LORONG WAKTU

TAN MALAKA, PERSATOEAN PERDJOEANGAN, DAN HISTORIOGRAFI INDONESIA KONTEMPORER

January 31st, 2009

Oleh: Purnawan Basundoro[1]

 

A. Siapakah Tan Malaka ?

Siapakah Tan Malaka? Dalam sejarah Indonesia ia sosok yang misterius. Buku-buku sejarah yang terbit setelah tahun 1965 tidak pernah mencantumkan namanya, apalagi kisahnya. Perannya dalam sejarah Indonesia kabur, padahal pada tahun 1963 Presiden Indonesia Soekarno secara resmi mengangkatnya menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Dalam konteks Orde Baru ia adalah pahlawan nasional yang kontroversial karena ia termasuk dalam golongan orang-orang komunis (menurut orang-orang dari partai nasionalis dan partai agama), golongan yang amat ditabukan untuk menjadi pahlawan pada periode sejarah ini. Oleh karena itu ia sempat dilenyapkan dalam barisan pahlawan nasional. Namanya dicoret dari Album Pahlawan Bangsa, yang mengindikasikan jika saja ia belum mendapatkan gelar tersebut sebelum tahun 1965 kemungkinan besar gelar itu tidak akan pernah diraihnya sama sekali.

Pada masa Orde Baru pengagum dan yang mengenal sosoknya hanyalah para veteran Partai Murba dengan jumlah yang amat kecil. Sosoknya memudar dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia seiring dengan proses stigmatisasi terhadap apapun yang berhaluan kiri. Dengan ragu-ragu Harry A. Poeze mengatakan bahwa jikalau ia disebut dalam buku pelajaran sejarah ia ditempatkan dalam posisi sebagai seseorang yang telah memperlemah persatuan dalam perjuangan revolusi.[2] Di tanah kelahirannya Minangkabau ia sempat menjadi keramat, menjadi mitos. Pada 1950-an, di berbagai kota dan desa di Minangkabau setiap orang tua menceritakan kepada anak-anaknya kehebatan Tan Malaka, yang konon bisa menghilang secara gaib dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang jaraknya terpaut ratusan kilometer, hanya dalam satu kedipan mata.[3] Sebelum ia kembali dan menetap di Indonesia, sejak tahun 1913 memang menjadi pengembara  yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak tidak hanya ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer, namun bukan dalam satu kedipan mata. Pengangkatannya sebagai pahlawan dan pemitosannya oleh sekelompok masyarakat menjadi simbol bahwa Tan Malaka merupakan sosok yang bersepak terjang jauh melebihi sepak terjang masyarakat kebanyakan.

Riwayat Tan Malaka dalam panggung sejarah Indonesia dimulai tahun 1913 ketika salah seorang gurunya (G.H. Horensma) di sekolah guru di Bukittinggi membawanya ke negeri Belanda sewaktu yang bersangkutan mengambil cuti. Ia kemudian dimasukan ke sekolah guru (Kweekschool) di Haarlem. Harry A. Poeze dalam bukunya yang lain mengemukakan bahwa selama tinggal di negeri Belanda Tan Malaka menanggung banyak hutang kepada pemberi dana pendidikan di Sumatera dan kepada guru yang membawanya ke negeri Belanda. Hutang yang menumpuk dan kondisi kesehatan yang beberapa kali menurun membuat motivasinya untuk belajar menurun. Tahun 1919 ia angkat koper dan menjadi guru anak-anak kaum buruh perkebunan tembakau di Sumatera Timur setelah sebelumnya memperoleh ijazah guru.[4]

