D.S. untuk membuka kota Banyumas bagi jalur trem ini karena Kota Banyumas mempunyai peranan penting bagi pemerintah. Disana terdapat kantor Residen dan memerintah seorang bupati. Diharapkan dengan dibukanya kota ini bagi jalur trem, maka urusan pemerintahan menjadi lebih lancar. Tetapi syarat dari pemerintah ini tidak dituruti oleh SDS. Lewat suratnya tanggal 31 Mei 1899 No.7 mereka minta kepada pihak pemerintah untuk mencabut syarat tersebut, karena untuk membuka kota Banyumas dari jalur trem akan memakan biaya yang sangat besar, sementara keuntungan yang akan didapatkan dari jalur itu hampir pasti tidak ada. Permintaan itu hanya dikabulkan oleh pemerintah lewat sebuah jawaban yang diberikan tanggal 26 Juni 1899. Segera setelah itu jalur dari Banjarsari ke Purbalingga dibuat. Ada tanggal 1 Juli 1900 jalur inbi mulai diopoerasikan dan dibuka untuk umum. Penolakan untuk membuka jalur kota Banyumas menandakan bahwa perusahaan transportasi tersebut semata-mata mementingkan kepentingan ekonomi perusahaannya tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah.[25]

Selain untuk kepentingan pengangkutan barang-barang komoditi ekspor dari Banyumas alat transportasi ini juga diperuntukan untuk mengangkut penduduk yang akan bepergian. Trem SDS ini ternyata sangat diminati oleh masyarakat Banyumas sebagai sarana transportasi yang efektif dan murah. Ketika tim yang bergabung dalam Komisi Kesejahteraan mencoba melakukan pengukuran selama sepuluh hari pada tahun 1904 di beberapa halte SDS, didapat keterangan tentang jumlah penduduk yang memanfaatkan jasa trem sebagai berikut.

 

Jumlah Penumpang Trem SDS di Beberapa Halte

Selama 10 hari Pada Tahun 1904

 

Halte

Jumlah Penumpang

Gambarsari

Mandirancang

Sokaraja

Banjarsari

Klampok

Mandiraja

Purwanegara

447 orang

176 orang

1.296 orang

586 orang

753 orang

564 orang

302 orang

Sumber : Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Residentie Banjoemas,  ( Batavia : G.Kolff & Co., 1906 ), hlm.10.

Pengukuran yang dilakukan selama sepuluh hari berturut-turut pada beberapa halte dan stasiun di wilayah Purwokerto memberikan bukti bahwa sarana trem setiap hari rata-rata dimanfaatkan oleh sekitar 1610 orang untuk kunjungan keluarga, 340 orang untuk pergi kepasar, 420 orang untuk berdagang di daerah lain, dan 850 orang untuk tujuan lain. Pengukuran di stasiun Purbalingga menunjukkan bahwa per hari rata-rata 120 orang naik trem, 26 orang diantaranya adalah pedagang. Penumpang yang turun di stasiun ini ada 145 orang, 37 orang diantaranya adalah pedagang. Sedangkan di Banjarnegara dari tanggal 19-31 Juli 1904 jumlah orang yang naik trem antara halte Pasar Binorong dan stasiun Banjarnegara sebanyak 3.251, termasuk 1.508 orang untuk melakukan kunjungan keluarga, dan 81 orang melakukan kunjungan dan kegiatan kerja. Selama tahun 1903, jumlah masyarakat pribumi yang berangkat dan tiba di Banjarnegara berjumlah 87.413, serta Pucang 22.601, Mantrianom 33.958, di pasar Binorong 14.604 orang. Penduduk memang banyak memanfaatkan jasa trem untuk bepergian, disamping taripnya murah, juga cepat. Tarip untuk tiap kilometer adalah satu sen dengan tarip gratis bagi barang pasar yang dipikul.[26]

Perusahaan-perusahaan swasta besar yang paling berkepentingan dan paling banyak menggunakan jasa trem adalah perusahaan gula. Sejak trem S.D.S beroperasi maka seluruh muatan milik pabrik gula – kecuali tebu dari perkebunan - baik yang dari pabrik maupun yang ke pabrik diangkut dengan trem. Barang-barang milik pabrik gula yang diangkut dengan trem antara lain perlengkapan pabrik seperti batu gamping, mesin, dan barang logam, bahan bakar, dan pembungkus gula. Selain itu dimuat juga perlengkapang perkebunan tebu seperti bibit dan pupuk. Barang-barang tersebut semuanya didatangkan dari luar Banyumas, bahkan dari luar negeri. Sedangkan yang dibawa keluar dari Banyumas misalnya gula dan sirup tebu. Barang-barang ini dibawa ke pelabuhan Cilacap untuk selanjutnya dikapalkan ke luar negeri atau barang-barang tersebut dibawa ke stasiun Maos untuk selanjutnya oleh kereta api negara ( S.S ) dibawa ke Batavia.[27] Untuk tahun 1896 misalnya, dari seluruh barang yang diangkut ke Banyumas, barang untuk pabrik gula dan perkebunan tebu prosentasenya sekitar 90,38 % atau berjumlah 1.579 ton.

Memasuki dekade kedua abad ke-20, daerah pedalaman yang kaya dengan hasil perkebunan dan pertanian yaitu Wonosobo masuk pula ke dalam jaringan transportasi trem milik S.D.S Jaringan trem Maos-Banjarnegara pada akhirnya diperpanjang sampai ke Wonosobo. Pada tahun 1917 jaringan Banjarnegara-Wonosobo dibuka untuk umum. Jaringan tambahan ini sangat penting mengingat daerah Wonosobo sebelah utara (Dieng) merupakan penghasil tembakau yang sangat potensial. Sebelumnya pengiriman tembakau ke Batavia dilakukan melalui jalan darat lewat Pekalongan. Padahal jalan darat lewat jalur ini sangat sulit, karen harus melewati daerah pegunungan Kali Bening. Diantara jalur Banjarnegara-Wonosobo terdapat beberapa halte dan stasiun yang masing-masing terdapat di Banjarnegara, Sokanandi, Singomerto, Sigaluh, Prigi, Bandingan, Bojonegoro, Tunggoro, Selokromo, Krasak, Selomerto, Penawangan, Wonosobo.[28]

3. Kendaraan Darat Lainnya

Sekitar tahun 1890-an sepeda ( fiets ) mulai masuk ke wilayah Banyumas. Orang pertama yang memiliki jenis kendaraan ini adalah insinyur pengairan di Banjarnegara. Kemudian para pembesar pribumi  di wilayah ini pun tertarik untuk memiliki.[29] Demikian juga dengan kendaraan bermotor. Tahun 1897 kendaraan bermotor jenis mobil mulai memijakkan rodanya di Banyumas. Pemilik pertama adalah administratur pabrik gula Bojong (Purbalingga), Freysenet. Pemilik lainnya adalah anemer pos Loze. Seteleh itu hampir semua pegawai pemerintah dan bos-bos pabrik gula bangsa Belanda di Banyumas memilikinya.[30]

Dalam perkembangan selanjutnya kendaraan-kendaraan bermotor ini juga dijadikan kendaraan sewa untuk umum. Kendaraan ini rata-rata dari jenis outobis. Munculnya kendaraan bermotor menjadi kendaraan umum dilatar-belakangi oleh beberapa keadaan. Pertama, pada pertengahan tahun 1920-an beberapa jalan utama di Karesidenan Banyumas sudah menjadi jalan beraspal walaupun masih sederhana. Kedua, walaupun jalur kereta api sudah menghubungkan kota-kota di Karesidenan Banyumas tetapi lintasan jalan tersebut tidak seluruhnya tepat melewati pemukiman penduduk sehingga penduduk seringkali kesulitan untuk bepergian dengan kereta api. Ketiga, teknologi otomotof yang semakin maju menjadikan kendaraan bermotor jenis ini sebagai kendaraan yang praktis serta bisa melewati medan yang sulit yang tidak bisa dijangkau oleh kereta api, trem, atau dokar.

Pada tahun 1922 outobis mulai beroperasi untuk umum di Karesidenan Banyumas. Pada awalnya memang tidak begitu diminati, sehingga untuk beberapa bulan dihentikan operasinya. Tetapi ketika ruas-ruas jalan mulai diperbaiki jenis angkutan ini justru menjadi pilihan penduduk.[31] Perusahaan angkutan yang pertama kali berdiri di Banyumas adalah milik seorang Cina bernama H.B.Njoo yang berkedudukan di Purwokerto. Pada tahun 1920-an kota Purwokerto sudah menjadi kota yang ramai, jauh lebih ramai dari kota Banyumas. Ketika awal beroperasi H.B.Njoo hanya memiliki lima buah bis yang melayani trayek Purwokerto – Patikraja – Cilacap, Purwokerto – Ajibarang – Wangon, serta Purwokerto – Purbalingga – Klampok.[32]

Ketika peminat jenis kendaraan bermotor ini semakin banyak, Njoo menambah armadanya, sehingga pada tahun 1927 ia mempunyai 12 bis. Namun demikian apabila dibandingkan dengan karesidenan lain, pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Karesidenan Banyumas tergolong sangat lambat. Pada tahun 1927 jumlah kendaraan bermotor di Karesidenan Banyumas adalah yang terkecil untuk pulau Jawa. Dengan semakin bertambahnya angkutan umum, trayek yang dilayani pun diperluas sampai ke Banjarnegara. Dari hari ke hari minat penduduk yang ingin menggunakan bis memang semakin tinggi. Demikianlah perkembangan dan pertumbuhan infrastruktur transportasi yang berdampak luas bagi masyarakat Banyumas sampai sekarang. Sayang sekali pada tahun 1970-an sistem pengangkutan trem lokal peninggalan SDS harus menghadapi kekalahan bersaing dengan transportasi darat yang lain (bis), dan akhirnya harus dihentikan operasinya oleh pihak PJKA yang merupakan pengelola perkeretaapian setelah Indonesia merdeka.