Tan Malaka berada di negeri Belanda ketika gagasan revolusioner sedang tumbuh di seluruh kawasan Eropa. Ide-ide Karl Marx tentang komunisme sedang disemai dalam ujudnya yang praksis. Buku terbaru dari Harry A. Poeze yang sedang kita diskusikan ini sayangnya tidak mengungkap pengembaraan Tan Malaka di Eropa sehingga tidak jelas benar bagaimana ide-ide komunisme mulai menariknya, sampai ia menerjuninya secara praksis. Di negeri  Belanda lah minat politik Tan Malaka tergugah dan terbentuk. Ia menjadi seorang nasionalis yang berkobar-kobar sekaligus menjadi simpatisan komunisme yang aktif. Ia sangat tertarik dengan kemenangan revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Gagasan-gagasannya terbentuk antara lain di dalam kelompok diskusi yang ditokohi oleh Sneevliet dan gagasan itu ia lahirkan kembali dalam bentuk artikel. Aktifitas Sarekat Islam (SI) yang sedang marak di Jawa bisa jadi telah terdengar di telinga Tan Malaka, sehingga tahun 1921 ia meninggalkan gaji yang lumayan tinggi di perkebunan Senembah, Deli, Sumatera Timur lalu berangkat ke Jawa. Perkenalannya dengan Sarekat Islam melalui seorang sahabatnya, R. Soetopo, guru Sekolah Pertanian di Purworejo. Soetopo membawa Tan Malaka ke kongres Centrale Sarekat Islam (CSI) di Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 2-6 Maret 1921. Di tempat inilah Tan Malaka bertemu dengan Semaoen, tokoh pendiri PKI. Semaoen sangat tertarik dengan Tan Malaka karena konon, baginya Tan Malaka merupakan Bumiputra terpelajar pertama yang mengenal dan akrab dengan Marxisme. Kongres CSI di Yogyakarta berlangsung dalam suasana persaingan antara Sarekat Islam dan PKI. Seperti kita ketahui PKI lahir dari rahim Sarekat Islam dengan julukan ”Sarekat Islam merah”. Hubungan antara SI dan PKI secara resmi terputus pada Kongres Luar Biasa CSI di Surabaya tanggal 6-10 Oktober 1921. Dalam perpecahan inilah Tan Malaka lebih tertarik kepada PKI dibandingkan dengan SI.

Kedatangan Tan Malaka ke Jawa bagi Semaoen merupakan darah segar yang memberi gairah baru dalam konteks persaingan dengan SI dalam rangka menarik lebih banyak kader-kader SI agar bergabung dengan PKI. Semaoen kemudian meminta Tan Malaka untuk datang ke Semarang dan diajak untuk mendirikan sekolah berdasarkan doktrin Marxisme untuk anak-anak anggota SI. Pada tanggal 21 Juni 1921 berdirilah sekolah pertama dengan murid sebanyak 50 anak. Pada Maret 1922 sekolah sejenis telah tersebar sampai ke Bandung dengan 200 murid. Pendirian sekolah-sekolah ini sangat berhasil sehingga melambungkan nama Tan Malaka sehingga pada kongres PKI ke-8  di Semarang tanggal 25 Desember 1921 ia terpilih menjadi ketua PKI menggantikan Semaoen karena Semaoen berangkat ke Moskow. [5]

Periode ini ditandai dengan semakin mengerasnya pertentangan antara SI dengan PKI yang ditandai saling kritik antara keduanya. Tan Malaka walaupun ia aktif di PKI tetapi ia berlatar belakang Islam. Dalam konteks ini ia tetap mempertautkan antara Islam sebagai ideologi perjuangan dengan komunisme sebagai ideologi yang sekaligus juga sebagai jalan perjuangan. Agus Salim dari kubu SI secara tegas menekankan sifat revolusioner SI tetapi tidak demi kepentingan satu kelas saja dalam masyarakat. Jika  ada perjuangan nasional yang hanya mewakili kepentingan satu kelas masyarakat saja, SI akan menentangnya. Menerima argumen tersebut berarti mematuhi disiplin partai mengenai larangan terhadap keanggotaan rangkap. Tan Malaka mencoba menangkis dengan mengatakan agar pengecualian dibuat terhadap PKI, sebab komunis merupakan sekutu Islam di mana saja dalam melawan imperialisme.  Bahkan Semaoen menambahkan, jika SI meninggalkan sayap kirinya maka SI akan kembali ke tahap awal, yaitu sebagai organisasi pedagang Islam belaka.  Semaoen bahkan mengkritik peran agama (Islam) sebagai alat untuk bergerak. Menurutnya agama tidak mencukupi sebagai dasar pergerakan rakyat Hindia karena bisa saja memihak kepada ideologi kapitalis atau sosialis. Selain itu tidak semua orang Hindia beragama Islam.  Terhadap semua itu Agus Salim menjawab bahwa dalam Al Qur’an segala doktrin Marxisme sudah tercakup, termasuk Dialektika Materialisme.[6] Masalahnya SI tidak mungkin membiarkan diri sebagai ajang pertarungan partai lain. Bahkan Agus salim tidak khawatir jika banyak anggota SI yang keluar hanya karena SI menerapkan disiplin partai dengan tidak menjadi anggota di dua organisasi (partai). Ia lebih mantap jika SI menjadi partai kader yang kuat dari pada partai yang banyak anggotanya tetapi keropos.[7]