E. Pendirian Fasilitas Kesehatan Modern

            Sebelum orang-orang Belanda datang di Banyumas masyarakat daerah ini belum mengenal  sistem pengobatan modern. Fasilitas kesehatan modern berupa rumah sakit juga belum ada. Jika ada orang sakit maka pengobatannya dengan cara tradisional dengan memanfaatkan tabib atau dukun. Mungkin untuk penyakit-penyakit ringan hanya menanfaatkan obat-obatan tradisional berupa ramuan jamu-jamuan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Dalam alam pikiran tradisional penyakit yang tidak kelihatan semisal sakit panas yang berkepanjangan biasanya selalu dikaitkan dengan roh-roh halus, seperti kesambet, kena sawan, kesurupan, ketempelan jin dan lain-lain. Cara pengobatannya bermacam-macam, untuk yang kesambet, kesurupan, dan ketempelan jin biasanya disuwuk, untuk yang kena sawan maling biasanya dibrobos-kan ke dalam pagar rumah yang dilubangi (dibedah). Anak-anak yang sumeng biasanya cukup diobati dengan diloloh tibar (campuran jeruk nipis dan kencur) sambil dimantra-mantrai, dan pengobatan-pengobatan lain yang amat banyak ragamnya.

Sistem pengobatan modern baru dikenalkan kepada masyarakat Banyumas sekitar akhir abad ke-19. Semula pengobatan modern hanya ditujukan untuk orang-orang Belanda yang ada di daerah ini, namun seiring dengan perjalanan waktu pengobatan modern juga dikenalkan kepada masyarakat umum di Banyumas. Pada waktu itu yang pertama kali memperkenalkan pengobatan modern kepada masyarakat luas bukan pemerintah tetapi misi Zending Gereja-gereja Reformasi Rotterdam (penyebar agama Kristen). Rumah sakit pertama yang dibangun oleh misi Zending terdapat di Purbalingga yaitu di desa Trenggiling sekitar awal abad ke-20. Rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit Zending (Zendingsziekenhuis te Purbalingga).Masyarakat setempat menyebutnya  “Sendeng” atau Rumah Sakit Trenggiling. Ketika rumah sakit tersebut dibangun, bupati yang memerintah Purbalingga adalah Raden Adipati Ario Dipakoesoema VI.[33] Pada awalnya gedung yang digunakan untuk rumah sakit adalah bekas pabrik indigo (pewarna kain dari tumbuhan indigo) dan pengepakan gula. Sampai tahun 1980-an masyarakat sekitar yang mau berobat ke rumah sakit tersebut biasanya mengatakan mau ke Sendeng.

Pada tahun 1885 para pengusaha pabrik gula di Banyumas sebenarnya telah mendirikan balai pengobatan modern, tetapi masih berujud klinik yang ditujukan untuk para pembesar pabrik gula. Dan tidak untuk kepentingan masyarakat umum. Klinik tersebut diberi nama Vereeniging Kliniek Poerwoekerto (Perkumpulan Klinik Purwokerto). Setelah perusahaan kereta api SDS beroperasi di Banyumas, klinik tersebut juga mendapat sumbangan dana dari SDS. Pada tahun 1914 Vereeniging Kliniek Poerwoekerto membangun rumah sakit umum di kota Purwokerto. Rumah sakit ini melayani masyarakat luas dengan kapasitas 90 tempat tidur.  Pembangunan rumah sakit ini selesai tanggal 15 Agustus 1914. Direktur rumah sakit ini adalah Dr. P.R. D’Arnaud Gerkens. Ia dibantu oleh Dokter Jawa lulusan STOVIA bernama Dr. M. Samingoen.[34] Rumah sakit ini merupakan cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo. Pasien di rumah sakit ini datang dari berbagai tempat seperti dari Cilacap, Kedu-Barat, dan dari karesidenan Pekalongan.

Tahun 1929 sampai tahun 1933 terjadi resesi ekonomi global atau yang dikenal dengan istilah malaisse. Ekspor-impor macet di sana-sini, perekonomian dunia macet total. Berbagai komoditi ekspor dari Jawa tidak laku, dan banyak menumpuk di gudang-gudang di pelabuhan. Kondisi ini berdampak pada rumah sakit di Purwokerto yang selam ini mendapat suntikan dana dari pabrik gula dan dari perusahaan kereta api SDS. Pabrik-pabrik gula di seluruh Banyumas ditutup akibat macetnya kran ekspor. Penutupan pabrik gula tersebut tentu saja berdampak pada pendapatan perusahaan kereta api SDS yang selama ini banyak mengangkut gula dan segala peralatan pabriuk gula. Akibatnya dana untuk rumah sakit juga terhenti. Akibat kesulitan pendanaan, akhirnya rumah sakit mereka diserahkan kepada misi Zending di Purbalingga. Akibat pemindahtanganan pengelolaan akhirnya nama rumah sakit diganti menjadi              Zendingsziekenhuis te Poerwokerto (Rumah Sakit Zending Purwokerto). Ketika rumah sakit tersebut dikelola oleh Zending malah berkembang  pesat. Kapasitas tempat tidur bertambah pesat menjadi 200 tempat tidur pada tahun 1937 dan menjadi 375 pada tahun 1941.

Tahun 1925 di kota Banyumas juga didirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Juliana. Rumah sakit tersebut diresmikan tepat bersamaan dengan ulang tahun Putri Mahkota Belanda Sri Ratu Juliana pada tanggal 30 April 1925. Rumah sakit ini dibuat dan dibiayai oleh pemerintah daerah (gewest).[35] Tahun 1935 Zendingsziekenhuis te Poerwokerto (Rumah Sakit Zending Purwokerto) membuka cabangnya di Sidareja, Cilacap dalam bentuk klinik. Klinik ini banyak dikunjungi pasien kurang gizi karena daerah Sidareja dan sekitarnya sering dilanda kelaparan. Pasien lainnya adalah penderita malaria dan frambusia. Dokter dari Purwokerto berkunjung sekali dalam seminggu ke klinik tersebut. [36] Tahun 1942 di Banjarnegara juga didirikan rumah sakit, yang merupakan embrio rumah sakit daerah saat ini.

Pembangunan fasilitas kesehatan modern berupa rumah sakit di beberapa tempat di Banyumas sangat membantu masyarakat setempat memperkenalkan berbagai perawatan medis modern juga membantu dalam mengatasi berbagai macam penyakit tropis yang sering diderita masyarakat setempat. Kondisi kurang makan yang banyak dialami oleh masyarakat Banyumas di pedesaan, terutama pada masa malaisse, menyebabkan tubuh mereka amat lemah dan menjadi sarang penyakit seperti penyakit gudig, koreng, kaki bengkak, patek, dan borok. Penyakit influenza dan malaria juga banyak menelan korban. Salah satu misteri kematian yang sering melanda masyarakat Banyumas juga berhasil dikuak, yaitu kematian akibat keracunan tempe bongkrek (wuru/mendem bongkrek). Tempe bongkrek adalah makanan khas Banyumas yang amat populer pada jaman dulu. Makanan ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah sebagai lauk nasi. Terbuat dari ampas kelapa, bungkil, nangka muda, dan campuran-campuran lain. Rakyat yang tidak mampu membeli makanan yang sehat sering kali terpaksa mengisi perutnya dengan tempe bongkrek. Namun sering kali tempe bongkrek menimbulkan kematian, orang Banyumas menyebut tempe bongkrek yang menyebabkan kematian tersebut dengan istilah tempe gemblung (tempe gila). Jaman dulu orang lebih percaya bahwa tempe gemblung disebabkan oleh hal-hal yang berbau magis, atau dalam proses pembuatannya tidak sempurna. Ada yang percaya tempe gemblung disebabkan karena tempat yang digunakan untuk mengolah terbuat dari tembaga. Karat tembaga yang berwarna hijau dianggap sebagai penyebab keracunan yang berujung kematian. Tetapi berbagai dugaan itu ternyata tidak benar.

Dr. R.M. Wirasmo Partaningrat merupakan salah seorang dokter di Banyumas yang telah berjasa mengungkap kematian akibat wuru bongkrek. Ia mencurahkan tenaganya untuk meneliti penyebab kematian akibat tempe bongkrek selama dua tahun, yaitu pada tahun 1933 sampai tahun 1934. Ia mengumpulkan berbagai bahan yang diduga menjadi penyebab wuru bongkrek dan mengirimnya ke Geneeskundig Laboratorium di Jakarta.[37] Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ternyata berbagai ramuan bahan baku  tempe bongkrek, terutama bungkilnya, sering kali menjadi media yang amat efektif untuk berkembang biak bakteri pseudomonas coccovenenans ketika dalam proses peragian. Bakteri itu menghasilkan racun kuat yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia.[38]