Tan Malaka sebenarnya tidak pernah rela CSI terpecah menjadi SI dan PKI, ia menghendaki keduanya tetap bersatu karena hanya dengan cara itulah bangsa Indonesia bisa menghadapi tekanan dari penjajah. Seruan untuk bersatu menjadi tema besar kongres PKI ke-8 pada tanggal 25 Desember 1921 di Semarang. Untuk membahas cara mencapai persatuan itu maka diundang pula utusan CSI, Sarekat Hindia, dan SI lokal. Dalam kesempatan itu Tan Malaka berpidato selama empat jam lamanya untuk membela gagasan persatuan itu. Persatuan juga merupakan garis yang sejak semula dianut oleh pendahulunya, Semaoen. Dalam pidato itu Tan Malaka membandingkan sukses Kongres Nasional India dan gagalnya organisasi pergerakan Indonesia menggalang persatuan. Kongres Nasional India mampu melancarkan gerakan nonkooperasi yang tidak bisa ditindas oleh Inggris, sementara pergerakan Indonesia terpecah belah menghadapi Belanda yang jauh lebih lemah daripada Inggris.

Pidato Tan Malaka tersebut sebenarnya didukung oleh semua peserta kongres namun kemudian dimentahkan kembali oleh Abdoel Moeis yang datang setelah pidato selesai. Abdoel Moeis membuka luka lama tentang hubungan SI dan PKI yang membuat pemimpin komunis bergaris keras menggugat sehingga persatuan kembali terancam, jika saja KH. Bagus Hadikusumo, utusan Muhammadiyah tidak turun tangan. Ia angkat bicara membela pidato Tan Malaka. Menurut Hadikusumo mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, dan pergerakan bertujuan melawan penindasan bangsa asing yang kafir. Gerakan perlawanan hanya dapat dijalankan jika rakyat bersatu. Ia menyeru bahwa siapa saja yang merusak persatuan berarti memihak musuh dan menentang Islam. Seruan Hadikusumo cukup manjur karena dapat mencegah perpecahan yang lebih parah. Tan Malaka mengibaratkan Hadikusumo sebagai dukun ampuh yang menolong seorang yang sedang sekarat. Akhirnya CSI sepakat untuk bekerja sama kendati hanya dalam program-program khusus. Kongres memilih Tan Malaka sebagai ketua menggantikan Semaoen. Kongres ditutup dengan mengirim telegram yang menyatakan dukungan kepada Kongres Nasional India. Namun telegram itulah yang kemudian menjadi senjata makan tuan bagi Tan Malaka, sehingga ia tidak bisa mengawal ide persatuan yang lahir dari kongres itu. Tidak lama setelah telegram terkirim, Tan Malaka ditangkap oleh pemerintah kolonial dan dibuang dari Hindia Belanda karena dukungannya terhadap Kongres Nasional India.[8] Maret 1922 ia berangkat kembali ke negeri Belanda, yang segera disambut sebagai martir dari kolonialisme Belanda oleh kawan-kawan seperjuangannya di Belanda. Sosoknya ditempatkan pada posisi yang amat tinggi dengan dicalonkan menjadi anggota Tweede Kamer dari golongan komunis pada pemilu bulan Juli 1922 di Belanda. Namun usaha kawan-kawannya tersebut gagal karena partainya hanya mendapat dua kursi (Tan Malaka ditempatkan dalam urutan ketiga dalam daftar calon). Dari sini perjalanan petualangannya yang lebih jauh, baik secara fisik maupun intelektual, dimulai. Ia menghabiskan waktunya dari satu negara ke negara lainnya selama duapuluh tahun, sampai ia memutuskan kembali ke Indonesia pada tahun 1942 bersamaan dengan didudukinya Indonesia oleh Bala Tentara Jepang.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa selama periode pergerakan nasional, peran Tan Malaka dalam waktu yang amat singkat di tanah airnya ternyata amat besar. Ketika berbagai organisasi masih berkutat pada persoalan-persoalan domestik, Tan Malaka telah menyerukan bahwa tanpa persatuan mustahil perjuangan melawan penjajah akan berhasil.