Pendirian berbagai fasilitas kesehatan modern di karesidenan Banyumas oleh pemerintah kolonial Belanda telah banyak menolong masyarakat daerah ini ketika mereka sakit. Berbagai budaya hidup sehat juga ditularkan oleh para dokter dan juru rawat kepada penduduk setempat. Fasilitas kesehatan modern ini kemudian diwariskan kepada masyarakat Banyumas ketika kekuasaan kolonial harus hengkang dari daerah ini. Rumah Sakit Juliana di kota Banyumas berubah menjadi RSUD Banyumas ketika Indonesia merdeka. Zendingsziekenhuis te Poerbalingga atau Rumah Sakit Trenggiling menjadi RSUD Purbalingga dan pada tahun 1990-an dipindah ke Wirasana karena sudah tidaka memenuhi syarat. Vereeniging Kliniek Poerwoekerto merupakan cikal bakal Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto.

F. Pendidikan Barat dan Lahirnya Elit Modern Banyumas

            Tidak banyak yang bisa diceritakan dari sejarah pendidikan di Banyumas karena sumber-sumber sejarah mengenai hal tersebut cukup langka. Sektor pendidikan memiliki peran yang amat penting bagi perkembangan sejarah wilayah Banyumas. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari peranan sektor pendidikan. Sebelum pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah-sekolah di wilayah Banyumas, mayoritas penduduk Banyumas belum mengenyam pendidikan modern. Sebagian kecil mungkin hanya belajar di pesantren-pesantren atau langgar-langgar yang ada di sekitar mereka. Sistem pendidikan modern baru dikembangkan di wilayah Banyumas pada awal abad ke-20 ketika ada gerakan politik etis, yang meliputi edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (pemindahan penduduk ke luar pulau).

Pendirian sekolah-sekolah di Banyumas pada awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di daerah ini, baik yang bekerja di pabrik gula, di pemerintahan, atau di lembaga-lembaga lain. Selain itu yang berhak bersekolah di lembaga pendidikan modern tersebut adalah anak-anak para pembesar di daerah ini seperti anak bupati atau anak wedana. Sekolah pertama yang didirikan pada awal abad ke-20 adalah Europeesche Lagere School (ELS/Sekolah Rendah Eropa) yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Di pabrik gula Klampok juga didirikan ELS untuk anak-anak para pegawai pabrik gula tersebut yang berkebangsaan Eropa. Anak-anak pribumi bisa sekolah di tempat tersebut asalkan orang tuanya memiliki jabatan bupati. Bupati Banyumas tahun 1933-1950, S.M. Gandasubrata, adalah lulusan ELS, kemudian melanjutkan ke HBS di Semarang dan Jakarta.[39]

Anak-anak pribumi bisa sekolah di Sekolah Bumiputera (Inlandsche School) kelas dua (Tweede Klasse) atau yang dikenal dengan sekolah angka loro, atau di Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (Volksschool). Sekolah Desa pertama kali didirikan di Indonesia tahun 1907. Sekolah-sekolah semacam ini pada awal abad ke-20 jumlahnya sudah cukup banyak di karesidenan Banyumas. Hal itu bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Murid dan Sekolah Bumiputera

Di Seluruh Karesidenan Banyumas Tahun 1916

 

Inlandsche School

 

Jenis Sekolah

1915

1916

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

- Gupernemen (Negeri)

- Swasta Bersubsidi

- Swasta Tidak Bersubsidi

51

5

2

11.063

496

442

58

3

-

11.991

271

-

Jumlah

58

12.001

61

12.262

 

Volksschool (Tahun 1916)

 

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid Berdasarkan Kelas

 

Total

Kelas I

Kelas II

Kelas III

 

291

 

 

11.969

 

5.565

 

2.954

 

20.488

Sumber: Koloniaal Verslag van 1917, Bijlage P

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa antusias masyarakat pribumi untuk masuk ke sekolah-sekolah modern ternyata amat tinggi. Apabila dirata-rata, jumlah murid di tiap sekolah angka loro pada tahun 1916 berjumlah 201 murid, sedangkan rata-rata di Sekolah Rakyat berjumlah 75 murid untuk tiap-tiap sekolah. Walaupun jumlah sekolah belum merata untuk masing-masing daerah/desa namun jumlah tersebut cukup signifikan untuk melakukan perubahan sosial di Banyumas. Ketika kota Purwokerto berkembang menjadi kota yang ramai setelah dibukanya jalur kereta api SDS, berturut-turut di kota ini didirikan Normaal School (Sekolah Norma), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, setingkat SMP), Kweekschool (Sekolah Guru), Ambachtssschool (Sekolah Teknik/Pertukangan), dan Sekolah Mantri Kesehatan.[40]