B. Persatoean Perdjoeangan dalam Historiografi Indonesia    Kontemporer

 

Apa yang Tan Malaka lakukan pada tahun 1921 diulanginya lagi ketika Indonesia baru saja merdeka dan berada di ambang perpecahan dalam mensikapi datangnya kembali pasukan Belanda ke Indonesia. Menganai masalah ini Harry A. Poeze dalam buku yang sedang kita diskusikan menguraikannya secara panjang lebar dalam bab II, yaitu tentang Persatoean Perdjoeangan. Dalam historiografi Indonesia pasca 1965, kisah tentang Persatoean Perdjoeangan yang melibatkan Tan Malaka tidak pernah diungkap secara jelas. Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia hanya menyinggung sedikit saja mengenai peristiwa tersebut dan menempatkan peristiwa itu sebagai usaha kudeta terhadap pemerintahan yang syah oleh sekelompok orang yang dimotori oleh Muhammad Yamin dan Mayor Jenderal Sudarsono, yang dikenal dengan nama peristiwa 3 Juli 1946, peristiwa yang menyeret-nyeret Persatoean Perdjoeangan dan Tan Malaka.[9]

Buku Sejarah Nasional Indonesia yang pada masa Suharto berkuasa merupakan buku babon untuk sejarah Indonesia juga tidak mengungkap kasus Persatoean Perdjoeangan. Hal ini cukup aneh mengingat peristiwa yang menyangkut Persatoean Perdjoeangan merupakan peristiwa yang amat penting ketika bangsa Indonesia baru saja merdeka. Buku yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto ini hanya mengungkap Biro Perjuangan dalam konteks sejarah militer.[10]  Biro Perjuangan adalah badan pelaksana dari Kementrian Pertahanan yang bertugas menampung sejumlah laskar-laskar yang semula didirikan oleh partai politik. Dalam pandangan sejarawan pemerintah (Nugroho Notosusanto) munculnya Biro Perjuangan merupakan tandingan bagi tentara reguler, yang dimanfaatkan oleh Amir Sjarifuddin untuk kepentingan politiknya. Pimpinan Biro Perjuangan dipegang oleh kelompok yang sepaham dengan Amir Sjarifuddin, yaitu kelompok komunis. Menteri Pertahanan menunjuk Djokosuyono dan Ir. Sakirman sebagai kepala dan wakil kepalanya. Biro ini kemudian mendapat peranan yang kuat ketika Kabinet  Sjahrir mendapat tantangan dari kelompok Persatoean Perdjoeangan, terutama setelah terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan pemerintah menyatakan negara dalam keadaan bahaya.  Menurut Nugroho, Biro Perjuangan merupakan alat bagi kelompok Amir Sjarifuddin untuk menjalankan program dan konsepsi perjuangannya, sehingga Biro ini lebih merupakan pendukung kekuatan politik Amir daripada suatu badan resmi pemerintah. Dengan adanya Biro Perjuangan maka terdapat dualisme dalam bidang pertahanan nasional. Tentara reguler di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, dan laskar-laskar yang secara de facto di bawah pimpinan tertinggi Menteri Pertahanan melalui Biro Perjuangan. Buku ini tidak membahas sama sekali sepak terjang Persatoean Perdjoeangan dan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Oleh mantan Presiden Suharto, peristiwa 3 Juli 1946 dijadikan legitimasi atas kehebatan dia dalam menganalisis kondisi politik pada masa itu. Dalam otobiografinya yang diberi judul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, dengan sikap megalomania ia menulis judul pada bab 5 ”Ada yang Mau ”Ngapusi” Saya”. Bab ini menceritakan kondisi sebelum peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta. Ketika tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik di Solo, Presiden Sukarno menyatakan negara dalam keadaan perang dan penyerukan agar Sjahrir segera dibebaskan. Peristiwa itu dianggap sebagai perebutan kekuasaan di mana Mayor Jenderal Sudarsono terlibat. Suharto yang pada waktu itu merupakan Komandan Resimen III yang bertugas menjaga keamanan kota Yogyakarta mendapat perintah dari Presiden Sukarno untuk menangkap Sudarsono, namun Suharto tidak mau melaksanakan perintah tersebut karena merasa bahwa yang memberi perintah bukan pimpinan tertinggi TNI (Jenderal Sudirman) dan merasa segan karena Sudarsono adalah atasannya. Namun setelah itu ia malah bertemu dengan orang yang diperintahkan untuk ditangkap yaitu Sudarsono dan mengatakan bahwa keselamatan beliau terancam. Dan setelah itu ia mendorong agar Sudarsono pergi ke Istana untuk menghadap presiden. Pada saat di istana itulah Sudarsono ditangkap. Di sini Suharto ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa ia bisa mengalahkan lawan dengan cara yang amat halus, nglurug tanpa bala menang tanpa ngasorake. [11]

Mengapa historiografi pada masa Orde Baru tidak mau secara eksplisit mengungkap kasus 3 Juli 1946 beserta Persatoean Perdjoeangan yang berada di balik peristiwa itu?  Kemungkinan besar adalah karena peristiwa tersebut dimaknai sebagai upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok politik yang didukung oleh tentara dalam hal ini Jenderal Sudirman. Sejarawan yang secara ekplisit (walaupun terbatas) mengungkap sekitar peristiwa 3 Juli 1946 adalah M.C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern.[12] Ricklefs menempatkan Persatoean Perdjoeangan sebagai kritik terhadap kesediaan Sjahrir yang bersedia berunding dengan Belanda. Langkah Sjahrir tersebut menuai tekanan dari lawan-lawan politiknya terutama para pengikut Tan Malaka, karena berunding dengan Belanda pasti akan mengakibatkan runtuhnya Republik Indonesia. Kritik dan tekanan terhadap Sjahrir melahirkan Persatoean Perdjoeangan yang dibentuk pada tanggal 4 Januari 1946 di Purwokerto di bawah pengaruh Tan Malaka. Persatoean Perdjoeangan merupakan koalisi berbagai organisasi pemuda radikal dan didukung oleh tentara. Koalisi menuntut ”kemerdekaan 100 persen” sebagai dasar Republik Indonesia di dalam perundingan dan tuntutan lain yang disebut sebagai program minimum (minimum program). Sjahrir dan para pengikutnya benar-benar terancam oleh koalisi ini.

Dengan memuncaknya tekanan, maka Sukarno menampilkan dirinya dari posisi pinggiran yang telah ditempatinya selama beberapa bulan. Sebagai satu-satunya orang Jawa di antara pemimpin-pemimpin utama Republik dan , karenanya, satu-satunya orang yang dapat secara langsung menghimbau kepada rakyat Jawa, dan sebagai orang yang mampu berbicara seperti kaum radikal sambil dengan diam-diam mendukung politik diplomasi, maka Sukarno menjadi sangat penting sebagai penengah konflik yang dapat memberikan legitimasi kepada semua pihak atas nama revolusi. Dalam konferensi Persatoean Perdjoeangan di Malang Tan Malaka ditrangkap dan kemudian ditahan selama lebih dari dua tahun sambil menunggu diadili. Tetapi serangan pihak oposisi terhadap pemerintah belum berakhir, sampai akhirnya muncul peristiwa 3 Juli 1946.