Pendirian sekolah-sekolah Barat di karesidenan Banyumas memiliki peranan yang sangat penting dalam melahirkan elit modern di wilayah ini. Mereka adalah kelompok terpelajar yang ikut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjalankan fungsi-fungsi lainnya ketika sebagian besar masyarakat pribumi di wilayah ini belum dapat mengenyam pendidikan modern. Fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh elit modern di Banyumas antara lain sebagai dokter, guru, juru rawat, dan lain-lain. Bupati-bupati di karesidenan Banyumas pada abad ke-20 adalah elit terpelajar didikan sekolah-sekolah Barat. Bupati Banyumas tahun 1933-1950, S.M. Gandasubrata, adalah lulusan ELS, kemudian melanjutkan ke HBS di Semarang dan Jakarta. Bupati lain pada periode sejaman, antara lain Bupati banjarnegara Sumitro Kolopaking Purbonegoro adalah lulusan HIS Banjarnegara. Setelah itu melanjutkan ke HBS di Jakarta, dan akhirnya meneruskan sekolahnya di negeri Belanda. Ia adalah salah seorang putra Banyumas yang ikut aktif dalam pergerakan nasional di negeri Belanda.[41] Bupati Purbalingga Sugondho adalah lulusan HBS Semarang. Setelah bekerja beberapa saat di lingkungan Pangreh Pradja kemudian melanjutkan ke  Bestuurschool di Jakarta. Bupati Cilacap Tjokrosiswojo adalah alumni Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA, Sekolah untuk Pendidikan Pegawai Bumiputera) Magelang. Setelah bekerja beberapa saat ia juga melanjutkan ke Bestuurschool di Jakarta.

Bupati-bupati di atas adalah bupati terakhir yang diangkat berdasarkan keturunan (monarchi). Setelah periode bupati di atas (jaman kemerdekaan) bupati dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD). Pendidikan modern di Banyumas telah turut mempersiapkan generasi terpelajar yang nantinya akan mengisi berbagai jabatan berdasarkan kecakapan, bukan berdasarkan keturunan. Selain bupati-bupati di atas banyak anak-anak dari masyarakat kebanyakan yang akhirnya bisa mengalami mobilitas vertikal karena mereka sekolah di sekolah-sekolah Barat di wilayah Banyumas.

Selain mereka yang kemudian aktif di Pamong Praja, putra Banyumas juga banyak yang melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi kedokteran, baik di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) Jakarta maupun di Nederlandsche-Indische Artsen School (NIAS) Surabaya. Beberapa putra Banyumas lulusan dari sekolah kedokteran antara lain Dr. Bunyamin, Dr. Angka, Dr. Gumbreg.[42] Perintis ilmu bedah di Indonesia, Prof. Dr. Margono Soekarjo juga putra Banyumas. Namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Daerah di kota Purwokerto. Dokter lain putra Banyumas adalah Dr. R. Djojosoemitro, putra Mantri Polisi Sokaraja kelahiran tahun 1831, Dr. M. Wongsoredjo, dan Dr. R. Ranoeatmodjo. Ketiga nama terakir adalah lulusan Sekolah Dokter Jawa, yang mendidik bumiputera menjadi ahli vaksin (vaksinatur).

G. Beberapa Proyek Lain

            Selain hal-hal di atas sebenarnya cukup banyak peninggalan dari jaman kolonial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat Banyumas saat ini. Contohnya adalah sistem irigasi modern.  Sebagian besar sistem irigasi modern di Banyumas yang masih ada saat ini merupakan rintisan jaman pemerintah kolonial Belanda. Sistem irigasi tersebut telah membuat ribuan hektar tanah-tanah kering berubah menjadi persawahan yang sangat produktif. Tahun 1884 sistem irigasi modern pertama di bangun dan diberi nama irigasi Singamerta. Irigasi ini berasal dari sungai Serayu yang dibendung di desa Singamerta kurang lebih empat kilometer sebelah timur kota Banjarnegara. Aliran irigasi tersebut ke arah barat dan mengairi ratusan hektar sawah yang semula merupakan sawah tadah hujan. Di distrik Klampok, irigasi tersebut membelah menjadi dua dengan nama saluruan irigasi Blimbing dan saluran irigasi Siwuluh. Tahun 1890 pemerintah kolonial Belanda di Banyumas membentuk dinas khusus yang menangani masalah irigasi yang dikepalai oleh seorang insinyur Belanda.[43]