Sebagaimana telah diungkapkan di bagian sebelumnya, peristiwa yang hampir saja menyeret perang saudara di Jawa Tengah tersebut juga dinegasikan dari historiografi Indonesia kontemporer. Peristiwa itu bermula ketika tanggal 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan sebuah pidato di Yogyakarta yang mengungkapkan keterbatasan posisi berunding pemerintah. Hal itu dianggap oleh Persatoean Perdjoeangan sebagai pengkhianatan terhadap ”kemerdekaan 100 persen”. Pada malam harinya ketika Sjahrir berada di kota Solo dalam perjalanan dari keliling Jawa Timur ditangkap oleh satuan tentara yang mengharapkan bahwa tindakan ini akan memungkinkan Sukarno, Sudirman, dan ”kemerdekaan 100 persen” berkuasa atas Republik. Tetapi ternyata Sukarno bertindak sebaliknya dan meminta Sjahrir dibebaskan. Namun Sudirman enggan melepaskan Sjahrir. Sjahrir baru dibebaskan setelah Sukarno pada tanggal 30 Juni 1946 mengadakan siaran radio dan menyatakan bahwa penangkapan Sjahrir membahayakan persatuan bangsa. Setelah itu pemerintah melakukan penangkapan kepada para pelaku. Muhammad Yamin berhasil lolos tetapi Adam Malik dan beberapa orang lainnya tertangkap dan di tawan. Peristiwa ini memancing tentara untuk menuntut kepada pemerintah agar semua tawanan dibebaskan. Pada tanggal 3 Juli 1946, satuan-satuan tentara membebaskan mereka dari penjara Wirogunan di Yogyakarta dan mengirim delegasi kepada Sukarno yang meminta agar dia membubarkan kabinet dan menugaskan Sudirman menangani urusan-urusan keamanan. Akan tetapi para anggota delegasi itu ditawan dan kemudian disusul dengan penangkapan oleh para pendukung pemerintah. Pada kesempatan ini Muhammad Yamin tidak bisa berkutik, ia kemudian ditahan. Pemerintah sekali lagi menyalahkan Tan Malaka yang masih berada di dalam tahanan sebagai yang bertanggung jawab atas rentetan semua peristiwa tersebut.

C. Harry A. Poeze dan Historiografi Tan Malaka

Historiografi Indonesia kontemporer menempatkan Tan Malaka, Persatoean Perdjoeangan, dan peristiwa 3 Juli 1946 pada tempat yang samar-samar, bahkan di tempat kegelapan. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang lahir setelah tahun 1965 tidak begitu paham dengan Tan Malaka, asing dengan gerakan yang namanya Persatoean Perdjoeangan, dan awam dengan peristiwa yang nyaris menjadi perang saudara yaitu peristiwa 3 Juli 1946. Pemerintahan Suharto telah melabur dengan cat hitam tiga ikon sejarah pada masa pergerakan dan pada periode revolusi tersebut. Tan Malaka, walaupun ia pahlawan resmi, disingkirkan dari panggung sejarah Indonesia karena  mengaku dirinya sebagai komunis. Persatoean Perdjoeangan dihapus dari sejarah Indonesia karena dianggap sebagai persekongkolan gelap untuk menurunkan pemerintahan yang syah, dan peristiwa 3 Juli 1946 dilabur dengan cat hitam karena menjadi simbol keterlibatan tentara dalam politik praktis untuk merebut kekuasaan.

Namun upaya untuk mengubur dalam-dalam tiga ikon sejarah pada masa revolusi tersebut berlahan-lahan tergali kembali berkat sejarawan besar Harry A. Poeze. Buku Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia menjadi buku yang amat penting untuk melihat kembali secara jernih seputar peran-peran yang telah dimainkan oleh Tan Malaka. Buku ini menurut saya bukanlah biografi Tan Malaka, melainkan historiografi mengenai sejarah revolusi Indonesia dengan Tan Malaka sebagai bagiannya. Terbitnya buku ini paling tidak telah memperjelas dua hal dari sejarah Indonesia. Pertama, memperjelas peran Tan Malaka selama periode revolusi kemerdekaan, sepak terjangnya, dan sumbangannya bagi sejarah periode tersebut. Kedua, memperjelas latar belakang dan dinamika seputar Persatoean Perdjoeangan secara proporsional.

Membaca buku Harry A. Poeze ini adalah membaca sejarah revolusi Indonesia secara berbeda sehingga merupakan sebuah alternatif untuk menerjemahkan sejarah revolusi Indonesia dari sisi yang lain (sub altern).  Selama masa Orde Baru sejarah Indonesia adalah sejarah yang seragam, sejarah versi pemerintah, atau dengan kata lain adalah sejarah militer. Menurut Katharine E. McGregor, penyeragaman sejarah Indonesia adalah untuk kepentingan propaganda penguasa.[13] Inti dari sejarah Indonesia adalah peranan militer yang dominan dan mendominasi setiap jengkal perjalanan sejarah Indonesia. Militer Indonesia selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai militer yang unik karena lahir dari kancah perjuangan mengusir penjajah Belanda selama perang kemerdekaan. Militer Indonesia mengklaim dirinya lahir dari “gua garba” rakyat Indonesia jadi rakyatlah yang telah membentuk tentara, bukan pemerintah yang membentuk tentara. Selama perang kemerdekaan militer mengasumsikan diri sebagai lapisan kepemimpimpinan nasional setelah pemimpin sipil ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka pada tahun 1948 saat aksi militer kedua. Atas dasar klaim ini, militer Indonesia dalam waktu lama memperoleh justifikasi untuk memainkan peranan dwifungsi dalam pertahanan dan politik. Pendek kata, legitimasi sejarah telah digunakan oleh militer Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya dalam kekuasaan politik dan pengaruhnya. Selain klaim tersebut mereferensi pada peristiwa perang kemerdekaan, militer juga mengklaim dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang berhasil mengakhiri penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Sukarno serta berhasil menyetop kesewenang-wenangan politik komunis di Indonesia dengan digagalkannya upaya penggantian ideologi Pancasila pada peristiwa G 30 S tahun 1965.

Dengan klaim-klaim semacam itu maka mustahil peristiwa yang dimainkan oleh Tan Malaka akan masuk dalam versi resmi sejarah pemerintah, karena peristiwa tersebut menyimbolkan adanya perpecahan antara rakyat dengan tentara. Membaca buku Harry A. Poeze pada hakekatnya juga tidak hanya membaca sejarah revolusi secara berbeda tetapi yang paling penting adalah belajar memahami perbedaan. Munculnya Persatoean Perdjoeangan adalah buah berbedaan dalam mensikapi kedatangan kembali Belanda di Indonesia. Dan penangkapan Tan Malaka dan para pendukung Persatoean Perdjoeangan pada hakekatnya adalah kegagalan dalam mengelola perbedaan.

Secara meotodologi buku ini memiliki perbedaan dengan buku-buku sejarah lainnya. Melalui seranghkaian penelitian yang amat panjang penulis bisa secara detail danm amat rinci merekonstruksi kehidupan Tan Malaka dan dinamika politik yang melingkupi perjalanan Tan Malaka. Detail fakta-fakta yang diungkap dalam buku ini telah menjadikannya semacam diary Tan Malaka, sesuatu yang hampir-hampir belum pernah dilakukan oleh sejarawan Indonesia. Buku ini, jika telah diterjemahkan semuanya, layak disejajarkan dengan Karya Denys Lombard tentang Jawa dan karya Antony Reid tentang Asia Tenggara.


[1] Staf Pengajar Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Unversitas Airlangga Surabaya

[2] Harry A. Poeze, “Memuliakan, mengutuk, dan mengangkat kembali pahlawan nasional: Kasus Tan Malaka,” dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, (Jakarta: YOI, KITLV, dan Pustaka Larasan, 2008), hlm.  160

[3] Tempo edisi khusus 17 Agustus 2008.

[4] Harry A. Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, (Jakarta: KPG dan KITLV, 2008), hlm.  136

[5] Alfian, “Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian.” dalam Taufik Abdullah dkk (peny.), Manusia dalam Kemelut Sejarah, (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm. 132-173

[6] St. Sularto (ed.), H. Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme, (Jakarta:  Gramedia, 2004), hlm. 126

[7] Lihat Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism, (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 103-104

[8] Ibid., hlm. 113-116

[9] Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka, (Jakarta: Tira Pustaka, 1983), vol. 1

[10] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Depdiknas, 1992), hlm. 146

[11] G. Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hlm. 35-38

[12] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi, 2008)

[13] Katharine E. McGregor, Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia, (Yogyakarta: Syarikat, 2008)

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad:

RSS feed for these comments. | TrackBack URI

Anthosia3c Sponsored by Web Hosting