Tahun 1912 dbangun kembali sistem irigasi yang lebih besar dengan membendung sungai Serayu persisi di sebelah utara kota Banjarnegara. Irigasi ini diberi nama Bandjar-Tjahjana, karena mengalir dari kota Banjarnegara sampai ke distrik Cahyana (Bukateja) di Purbalingga. Saluran airnya menembus beberapa perbukitan dan menembus di bawah sungai lain yaitu sungai Merawu di desa Jenggawur. Di sini saluran air harus dibuatkan syphon (gorong-gorong dari pipa). Aliran irigasi tersebut tidak boleh bercampur dengan air dari sungai Merawu karena air sungai Merawu menurut penelitian ahli pengairan Belanda tidak baik untuk mengairi sawah. Pembanguna  saluran irigasi Bandjar-Tjahjana tergolong sangat lama yaitu sampai lima tahun karena pengerjaannya sangat sulit dan harus membuat beberapa terowongan yang panjang menembus bukit dan bawah sungai. Dari irigasi ini ribuan tanah kering bisa disulap menjadi persawahan yang subur.[44]

Pembangunan irigasi juga dilakukan di Purwokerto. Tahun 1906 dibuat saluran irigasi Karanganjing yang mengambil air dari sungai Banjaran. Aliran air irigasi ini sampai ke onderdistrik Patikraja mengairi ratusan hektar tanah-tanah kering yang akhirnya menjadi persawahan subur. Tahun 1938 beberapa proyek besar di Banyumas juga selesai dikerjakan proyek-proyek tersebut antara lain pembangkit listrik tenaga air di Desa Ketengar Baturaden dan bendung Gambarsari di Rawalo. Dengan adanya pembangkit listrik di Ketengar maka sebagian wilayah Banyumas sudah bisa menikmati listrik. Sementara itu air dari bendungan Gambarsari dapat mengairi sawah-sawah di Kebasen, Kroya, dan Sumpiuh. Peresmian kedua proyek tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir yaitu Tjarda van Starkenborg Stachouwer di Kebasen.[45]

H. Penutup

            Sejarah bukanlah pengadilan untuk mengadili masa lalu. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari masa lalu bila kita melihatnya dengan hati terang tanpa prasangka. Makalah ini, sekali lagi saya tegaskan, bukanlah pembelaan atas penjajahan di Indonesia khususnya di Banyumas. Dengan melihat berbagai sumber sejarah serta dengan melihat realitas masa kini, maka kita bisa mengambil manfaat dari kepahitan di masa lalu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kolonialisme Belanda di Banyumas ternyata juga banyak meninggalkan hal-hal yang positif selain hal-hal yang bersifat negatif berupa kesengsaraan. Kita harus melihat masa lalu dengan adil, bahwa tidak ada satupun jaman yang hanya menghasilkan kesengsaraan. Ibarat obat, rasanya pahit tapi di balik rasa pahit itu ada obat.

Daftar Pustaka

 

 

Basundoro, Purnawan “Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1999

Commisie voor Motorverkeer. Rapport en Voorstellen van de Commisie Verkeersvraagstuk, Deel II. Weltevreden : Landsdrukkerij, 1928

Gandasubrata, S.M. Kenang-kenangan 1933-1950. Purwokerto: Pertjetakan Seraju, 1952

Houben,Vincent J.H. Kraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media,  1991

Koloniaal Verslag van 1917

Malley,William J.O. “ Perkebunan 1830-1940 : Ikhtisar, “ dalam Anne Booth, et al. Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta : L P3S, 1988

Mailreport 1885 No. 758, ANRI Jakarta

Martens, C.L.J. Serajoedal Stoomtram Maatschappi. Batavia : ‘s-Gravenhage, 1897

Niel, Robert van. Sistem Tanam Paksa di Jawa. Jakarta: LP3ES,  2003

Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, In de Residentie Banjoemas. Batavia : G. Kolff & Co, 1906

Poeze,Har  A. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: KPG dan KITLV, 2008

Reitsma, S.A. Eenige Bladzijden Indische: Spoorwegpolitiek. De Lijn in het Serajoedal. Tegal: J.D. Boer, 1915

R. Wirjaatmadja. Babad Banjoemas. Purwokerto : TP., 1932

Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar Het Vervoerwezen in de Residentie Banjoemas. Batavia : G. Kolff & Co, 1906

Serajoedal Stoomtram-Maatschappij Verslag Over het Jaar 1900. Amsterdam : J.H. De Bussy, 1901

Soedarmadji, “Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto: Dari Perkumpulan Klinik sampai Dengan RSUD,” Draft tidak diterbitkan, Purwokerto, 1998.

Statiestiek der Residentie Banjoemas 1838, Litt, No 9.  Arsip Banyumas 20.16, Koleksi ANRI

Sukardi, Tanto. “Perkebunan Tebu di Karesidenan Banyumas 1838-1900,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1996.

Tohari, Ahmad. Ronggeng Dukuh Paruk. Jakarta: Gramedia, 2003


[1] Warga Banyumas. Pekerjaan sehari-hari sebagai Staf Pengajar dan Peneliti pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini tercatat sebagai Mahasiswa S-3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

[2] Mengenai seluk-beluk dan menyangkut berbagai kerugian petani lihat Robert van Niel, Sistem Tanam Paksa di Jawa,  (Jakarta: LP3ES,  2003),  Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media,  1991)

[3] Uraian terperinci mengenai proses pengambilalihan mancanegara dapat dilihat pada Vincent J.H. Houben, Kraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), bab 1.

[4] R. Poerwasoepradja, Babad Banjoemas, (Purwokerto: TP, 1932), hlm. 54

[5] Statiestiek der Residentie Banjoemas 1838, Litt, No 9, Arsip Banyumas 20.16

[6] Ibid.

[7] William J, O Malley, “ Perkebunan 1830-1940 : Ikhtisar, “ dalam Anne Booth, et al., Sejarah Ekonomi Indonesia, ( Jakarta : LP3S, 1988 ), hlm.217

[8] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, op. cit., hlm. 61

[9] Statistiek der residentie Banjoemas, Litt, No.12.Arsip Banyumas 20.16.

[10] Ibid.

[11] Uraian lengkap mengenai penanaman tebu di karesidenan Banyumas pada masa kolonial lihat Tanto Sukardi, “Perkebunan Tebu di Karesidenan Banyumas 1838-1900,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1996.

[12] R. Wirjaatmadja, Babad Banjoemas,  ( Purwokerto : TP., 1932 ), hlm. 39

[13]Mailreport 1885 No. 758, ANRI Jakarta.

[14] R. Wirjaatmadja, Babad Banjoemas,  ( Purwokerto : TP., 1932 ), hlm.54.

[15]Lihat laporan dari komisi kesejahteraan dalam Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, In de Residentie Banjoemas, ( Batavia : G. Kolff & Co, 1906 ), hlm.5-6.

[16] Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar Het Vervoerwezen in de Residentie Banjoemas,  ( Batavia : G. Kolff & Co, 1906 ), hlm..5.

[17] Ibid.

[18] Ibid., hlm. 6

[19] Ibid.

[20] Ibid., hlm. 7

[21] Nota Houdende Beantwording van Vraag 476 Van den Leidraad, Bijlage 1 dalam Ibid

[22] S.A. Reitsma, Eenige Bladzijden Indische: Spoorwegpolitiek. De Lijn in het Serajoedal, (tegal: J.D. Boer, 1915), hlm. 40

[23]Serajoedal Stoomtram-Maatschappij Verslag Over het Jaar 1900,  (Amsterdam : J.H. De Bussy, 1901), bijlage 4.

[24] Reitsma, 1915, op cit., hlm.40.

[25] Ibid., hlm. 40-41

[26] Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Residentie Banjoemas,  ( Batavia : G.Kolff & Co., 1906 ), hlm.11

[27] C.L.J. Martens, Serajoedal Stoomtram Maatschappij,  ( Batavia : ‘s-Gravenhage, 1897 ), hlm.9

[28] Purnawan Basundoro, “Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940,” Tesis pada Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1999, hlm. 201

[29] R. Wirjaatmadja, op. cit., hlm.  59

[30] Ibid., hlm. 58

[31] Ibid., hlm. 59

[32] Commisie voor Motorverkeer, Rapport en Voorstellen van de Commisie Verkeersvraagstuk, Deel II, (Weltevreden : Landsdrukkerij, 1928), hlm.19-23.

[33] R. Wirjaatmadja, op. cit., hlm.  64

[34] Soedarmadji, “Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto: Dari Perkumpulan Klinik sampai Dengan RSUD,” Draft tidak diterbitkan, Purwokerto, 1998.

[35] R. Wirjaatmadja, op. cit., hlm.  65

[36] Soedarmadji, op. cit.

[37] S.M. Gandasubrata, Kenang-kenangan 1933-1950, (Purwokerto: Pertjetakan Seraju, 1952),  hlm. 8

[38] Istilah ilmiah untuk bakteri tersebut saya dapatkan dari buku karangan novelis Banyumas (yang amat saya kagumi) Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 33.  Dalam bab 1 novel tersebut Ahmad Tohari bercerita dengan amat mencekam ketika puluhan orang di Dukuh Paruk harus tumbang satu persatu, yang berujung pada kematian massal, akibat keracunan tempe bongkrek. Kejadian seperti itu terjadi secara nyata ketika Orde Baru masih berjaya tahun 1980-an di Kecamatan Lumbir, Banyumas.

[39] Gandasubrata, op. cit., hlm. 6

[40] Ibid., hlm. 21

[41] Harry A. Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, (Jakarta: KPG dan KITLV, 2008)

[42] Nama-nama tersebut saat ini dijadikan nama jalan di kota Purwokerto.

[43] R. Wirjaatmadja,  op. cit., hlm. 63-64

[44] Ibid.

[45] Gandasubrata, op. cit., hlm. 33

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad:

RSS feed for these comments. | TrackBack URI

Anthosia3c Sponsored by Web Hosting